REFLEKSI : Menurut pengamatan saya, apa yang dikatakan reformasi itu secara hakekat adalah bentuk pemunduran strategis dari Orde Baru, ini dibuktikan bahwa setelah 19 tahun reformasi, maka gejala orde baru mulai muncul dipermukaan, dalam bentuk mengidolakan PKI sebagai hantu. Idola PKI sebagai hantu ini dapat digolongkan dalam kategori idola tribus (tribus = bangsa), adalah semacam prasangka-prasangka yang dihasilkan oleh tuduhan-tuduhan kejahatan-kejahatan PKI sebagai dalang peristiwa 1965 yang di suntikkan oleh rezim militer fasis pimpinan jendelal TNI AD Suharto, kepada bangsa Indonesia. Dampak dari suntikan itu sampai sekarng masih terus melekat ertat dalam sanubari bangsa Indonesia dan para elite - elite bangsanya; sehinga terkesan kuat, bahwa idola PKI sebagi hantu telah di dewa-dewakan oleh rezim-rezim ``reformasi``; Sehingga orang tak sanggup memandang keadaan yang objektif. Ini terjermin dalam seruan Jokowi, yang mengatakan ``kalau PKI bangkit, gebuk saja`` , padahal seruan itu tidak didukung oleh keadaan objektif, PKI sudah dikubur selalma stengah abad yang lalu, kader-kadrenya sudah disiksa dan dibunuh tanpa melalui proses pengadilan apapun.
Tapi sebagian masyarakat Indonesia masih terus mengatakan PKI bangkit, dan anehnya direspon oleh presiden Jokowi, sehingga keluarlah seruan ``kalau KPI bangkit, gebuk saja``. Seharusnya sebagai seorang negarawan yang sejati, Jokowi harus mampu memberikan pencerahan kepada bangsanya tentang benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh FPI baha PKI telah bangkit. Dalam konteks ini bisa dipercaya bahwa Jokowi mempunyai berbagai macam aparat keamanan, misalnya Pulisi, intelejen, milier dll. Jadi seruan Jokowi yang mengatakan ``kalau PKI bangkit, gebuk`` sungguh menertawakan, karena sekedar latah dalam menerima dan menaggapi seruan FPI, yang secara energitis menyatakan bahwa PKI telah bangkit kembali, tanpa dsertai bukti-bukti yang nyata. Demikianlan penomena rezim ``refprmasi`` Indonesia. Roeslan, Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Donnerstag, 23. November 2017 11:11 An: [email protected] Betreff: Re: [GELORA45] Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja" Jokowi lahir tahun 1961. Jadi waktu kejadian G30S tahun 1965, beliau baru berumur 4 tahun. Sesudah Soeharto menang mengkudeta Bung Karno dan merekayasa serta merobah sejarah, Jokowi masuk sekolah......SD....SMP.....SMA.....Fakultas..........semua pengajaran dan kurikullum sekolah ikut "ajaran Orba Soeharto". Tidak mau ikut kurikulum/ajaran Soeharto pasti tidak bakal lulus......! Tidak bakal jadi sarjana.......! Selama 32 tahun Soeharto nongkrong jadi penguasa Indonesia, semua berobah balik kanan gerak........nggak ada lagi yang namanya "revolusi agustus 45". Semua berobah untuk kepentingan Imperialis Asing, Amerika dan Inggris dan anteknya Orde Baru Soeharto. Sejarahpun ikut kemauan Soeharto yang dianggap "pemenang", dan dia dengan bangga bisa bilang "Nyang nggak sukak thak gebug..!" Sebab 'politiknya' adalah bedil dan bayonet. Anggota MPRS dibersihkan, dirombak dan dipreteli, orang-orang yang benar dan simpati kepada Soekarno semua dibuang, dipecat, ditangkap dan ditahan atau dibunuh dan diganti dengan orang-orang yang bisa mengucapkan "nggih ndoro" kepada anak Kemusuk Soeharto.......! Dalam keadaan hampir 100% anggota MPRS adalah orang-orangnya Soeharto, sipil dan militer, dalam saat itulah "Nato" (Nasution dan Soeharto) menciptakan segala Tap-Tap MPRS yang dipaksakan, yang merugikan Rakyat, Bangsa bahkan Founding Father Revolusi Indonesia Bung Karno. Sesudah Soeharto lengser dan mati karena sakit otak (40 dokter mencoba menyelamatkan nyawanya di Rumah Sakit tapi tak berhasil), tidak ada kekuatan baik dari Rakyat maupun dari Langit yang bisa merobah segala Tap dan Peraturan MPRS yang diwariskan oleh Jenderal Dajal pembunuh 3 juta rakyat Indonesia tak bersalah itu. Apalagi, 32 tahun (1965-1998) bukanlah waktu yang singkat yang digunakannya untuk menciptakan pengikut-pengikut yang bisa membebek dan menjalankan segala ajaran "Jenderal Besar" Soeharto, dan yang sampai sekarang bisa berhasil nongkrong dalam partai dan pemerintahan "re-Formasi" tanpa ada yang tahu isi perutnya........Dan justru sejarah yang diputar balik oleh Orba Soeharto itulah yang dipakai dan digunakan oleh bangsa dan pemerintahan Indonesia sampai sekarang.........! Bangsa Indonesia takut untuk berpikir (bayangkan: berpikir sajapun takut....!), apakah benar PKI berontak tahun 1965 itu? Benarkah PKI kudeta pada tahun 1965 itu? Benarkah G30S itu didalangi oleh PKI? Kenapa partai besar pemenang nomor 4 Pemilu yang beranggotakan jutaan orang, tidak melakukan perlawanan dan 3 juta anggotanya dibantai tentara Soeharto seperti membantai ayam dalam kandang tanpa perlawanan, dan 2 juta ditangkap dan ditahan dan banyak yang yang mati karena dihilangkan/dibunuh dan kurang makan? Apakah mereka yang berkuasa sekarang berani membongkar dan memeriksa kembali apa sebenarnya yang terjadi, ketimbang 'mewarisi' ucapan dan pameo tokoh-tokoh pembantai rakyat itu? K.H. Abdurrahman Wahid Mantan Presiden RI pernah mengatakan: “Kalau kita ingin supaya masa depan bangsa ini cerah, harus ada keberanian untuk membongkar yang lama, sehingga kita tahu betul peristiwa ini bagaimana sebetulnya, adanya, dan sebagainya:” (dari film dokumen Kawan Tiba Senja) Surat kabar Riau Pos Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2006 menulis: "Sejarah adalah milik pemenang. Realitas tersebut terbukti dalam pengungkapan fakta peristiwa G30S selama ini yang merupakan interpretasi sejarah dari penguasa orde baru“ Nah.......adakah keberanian bangsa dan pemimpin Indonesia untuk memeriksa kembali masa lalu yang sangat kejam dan biadab itu selain menikmati, mewarisi dan melanjutkan kejahatan kemanusiaan yang "dilakukan dan dihasilkan" ordebaru Soeharto itu.......??? (YTT). ------ Original Message ------ From: "'Chan CT' [email protected] [GELORA45]" <[email protected]> To: "GELORA_In" <[email protected]> Sent: Monday, 20 Nov, 2017 At 5:48 PM Subject: [GELORA45] Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja" Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja" Pewarta: Joko Susilo Senin, 20 November 2017 13:18 WIB Presiden Joko Widodo . (ANTARA /Puspa Perwitasari) Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengkritik cara-cara tak beretika dan melupakan kesantunan dalam berpolitik sehingga masih sering keluar tuduhan tidak berdasar seperti klaim bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI), padahal undang-undang, yakni TAP MPRS, jelas-jelas menjadi payung hukum yang membuat PKI mustahil hidup lagi di Indonesia. "Coba kita lihat, masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebug saja sudah, gampang. payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti Islam, anti ulama, Cara politik yang beretika harus mulai kita sampaikan," kata Presiden kepada para senior PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta, Senin. Presiden menyebut masih banyak elit politik yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu dia meminta generasi muda meneladankan kesantunan dalam berpolitik. "Memberikan nilai-nilai itu kepada generasi muda, bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara bicara yang beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," kata Presiden Presiden mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar nilai keindonesian tidak hilang. Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya. "Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukukanan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," kata Presiden. Jokowi mengakui bahwa saat ini, pendidikan generasi muda saat ini tidak hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua saja tetapi juga dari media sosial. "Jangan keliru, yang mendidik anak kita sekarang ini bukan dari guru, orang tua, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek baik ekonomi, politik maupun sosial, dan ini yang harus kita antisipasi," kata Jokowi. Presiden mengingatkan bahwa perkembangan yang sangat cepat teknologi informasi tidak bisa dibendung yang membuat lanskap ekonomi dan politik baik internasional maupun nasional berubah. "Jika ini tidak diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter keindonesia kita, nilai karekter bangsa akan tergerus, kalau penyiapannya betul-betul tidak mulai dari tahapan yang benar," kata Presiden. Editor: Jafar M Sidik
