Bagi saya cukup gamblang. Arti reformasi adalah: re=kembali;
formasi=susunan. Jadi karena sesudah Soeharto dijatuhkan namun garis
politik tidak berobah, maka re-FORMASI adalah cuma "penyusunan kembali
KEKUATAN SOEHARTO dengan orang-orang yang belum dikenal umum yang
selama Soeharto diatas tidak kebagian kursi"......Kalau mau lebih jelas,
coba periksa, semenjaK 1998, siapakah tokoh pejabat yang tidak ikut
"politik Soeharto" ? Semua meneruskan politik, rekayasa dan tipu
muslihat Soeharto, bahkan sampai sekarang, hari ini, bukan? Tidak ada
yang namanya "menjebol dan membangun" demi perbaikan nasib rakyat, dan
Revolusi Indonesia seperti yang dikatakan Bung Karno, semua pejabat pada
memburu kekayaan diri sendiri................!!! Tidakkah
begitu......???
------ Original Message ------
From: "Roeslan [email protected] [GELORA45]"
<[email protected]>
To: [email protected]; "'Yoseph T Taher'" <[email protected]>
Sent: Sunday, 26 Nov, 2017 At 2:18 AM
Subject: AW: [GELORA45] Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
REFLEKSI : Menurut pengamatan saya, apa yang dikatakan reformasi itu
secara hakekat adalah bentuk pemunduran strategis dari Orde Baru, ini
dibuktikan bahwa setelah 19 tahun reformasi, maka gejala orde baru
mulai muncul dipermukaan, dalam bentuk mengidolakan PKI sebagai hantu.
Idola PKI sebagai hantu ini dapat digolongkan dalam kategori idola
tribus (tribus = bangsa), adalah semacam prasangka-prasangka yang
dihasilkan oleh tuduhan-tuduhan kejahatan-kejahatan PKI sebagai dalang
peristiwa 1965 yang di suntikkan oleh rezim militer fasis pimpinan
jendelal TNI AD Suharto, kepada bangsa Indonesia. Dampak dari suntikan
itu sampai sekarng masih terus melekat ertat dalam sanubari bangsa
Indonesia dan para elite - elite bangsanya; sehinga terkesan kuat, bahwa
idola PKI sebagi hantu telah di dewa-dewakan oleh rezim-rezim
``reformasi``; Sehingga orang tak sanggup memandang keadaan yang
objektif. Ini terjermin dalam seruan Jokowi, yang mengatakan ``kalau PKI
bangkit, gebuk saja`` , padahal seruan itu tidak didukung oleh keadaan
objektif, PKI sudah dikubur selalma stengah abad yang lalu,
kader-kadrenya sudah disiksa dan dibunuh tanpa melalui proses pengadilan
apapun.
Tapi sebagian masyarakat Indonesia masih terus mengatakan PKI bangkit,
dan anehnya direspon oleh presiden Jokowi, sehingga keluarlah seruan
``kalau KPI bangkit, gebuk saja``. Seharusnya sebagai seorang negarawan
yang sejati, Jokowi harus mampu memberikan pencerahan kepada bangsanya
tentang benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh FPI baha PKI telah
bangkit. Dalam konteks ini bisa dipercaya bahwa Jokowi mempunyai
berbagai macam aparat keamanan, misalnya Pulisi, intelejen, milier dll.
Jadi seruan Jokowi yang mengatakan ``kalau PKI bangkit, gebuk`` sungguh
menertawakan, karena sekedar latah dalam menerima dan menaggapi seruan
FPI, yang secara energitis menyatakan bahwa PKI telah bangkit kembali,
tanpa dsertai bukti-bukti yang nyata.
Demikianlan penomena rezim ``refprmasi`` Indonesia.
Roeslan,
Von: [email protected] <mailto:[email protected]>
[mailto:[email protected] <mailto:[email protected]> ]
Gesendet: Donnerstag, 23. November 2017 11:11
An: [email protected] <mailto:[email protected]>
Betreff: Re: [GELORA45] Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
Jokowi lahir tahun 1961. Jadi waktu kejadian G30S tahun 1965, beliau
baru berumur 4 tahun. Sesudah Soeharto menang mengkudeta Bung Karno dan
merekayasa serta merobah sejarah, Jokowi masuk
sekolah......SD....SMP.....SMA.....Fakultas..........semua pengajaran
dan kurikullum sekolah ikut "ajaran Orba Soeharto". Tidak mau ikut
kurikulum/ajaran Soeharto pasti tidak bakal lulus......! Tidak bakal
jadi sarjana.......!
Selama 32 tahun Soeharto nongkrong jadi penguasa Indonesia, semua
berobah balik kanan gerak........nggak ada lagi yang namanya "revolusi
agustus 45". Semua berobah untuk kepentingan Imperialis Asing, Amerika
dan Inggris dan anteknya Orde Baru Soeharto. Sejarahpun ikut kemauan
Soeharto yang dianggap "pemenang", dan dia dengan bangga bisa bilang
"Nyang nggak sukak thak gebug..!" Sebab 'politiknya' adalah bedil dan
bayonet. Anggota MPRS dibersihkan, dirombak dan dipreteli, orang-orang
yang benar dan simpati kepada Soekarno semua dibuang, dipecat, ditangkap
dan ditahan atau dibunuh dan diganti dengan orang-orang yang bisa
mengucapkan "nggih ndoro" kepada anak Kemusuk Soeharto.......! Dalam
keadaan hampir 100% anggota MPRS adalah orang-orangnya Soeharto, sipil
dan militer, dalam saat itulah "Nato" (Nasution dan Soeharto)
menciptakan segala Tap-Tap MPRS yang dipaksakan, yang merugikan Rakyat,
Bangsa bahkan Founding Father Revolusi Indonesia Bung Karno. Sesudah
Soeharto lengser dan mati karena sakit otak (40 dokter mencoba
menyelamatkan nyawanya di Rumah Sakit tapi tak berhasil), tidak ada
kekuatan baik dari Rakyat maupun dari Langit yang bisa merobah segala
Tap dan Peraturan MPRS yang diwariskan oleh Jenderal Dajal pembunuh 3
juta rakyat Indonesia tak bersalah itu. Apalagi, 32 tahun (1965-1998)
bukanlah waktu yang singkat yang digunakannya untuk menciptakan
pengikut-pengikut yang bisa membebek dan menjalankan segala ajaran
"Jenderal Besar" Soeharto, dan yang sampai sekarang bisa berhasil
nongkrong dalam partai dan pemerintahan "re-Formasi" tanpa ada yang tahu
isi perutnya........Dan justru sejarah yang diputar balik oleh Orba
Soeharto itulah yang dipakai dan digunakan oleh bangsa dan pemerintahan
Indonesia sampai sekarang.........! Bangsa Indonesia takut untuk
berpikir (bayangkan: berpikir sajapun takut....!), apakah benar PKI
berontak tahun 1965 itu? Benarkah PKI kudeta pada tahun 1965 itu?
Benarkah G30S itu didalangi oleh PKI? Kenapa partai besar pemenang nomor
4 Pemilu yang beranggotakan jutaan orang, tidak melakukan perlawanan dan
3 juta anggotanya dibantai tentara Soeharto seperti membantai ayam dalam
kandang tanpa perlawanan, dan 2 juta ditangkap dan ditahan dan banyak
yang yang mati karena dihilangkan/dibunuh dan kurang makan? Apakah
mereka yang berkuasa sekarang berani membongkar dan memeriksa kembali
apa sebenarnya yang terjadi, ketimbang 'mewarisi' ucapan dan pameo
tokoh-tokoh pembantai rakyat itu?
K.H. Abdurrahman Wahid Mantan Presiden RI pernah mengatakan:
“Kalau kita ingin supaya masa depan bangsa ini cerah, harus ada
keberanian untuk membongkar yang lama, sehingga kita tahu betul
peristiwa ini bagaimana sebetulnya, adanya, dan sebagainya:” (dari film
dokumen Kawan Tiba Senja)
Surat kabar Riau Pos Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2006
menulis: "Sejarah adalah milik pemenang. Realitas tersebut terbukti
dalam pengungkapan fakta peristiwa G30S selama ini yang merupakan
interpretasi sejarah dari penguasa orde baru“
Nah.......adakah keberanian bangsa dan pemimpin Indonesia untuk
memeriksa kembali masa lalu yang sangat kejam dan biadab itu selain
menikmati, mewarisi dan melanjutkan kejahatan kemanusiaan yang
"dilakukan dan dihasilkan" ordebaru Soeharto itu.......??? (YTT).
------ Original Message ------
From: "'Chan CT' [email protected] <mailto:[email protected]>
[GELORA45]" <[email protected] <mailto:[email protected]>
To: "GELORA_In" <[email protected]
<mailto:[email protected]> >
Sent: Monday, 20 Nov, 2017 At 5:48 PM
Subject: [GELORA45] Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
Pewarta: Joko Susilo Senin, 20 November 2017 13:18 WIB
Presiden Joko Widodo . (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengkritik cara-cara tak
beretika dan melupakan kesantunan dalam berpolitik sehingga masih
sering keluar tuduhan tidak berdasar seperti klaim bangkitnya Partai
Komunis Indonesia (PKI), padahal undang-undang, yakni TAP MPRS,
jelas-jelas menjadi payung hukum yang membuat PKI mustahil hidup lagi
di Indonesia.
"Coba kita lihat, masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek
aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebug saja sudah,
gampang. payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain
banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti Islam, anti ulama, Cara
politik yang beretika harus mulai kita sampaikan," kata Presiden kepada
para senior PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum
Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri dan
Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional
Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta, Senin.
Presiden menyebut masih banyak elit politik yang tidak memberikan
pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. Oleh
karena itu dia meminta generasi muda meneladankan kesantunan dalam
berpolitik.
"Memberikan nilai-nilai itu kepada generasi muda, bagaimana berpolitik
yang beretika, cara-cara bicara yang beretika, bagaimana menghargai
sebuah senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," kata
Presiden
Presiden mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan
disampaikan kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar nilai
keindonesian tidak hilang.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah membentuk Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPI) dan mengeluarkan
Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan
Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus
nilai-nilai ke-Indonesiannya.
"Nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua
terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada
anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukukanan, bagaimana persaudaraan,
bagaimana mengenai toleransi," kata Presiden.
Jokowi mengakui bahwa saat ini, pendidikan generasi muda saat ini tidak
hanya menerima pendidikan dari guru dan orang tua saja tetapi juga dari
media sosial.
"Jangan keliru, yang mendidik anak kita sekarang ini bukan dari guru,
orang tua, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan
kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek
baik ekonomi, politik maupun sosial, dan ini yang harus kita
antisipasi," kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa perkembangan yang sangat cepat teknologi
informasi tidak bisa dibendung yang membuat lanskap ekonomi dan politik
baik internasional maupun nasional berubah.
"Jika ini tidak diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter
keindonesia kita, nilai karekter bangsa akan tergerus, kalau
penyiapannya betul-betul tidak mulai dari tahapan yang benar," kata
Presiden.
Editor: Jafar M Sidik
