Istilah lebih tepat sebenarnya hedging, dan pengusaha/seseorang melakukan 
hedging sebenarnya legitimate sekali untuk mengurangi resiko dan merupakan 
bagian dari bisnis.

---In GELORA45@yahoogroups.com, <djiekh@...> wrote :

Dalam praktek, orang yang puny rupiah banyak akan takut nilai rupiahnya 
merosot.Bisa berlomba lomba beli dollar.

   On Tuesday, September 4, 2018, 7:37:55 AM PDT, ChanCT <sa...@netvigator.com> 
wrote:  
 
  
Yaa, ... memang ANEH kalau Sri Mulyani menggunakan istima "ANCAM Pengusaha yang 
Tahan Dolar", apa iya? Kenapa tidak baik-baik saja meminta pengusaha membantu 
pemerintah melepas simpanan dolar membeli Rupiah, biar nilai Rp bisa bertahan 
dan tidak terus merosot, ... berhubung defisa dollar ditangan pemerintah tidak 
cukup!
 
Begitu pengertian yang pernah saya ikuti ketika HK$ merosot, pemerintah HK 
harus melepas simpanan dollarAS utk membeli HK$. Jadi, mungkin maksud Sri 
Mulyani, juga begitu, karena defisa AS$ pemerintah kurang kuat, minta pengusaha 
ikut membantu melepas AS$ mereka, ... BUKAN sebaliknya membeli AS$ 
sebanyak-banyaknya! Untuk mencegah terjadi kebalikan, apakah pemerintah tidak 
bisa mengajak baik-baik pengusaha-pengusaha besar untuk ikut terlibat membantu 
pertahankan nilai Rupiah dan menghentikan pembelian AS$? Dan belum-belum sudah 
mengancam akan ditindak tegas?
 

 
 
 jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 於 4/9/2018 12:28 寫道:
  
 
     

 
 
 pada waktu rupiah melemah tindakan logis seseorang ya tahan dolar atau mata 
uang lain yg kondisinya lebih baik dari rupiah, kenapa kok di-ancam2?  
 
 ---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :
 
  
Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar
   Reporter:  
Ahmad Faiz Ibnu Sani
  Editor:  
Dewi Rina Cahyani
  Senin, 3 September 2018 20:06 WIB 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat mengecek 
persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, 
Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
  
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat seusai rupiah berada di level 
terendah sejak 1998. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang siang tadi masih 
berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bergegas ke Jakarta dan mengumpulkan 
para menterinya untuk rapat di Istana.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah melalui forum Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memantau detail perilaku pelaku pasar. 
"Kami akan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, lewat 
forum KSSK, akan meneliti dan memonitor secara detail  tingkah laku pelaku 
pasar. Mana-mana transaksi yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, 
atau tidak legitimate," katanya seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Senin, 3 September 2018.
 
Baca: Gerindra Kritik Utang Pemerintah, Begini Jawaban Sri Mulyani
 
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menindak tegas pihak-pihak yang membuat 
rupiah makin melemah. "Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas 
agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," ujarnya.
 
Sri Mulyani menjelaskan yang dimaksud dengan tindakan legitimate itu adalah 
jika seorang pengusaha mengimpor bahan baku atau barang modal dan jelas apa 
bisnisnya. "Kalau kita mengimpor bahan baku, barang modal, dan memang bisnisnya 
ada, untuk bayar utang kembali. Memang ada kebutuhan yang legitimate, kalau 
tidak kan mereka lakukan sesuatu yang spekulatif," tuturnya.
 
Menurut Sri Mulyani, pelemahan rupiah ini tidak lepas dari perekonomian global 
yang belum stabil. Terlebih belakangan ini Argentina tengah dilanda krisis yang 
diprediksi akan berdampak ke negara berkembang.
 
Sri Mulyani menuturkan pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat pondasi 
ekonomi dengan mendorong ekspor dan menekan impor. Selain itu, untuk di dalam 
negeri pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan terus 
mensinergikan koordinasi dari sisi informasi. Langkah-langkah yang akan 
dilakukan untuk menstabilkan kondisi ini akan saling dibagi di antara otoriras 
ini.
 
"Sehingga kami bisa terus langsung lakukan penyesuaian kalau memang akan 
dilakukan," ujarnya.
  
ADVERTISEMENT
  
Ia menjelaskan saat ini fokus pemerintah tetap pada bagaimana cara mengurangi 
sentimen dari neraca pembayaran. "Selama ini yang disebut sebagai salah satu 
sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi 
berjalan dan neraca  perdagangan," ujarnya.
 
Pemerintah, kata dia, sekarang sedang mengendalikan kebutuhan devisa lantaran 
menjadi aspek yang bisa dikontrol. Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Perindustrian sedang mengidentifikasi 900 komoditas impor yang sebagian besar 
merupakan barang konsumsi.
 
Baca: Rupiah Tembus Rp 14.700, Sri Mulyani: Kami Akan Waspadai
 
Selain itu, bagi Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina dan PLN, pemerintah 
akan melihat apa saja kebutuhan yang tidak bisa ditunda. "Kalau pun kebutuhan 
yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dolar dilakukan tanpa mengubah 
sentimen market," ucap Sri Mulyani.
  
 
|  | 不含病毒。www.avg.com  |

        
   

Kirim email ke