utang KA Cepat memang menggunakan schema B to B yg tdk masuk APBN, ttp seandainya default sdh pasti diambil dari APBN krn merupakan milik negara. Demikian juga utang akuisisi Freeport itu.
---In GELORA45@yahoogroups.com, <nesare1@...> wrote : Waduh ini tulisan kayak teori konspirasi saja ya?! Ente kasih contoh utang KA cepat Jakarta bandung kan belum jalan, koq hutangnya sudah dialihkan oleh pemerintah RI dari hutang negara ke hutang swasta? Ini gimana logikanya? Terus gdabrusnya luar biasa ttg akuisisi freeport. Pusing ane mikirnya Ente ini lagi ngomong apa? Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> Sent: Monday, March 11, 2019 1:41 PM To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>; Tatiana Lukman <jetaimemucho1@...> Subject: Re: [GELORA45] Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat Jauh Yg disebut dibawah itu utang pemerintah yg masuk APBN. Lebih parah lagi pemerintah mengelabui rakyatnya sendiri dengan banyaknya schema utang BUMN yg dikategorikan sebagai utang swasta dus tidak masuk APBN, padahal pada waktu BUMN itu tidak bisa bayar utang toh negara harus menalangin yang duitnya diambil dari APBN. Contoh seperti itu utang KA Cepat Jakarta Bandung, obligasi Inalum untuk akuisisi Freeport, dlsb. yg tidak masuk dalam APBN. On Monday, March 11, 2019, 10:25:02 AM PDT, Tatiana Lukman <jetaimemucho1@... mailto:jetaimemucho1@...> wrote: Sosialisme dengan ciri Tkk ini kok suka pasang jebak-jebakan pakai modalnya, ya??? Makin dekat ke komunisme, makin ganas untuk menguasai aset di negeri orang... Haleluya!! Selamat Datang Komunisme Tkk untuk untung bersama dan menang bersama!!! On Monday, March 11, 2019, 6:15:48 PM GMT+1, Jonathan Goeij jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com mailto:GELORA45@yahoogroups.com> wrote: Pemerintah selalu beralasan masih aman melihat rasio utang terhadap GDP, tetapi tidak pernah diutarakan cicilan+bunga dibanding pendapatan pajak, tidak pernah diutarakan besarnya cicilan+bunga dibanding pendapatan ekspor atau yang disebut debt service ratio. Melihat tingginya tingkat bunga artinya cicilan + bunga (debt service) juga tinggi. --- Pemerintah menjelaskan, selain besaran jumlah utang dari China yang masih sebesar Rp 22 triliun atau 0,50 persen, rasio utang pemerintah terhadap PDB per 2018 masih dalam batas aman atau kurang dari 30 persen. Rasio utang Indonesia saat ini sebesar 29,78 persen, jauh di bawah negara peer atau yang setara. Di mana, Mesir sebesar 101,2 persen, Mongolia 79,4 persen, Sri Lanka 77,6 persen, Pakistan 67,2 persen. ... Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat Jauh https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-soal-chinese-money-trap-pengaruh-untuk-indonesia-masih-sangat-jauh.html Kemenkeu Soal Chinese Money Trap: Pengaruh untuk Indonesia Masih Sangat ... Harwanto Bimo Pratomo Disebutkan, China memberikan pinjaman ke beberapa negara untuk mewujudkan New Silk Road yang semuanya akan terhu... Senin, 11 Maret 2019 16:10Reporter : Harwanto Bimo Pratomo https://www.merdeka.com/reporter/harwanto-bimo-pratomo/ Ilustrasi Chinese Money Trap. ©2016 Merdeka.com Merdeka.com - Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia masih aman dari pengaruh Chinese Money Trap https://www.merdeka.com/uang/utang-bumn-rp-5217-triliun-dinilai-masih-aman.html yang tengah ramai dibicarakan. Mengutip penjelasan Facebook http://www.merdeka.com/tag/f/facebook/ Nas Daily, Chinese Money Trap ialah skema China yang memberi pinjaman ke beberapa negara dalam jumlah besar untuk pembangunan dengan maksud agar Negeri Panda dapat menguasai aset tersebut jika penerima utang tidak mampu membayar. Dikutip dari akun Facebook Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Senin (11/3), pemerintah memaparkan utang dari China hanya sebesar Rp 22 triliun per akhir 2018. Jumlah utang tersebut setara dengan 0,50 persen jumlah total pinjaman pemerintah. "Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman saat ini sebesar 18,23 persen. Sementara, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), sebesar 81,77 persen," tulis mereka. Pemberi pinjaman antara lain Bank Dunia, Asian Development Bank, Jepang, Jerman, Prancis, dan China. Pinjaman pemerintah kepada China menggunakan skema goverment to goverment (G to G) dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, terukur, dan transparan.. "Pinjaman pemerintah tidak jatuh tempo sekaligus, tetapi pembayarannya dicicil selama periode tertentu sehingga tidak memberatkan keuangan. Indonesia masih sangat jauh dari pengaruh skenario yang disebutkan sebagai Chinese Money Trap," jelasnya. Mengapa Indonesia masih aman? Pemerintah menjelaskan, selain besaran jumlah utang dari China yang masih sebesar Rp 22 triliun atau 0,50 persen, rasio utang pemerintah terhadap PDB per 2018 masih dalam batas aman atau kurang dari 30 persen. Rasio utang Indonesia saat ini sebesar 29,78 persen, jauh di bawah negara peer atau yang setara. Di mana, Mesir sebesar 101,2 persen, Mongolia 79,4 persen, Sri Lanka 77,6 persen, Pakistan 67,2 persen. Sementara, rasio defisit pemerintah pada 2017, sebesar 2,5 persen atau di bawah batas aman yang ditentukan 3 persen. Di mana, negara lain yakni Mesir di 10,7 persen, Kenya 9,5 persen, Mongolia 6,2 persen, Pakistan 5,8 persen, Sri Lanka 5,5 persen. Kemenkeu meyakinkan pemerintah mampu untuk membayar utang karena telah dianggarkan dalam APBN di setiap tahunnya. "Pengelolaan utang diatur dalam UU APBN serta pengawasannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)." Selain itu, utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat lebih besar dari biaya utangnya. Menurut McKinsey pada 2016, proyek infrastruktur memberikan return 20 persen, sementara biaya utang pemerintah sekitar 8 persen. Disebutkan, China memberikan pinjaman ke beberapa negara untuk mewujudkan New Silk Road yang semuanya akan terhubung dengan China. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, juga telah memperingatkan akan bahaya Chinese Money Trap https://www.merdeka.com/tag/utang/ ini. Mahathir, sejak kembali menjabat, terus menyuarakan perjanjian ulang atau bahkan pembatalan pada rencana kerjasama pembangunan infrastruktur oleh China yang disebutnya tak adil. [bim]