Baru ingat, waktu selesai menandatangani PP 72/2016 ini Jokowi dikritik lawan dan kawan termasuk sejumlah kader PDIP. Semua mempertanyakan apa Jolowi tidak tahu ada bahaya besar mengancam di balik PP 72/2016? Tanggapan istana waktu itu, Jokowi melihat tidak ada bahaya dalam peraturan presiden tsb. Betulkah sekarang PP 72/2016 tidak "berbahaya" bagi paslon 01 terkait status cawapresnya? Silakan diperbanyak sabar menunggu putusan MK yang kabarnya dipercepat / dimajukan ke hari Kamis besok, 27 Juni, - Ternyata, Jokowi Pernah Teken Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama DenganBUMN Senin, 24Juni 2019, 20:13 WIB | Laporan: WilliamCiputra
RMOL.IDPolemik status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata pernahdiputuskan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2016. PP tersebut,berisikan perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan danPenatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam PP 72 Tahun 2016 Pasal 2A Ayat 2, dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMNadalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan negara berupa saham BUMN.Dalam hal ini, negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diaturdalam anggaran dasar. Pada Ayat 7 di pasal yang sama, diatur bahwa anak perusahaan BUMN diperlakukansama dengan BUMN setidaknya dalam dua hal. "Pertama, mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanananumum, dan kedua, mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah,termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentusebagaimana diberlakukan bagi BUMN," bunyi Ayat 7 pada pasal yang samaatau Pasal 2A. PP Nomor 72 Tahun 2016 itu diteken langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal30 Desember 2016. Sebelumnya, polemik kedudukan anak perusahaan BUMN ini mencuat denganterungkapnya jabatan Cawapres Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah BankSyariah Mandiri dan BNI Syariah. Dua bank itu, diketahui sebagai anak usahaBUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur bahwa setiap orangyang terjun ke dalam politik praktis seperti menyalonkan diri menjadi Capresdan Cawapres wajib mengundurkan diri dari jabatan di BUMN. Selain itu, kemarin di persidangan MK, kubu 02 juga meminta agar MKmempertimbangkan dan memutus paslon 01, Jokowi-Maruf untuk didiskualifikasidari Pilpres 2019 karena status Maruf yang tercatat di dua bank syariah. Menurut kubu02, pencalonan Maruf melawan aturan hukum dan sudah sepantasnya dianulir daripencalonan di Pilpres 2019. Editor:Azairus Adlu
