Tentu saja Cina ngerti bahwa industri baja merupakan tulang
punggung pembangunan negara / masyarakat berdikari. Itulah yang
digarap Deng di awal kekuasaannya dengan memohon bantuan Jepang
(Nippon Steel).
Jadi, untuk menambah tingkat ketergantungan bahkan menghancurkan
Indonesia ya tinggal dirusak saja industri bajanya, Krakatau
Steel itu. Caranya, banjiri Indonesia dengan baja murah dan
murahan dari Cina atas nama persaingan pasar bebas. Toh boneka
centeng siap menggebuk Rakyat yang coba-coba menghalangi usaha
para cukong "cari makan" di Indonesia! Apa susahnya? Silakan
putar ulang pidato visi-misi presiden pilihan KPU-MK yang tegas
menyatakan kesiapannya sebagai centeng cukong.
Dari sini jelas bahwa bahaya di depan Rakyat Indonesia yang sudah
memiliki industri baja ini pertama-tama adalah keberadaan
centeng-centeng di pucuk kekuasaan sejak HMS, BJH, MSP, SBY,
hingga JKW. Hanya BK dan GD yang sampai akhir hayat pantang
menyerah untuk membawa bangsa ini berdiri di atas kaki RI.
Banyak kok usaha Rakyat yang berhasil secara tradisional tetapi
selalu patah tumbuh hilang berganti karena keberdikariannya tidak
dilindungi pemerintah. Sebaliknya, usaha berdikari yang kelihatan
semakin maju, buru-buru digiring untuk memakai sistem
administrasi / manajemen kapitalisme Barat. Barang siapa
membangkang, habislah dia dengan macam-macam fitnah termasuk
tudingan "komunis" hingga "komunitas ajaran sesat"!
Ada-ada sajalah cara neolib-neocon untuk menghancurkan kekuatan
lawannya yang selalu dimulai dengan isu dan propaganda media.
Bila perlu, terapkan taktik andalan, adu domba. Sebagaimana yang
kita saksikan hari-hari ini dalam peristiwa kebakaran kilang
minyak Aramco.
--- lusi_d@... wrote:
Melanjutkan pembicaraan ttg ekonomi politik saran RR masalah
Krakatau
Steel pendapat saya yang pokok: menghargai usaha RR dan
kawan-kawannya
untuk menegakkan pandangan berdikari dibidang ekonomi yang
kongkritnya
dimana salah satu BUMN Indonesia yang termasuk terpenting sedang
terancam digulungtikarkan mengikuti pikiran neo-liberalisme.
Kita cukup sudah kenal pentingnya dan keharusan untuk
menegakkan prinsip
berdikari dalam abad ini sebagai salah satu pilar pembangunan
industri
di negeri mana dan apa saja, harus menjadikan industri baja
sebagai
tulang punggung yang penting. Dan dalam perlawanan terhadap
tantangan
neo-liberalisme maka kepentingan pembangunan industri
nasional-lah yang
harus dimenangkan demi meningkatkan kesejahteraan sosial
rakyat. Bukan
sekedar menghitung-hitung angka-angka untung rugi semata-mata.
Sudah jelas sekali perbedaan prinsip pembangunan berdikari
ini akan
berkontradiksi dengan pandangan arus ideologi neo-liberalisme
yang
konturnya makin kentara. Dan posisi penganalisaannya pasti juga
berbeda.
Pikiran pikiran yang argumentatif kok sedikit dari tanggapan yang
sudah saya baca dan lebih menonjolkan sentimen dan mengarah
ke msl
perseorangan. Yah maaf saja kalau saya tidak ikutan yang
kayak begitu.
Bisa juga dipertanyakan, darimana timbulnya pandangan yang
penuh nuansa
sentimentil tanpa argumentasi keilmuan itu?
Saya masih tertarik mengamati masalah kelanjutan kontradiksi
neo-liberalisme ini dengan kemungkinan berhasilnya prinsip
berdikari di
bidang ekonomi bagi Indonesia selama masa reformasi ini.
Artinya apakah
masih ada kemungkinan dilaksanakan atau tidak? Di lain pihak
dalam
kondisi ekonomi politik apapun prinsip berdikari itupun tidak
bisa
begitu saja jatuh dari langit. Harus melalui phase perjuangan
jatuh-bangun sesuai dengan perkembangan hukum perekonomiannya.
Seandainya tokh belum berhasil, inilah juga merupakan
kenyataan yang
tidak bisa diingkari kalau kediktaturan oligarkhi, termasuk yang
taipan-taipan itu jugalah yang berdominasi di bidang ekonomi
politik
ketimbang pengusaha nasional Indonesia. Ini merupakan
tantangan bagi
rakyat Indonesia.
Berikut ada bahan yang lebih luas tinjauan analisisnya oleh
Dimas Huda
dan selamat membaca. Lusi.-
Menteri Sri Akhirnya Ngaku Krisis Telah Datang
Oleh Dimas Huda
08/28/2019, 12:20 WIB
Ceknricek.com -- Ekonomi dunia kini diselimuti kondisi pahit.
Sebagian
negara telah mengalami krisis. Di sisi lain, ekonom senior
Rizal Ramli
menyebut Indonesia berada dalam tahap creeping crisis atau sedang
“merangkak” untuk sampai pada kondisi krisis. Ekonom lainnya
menyebut
Indonesia amat rentan terhadap krisis.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tak bisa menampik
itu. Ia
bilang ekonomi dunia telah terkonfirmasi melemah dan
risikonya bakal
makin meningkat. "Kondisi ekonomi dunia confirm melemah dan ini
risikonya bahkan makin meningkat. Ini muncul di
dalamstatement ataupun
indikator sesudah eskalasi pada Juli Agustus," katanya dalam
Konferensi
Pers APBN Kita, Senin (26/8).
Pengakuan Menteri Sri ini adalah kali kedua dalam bulan ini.
Hanya
saja, pengakuan ini bukan sebagai peringatan apalagi
nakut-nakuti,
seperti pernyataan beberapa ekonom belakangan ini. Sri
membeberkan itu
semua untuk membanggakan bahwa di tengah krisis dunia saja
ekonomi
Indonesia masih tumbuh 5%. “Indonesia terjaga di 5% ini
exceptional,”
tandasnya. Jadi bersyukurlah, ekonomi masih tumbuh 5%. Jangan
kufur
nikmat, seperti apa yang dibilang Presiden Joko Widodo
beberapa waktu
lalu.
Menurut menteri Sri, hawa perlambatan ekonomi dunia semakin
terasa.
Data-data ekonomi di berbagai negara terus saja mengecewakan. Dia
menyebut, Jerman, Singapura, negara Amerika Latin seperti
Argentina
dalam masa krisis. Meksiko, Brasil, juga dalam situasi sulit.
“Amerika
Latin, Eropa, China, dan bahkan kawasan Asia sendiri termasuk
India
yang jadi motor penggerak ekonomi di pasar berkembang juga
mengalami
pelemahan," ujarnya.
Rentan Krisis
Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini, memperingatkan Indonesia
termasuk negara yang rentan terhadap krisis. “Setidaknya bila
dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan
Malaysia,”
katanya, dalam diskusi ASEAN di antara perang dagang Amerika
dan China:
Bagaimana Seharusnya Respons Indonesia?, Minggu (25/8).
Dalam materi diskusi yang berjudul “Dimensi Kritis dari Ekonomi
Indonesia Dibandingkan Ekonomi ASEAN”, Didik antara lain
mengulas soal
'Menghadapi Resesi Global'. Ia mengutip Bloomberg
Vulnerability Indek,
atau indeks kerentanan suatu negara. "Vietnam dan Malaysia
termasuk ke
dalam level yang sama tetapi sedikit lebih rendah dan mempunyai
struktur ekonomi yang lebih kuat daripada Indonesia," jelasnya.
Cadangan devisa, ekspor, dan industri Vietnam dan Malaysia
relatif
lebih kuat sehingga lebih tahan terhadap krisis.
Belajar dari krisis nilai tukar 1997-1998 dari Thailand, ada dua
kelompok negara dalam konteks krisis. Kelompok pertama adalah
kelompok
yang rentan dan terkena imbas krisis nilai tukar, yaitu:
Thailand,
Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Kelompok
kedua adalah
negara yang kuat dan tahan krisis nilai tukar, yaitu Taiwan,
Hong Kong,
Singapura dan lainnya.
Kelompok yang pertama mengalami defisit neraca berjalan (CAD) dan
kelompok kedua tidak mengalaminya. Level CAD Indonesia kini
memang
dalam tren terus membengkak, bahkan sudah menyentuh 3%
terhadap PDB.
Sedangkan Thailand sebagai negara yang pernah mengalami
krisis 1998,
yang sama juga dialami oleh Indonesia berhasil lolos dari
penyakit CAD.
Sebelumnya, Rizal Ramli memperingatkan grafik transaksi berjalan
semakin merosot, bahkan sudah mencapai lebih dari US$8
miliar. Kondisi
CAD pada kuartal II-2019 sebesar US$8,4 miliar atau 3,04%
dari produk
domestik bruto (PDB). Angka ini adalah angka yang
mengkhawatirkan.
Indikator mikro juga tak kalah membahayakan. Seperti slow
down sektor
ritel yang diprediksi akan terus berlanjut. Daya beli
danconsumer good
juga masih akan turun. Begitu pun dengan properti yang
diprediksi akan
terpuruk, kecuali untuk beberapa segmen. Kemudian di level
korporasi,
mulai terjadi peningkatan default atau gagal bayar. Ini
diistilahkan
sebagai zombie company. Keuntungan yang diperoleh tidak bisa
untuk
membayar bunga utang. “Perusahaan ini hanya bisa hidup dengan
refinancing terus menerus,” kata eks Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman ini.
“Ada krisis kecil-kecil dan tidak disadari banyak orang,
tetapi kalau
disatukan jadi besar juga. Ini bisa dilihat dari kondisi
makro, mikro,
maupun korporasi. Kalau dibiarkan terus, bisa sangat
membahayakan,”
tambahnya.
Di sisi lain, dalam laporan berjudul "Signs of Stress in The
Asian
Financial System", firma konsultan global McKinsey & Company
menemukan
bahwa 25% utang swasta valas jangka panjang di Indonesia
memiliki rasio
penutupan bunga (interest coverage ratio/ICR) kurang dari 1,5
kali.
Posisi tersebut terhitung rawan karena perseroan menggunakan
mayoritas
labanya untuk membayar utang. Utang itu kebanyakan berasal
dari sektor
utilitas (pembangkit listrik dan jalan tol), dengan porsi
62%. Sektor
energi dan bahan mentah menyusul dengan porsi 11% dan 10%.
Lebih jauh, konsultan ini mengingatkan negara-negara Asia perlu
mewaspadai risiko terulangnya krisis 1997. McKinsey
mengingatkan sektor
utilitas Indonesia dan India berpotensi memicu persoalan karena
kemampuan mereka untuk membalik kinerja dan membayar kembali
utangnya
tidaklah mudah.
Sementara itu, di belahan dunia lain, Eropa, sepanjang tahun
2019,
berbagai bank investasi global telah mengurangi jumlah
karyawannya
hingga 30.000 orang. Beberapa bank yang melakukan pengurangan
karyawan
di antaranya adalah HSBC, Barclays, Société Générale,
Citigroup, dan
Deutsche Bank. Lembaga keuangan asal Jerman, Deutsche Bank,
bahkan
memangkas jumlah karyawannya lebih dari setengah total
karyawan yang di
PHK, yaitu sebanyak 18.000 orang di seluruh dunia.
Menurut laporan Financial Times, PHK massal ini disebabkan oleh
berbagai alasan. Mulai dari penurunan suku bunga, volume
perdagangan
yang lemah, hingga efisiensi biaya operasional. Alasan
lainnya adalah
meningkatnya utang. Padahal, suku bunga saat ini negatif.
Sri Mulyani memprediksi makin panasnya tensi perang dagang
antara AS
dan China dipastikan memperbesar sinyal krisis. Apalagi tensi adu
pernyataan kedua negara adi kuasa tersebut makin mendidih
beberapa hari
terakhir. "Tren besar di semua negara di dunia mengalami
pelemahan. Ada
negara lain yang masuk bahkan (sudah) resesi," ujarnya.
