Sistem Proteksi Pasar Tidak Berpihak ke Industri TPT Dalam Negeri
Kamis , 12 Desember 2019 | 09:00
Sistem Proteksi Pasar Tidak Berpihak ke Industri TPT Dalam Negeri
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi pabrik tekstil
POPULER
Dua Tahun Rugi, OVO Optimistis Raup Untung dan Berkelanjutan
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10978/dua_tahun_rugi__ovo_optimistis_raup_untung_dan_berkelanjutan>RS
MMC Jakarta Raih PLKK Award 2019 dari BPJAMSOSTEK
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10955/rs_mmc_jakarta_raih_plkk_award_2019_dari_bpjamsostek>Menkeu
Tetap Cairkan PKH Januari 2020
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10976/menkeu_tetap_cairkan_pkh_januari_2020>PP
Peningkatan Manfaat BPJAMSOSTEK Sudah Diteken Jokowi
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10971/pp_peningkatan_manfaat_bpjamsostek_sudah_diteken_jokowi>Pemerintah
Targetkan 500 Ribu Hektare Peremajaan Sawit
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10940/pemerintah_targetkan_500_ribu_hektare_peremajaan_sawit>
Listen to this
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia menggelar pertemuan dengan pengusaha industri tekstil dan
produk tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI),
di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Pertemuan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi industri tekstil dan
produk tekstil, terkait pengembangan dan pemecahan masalah yang dihadapi
industri tersebut.
"Hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti pertemuan kita dengan
Bapak Presiden pada 21 November 2019 lalu, di mana ada tiga poin penting
yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden untuk menindaklanjuti,
yaitu persoalan bahan baku hulu, terutama untuk di Kalimantan dan di
Jawa, di mana harga kita kurang kompetitif, karena kita diserbu dengan
produk dari luar negeri," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Kedua, lanjut dia, terkait kehadiran pemerintah dalam rangka peremajaan
mesin dan investasi dan ketiga, bagaimana agar pasar tekstil dan produk
tekstil di dalam negeri jangan dulu dibuka secara terbuka, sehingga
tidak mendapatkan penetrasi pasar dari luar.
Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa persoalan inti yang dihadapi
industri tekstil di Indonesia adalah tingginya harga bahan baku industri
hilir, harga energi yang mahal, dan sistem proteksi pasar yang kurang
berpihak pada pelaku usaha dalam negeri, baik investor asing maupun
domestik.
Bahlil berjanji akan mencarikan solusi agar harga tekstil domestik tidak
jauh beda dengan negara lain yang melakukan impor ke Indonesia, sehingga
dapat meningkatkan daya saing industri di pasar global.
"Garmen merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam ekspor maupun
kebutuhan dalam negeri. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak produk
dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa,
sehingga menguasai pasar domestik," katanya.
Bahlil juga meminta asosiasi untuk memetakan isu strategis terkait
pengembangan industri tekstil dan alternatif solusinya.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi masukan BKPM untuk berkoordinasi
lebih lanjut dengan kementerian/lembaga teknis dan pemangku kepentingan
terkait.
Selanjutnya, BKPM akan mengundang kementerian teknis untuk menyelesaikan
permasalahan ini bersama-sama.
"Kami paham bahwa pengusaha perlu kepastian regulasi dari Pemerintah.
Bagaimana kita membuat suatu regulasi yang berpihak pada pengusaha, tapi
tidak merugikan negara, sehingga harga dan produk kita dapat lebih
kompetitif dengan barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia," ucapnya.
Pemerintah memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp175 triliun untuk
revitalisasi industri tekstil dari hulu ke hilir dalam waktu tujuh tahun.
Anggaran tersebut harus bisa digunakan untuk meningkatkan devisa dari
sebelumnya 13,2 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2018, menjadi 49
miliar dolar AS per tahun pada 2030, dengan net devisa sebesar 30 miliar
dolar AS per tahun.
"Saat ini net devisa kita 3,2 miliar dolar AS per tahun. Jadi kita harus
menaikkan 10 kali lipat net devisa selama 12 tahun. Kita akan fokus pada
bagaimana dapat meningkatkan daya saing di Indonesia dan di dunia," kata
Wakil Ketua Umum API Anne Patricia Sutanto.*(E-3/ant)*
