masalahnya, program-program pembangunan pertanian di Deptan begitu bejibun sehingga sering tumpang tindih satu dengan lainnya. Contohnya sekarang saja yg saya ketahui untuk pemberdayaan masyarakat tani saja Deptan punya program PUAP, Prima Tani, PP4M, dll, selanjutnya ada program Peningkatan Produksi Padi Sawah, Agropolitan, Peningkatan produksi ternak sapi, RPPK, dll, belum lagi program-program yg diselenggarakan secara independen di lembaga-lembaga penelitian mulai dari strata eselon II s.d eselon III, belum lagi program-program pembangunan pertanian daerah oleh Dinas pertanian/ peternakan di masing-masing propinsi, kabupaten/ kota. Semua ingin programnya yg terbaik dan maju, akhirnya koordinasi menjadi kacau balau, akibatnya semua program yg "niatnya" sebenarnya baik itu menjadi abu-abu alias 1/2 mateng dan akhirnya mentok gak ketahuan ujung pangkalnya. So, sebaiknya perlu adanya pemangkasan terhadap program pembangunan pertanian yg sudah sekian banyak tersebut termasuk Undang-Undang ttg pertanian - perikanan yg sudah bejibun juga. COntoh di perikanan saja utk ilegal fishing dan pemanfaatan sumberdaya sudah kurang lebih 80-an undang-udang yg sudah dikeluarkan dan masih berlaku dari zaman orba sampai sekarang. so...makin ribet dan carut-marutlah kondisi pertanian dan perikanan kita...can you have any solution about this...???
