PNS mah netral2 aja pak....., kecuali kalo dimobilisir...hehehe
--- Pada Sen, 2/3/09, verrianto madjowa <v_madj...@yahoo.com> menulis:
Dari: verrianto madjowa <v_madj...@yahoo.com>
Topik: [GM2020] Netralitas PNS dalam Pemilu
Kepada: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Tanggal: Senin, 2 Maret, 2009, 8:32 PM
Kompas.com
Netralitas PNS dalam Pemilu
Selasa, 3 Maret 2009 | 04:46 WIB
Oleh Eko Prasojo
Pesta akbar demokrasi sudah di ambang pintu. Kini seluruh energi seolah
tercurah pada persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Kekhawatiran akan kegagalan pemilu juga terjadi disebabkan banyaknya ketentuan
peraturan pelaksanaan yang belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Diperlukan waktu lama untuk menyosialisasikan peraturan itu kepada pemilih.
Salah satu faktor kekuatan yang menjadi harapan bala bantuan pelaksanaan pemilu
adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah 3,9 juta lebih. Tingkat
pendidikan dan pengetahuan mereka memadai serta jaringan yang tersebar di
seluruh pelosok desa, maka patut diperhitungkan untuk memanfaatkan sumber daya
PNS dalam menyukseskan pemilu. Meski demikian, ada beberapa hal yang patut
dicermati guna mengurangi ekses negatif keterlibatan PNS dalam pemilu.
Netralitas PNS
Sejarah birokrasi di Indonesia menunjukkan, PNS selalu merupakan obyek politik
dari kekuatan partai politik (parpol) dan aktor politik. Jumlahnya yang
signifikan dan fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran keuangan
negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk menguasai dan memanfaatkan PNS
dalam aktivitas politik.
Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas politik partisan PNS menjadi kian
intensif karena partisipasinya untuk mendukung kampanye secara terbuka maupun
terselubung amat efektif.
Bagi parpol, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan
kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (mobil,
gedung, dan kewenangan) secara diskriminatif, yang menguntungkan salah satu
parpol. Selain itu, di pelosok pedesaan yang mayoritas penduduknya tidak
terdidik, figur dan pilihan PNS akan menjadi referensi bagi pilihan masyarakat.
Pertukaran ekonomi politik antara partai/aktor politik (caleg) dan PNS dalam
pemilu tidak saja menguntungkan sisi politik, tetapi juga PNS sendiri.
Keberpihakan PNS dalam pemilu kepada parpol/caleg dibutuhkan untuk promosi dan
karier jabatan. Dalam sistem birokrasi di Indonesia kini, di mana promosi dan
karier jabatan tidak ditentukan oleh kompetensi dan kinerja, tetapi oleh
afiliasi politik, netralitas PNS sulit ditegakkan. Hal inilah yang dapat
menyumbangkan terjadinya blunder dalam pelaksanaan pemilu.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara mengatur secara
tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Pasal 3 UU No 43/1999 mengatur,
(1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil,
dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan;
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pegawai
negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan ini jelas melarang keberpihakan PNS dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dan pembangunan.
Dalam praktik, tercatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan
pejabat pemerintahan dalam pemilu.
Pertama, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan
aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol
tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol/caleg
tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya
perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol/caleg dari
anggaran negara.
Kedua, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan
kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya.
Ketiga, pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye
terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut
parpol/caleg, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan
kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan
fasilitas negara kepada parpol/caleg. Larangan penggunaan fasilitas pemerintah
ini juga diatur dalam Pasal 84 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 41 Ayat 1 Huruf h
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.
Partisipasi aktif PNS
Sebagai salah satu faktor kekuatan negara, peran dan fungsi PNS amat potensial
dalam pemilu. Selain harus netral dari kepentingan parpol/caleg, partisipasi
PNS dapat diwujudkan dalam beberapa hal.
Pertama, PNS harus aktif menjadi pemilih dan memberikan sosialisasi kepada
keluarga serta lingkungannya tentang pemilu. Keaktifan PNS dibutuhkan untuk
memberi keyakinan tentang arti pentingnya pemilu kepada masyarakat sehingga
dapat mengurangi jumlah golput. Apalagi kedudukan PNS sebagai pamong praja akan
menjadi panutan masyarakat sekitarnya.
Kedua, PNS harus menjadi juru kampanye pemerintah yang menyampaikan kepada
masyarakat tentang kebijakan KPU dan aneka kebijakan negara dalam meningkatkan
pengetahuan dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.
Ketiga, partisipasi aktif PNS diwujudkan dengan tidak menjadi partisan
parpol/caleg dalam penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan
serta bertindak profesional dalam menjalankan tugas.
Keempat, partisipasi aktif PNS juga diperlukan guna mendukung kesekretariatan
KPU dan KPUD untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu legislatif dan pemilu
presiden. Sebagai supporting staff KPU dan KPUD, profesionalisme PNS akan amat
menentukan keberhasilan tiap tahapan, mulai dari sosialisasi, pendistribusian
surat suara dan kotak suara, sampai penetapan pemenang. Demikian pula
keterlibatan aktif PNS menjadi PPK, PPS, dan KPPS dimungkinkan dalam Pasal 41
UU No 10/2008, mengingat keterbatasan penduduk yang memiliki kualifikasi untuk
dapat menjadi anggota panitia pemilu. Karena itu, netralitas dan
profesionalisme PNS, terutama saat menjadi anggota panitia pemilu, akan amat
menentukan keberhasilan pemilu.
Keberhasilan PNS dalam menyukseskan pemilu akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap netralitas PNS. Karena itu, pemilu adalah momentum bagi PNS
untuk memperbaiki citra profesionalisme dan netralitas PNS serta mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat. Dalam jangka panjang, kepercayaan masyarakat akan
meningkatkan pula terhadap pemerintah dan negara.
Eko Prasojo Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP UI
Pamer gaya dengan skin baru yang keren. Coba Yahoo! Messenger 9.0 baru
sekarang! http://id.messenger.yahoo.com
