Yang bisa ada pengawalan hanyalah kepala daerah setingkat gubernur dan bupati
walikota kalo di butuhkan dan untuk bupati walikota tipe pengawalan ada
duadiperlukan pengawalan jikla dalam keadaan emergency dalam tugas resmi .
Agung biro umum dan protokol gtlo
Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message-----
From: "Roestam Amiruddin" <roestam...@yahoo.co.id>
Sender: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Sun, 18 Jul 2010 16:08:52
To: <gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
Reply-To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [GM2020] tentang patwal
Funco....coba nt jawab dulu Iqbal pe pertanyaan....
Sent from my BlackBerry®
-----Original Message-----
From: Iqbal <kaizen...@yahoo.com>
Sender: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Sun, 18 Jul 2010 09:04:19
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com<gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
Reply-To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [GM2020] tentang patwal
Wah mantap!
Kalau bagitu ana motanya dulu pa pak funco, kalau pas lampu hijau trus ada
orang menyebrang bole motabrak?
Iqbal
Sent from my iPhone
On Jul 19, 2010, at 12:55 AM, "Roestam Amiruddin" <roestam...@yahoo.co.id>
wrote:
Bung Funco......
Luar biasa uraiannya
Kandidat Doktor Universitas Indonesia dan juga Mantan Ketua PB HPMIG,Pengurus
JN Gorontalo selain TIM Pemenangan SQB For Rektor UNG beliau adalah pengagum
Goenawan Muhammad
Maaf kalau ada yg salah dan masih kurang....
Rustam A
Teman seperjuan FT
Sent from my BlackBerry®
From: funcotan...@gmail.com
Sender: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Sun, 18 Jul 2010 15:40:29 +0000
To: <gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [GM2020] tentang patwal
Ikut nimbrung tentang patwal.
Apapun yang menjadi aturan ttg Protokoler, mestinya disandarkan kepada yang
"publik".
Inti dari kekuasaan sebenarnya bukan untuk yang "privat", tetapi yang "publik".
Hal-hal yang mesti dijadikan basis nilai adalah yang "publik. Sejauhmana
kekuasaan diabdikan pada yang "publik".
Protokoler adalah bagian dari kekuasaan, tetapi lebih bersifat fungsional
(relatif), bukan yang tetap/baku. Protokoler semestinya untuk pengelolaan,
bukan menjadi elemen penertiban.
Hal elementer dalam protokoler ini yang kadangkala terabaikan. Aspek penertiban
lebih mengemuka dibanding pengelolaan. Artinya, sistem kekuasaan yang berbasis
ke-elit-an cenderung memposisikan tertib adalah yang teratur dalam skema elit
(minor). Publik di ranah yang major dianggap "kurang tertib".
Maka, bisa kita saksikan secara telanjang mata, bahwa elit diperlakukan sebagai
barang mewah yang mesti jauh dr kesan "publik" tadi.
Di sisi lain, merujuk Althuser, bahwa kekuasaan itu akan semakin kuat tatkala
ingatan publik dikonstruksi melalui alat produksi citra. Sirene, ajudan,
voorijder, dll adalah faktor produksi image agar terkesan "glory".
Proses "produksi" ini tidak berlangsung dalam beberapa waktu, tetapi memang
warisan kebudayaan kita.
Bisa kita saksikan di film/dongeng/cerpen ttg kerajaan dan raja yang
diperlakukan secara elitis. Ada kereta kencana, prajurit di samping kiri kanan.
Ada hulubalang, di depan ada pasukan berkuda dll.
Jadi, ingatan/memori kolektif kita tentang "pengawalan" memang sudah
dikonstruksi dalam waktu yang cukup panjang. Era Kolonial ini semakin
diperkuat. Orde Lama dan Baru lebih parah. Reformasi pun hampir sama.
Sekali lagi, mungkin di beberapa kelas sosial (seperti milis ini) hal ini
ditentang, tetapi masyarakat kita "terbiasa" dengan hal yang sudah membeku di
kepala.
Bagaimana di Gorontalo?
Hampir tidak ada bedanya dengan di daerah lain. Kolonisasi sepertinya tidak
lagi bergerak di ranah kekerasan fisik, tetapi mulai mengarah ke politik
(kekerasan) ingatan.
Saya hanya membayangkan seandainya tidak ada surat pembaca di Kompas utk SBY,
mungkin kita tetap abai dengan "kekerasan" seperti ini.
Trims..
Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: " zamronie " <zamroni...@yahoo.co.id>
Sender: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Sun, 18 Jul 2010 15:14:05 +0000
To: GM2020<gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
Saya mo pelajari dulu untuk diri sendiri jangan sampe salah memahami aturan.
Tapi pak bempah yang harus terus mencari pasal2 yang berkaitan di kedua aturan
tersebut yang mendukung soal patwal karena pak bempah yang mengatakan patwal
adalah wajib adanya bagi kepala daerah.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
From: Wan Bempah <wanbem...@yahoo.co.id>
Sender: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Date: Sun, 18 Jul 2010 23:09:15 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Subject: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
kalo sudah dipelajari tolong infokan di milis ini. biar semua tau bahwa patwal
gubernur bupati/walokota tidak melanggar hukum. trims
Dari: zamronie <zamroni...@yahoo.co.id>
Kepada: GM2020 <gorontalomaju2020@yahoogroups.com>
Terkirim: Ming, 18 Juli, 2010 21:21:23
Judul: Re: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja.
Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Semoga ada pasal2nya yang mengatur tentang kewajiban patwal bagi kepala daerah.
Nanti akan saya coba pelajari.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
From: Wan Bempah <wanbem...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 18 Jul 2010 22:10:51 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
saya orang awam dengan aturan, tapi silahkan ditelaah permendagri no 26 tahun
2005, tolong juga kaitkan dengan keberadaan permendagri nomor 11 tahun 2006.
moga aja bisa nyambung sebagai landasan hukum. trims
Dari: zamronie <zamroni...@yahoo. co.id>
Kepada: GM2020 <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
Terkirim: Ming, 18 Juli, 2010 21:04:40
Judul: Re: [GM2020] patwal dan rusli......
Itulah yang saya tanyakan, karena setahu saya tidak ada di UU pemerintahan
daerah. Kalau bung bempah mengatakan patwal itu kewajiban pejabat negara, dasar
hukumnya apa?
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
From: Wan Bempah <wanbem...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 18 Jul 2010 21:59:22 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Bls: Bls: Bls: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
peraturan bukan cuma UU. tapi ada juga PP, Perpres, Kepmen dan PERDA
Dari: zamronie <zamroni...@yahoo. co.id>
Kepada: GM2020 <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
Terkirim: Ming, 18 Juli, 2010 19:51:04
Judul: Re: Bls: Bls: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
Untuk presiden ada...
UU tentang pemerintahan daerah tidak mengatur itu seingat saya.
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
From: "Roestam Amiruddin" <roestam...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 18 Jul 2010 12:45:39 +0000
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Re: Bls: Bls: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
Pa Zam...ada UU yg mengtatur tentang pejabat negara perlu pengawalan sy rasa pa
zam lebih tau itu....
Thanks
Sent from my BlackBerry®
From: " zamronie " <zamroni...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 18 Jul 2010 12:39:40 +0000
To: GM2020<gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Re: Bls: Bls: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
Bisa disebutkan aturan dari mana patwal kewajiban bagi pejabat negara?
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
From: Wan Bempah <wanbem...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 18 Jul 2010 20:23:03 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Bls: Bls: Bls: Bls: [GM2020] patwal dan rusli......
