Universitas Paramadina memiliki mata kuliah umum (MKDU) anti korupsi, gimana
kampus lain?
________________________________
From: "wanbem...@yahoo.co.id" <wanbem...@yahoo.co.id>
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Sent: Sun, July 25, 2010 10:59:54 AM
Subject: Re: [GM2020] Pendidikan Antikorupsi; Tantangan Perguruan Tinggi di
Gorontalo
Korupsi hanyalah bagian kecil dari degradasi moral. Pendidikan moral jauh lebih
penting dari pada pendidikan anti korupsi. Panutan dan tauladan dari seorang
pendidik jauh lebih mendidik dari pada kurikulum pendidikan itu sendiri
Powered by Telkomsel BlackBerry®
________________________________
From: Herwin Mopangga <winshots_pwd@ yahoo.co. id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Sun, 25 Jul 2010 10:54:57 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: [GM2020] Pendidikan Antikorupsi; Tantangan Perguruan Tinggi di
Gorontalo
Mencermati headline media massa nasional dan lokal terkini, makin jelas bahwa
persoalan korupsi benar-benar telah menjadi penyakit akut dan kronis.
Penanganannya pun menjadi semakin rumit seperti mengurai benang kusut_tak tahu
dimana ujung pangkalnya. Setelah Walikota dan Wakil Walikota Manado resmi
ditahan, menyusul Walikota Tomohon dan Bupati Kepulauan Talaud ditetapkan
menjadi tersangka. Tidak ketinggalan beberapa figur elit eksekutif maupun
legislatif hingga stafnya di Kabupaten Kota dan Provinsi Gorontalo-pun
ikut-ikutan terjerat masalah korupsi. Liputan tentang korupsi di beberapa koran
lokal memang menjadi berita utama yang paling “panas” akhir-akhir ini. Dan
sebagai tenaga edukasi, secara pribadi terbersit keinginan dan harapan kami
untuk memberi warna baru dalam pembelajaran dan kurikulum yang baik langsung
maupun tidak langsung memberi jawaban atas keprihatinan pada makin tingginya
kasus-kasus korupsi di daerah ini. Sebagai salah satu solusi akademis adalah
perlu adanya pendidikan anti-korupsi pada perguruan tinggi di Gorontalo.
Semangat menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk mengasah kepekaan
masyarakat terhadap korupsi dan menimbulkan keberanian untuk menuntut
transparansi dan integritas penyelenggaraan negara, tampak seperti virus yang
menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Dalam berbagai model, pendidikan
anti-korupsi merentang sejak moral individu tumbuh dalam asuhan keluarga hingga
menjadi anggota masyarakat dewasa yang mandiri. Maka itu, optimisme akan peran
kunci pendidikan dalam menumbuhkan dan memelihara moral anti-korupsi pada diri
individu patut terus dibangun. Dan dukungan penuh semestinya diberikan kepada
pihak manapun yang terus berupaya mengembangkan model dan program pendidikan
anti-korupsi diberbagai tempat dan situasi.
Upaya pemberantasan korupsi dewasa ini rasanya tidak cukup lagi hanya dengan
upaya penegakkan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir mulai menguat perhatian
banyak pihak terhadap perlunya upaya preventif yang lebih menyentuh masyarakat
akar rumput sekaligus melahirkan generasi bersih korupsi, salah satunya melalui
pendidikan. Pendidikan dalam arti luas pada hakikatnya akan selalu eksis
sepanjang kehidupan manusia dan simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan
melalui perbaikan akal dan budi. Persoalannya adalah tidak semua nilai-nilai
dan
skill dapat ditransfer melalui pendidikan di kelas-kelas. Ketika berbicara
tentang hardskill, barangkali kelas merupakan wahana yang tepat, tetapi ketika
dalam lingkup softskill dan attitude, efektivitasnya masih belum teruji.
Dalam kenyataannya, praktik korupsi melibatkan berbagai aktor yaitu pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat. Mengandaikan struktur korupsi dengan sebuah
piramida, maka di puncak piramida adalah pemerintah yang sering berperan
sebagai
juru kunci pembuka pintu-pintu korupsi. Dibagian tengah piramida adalah sektor
swasta yang merupakan arena luas bagi permainan kasus korupsi. Dan didasar
piramida terdapat masyarakat sebagai mayoritas yang banyak menanggung akibat
dari aksi korupsi dalam bentuk hilangnya hak sosial dan ekonomi mereka.
Menyikapi kondisi saat masyarakat rentan menjadi korban korupsi karena
kurangnya
pemahaman mengenai korupsi itu sendiri, amat diperlukan program penyadaran
masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada
beragam
bentuk, aspek dan bahaya korupsi. Program ini dapat berupa penyebaran informasi
tentang korupsi dan antikorupsi melalui berbagai media meliputi kampanye
antikorupsi lewat deklarasi, konser musik, penyuluhan, training, leaflet, buku
saku, spanduk, stiker dan lainnya. Pemahaman tentang korupsi ini akan
menjadikan
masyarakat sadar ketika haknya dirampas, ketika dirinya menjadi korban tindakan
korupsi. Responnya, mereka akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang.
Semakin tinggi public awareness, semakin sempit ruang gerak kegiatan para aktor
korupsi.
Namun upaya pencegahan korupsi tidak bisa berhenti pada tahap kepedulian publik
(public awareness) saja. Perlu tuas yang lebih kuat yang bisa menggerakkan
masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberantas korupsi. Salah satunya adalah
pendidikan anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi yang gelombangnya mulai
mengalir deras memasuki ranah pendidikan (dari pendidikan dasar hingga
pendidikan tinggi), seharusnya bercermin pada ketimpangan fungsi dan sistem
pendidikan umum yang berlangsung di negeri ini. Harapannya adalah agar output
dari pendidikan anti-korupsi tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Fungsi
pembangun karakter harus mendapatkan porsi cukup untuk memungkinkan
internalisasi nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral yang berperan sebagai
penyeimbang antara kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Jika fungsi
internalisasi nilai-nilai moral ini tidak terasah, dikhawatirkan peserta didik
pendidikan anti-korupsi hanya mampu memahami konsep anti-korupsi, bahaya
korupsi
dan hukum yang berkaitan dengan korupsi sebatas pengetahuan semata dan tidak
menjadikan mereka sebagai agen-agen anti-korupsi dan pemberantasan korupsi.
Tujuan pendidikan anti-korupsi lebih dari sekedar menghadang terjadinya korupsi
tetapi bertindak lebih cepat dalam menyentuh sisi moral manusia dengan
menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai anti-korupsi. Hasilnya tidak segera
(instant), bahkan bisa jadi baru akan terlihat dalam 10 sampai 15 tahun
mendatang ketika generasi sekarang sudah digantikan oleh generasi baru yang
anti-korupsi.Pendidikan Antikorupsi: Sebuah Perspektif
Diwilayah manakah pendidikan anti-korupsi berada? Apakah pendidikan
anti-korupsi
bisa berdiri sendiri dalam menghadapi masalah bangsa? Pendidikan anti-korupsi
sebagai penamaan baru sebuah bidang keilmuan ternyata merupakan pembidangan
yang
independen. Korupsi terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena korupsi
adalah penyebab dan inti dari sejumlah pelanggaran HAM. Bahkan dinegara-negara
berkembang terdapat kecenderungan bahwa korupsi sistemik berdampingan dengan
kegagalan negara menjamin dan memenuhi hak-hak warganya. Korupsi (kecil atau
besar) menghalangi akses masyarakat memperoleh pelayanan negara di sektor
publik
(pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur) . Artinya korupsi
melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga mengurangi korupsi berarti
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik terutama bagi kaum
miskin. Sementara itu gerakan HAM mengejar kepastian akan terjadinya
perlindungan dan pemenuhan berbagai hak asasi berdasarkan Universal Declaration
on Human Rights.
Dengan adanya korelasi masalah dan tujuan tersebut, pendidikan anti-korupsi dan
pendidikan HAM sebenarnya berjalan pada koridor yang hampir sama meskipun
dikemukakan dalam bahasa yang berbeda. Istilah gerakan anti-korupsi seperti
“membasmi korupsi politik dan peradilan, menghapuskan marginalisasi dan
pengecualian serta menjamin pelayanan publik” dibahasakan oleh gerakan HAM
sebagai “menjamin hak politik dan sipil, melindungi hak nondiskriminasi dan
persamaan hak serta menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya”.
Model Pendidikan Antikorupsi
Turunnya standar nilai moral dikalangan anak muda tampaknya telah menjadi
fenomena diberbagai negara. Booming ekonomi selama lebih sepuluh tahun telah
menciptakan kultur materialistik terutama dikalangan generasi muda, saat moral
mereka sangat dipengaruhi oleh media, tren sosial dan peer pressure. Survei
menunjukkan adanya kecenderungan yang mencemaskan terkait dengan makin besarnya
toleransi generasi muda terhadap tindakan korupsi. Karena itu penting bagi kita
untuk meningkatkan budaya jujur, menularkan nilai-nilai positif dan memastikan
generasi muda kita memiliki zero-tolerance terhadap kejahatan korupsi (Tony
Kwok
Man-wai, Former Head of Operations, ICAC, Hongkong on the Anticorruption
Semiar,
Seoul Institute of Transparency, 2003).
Mengapa generasi muda? Generasi muda adalah kepada siapa setiap bangsa kelak
akan dititipkan. Mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan, menempati posisi
pengambil keputusan bagi bangsa dan negaranya. Maka pendidikan adalah komponen
penting bagi strategi anti-korupsi. Sekolah (dan universitas) sebagai institusi
pendidikan formal seharusnya bisa memanfaatkan peluang dan otoritasnya untuk
menjadi tempat persemaian manusia baru yang anti-korupsi dan pengajar
anti-korupsi tentu harus merepresentasikan nilai-nilai yang mereka ajarkan.
Pendidikan dasar dan menengah merupakan jenjang awal yang sangat tepat untuk
penanaman nilai anti-korupsi kepada anak dan remaja. Pendidikan tinggi adalah
tempat mencetak calon-calon konseptor dan agen perubahan bagi bangsa dan negara.
Penerapan pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan tinggi Indonesia sudah
dijalankan oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka. Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta telah mendirikan Pusat Kajian Antikorupsi. Dalam rangkaian program
Mainstreaming Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
(PTII), Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menggagas pengajaran pendidikan antikorupsi
dan telah menerbitkan beberapa buku ajar bagi micro teaching di sejumlah
UIN/IAIN di Indonesia. Pada tahun 2008, Universitas Paramadina Jakarta
memprakarsai matakuliah Pendidikan Antikorupsi yang bersifat independen dan
wajib bagi seluruh mahasiswa. Tahun 2009, Universitas Taman Siswa Padang
memperkuat kompetensi mahasiswa Fakultas Hukumnya dengan mendirikan Program
Studi Hukum Antikorupsi, demikian halnya dengan Institut Teknologi Bandung.
(Widjajanto & Zachrie, 2009)
Bagaimana dengan penerapan pendidikan anti-korupsi di Gorontalo? Saat ini kita
punya beberapa perguruan tinggi yang cukup berreputasi_ minimal di regional
Sulawesi. Sebut saja Universitas Negeri Gorontalo, Institut Agama Islam Negeri
Sultan Amai, Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan
Universitas Ichsan Gorontalo. Pada tahap awal, pendidikan anti-korupsi ini
dapat
diintegrasikan ke dalam kurikum melalui dua model: Pertama, dengan menyisipkan
materi anti-korupsi kedalam satu atau beberapa mata kuliah tertentu seperti
Kewarganegaraan, Etika Bisnis, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Agama
atau mata kuliah lain yang berorientasi pada nilai/moral. Kedua, adalah
menjadikan pendidikan anti-korupsi sebagai satu mata kuliah wajib universitas.
Disebut mata kuliah wajib universitas berarti setiap mahasiswa jenjang Diploma,
Sarjana maupun Pascasarjana pada berbagai Fakultas dan Program Studi di
perguruan tinggi itu wajib mengontrak mata kuliah tersebut.
Langkah ini cenderung lebih tegas dan berani. Karena perlu upaya besar bagi
lembaga-lembaga diatas untuk mempersiapkan secara matang seluruh perangkat
komplit bagi pelaksanaan suatu mata kuliah mulai dari silabus, materi,
referensi, metode pembelajaran, sumber daya manusia (pengajar) serta ragam
aktivitas mahasiswa bagi perkuliahan pendidikan anti-korupsi selama satu
semester. Diluar pertimbangan praktis tersebut, terdapat kemungkinan adanya
pertimbangan beban moral: berani mengajarkan materi anti-korupsi (yang
independen) berarti berani menyatakan lembaga pendidikan ini sudah bersih dari
praktik korupsi. Padahal fakta membuktikan demikian banyak dan ragamnya bentuk
korupsi di sektor pendidikan, sektor yang seharusnya menjadi garda depan negara
bagi pembentukan generasi muda baru yang siap melaksanakan good and clean
governance untuk membawa bangsanya menuju kesejahteraan sosial ekonomi.
(Pendapat pribadi, mohon maaf bila ada kekeliruan)
