Awalnya GGE (Geosciece dan Engineer) nya diambil ... bekerja di Petronas
Sehingga ngga ada yg sempet melihat potensi migas daerah ini.
Sekarang teritorialnya-pun mulai digoyang2 ....
RDP
"sdih gwe ... :("
======================
Minggu, 27 Februari 2005
RI Akan Pertahankan Kedaulatan di Ambalat
Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan pemberian
hak konsesi minyak oleh Petronas, Malaysia, kepada perusahaan minyak
Shell di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Pulau Kalimantan.
Pemberian konsesi itu dan kegiatan pelaksanaannya oleh Petronas kepada
Shell merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak
berdaulat Indonesia.
Karena itu, Indonesia akan berbuat maksimal untuk menjaga hak-hak dan
kepentingannya di perairan tersebut, kata Juru Bicara (Jubir)
Departemen Luar Negeri (Deplu) Marty Natalegawa di Jakarta, Sabtu
(26/2).
Ia ditanya pers seusai Pertemuan Ke-15 ASEAN-EC Joint Cooperation
Committee yang berlangsung 25-26 Februari di Jakarta.
Marty menjelaskan, Indonesia jelas tidak akan membiarkan dan sesegera
mungkin menyampaikan protes atas adanya klaim-klaim seperti itu dari
Malaysia, karena jika dibiarkan, akan timbul kesan bahwa Indonesia
menyetujui.
Terkait dengan pemberian konsesi minyak kepada Shell di perairan
sebelah timur Kalimantan itu, Pemerintah Indonesia, Jumat (25/2),
langsung menyampaikan surat protes kepada Malaysia.
"Ya akan ramai," ungkap Marty ketika ditanya bagaimana jika Malaysia
meneruskan klaimnya atas wilayah perairan itu, yang sebenarnya sudah
lebih dahulu dieksplorasi Indonesia dan dikenal sebagai Blok Ambalat.
Banyak pelanggaran
Marty menjelaskan, Indonesia sudah sering kali menyampaikan protes
kepada Malaysia atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Malaysia
di sekitar perairan tersebut.
"Setiap kali ada pelanggaran yang kita anggap terjadi dilakukan oleh
Malaysia, setiap kali itu juga kita langsung protes," ujarnya.
Marty mencontohkan, bulan September 2003 Malaysia melakukan survei
seismik di blok yang disebut Malaysia blok Y dan Z, di wilayah maritim
paling timur pantai Kalimantan Timur (Kaltim).
Kemudian bulan Juni 2004 polisi laut Tawau melakukan latihan menembak
di perairan Sipadan dan Ligitan yang termasuk wilayah perairan
Indonesia.
Pada bulan Januari juga ada pelanggaran kewilayahan oleh kapal laut
bernama Sri Malaka, yang melakukan pengejaran dan penembakan terhadap
KM Jaya Sakti, KM Wahyu, dan KM Irwan milik Indonesia, di sekitar
perairan Kaltim.
"Sekali lagi kita protes dan Angkatan Laut kita melakukan patroli yang
aktif di sekitar perairan tersebut," papar Jubir Deplu itu.
Karena itu, Indonesia menunggu jawaban Malaysia atas protes Indonesia tersebut.
"Sebagai wilayah laut Indonesia, tentu tidak selayaknya Shell
melakukan kegiatan di sana. Minimal wilayah itu disengketakan, dan
dalam perspektif Indonesia, itu adalah wilayah Indonesia. Kalau mereka
(Shell) ingin memperoleh konsesi, silakan berbicara dengan kita," ujar
Marty lagi.
Direktur Perjanjian Internasional Politik, Keamanan, dan Perjanjian
Internasional Deplu Arif Havas Oegroseno, sebelum ini, menjelaskan,
Indonesia sebenarnya sudah lama mengajak Malaysia menyelesaikan
persoalan perbatasan yang belum selesai itu.
Namun, katanya, Malaysia terkesan selalu menghindar karena Peta 1979
yang mereka buat sepihak memang diprotes bukan saja oleh Indonesia,
tetapi juga oleh beberapa negara lain di Asia Tenggara.
"Dari berbagai peraturan internasional, salah satunya Konvensi Hukum
Laut Internasional, perairan di timur Kaltim itu jelas wilayah
kedaulatan kita," tutur Havas.
Dialog kebijakan
Mengenai Pertemuan Ke-15 ASEAN dan Komisi Eropa, Marty menjelaskan,
dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal. Pertama, kedua pihak saling
memberi tahu perkembangan di wilayah masing-masing.
"Perkembangan di kawasan ASEAN yang disampaikan adalah kemajuan yang
dicapai ASEAN dalam menetapkan Masyarakat ASEAN yang didukung oleh
tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN,
dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, serta rencana ASEAN untuk
melaksanakan semua itu pada tahun 2020," kata Marty.
Indonesia, ia menambahkan, juga membagi informasi mengenai
perkembangan penanganan masalah tsunami dan gempa bumi, perkembangan
dari KTT ASEAN di Vientiane, serta besarnya peranan Uni Eropa dan
Komisi Eropa dalam membantu negara-negara yang terkena bencana
tersebut.
Jubir Deplu yang juga Dirjen Kerja Sama ASEAN itu menambahkan, masalah
yang dibahas cukup panjang lebar adalah masalah yang berkaitan dengan
masa depan hubungan ASEAN dan Uni Eropa serta ASEAN-Komisi Eropa.
Pada masa lalu, hubungannya lebih seperti hubungan pemberi donor
dengan penerima donor sehingga sifatnya selalu berorientasi proyek.
"Dalam rangka menetapkan adanya kemitraan yang lebih baik, sekarang
yang akan dimajukan adalah policy dialogue atau adanya dialog
kebijakan di antara kedua pihak, di mana ada kesetaraan antara posisi
ASEAN dan Komisi Eropa. ASEAN akan menyampaikan
prioritas-prioritasnya, begitu juga Komisi Eropa, dan kemudian dicari
di mana titik temunya. Itu yang akan dilaksanakan dalam waktu ke
depan," urai Marty.
Myanmar
Pada pertemuan itu pun Komisi Eropa dan Myanmar bisa duduk dalam satu
meja meskipun sikap Komisi Eropa dan Uni Eropa terhadap Myanmar tidak
berubah.
Direktur untuk Asia, EuropeAid Cooperation Office Komisi Eropa, Erich
Muller, menegaskan bahwa posisi Komisi Eropa dan Uni Eropa tetap tidak
berubah. Mereka tidak melihat ada perkembangan positif di Myanmar
sehingga tetap meminta Pemerintah Myanmar untuk lebih memerhatikan
hak-hak asasi warganya.
"Sikap Komisi Eropa dan Uni Eropa ternyata kan tidak menutup
kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan seperti hari
ini. Namun, bukan berarti secara prosedural tidak tanpa hambatan.
Karena itu, dalam memimpin sidang seperti pada hari ini, kita harus
sangat hati-hati, jangan sampai bisa berhenti di tempat kalau memang
ada ungkapan-ungkapan yang sangat sensitif yang tidak kita
perhatikan," ujar Marty.
"Intinya tadi mereka duduk bersama di satu ruangan. Dalam pertemuan
masalah Myanmar tidak dibahas secara substantif karena bukan bagian
dari agenda," tutur Marty. (OKI)
--
my blog :
http://putrohari.tripod.com/Putrohari/
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED]
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL
PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED])
Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED])
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED])
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED])
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
---------------------------------------------------------------------
