>
  Rekan rekan

  Benar yang dikatakan Andang , sebenarnya Pemerintah sejak UU No 22/2001 s
  sudah memberikan "keleluasaan" sistim pengoperasian KKS.
  Jelas dalam UU tsb , bahwa sistim PSC bukan satu satunya sistim yang
  akan dipakai (bukan berarti bahwa sistim ini buruk), tetapi tergantung
  mana mana yang paling menguntungkan Negara.Hal ini diperjelas lagi dalam
  PP 35/ 2004 , walaupun pasal pasalnya kelihatan lebih banyak mengatur
  kontrak PSC.
  Saya kira sebabnya adalah , karena bentuk bentuk kerja sama yang lain
  belum ada referencenya.
  Nah disinilah tugas kita profesioanl untuk menyusun suatu wacana mengenai
  kontrak yang sesuai dengan "bayi bayi cantik" -nya ADB.

  Tantangan ADB , yaitu kita harus lebih berperan , bukan untuk supaya
  kita "terlihat" , tetapi karena dibutuhkan sehingga perhitungan / analisa
  para ekonoom , dan ahli reserves economics bisa lebih tajam dan
  memberikan opsi opsi yang wajar dan saling menguntungkan bagi Negara dan
  para pengusaha.

  Mungkin KETUM yang baru akan membentuk suatu kelompok pemikir dari
  IAGI (saja dulu) sebagai pendorong ?

  Si Abah.




  Salah satu bentuk insentif yang jarang sekali dibicarakan, terutama oleh
> kawan-kawan G&G -walaupun sebenarnya itu adalah domain utama kompetensi
> kita-, adalah "merawat, mengembangkan, melatih, mendidik, dan mendandani"
> BAYI-BAYI CANTIK kita, baik yang terselip di lapangan2 "tua" di 16
> cekungan
> yang sudah dianggap matang di Indonesia, maupun (terutama) di 50 cekungan
> lain di Indonesia.
>
> Selama ini, pembicaraan tentang "insentif" didominasi oleh hal-hal yang
> bersifat economic, finance, bisnis, pajak, dsbnya. Hal itu tidak
> mengherankan, karena sebagian besar pengambil kebijakan dan pembuat opini
> di
> industri migas hulu kita adalah para birokrat professional yang fasih,
> faham, dan terdidik dengan masalah economics terutama dengan paradigma
> "reserves-economy" bukan "resources-economy". Mungkin Pak Purnomo, Pak
> Iin,
> Pak Rahmat Sudibyo, Pak Kardaya, Pak Martiono, Pak Widya, Pak Kurtubi, Pak
> Hutapea memang betul-betul ahli tentang masalah tersebut, tetapi pada
> umumnya, karena latar belakang mereka adalah engineering, economy,
> management, dimana pemahaman dan penghayatan tentang faktor "seni" dan
> "resiko" dalam eksplorasi sumberdaya mereka tidak se"intensive"
> kawan-kawan
> praktisi G&G eksplorasionis, maka yang mereka kutak-kutik selama ini
> cenderung lebih berat ke kebijakan untuk "komoditi" yang sudah jadi
> "reserves". Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan untuk membuat
> resources menjadi reserves-pun sudah pula digariskan dan
> diimplementasikan;
> tetapi -ya itu tadi- titik beratnya selalu pengaturan masalah split,
> pajak,
> investment credit, dan hal2 yang berbau economics. Sementara itu
> "BARANG"nya
> sendiri alias komoditinya: jarang sekali diutak-utik, didandani,
> disegarkan,
> dicarikan konsep-konsep baru, dan yang terutama: DITAMBAHi DATAnya.
>
> Sub Direktorat Penyiapan Lahan dibawah Direktorat Eksplorasi Ditjen Migas
> setiap tahun bertugas untuk mendadani bayi-bayi cantik kita berupa
> open-block/area untuk ditawarkan ke investor berupa kontrak kerjasama
> (PSC).
> Mungkin tidak lebih dari 2 Juta Dollar dianggarkan untuk penyiapan lahan
> tersebut. Tahun 2005 ada 14 open area yang ditawarkan, studi penyiapan
> lahan
> setiap blok menelan biaya +/- USD100K, ditambah administrasi, data,
> hardware(?) dll, sehingga angka 2 Juta Dollar untuk penyiapan lahan tsb
> bisa
> saja cukup realistis (kalau ada kawan2 yang tahu silakan koreksi).
> Signature
> bonus untuk tiap blok minimal 500K USD (disyaratkan mutlak dalam bid
> 2005),
> dan firm-commitment 3 tahun tiap blok bisa bervariasi antara 5 - 25 Juta
> Dollar, ambil saja rata2 15 Juta Dollar. Jadi, untuk mendapatkan pemasukan
> negara bukan pajak yang PASTI minimum 7 Juta USD dan investasi 230 Juta
> USD,
> Pemerintah hanya perlu mengeluarkan  28,5% dari pendapatan langsung
> signature-bonus atau 0.87% dari potensi investasinya. Memang kalau
> ditinjau
> secara ekonomi (negara) hal ini sangat menguntungkan, tetapi seharusnya
> Pemerintah lebih memperhatikan aspek "mendadani" bayi-bayi cantik
> berikutnya
> sehingga akan makin banyak investasi masuk, dengan cara memakai semua
> signature bonus tersebut (7M USD) untuk kepentingan studi open area baru
> atau mengakuisisi data-data baru, sedemikian rupa sehingga investor jadi
> lebih tertarik.
>
> Terobosan-terobosan peraturan tentang spec-survey yang disampirkan pada
> bentuk Joint Study maupun (rencananya) pada KKS khusus tanpa komitmen
> pemboran nampaknya sudah mulai diinisiasi oleh Pemerin tah (Ditjen
> Migas-BPMigas). Hal ini terungkap juga pada pidato Pak Purnomo dan juga
> Pak
> kardaya pada waktu membuka JCS2003 di Surabaya. Usaha2 deregulasi tersebut
> perlu kita dukung bersama lewat monitoring maupun urun rembug, terutama di
> masalah2 krusial penentuan term spec surveynya, sedemikian rupa sehingga
> Pemerintah mendapatkan masukan yang professional dari kita semua terutama
> para praktisi G&G explorationist Indonesia. Tentu saja dengan syarat
> Pemerintah juga tidak sungkan-sungkan untuk membuka diri terhadap dialog
> dengan kalangan Asosiasi Profesional seperti IAGI-HAGI maupun IATMI. Usaha
> komunikasi Pemerintah dengan asosiasi selama ini OK-OK saja, hanya perlu
> ditingkatkan ke arah yang lebih menggigit, terutama jangan hanya
> memprioritaskan mendengar hanya dari Asosiasi Perusahaan (IPA, IMA,
> Assosiasi Pengeboran Minyak Indonesia, Apjaggi?, dsb), tapi juga
> berdiskusi
> dg IAGI-HAGI-Perhapi-IATMI dan sejenisnya.
>
> Jadi, kembali lagi ke masalah insentif,... mari kita pikirkan sama-sama
> insentif konsep-konsep baru, data-data baru, pemikiran-pemikiran baru
> tentang lapangan, blok, maupun cekungan-cekungan di Indonesia. Kita
> galakkan
> elan RISET (baca:eksplorasi) baik di diri kita sendiri maupun lingkungan
> kerja kita, sehingga selalu ada yang baru dan menarik untuk
> di-investasi-in.
>
> Salam
>
> Andang Bachtiar
> Exploration Think Tank Indonesia
> Tangki Pikir Eksplorasi Indonesia
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <iagi-net@iagi.or.id>
> Sent: Monday, December 19, 2005 10:09 AM
> Subject: [iagi-net-l] Incentives needed in Indonesia oil and gas search
>
>
>> Kenapa yang kita diskusiin justru malah memperketat PSC dan cost
>> recovery,
>> memperbesar revenue negara dlsb. Sementara investor masih belum mau
> menoleh
>> sedikit pun ke negara ini. Untung saja petinggi migas di Indonesia kayak
>> pak Kardaya ini masih sangat realistis soal hal ini. Mudah-mudahan
>> beliau
>> tidak harus dipaksa SBY untuk berbuat sebaliknya karena usulan kita2
>> ini.
>>
>> Kita itu ibarat orang tua yang masih merasa punya gadis perawan cantik
>> dan
>> seksi berumur 1000 bulan yang banyak dikejar laki-laki sehingga harus
> bikin
>> persyaratan ketat untuk menseleksinya. Padahal gadis tersebut mungkin
>> sekarang udah berumur 30 tahun, mungkin udah gak perawan, dan gembrot.
>> Tetapi kita masih terus berkutat bikin persyaratan ketat untuk
>> menseleksi
>> laki-laki....
>>
>> Regards -
>>
>>
>> Incentives needed in Indonesia oil and gas search
>> Date: 19/12/2005
>>
>> --------------------------------------------------------------------------
> ------
>>
>> Indonesia must find new ways to attract foreign investors to search for
> oil
>> and gas and reverse a slide in production, the nation's energy regulator
>> said on Sunday.
>>
>> Indonesia needs new finds to replace ageing fields with falling output
>> but
>> a row between Exxon Mobil and Indonesia's state oil firm, Pertamina,
>> over
>> the operation of a new US$2 billion field, Cepu, has worried other
>> investors.
>>
>> "The government has to give more incentive to attract foreign investors
>> because Indonesia's oil production is declining. There is no significant
>> discovery so far," BPMIGAS chief Kardaya Warnika told reporters in West
>> Java city of Bandung.
>>
>> He said crude and condensate production was expected to reach 1.06
>> million
>> barrel per day (bpd) in 2005, just short of a budget target of 1.07
> million
>> bpd.
>>
>> Warnika said he hoped for a breakthrough soon in the dispute over who
>> will
>> operate the Cepu field, Warnika said.
>>
>> The field on Java island, which has the potential to raise Indonesia's
>> output by 20 percent, is one of Exxon's biggest undeveloped fields with
>> estimated recoverable reserves of 600 million barrels of oil.
>>
>> In June, Indonesia offered 27 new exploration areas with sweetened terms
>> for foreign oil firms but so far contracts for only eight exploration
> areas
>> have been signed.
>>
>> "Indonesia should give more share to investors in the remote and
>> frontier
>> areas that have not been explored," Warnika said.
>>
>> Indonesia's standard oil production sharing contract is 85:15 in favour
>> of
>> the government and 70:30 for gas, levels that foreign investors have
>> said
>> are too low to be attractive.
>>
>> In 20 of the new exploration areas, the government has offered investors
> 25
>> to 35 percent of production.
>>
>> Warnika said another way to lure investors would be to allow an
>> operating
>> unit in one area to use its revenues in the operation of other
>> exploration
>> areas.
>>
>> Indonesia expects spending in oil and gas exploration by foreign firms
>> to
>> almost double to US$1.1 billion this year from US$590 million in 2004,
>> but
>> exploration drilling looks set to fall to 62 wells from 64 last year.
>>
>> A mines and energy official said the government planned to sign
> exploration
>> contracts this month with several major oil companies. Other oil
>> companies
>> that operate in Indonesia include U.S. firm Chevron Corp , French energy
>> giant Total and oil major BP Plc.
>>
>>
>> Source : REUTERS 19 Dec 2005
>>
>>
>>
>>
>> ---------------------------------------------------------------------
>> To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
>> To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
>> Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
>> IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
>> IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
>> Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
> (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
>> Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
>> Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
>> Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
>> Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
> [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
>> Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
>> ---------------------------------------------------------------------
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
> To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
> Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
> IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
> IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
> Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
> (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
> Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
> Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
> Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
> Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau
> [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
> Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
> ---------------------------------------------------------------------
>
>



---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina 
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), 
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke