Mas Zardi: kalau tidak keberatan (sampeyan dan pak Heriyadi Rahmat), mohon dielaborasi sedikit apa yang telah dilakukan oleh beliau selaku DISTAM NTB dalam menyikapi masa transisi ini, dengan harapan bisa dijadikan salah satu referensi bagi kita.
terima kasih salam, STJ ________________________________ From: Arif Zardi Dahlius <za...@bdg.centrin.net.id> To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, June 22, 2009 4:59:16 PM Subject: Re: [iagi-net-l] ijin kuasa pertambangan pt.ba telah dicabut Pak Syaiful n IAGI netter... Mungkin tulisan di Media Indonesia (MI) ini untuk mengcounter tulisan di MI minggu lalu (15 Juni 2009) dimana ada tulisan bahwa belum ada keputusan tetap dr lembaga peradilan mengenai status tumpang tindih lahan PKP2B PT-BA dengan 13 pemilik lokasi KP di Lahat, Sumsel (di-iklankan oleh kuasa hukum PT-BA). Kasus tumpang tindih lahan ini juga dialami oleh ANTAM, RIO TINTO dan masih banyak yg lain-nya. Permasalahan tumpang-tindih lahan di era otonomi daerah, pangkal permasalahan berawal dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 11/1967 tersebut disusun untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi di sektor pertambangan. Akan tetapi, peraturan pemerintah yang bersifat desentralistik tersebut tidak sejalan dengan UU Pertambangan (waktu itu masih mengikuti UU 11/1967), yang masih bersifat sentralistik. Ditetapkannya UU Pertambangan Mineral dan Batubara yg baru (UU No. 5 / 2009) juga belum menjamin untuk memecahkan kekisruhan seperti PT-BA dan perusahaan lainnya. Pemerintah yg sampai sekarang masih sibuk membuat juklak (PP) yg katanya selesai dalam 4 bulan (diskusi IAGI menyambut UU Minerba, Januari 2009) sampai sekarang belum ada kejelasan kapan selesainya. Juklak yg diantaranya akan membuat kriteria WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) dan WPN (Wilayah Pencadangan Negara) tidak akan terwujud karena wilayah2 tsb sudah "di-kapling" oleh PEMDA dan telah diterbitkan KP. Menurut saya pribadi, pokok permasalahan adalah "ketidak tahuan" Pemda mengenai industri pertambangan, sehingga dengan mudahnya memberikan ijin KP. Pemda (Distam) yg tahu betul bagaimana aturan KK, PKP2B dan KP pasti tidak akan melakukan perbuatan gegabah sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Distam NTB mungkin salah satu contoh yg baik dalam era transisi dari sentralistik - desentralistik - UU Minerba yg baru. Bapak Heriyadi Rahmat (aktivis IAGI) patut diacungi jempol...:) Demikian, semoga info singkat ini bermanfaat. Wassalam, Zardi. > judul sebenarnya adalah 'IZIN KUASA PERTAMBANGAN PT.BA TELAH DICABUT & > BERAKHIR MENURUT HUKUM', tulisan yg memenuhi hampir separuh halaman 6 > harian media indonesia, hari ini, senin 22 juni 2009. > > tampaknya inilah kekuasaan daerah, baik di tingkat I (propinsi) maupun > tingkat II (kabupaten), yg menentukan keberadaan kp di daerahnya. > > mungkin teman2 di bidang pertambangan khususnya batubara, lebih tahu > ttg kasus ini? > > salam, > syaiful > > -- > Mohammad Syaiful - Explorationist, Consultant Geologist > Mobile: 62-812-9372808 > Emails: > msyai...@etti.co.id (business) > mohammadsyai...@gmail.com > > Technical Manager of > Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) > > -------------------------------------------------------------------------------- > PP-IAGI 2008-2011: > ketua umum: LAMBOK HUTASOIT, lam...@gc.itb.ac.id > sekjen: MOHAMMAD SYAIFUL, mohammadsyai...@gmail.com > * 2 sekretariat (Jkt & Bdg), 5 departemen, banyak biro... > -------------------------------------------------------------------------------- > ayo meriahkan PIT ke-38 IAGI!!! > yg akan dilaksanakan di Hotel Gumaya, Semarang > 13-14 Oktober 2009 > ----------------------------------------------------------------------------- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: > Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta > No. Rek: 123 0085005314 > Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) > Bank BCA KCP. Manara Mulia > No. Rekening: 255-1088580 > A/n: Shinta Damayanti > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > --------------------------------------------------------------------- > DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information > posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event > shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to > direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting > from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with > the use of any information posted on IAGI mailing list. > --------------------------------------------------------------------- > -------------------------------------------------------------------------------- PP-IAGI 2008-2011: ketua umum: LAMBOK HUTASOIT, lam...@gc.itb.ac.id sekjen: MOHAMMAD SYAIFUL, mohammadsyai...@gmail.com * 2 sekretariat (Jkt & Bdg), 5 departemen, banyak biro... -------------------------------------------------------------------------------- ayo meriahkan PIT ke-38 IAGI!!! yg akan dilaksanakan di Hotel Gumaya, Semarang 13-14 Oktober 2009 ----------------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others. In no event shall IAGI and its members be liable for any, including but not limited to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use of any information posted on IAGI mailing list. ---------------------------------------------------------------------
