---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PETUALANGAN ANTI KOMUNIS SOEHARTO YANG SIA-SIA DI TIMOR TIMUR Oleh: Usman Kamid Bila usul pemberian status khusus dengan otonomi yang diperluas ditolak, maka pemerintah Indonesia akan meminta para wakil rakyat yang terpilih lewat pemilu mendatang, untuk mempertimbangkan kemungkinan melepaskan propinsi Timor Timur (Timtim) dari negara kesatuan RI melalui SU MPR mendatang. Ali Alatas menegaskan, keputusan itu tidak berarti pemerintah Indonesia lalu menjurus lansung melepaskan Timtim. Keputusan tersebut hanyalah alternatif atau opsi lain, bila usulan pemberian status khusus dengan otonomi yang diperluas yang diajukan pemerintah ditolak oleh masyarakat Timtim. Keputusan untuk menyerahkan masa depan Timtim kepada para wakil rakyat, itu merupakan hasil utama sidang kabinet bidang Polkam yang pertama di Bina Graha (Rabu, 27/1). Hasil sidang yang berlangsung selama 4 jam itu disampaikan kepada wartawan Ali Alatas. Situasi politik bagaimana yang sedang dihadapi pemerintah Habibie dewasa ini, sehingga setelah lengsernya Presiden Soeharto turut mengubah pandangan politik pemerintah terhadap Timtim? Otonomi yang diperluas ditawarkan Presiden Habibie. Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, adalah menarik tulisan YB Mangunwijaya "Solusi alternatif untuk Timtim" (Kompas, 28/1/99). Marilah kita ikuti tulisan YB Mangunwijaya tersebut. INDONESIA SEKARANG, SEPERTI BELANDA 1945-1948 Menurut YB Mangunwijaya bahwa sampai sekarang hanya ada dua opsi prosedur penyelesaian yang realistik: otonomi di dalam RI, atau referendum, yang semua tahu, pasti akan dimenangkan suara yang minta merdeka. Dengan kata lain, suatu kehilangan muka amat memalukan dihadapkan seluruh dunia, khususnya bagi ABRI. Pada tahun 1945-1948 Belanda terjepit juga dalam suatu situasi yang sama dengan RI sekarang. Sama persis dengan apa yang dilakukan RI sekarang terhadap Timtim, pada waktu itu Belanda berkeras kepala mencap kaum RI sebagai GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) atau teroris yang tidak disukai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Karena, kata mereka rakyat Hindia masih mencintai Ratu Belanda. Mereka percaya kepada kekuasaan senjata dan perang, padahal setiap akal sehat sudah dapat meramal, bahwa menggempur perjuangan kemerdekaan rakyat manapun akan menemui jalan buntu. Begitu lah secara alamiah agresi brutal dan menawan pemimpin-pemimpin kemerdekaan akhirnya hanya akan membalikkan opini seluruh dunia yang marah mengutuk Belanda. Suatu jurang kemacetan yang berbahaya menganga. Bila kita mengamati cermat sejarah klaim Indonesia terhadap Timtim, kata Mangunwijaya selanjutnya bahwa pembenaran-pembenarannya, argumen atau sok argumen untuk membela klaim tersebut selama 24 tahun ini, maka kita akan menemukan banyak sekali kesamaan yang mengherankan, dengan yang pernah diklaim Belanda di waktu itu untuk membenarkan kolonialismenya. Misalnya, dikatakan bahwa Timtim dipimpin oleh kaum komunis dan teori dari segi ekonomi terlalu miskin untuk merdeka, secara politis terlalu terpecah belah, kultural terlalu terbelakang, dan bahwa pasti akan timbul perang saudara bila referendum diadakan dan ABRI keluar dari Timtim, dan bahwa Indonesia berkehendak baik dan merasa harus menjalankan misi suci untuk menolomg saudara-saudaranya di Timtim dengan segala bentuk pembangunan yang tidak pernah mereka dapat di zaman Portugal; maka disayangkan, mengapa orang-orang Timtim tidak berterima kasih kepada Indonesia dan seterusnya. Selanjutnya YB Mangunwijaya mengemukakan bahwa ekonomis, politis, militer dan terutama soal moral Timtim adalah suatu malapetaka memalukan bagi bangsa Indonesia selama hampir seperempat abad. Nasib disamakan dengan para pembunuh bangsa seperti Nazi atau Serbia terhadap Bosnia terdengar di mana-mana. Setiap politikus beraksi sehat, sadar, bahwa meneruskan petualangan Timtim hanya sia-sia belaka, suatu jurang pertumpahan darah dan pengalaman traumatik yang tidak perlu. Selain itu ekonomis terlalu mahal. Saat ini masalahnya 99% soal gengsi, bagaimana jangan kehilangan muka. Dengan kata lain, YB Mangunwijaya hendak mengatakan bahwa Indonesia di bawah pimpinan Suharto telah melakukan petualangan anti komunis yang sia-sia di Timor Timur. Dan sama kolonialnya dengan pemerintah Hindia Belanda dalam menjajah Indonesia dan Indonesia menjajah Timtim. Sesungguhnya apa latar belakangnya maka Soeharto melakukan petualangan anti komunis di Timtim? Untuk menjawabnya, baiklah kita dengar apa yang dikatakan Yoga Sugama, melalui bukunya "Memori Jenderal Yoga" (Hal:289-302). MENCEGAH TETANGGA DIPENGARUHI KOMUNIS Menurut Jenderal Yoga bahwa kemelut politik yang terjadi di Timtim sangat menggelisahkan pemerintah RI. Terlebih lagi setelah diketahui bahwa pemerintah Portugal cenderung membela Fretilin, suatu kelompok politik di Timor Portugis yang berhaluan komunis. Meskipun Timtim merupakan teritorial negara lain, namun kecenderungan yang mengarah pada dominasi kaum komunis di sana jelas tidak akan menguntungkan Indonesia. Pangkalan komunis di wilayah itu akan menyedot perhatian yang sangat besar, karena bisa menjadi basis infiltrasi yang membahayakan keamanan nasional. Kekuatiran akan semakin kuatnya pengaruh komunis di Timor Portugis, kata Yoga Sugama, mendorong pemerintah bersikap sangat waspada. Salah satu wujud kewaspadaan pemerintah RI dalam menghadapi proses dekolonisasi yang berlangsung di Timor Portugis adalah kesiapan aparat intelijen mengantisipasi perkembangan yang terjadi di sana. Bakin membentuk satuan operasi yang disebut densan nama "Operasi Komodo". Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bakin Yoga Sugama, sedang wakilnya adalah wakil Ka Bakin Ali Murtopo. Operasi Komodo yang lebih merupakan intelligence field preparation operation, berusaha menjalin kontak dengan beberapa pihak yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Sebagai buah dari Operasi Komodo ini, maka tanggal 7 September 1975 UDT, Kota dan Trabalhista mengirim Petisi berisi 31 fasal pada presiden RI untuk menjelaskan sikap mereka mengenai masa depan Timor Portugis. Pasal 5 dari Petisi itu berbunyi: "Rakyat Timor Timur dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya meminta kepada pemerintah RI untuk mengambil langkah-langkah, yang dipandang perlu untuk menetralisir semua orang komunis dan para simpatisannya, baik mereka muncul di permukaan atau yang tersembunyi". Pembicaraan yang lebih intensif dengan para pemimpin gerakan pro Indonesia inilah kemudian berkembang dari Operasi Komodo menjadi Operasi Komando menyerbu Timtim. Karena kekuatan yang tak seimbang, Timtim dapat dikuasai oleh tentara Indonesia. Dengan demikian maka keinginan pemerintah Indonesia untuk mencegah tetangganya dipengaruhi komunis, tercapai. Rupanya pemerintah RI Suharto adalah pemerintah yang memaksakan kehendaknya kepada tetangganya (yang tak berdaya) agar turut kemauannya. Pemerintah Soeharto mencampuri persoalan dalan negara tetangganya. Rupanya pemerintahan Soeharto dalam menentukan sikap tidak berpegangan kepada UUD 1945, yang dalam kata "Pembukaan" (preambule) nya, antara lain dikatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Jika pemerintah RI berpegangan kepada UUD 1945, tentu dia akan menghormati hak tetangganya untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak akan mencampurinya, apalagi menyerbu negara tetangga tersebut. Kemerdekaan bagi akyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, adalah serupa dengan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia. Sesungguhnya pelumpuhan UUD 1945 telah dimulai Suharto pada tahun 1967 dengan merekayasa Konsensus Nasional, dimana Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditempatkan kedudukannya lebih tinggi dari UUD 1945. (Lihat pidato Suharto di depan RAPIM ABRI di Pekanbaru pada 27 Maret 1980). KEMERDEKAAN HASIL PERJUANGAN Menanggapi hendak dilepaskanya Timtim oleh Indonesia bila menolak pemberian status khusus dengan otonomi yang diperluas, maka bekas aktivis IMPETU (Ikatan Mahasiswa Pemuda Timtim), Abilio Almeida mengatakan bahwa keputusan untuk melepaskan Timtim sebenarnya sudah sangat terlambat. Namun demikian dia yakin keterlambatan itu tidak menghalangi Timtim untuk menjadi negara merdeka. Pada dasarnya keputusan itu sudah terlambat, karena rakyat Timtim sudah sangat menderita. Pada awal sejarah integrasi 1976, menurut Almeida, sebenarnya pemerintah berjanji untuk memperlakukan Timtim sebagai salah satu bagian dari wilayah Indonesia. Namun janji itu ternyata hanya tinggal janji. Selang beberapa tahun setelah integrasi, pemerintadan rejim Orde Baru mulai kelihatan belangnya. Timtim bukan diperlakukan sebagai saudara sendiri, melainkan ajang perbudakan. Prajurit ABRI yang ditempatkan pada DOM di sana seringkali tidak profesional dan menyakiti rakyat. Seringkali terjadi salah bunuh dari kalangan aparat. Rakyat biasa yang ingin menegur oknum aparat yang berbuat sewenang-wenang, dituduh GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Sementara itu Rossuo, Sekretaris Renetil (Resistencia Nacional Dos Estudentes De Timor Leste/Perlawanan Nasional Mahasiswa Timtim) cabang Indonesia, kemarin menyatakan bahwa pelepasan Timtim bukanlah sebagai hadiah, melainkan hasil perlawanan rakyat Timtim. Artinya, ini adalah konsekuensi logis perjuangan mereka terhadap tindakan-tindakan pemerintah Indonesia di Timtim. Dan dengan demikian kata Rossuo mereka berhak meminta pertanggung- jawaban dari pemerintah RI atas apapun yang terjadi di Timtim. Menurut Rossuo Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pampasan perang dan itu layak untuk dituntut oleh setiap bangsa yang pernah dijajah. Hal ini harus dibuktikan sehingga bukan basa basi, melainkan menunjukkan integritas bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia juga harus mengakui bahwa mereka telah melakukan rekayasa invasi dan menjajah Timtim selama 23 tahun. Seperti juga kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Belanda, meskipun pengakuan Kemerdekaan Indonesia formalnya melalui Konferensi Meja Bundar, maka demikian juga Kemerdekaan Timtim nantinya, bukan hadiah dari Indonesia, tetapi hasil perjuangan kemerdekaan rakyat Timtim sendiri, tentu dengan tidak mengabaikan adanya faktor solidaritas internasional dari rakyat-rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi, dilepaskannya Timtim oleh Indonesia nantinya, itu bukanlah karena kebaikan hati Indonesia pada rakyat Timtim, tetapi karena perlawanan yang terus menerus oleh rakyat Timtim terhadap penindasan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perlawanan rakyat Timtim untuk kemerdekaan, makin lama makin mendapat dukungan dunia internasional. Sementara itu berbagai macam krisis menimpa Indonesia karena petualangan politik anti komunis dari Orde Baru. Dalam keadaan "terjepit" (kata YB Mangunwijaya) Indonesia terpaksa melepaskan Timtim. Seperti Belanda melepaskan Indonesia. Maka sia-sialah petualangan politik anti-komunis dari Orde Baru Soeharto di Timtim selama 23 tahun ini. Petualangan politik itu dilakukan Soeharto, karena ia tidak menginginkan bertetangga dengan Timtim yang dipengaruhi komunis. Suharto menginginkan supaya Tintim mengikuti sepenuhnya keinginan dirinya. Untuk itu dengan melalui Operasi Komodo dipecah-belahnya rakyat Timtim. Taktik divide et impera yqng dijalankan Belanda terhadap Indonesia tempo dulu, maka kini oleh Suharto diterapkan di Timtim. Pecah-belah dan kuasai. Petualangan anti-komunis Soeharto di Timor Timur, adalah memperkosa "Pembukaan" UUD 1945 yang menyatakan "kemerdekaan adalah hak tiap-taip bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" termasuk untuk rakyat Timor Timur.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Feb 1999 jam 08:07:50 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
