---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KERUSUHAN BERDARAH POLITIK FASIS SOEHARTO Oleh: Sulangkang Suwalu Sejak Peristiwa 13-14 Mei 1998 hingga kasus pembantaian manusia di Banyuwangi, Ketapang, Kupang dan yang terkahir kerusuhan berdarah di Ambon, rakyat bertanya-tanya: siapa dalang atau provokatornya? Kenyataan hingga kini belum ada seorang pun yang disebut dalang atau provokatornya ditangkap. Padahal kasus-kasus kerusuhan itu semuanya benar-benar sangat meresahkan masyarakat. Apakah aparat keamanan kita memang tak mampu mengungkapkan atau memang sudah mengetahui siapa dalangnya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Semua kerusuhan berdarah yang terjadi sejak 13-14 Mei 1998 hingga kasus di Ambon, nampaknya merupakan hasil rekayasa elite politik. Karena melihat polanya dari semua peristiwa kerusuhan itu hampir sama. Namun yang menjadi pertanyaan: apa kah menjelang pemilu yang akan datang kerusuhan-kerusuhan berdarah akan berlanjut, hingga pemilunya bisa gagal? Siapa atau kekuatan politik dari pihak mana yang melakukan rekayasa politik? KUATIR BANJIR DARAH Prof Usep Ranawidjaya memperkirakan kita akan mengalami banjir darah, apalagi mahasiswa akan terus mendesak supaya reformasi benar-benar dilaksanakan. Kalau pemerintah Habibie tidak mampu meredam aksi-aksi kerusuhan, sebaiknya mengundurkan diri saja. Diutarakannya bahwa banjir darah dapat terjadi, jika melihat berbagai gejala yang ada sekarang ini, termasuk kerusuhan yang direkayasa. Gejalanya begitu. Semua orang diadu-domba, seperti ada dalangnya. Saya kira menjelang pemilu nanti konflik sosial yang menyebabkan kerusuhan akan lebih bermuatan politik. Ini secara sengaja di eksploitasi oleh kekuatan politik yang tidak ingin pemilu terselenggara sebagai kelembagaan demokrasi. Di tempat-tempat lain mungkin saja terjadi berbasai kerusuhan dengan pola yang sama. Jadi, saya kira ini yang harus menjadi prioritas bagi aparat keamanan untuk mencegahnya konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat akan punya kekuatan politik. Disebutkannya pula bahwa aparat keamanan bersikap lambat dalam merespon peristiwa kerusuhan di berbagai daerah, dalam arti tidak memfungsikan instrumen-instrumen keamanan yang seharusnya dapat digunakan untuk menangani secepat-cepatnya aksi-aksi kekerasan. Usep juga mengutarakan bahwa ketakutan masyarakat terhadap banjir darah sangat beralasan. Bukankah dalam tiga hari ini saja telah terjadi kerusuhan di 15 kota, mulai dari Ambon, Bolaang Mongondow, Porsea, Cirebon, Tegal, Pemalang, Bogor dan seterusnya. Senada dengan Usep Ranawidjaya, pengamat politik dari CSIS Dr J. Kristiadi menyatakan banjir darah akan terjadi, jika pemerintah Habibie tidak membuat prasarana atau penyaluran aspirasi politik rakyat. Berbagai kerusuhan itu tidak sekedar kegagalan intelijen, tapi ada faktor objektifnya, misalnya, kemiskinan makin meluas dan diambang toleransi ketahanan. Sekarang ini makan sehari tiga kali saja sudah luks. Kristiadi menambahkan, banjir darah sangat mungkin karena kenyataannya di kalangan elit politik telah terjadi konflik yang imbasnya terbawa ke bawah. Aparat keamanan seakan-akan tidak mampu bekerja dengan baik dan di ABRI elemen penting yang bernama intelijen, juga tugasnya tidak hanya mendeteksi, tapi juga untuk melumpuhkannya lawan, seperti tak berdaya. Sementara itu praktis hukum, yang juga Direktur PBHI Hendardi mengemukakan mayoritas bangsa Indonesia sangat khawatir terhadap kemungkinan banjir darah, terutama pada saat menjelang pemilu. Saya kira hampir seluruh rakyat khawatir banjir darah, karena tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah kurang punya legitimasi, serta wibawa aparat keamanan sudah begitu merosot. Ditambahkannya, terjadinya berbagai kerusuhan belakangan ini, sebenarnya merupakan manifestasi dari persatuan dan kesatuan yang dibangun secara manipulatif oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto. Karena itu tetap harus ada pertanggunganjawaban politik dari Orba, ujar Hendardi. Mereka bukan menciptakan persatuan dan kesatuan, tapi melalui tangan besi, justru menciptakan masyarakat rentan terhadap persatuan dan kesatuan. SIAPA PEREKAYASA KERUSUHAN BERDARAH? Sementara itu dengan nada gusar, Prof Sri Sumantri menyatakan tidak habis pikir mengapa setelah Soeharto lengser situasi keamanan nasional bisa begitu rapuh dan rumit. Beberapa daerah di masa Orba aman dan damai, tahu-tahu bergolak. "Saya yakin," kata Prof Sri Sumantri, "ada yang mengendalikan dan merekayasa kerusuhan itu. Coba bayangkan, mana mungkin Ambon yang terkenal damai dan memegang teguh tradisi "Pela-gandong" tahu-tahu rusuh. Ini pasti rekayasa para pendukung status quo. Mungkin betul Gus Dur, pendukung status quo masih punya kekuatan. Kalau keadaannya begitu, saya yakin reformasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Saya juga jadi sangsi apakah pemilu bisa berjalan atau tidak. Ditambahkannya, apalagi sampai detik ini UU Pemilu belum juga selesai. Masih mengganjal 4 masalah krusial, yang justru jadi pemicu kerusuhan, jika tidak diselesaikan dengan baik. Mengingat hal ini, seharusnya semua pihak 0 bersiwa besar. Tidak bisa memutlak-mutlakan. Tempuhlah jalur kompromi. Sri Sumantri menyatakan tidak melihat cukup alasan bagi pendukung status quo tetap ngotot meraih kekuasaan dengan suara yang tidak halal. Tidak ada keuntungan apa-apa. Justru kalau ngotot hanya akan menjadi bumerang. Sri Sumantri memperkirakan kemungkinan benih-benih ditanamkan oleh bekas Presiden Soeharto selama 32 tahun, bukanlah perkara yang main-main. 32 tahun adalah waktu yang cukup untuk menanamkan doktrin dan keterkaitan yang sangat kuat. "Oleh karena itu saya imbau agar pendukung status quo berhenti lah melakukan rekayasa-rekayasa." Lain pula yang dikatakan Hoesni Thamrin, Ketua DPP PPP bahwa sejak floating mass (massa mengambang-pen) diberlakukan rakyat menjadi mentah politik. Karena akalnya pendek, mereka jadi beringas dan tidak dapat dikendalikan. Akibatnya timbul keberingasan, perilaku anarkis, vandalisme dan sebagainya. Sistem itu berjalan hingga sekarang. Jadi, kerusuhan itu adalah hasil tanaman politik yang dipaksakan tumbuh oleh Golkar sejak 1973. Dengan konsep massa mengambang dilakukan pembodohan politik terhadap rakyat. PELAKU KERUSUHAN ANAK BUAH SOEHARTO Seusai bertemu dengan mantan Presiden Soeharto, Gus Dur mengatakan bahwa pesan dan harapan Pak Wiranto adalah agar beliau (Soeharto) menggunakan pengaruhnya kepada anak buahnya, terutama yang berewokan dan serem-serem itu loh, supaya berhenti membuat kerusuhan di Ambon. Ketika ditanya apalagi yang diminta oleh Wiranto dan dirinya, Gus Dur mengatakan: saya minta beliau menggunakan pengaruhnya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang macam-macam seperti yang terjadi di Ambon dan berbagai daerah lain. Keterangan Gus Dur ini mengandung arti bahwa Wiranto dan Gus Dur sudah mengetahui bahwa pelaku kerusuhan berdarah selama ini di berbagai daerah adalah anak buahnya Soeharto. Hanya Gus Dur tidak menjelaskan apakah anak buahnya bertindak atas petunjuk Soeharto yang diberikan secara diam-diam atau atas inisiatifnya masing-masing. Jika atas petunjuk yang diberikan Suharto secara diam-diam, tentu dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum bahwa di bawah kekuasaan presiden yang lain, tak ada jaminan keamanan. Di bawah pimpinannya, keamanan terjamin. Sekiranya anak buahnya itu bertindak atas inisiatif masing-masing, tentu Soeharto akan menggunakan pengaruhnya supaya anak buahnya itu menghentikan membikin kerusuhan-kerusuhan itu, bila kerusuhan-kerusuhan itu merugikan kepentingannya. Soalnya menjadi lain bila tindakan anak buahnya itu justru menguntungkan posisi Soeharto. Dari keterangan Gus Dur menjadi jelas bahwa kekuatan politik yang berdiri di belakang kerusuhan itu sudah diketahui, namun pihak yang berkuasa tak berani atau tak berdaya mengungkapkannya, maklum lah kekuatan Soeharto dianggap masih besar. SIAPA PENGKHIANAT? Berhubung dengan kemungkinan terjadinya kerusuhan berdarah menjelang Pemilu yang akan datang, maka Mendagri Syarwan Hamid mengatakan "Yang coba gagalkan Pemilu adalah pengkhianat." (Merdeka, 26/1/99) Sesungguhnya siapa yang dimaksud Syarwan Hamid hendak mencoba menggagalkan Pemilu? Pemilu memang bisa gagal, kalau kerusuhan berdarah sampai terjadi menjelang pemilu. Dan siapa yang merekayasa kerusuhan itu: pihak yang hendak mempertahankan status quo atau yang menghendaki reformasi? Dan yang sudah jelas, seperti yang dikatakan Prof Sri Sumantri, yang merekayasa kerusuhan itu adalah pendukung status quo dan dalam hal ini termasuk Syarwan Hamid yang mempersiapkan UU Pemilu-nya yang tidak jurdil dan luber. Mereka hendak paksakan UU Pemilu yaug tidak jurdil dan luber itu, untuk kepentingan status quo. Mereka tak peduli terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan rakyat, yakni dicabutnya 5 UU politik tahun 1985, dihapuskannya dwifungsi ABRI. Artinya kembali ke UUD 1945 dan Pancasila dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai dalih dari Syarwan Hamid untuk menilai sebagai "pengkhianat", yang mencoba menggagalkan Pemilu, karena menurut Syarwan Hamid "jalan satu-satunya untuk keluar dari kemelut yang sedang dihadapi Indonesia". Memang, pemilu merupakan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi bangsa Indonesia. Tapi pemilu yang bagaimana? Pemilu yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, atau pemilu masih berdasar 5 UU politik tahun 1985 dengan sedikit variasi di sana sini. Jika Pemilunya benar-benar berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, maka pemilunya akan merupakan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi Indonesia sekarang. Tapi jika pemilunya masih berdasarkan 5 UU politik tahun 1985 dengan sedikit variasi di sana sini, itu bukan lah pemilu yang merupakan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Malahan akan menimbulkan kemelut baru. Tampaknya pemilu tipe ke dua ini lah yang akan terjadi, Pemilu yang bukan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, melainkan berdasarkan 5 UU Politik Tahun 1985, dengan sedikit variasi di sana sini. Maklum lah DPR yang menetapkannya adalah DPR hasil 5 UU Politik Tahun 1985, bukan DPR hasil Pemilu yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Hal itu dapat diketahui dengan masih adanya 58 anggota ABRI yang diangkat menjadi anggota DPR. Pengangkatan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan adanya 58 kursi yang diberikan gratis kepada ABRI, maka berarti jatah tersebut yang semestinya menjadi hak partai politik yang turut dalam pemilu, dirampas. Ini jelas tidak jujur dan tidak adil. Karenanya, pemilunya tidak jurdil dan tidak luber. Karena ada sebagian warga yang tidak turut memilih dalam pemilu. Artinya pemilihan terbatas, bukan bersifat umum. Dengan demikian, jika pemilunya gagal karena UU Pemilu-nya bukan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, maka sesungguhnya yang menyebabkannya ialah karena yang menyiapkan pemilunya sengaja menjegal tujuan reformasi. Dan Syarwan Hamid mempunyai peran tersendiri dalam menyiapkan UU Pemilu-nya. Tudingan "pengkhianat" bisa menimpa diri Syarwan Hamid sendiri. KESIMPULAN Jelas kiranya bahwa kerusuhan-kerusuhan berdarah yang telah terjadi selama ini di berbagai daerah dan mungkin yang akan terjadi lagi menjelang Pemilu mendatang, adalah buah dari politik tangan besi Orde Baru di bawah pimpinan fasis Soeharto. Kini politik "tangan besi" itu juga diteruskan oleh pendukung status quo. Semua kerusuhan berdarah yang sudah terjadi dan mungkin yang akan terjadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintahan Habibie, yang tetap bertahan tidak mau mundur, meskipun tidak ada kemampuan mengatasi krisis-krisis yang terjadi dalam negeri. Ia bertahan untuk kepentingan status quo, bertahan untuk menjegal terlaksananya reformasi secara total.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Feb 1999 jam 08:34:41 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
