---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 05/II/11-17 Februari 99 ------------------------------ BUTUH 600.000 RELAWAN (PEMILU): Dengan waktu yang singkat, pemantau pemilu dituntut bekerja maksimal. Soalnya, ada juga kelompok yang menolak pemilu Pemilu tahun ini memang istimewa. Kalau pada pemilu sebelumnya cuma ada 3 partai, nanti akan ada puluhan partai. Kalau sebelumnya cuma ada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), nanti bakal ada University Network for Free and Fair Election (Unfrel) dan Forum Rektor yang akan menjadi pengawas pemilu partikelir -bahkan di beberapa daerah juga sudah terbentuk berbagai forum aliansi pemantau pemilu. Ini memang menggembirakan bagi usaha pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Namun, antusiasme saja tidak dengan sendirinya berarti jaminan bagi mulusnya upaya partisipasi politik rakyat ini. Ada berbagai kendala dan tantangan yang mesti secara serius diantisipasi oleh lembaga-lembaga pemantau ini. Yang paling nyata adalah terlalu singkatnya waktu yang ada untuk mempersiapkan diri. Ini memang bukan sepenuhnya salah mereka. Sebab, jarak antara pengesahan UU Politik baru (28 Januari '99) dan Pemilu (7 Juni '99), teramat sempit. Lembaga pemantau mesti menunggu rampungnya UU Politik baru agar bisa menentukan metode pemantauan. Dengan terbatasnya waktu, mereka akan sulit merekrut relawan dalam jumlah besar (Unfrel dan Forum Rektor mencanangkan 600.000 relawan mahasiswa). Untuk memantau seluruh tempat pemungutan suara Indonesia, setidaknya dibutuhkan 325.000 pemantau -sesuai jumlah TPS. Atau lebih dari 600.000 orang bila ada 2 orang tiap TPS. Secara teknis dan matematis, sulit menghimpun demikian banyak orang. Sebab, untuk memantau, relawan harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan (training). Dalam hitungan KIPP, jika waktunya kurang dari 120 hari, untuk mendapatkan 325.000 pemantau, diperlukan paling sedikit 6.500 kali pelatihan atau 52 pelatihan perhari dengan tiap kelas berisi kurang lebih 50 orang. Rasanya ini sulit dilakukan. Apalagi jika targetnya 600.000 relawan. Dibutuhkan kapasitas kerja luar biasa -termasuk jumlah pelatih yang besar- untuk itu. Padahal, sebelum melatih relawan, terlebih dahulu mesti ada pula pelatihan pada para pelatih (training of trainers). Namfrel (National Citizen Movement for Free Election), di Filipina, kiblatnya kegiatan pemantauan pemilu dunia, butuh bertahun-tahun hingga bisa memantau seluruh TPS. Tahun 1986, ketika mereka menemukan kecurangan dalam pemilihan presiden yang memicu people power, hanya 75% TPS yang berhasil dipantau. Mereka baru berhasil memantau total 250.000 TPS di tahun 1992. Padahal, Namfrel dibentuk sejak 1984. Bandingkan dengan situasi Indonesia, dengan TPS-nya yang lebih besar lagi. Sebetulnya, ada keinginan dari ketiga organisasi pemantau ini untuk melakukan kampanye perekrutan bersama dalam skala nasional. Kabarnya, sebuah biro iklan terkemuka akan menjadi pelaksana teknis kegiatan ini, lewat iklan di televisi, radio maupun melalui pemanfaatan berbagai talkshow. Ketiga organisasi ini mengharapkan adanya respon yang lebih cepat dengan adanya bantuan para profesional ini. Hanya saja, tetap sulit bagi mereka untuk melakukan sekian banyak pelatihan bagi para relawan itu. Agar lebih realistis, target perekrutan relawan tampaknya mesti diturunkan. Keinginan untuk melakukan quick count operation, yaitu penghitungan cepat dan serentak di seluruh TPS, agaknya juga mesti ditunda dulu. KIPP sebagai organisasi pemantau paling senior di Indonesia, juga menyadari hal ini. Karenanya mereka akan mendasarkan diri pada dua metode pemantauan, purposive monitoring dan parallel vote tabulation. Metode yang pertama lebih merupakan pemantauan kualitatif, yakni mencatat dan menghitung berbagai kecurangan yang terjadi. Kedua, adalah penghitungan suara cepat, namun menggunakan metode sampling. Jadi, tidak seluruh TPS di Indonesia yang akan dipantau. Pola kedua ini, tampaknya juga akan dilakukan oleh Forum Rektor. Persoalan lain yang bakal dihadapi dengan beragamnya organisasi pemantau pemilu adalah, soal standar baku metode pemantauan. Bisa dibayangkan, bila ketiga organisasi yang ada misalnya, menilai pelaksanaan pemilu dengan standar masing-masing yang berbeda. Yang satu menganggap Pemilu 1997 sah, sementara yang lain tidak. Pastilah masyarakat akan bingung. Karena itu, upaya standarisasi metode bagi berbagai organisasi pemantauan di dalam negeri, mutlak diperlukan. United Nation Development Program (UNDP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyatakan komitmen membantu pelaksanaan pemilu di Indonesia, secara khusus telah meminta KIPP menyusun dan merevisi kembali standar yang mereka punya agar bisa digunakan juga oleh organisasi yang lain. Di samping problem teknis, juga masih ada problem politis. Pasalnya, ketiga organisasi ini mengandalkan kekuatan relawannya dari anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Padahal, ada beberapa kelompok mahasiwa yang bersikap menolak Pemilu 1999, dengan alasan tidak seharusnya Habibie yang menyelenggarakan pemilu. Perdebatan antara mereka yang menolak pemilu dan mereka yang ingin memantau pemilu, hingga sekarang belum tuntas. Bagi para pemantau, pemilu mutlak dilakukan untuk menyelesaikan tidak saja krisis politik, tapi juga krisis ekonomi. Di samping untuk tidak membiarkan kekuatan rezim lama melakukan konsolidasi. Sementara bagi yang menolak pemilu, mereka lebih dulu menginginkan terbentuknya pemerintahan transisi, bila perlu revolusi, sebelum dilakukan pemilu. Ini yang tak disetujui para pemantau karena dianggap memberi jalan bagi Soeharto dan pendukungnya untuk masuk dalam skenario yang sama: Yaitu, menggagalkan pemilu agar Soeharto tidak diseret ke pengadilan oleh pemerintahan baru yang dipilih lewat pemilu. Nah, pilih yang mana? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Feb 1999 jam 23:40:42 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
