----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
and click banner our sponsor
----------------------------------------------------------

MENCERMATI KOALISI PARTAI-PARTAI BARU

Setelah penetapan UU Parpol dan menjelang dibentuknya
KPU yang akan menseleksi Parpol-parpol baru calon
peserta Pemilu 1999, beberapa Parpol baru yang kecil
mulai sibuk berkonsolidasi dan beberapa di antaranya
melakukan koalisi untuk menjadi sebuah partai besar
yang layak pentas alias memenuhi syarat untuk ikut
menjadi peserta Pemilu.
Kesibukan Parpol baru berkoalisi terlepas dari sasaran
mendapatkan kursi kekuasaan minimal kursi empuk badan
legislatif, jika dicermati lebih teliti juga berorientasi
untuk meramaikan pilihan rakyat agar terhindar dari
pilihan yang selama ini melekat dihati yakni Golkar.
Sasaran terakhir ini banyak dipelopori oleh PUDI
partainya Sri Bintang Pamungkas. Bahkan dibawah
koordinasi PUDI beberapa parpol baru sudah punya
konsensus bahwa jika Golkar menang maka Pemilu
dianggap gagal karena pasti  berbau manipulasi dan
tidak Jurdil alias penuh kecurangan. Singkatnya
Parpol-parpol baru yang berkoalisis khususnya dibawah
koordinasi PUDI berasumsi bahwa kehidupan politik yang
demokratis lewat Pemilu harus dapat mengalahkan Golkar.
Asumsi ini dalam literatur politik tentu lebih
berdimensi balas dendam dibanding dimensi etis esensi
demokrasi. Artinya kalaupun ada dendam kesumat yang
terselip didada Sri Bintang Pamungkas sebagai Ketua
PUDI dan pimpinan Parpol baru lainnya yang berkoalisi
terhadap tindakan Golkar selama ini, tapi seyogyanya
bukan dendam itu yang menjadi landasan aturan main
berdemokrasi melalui Pemilu sebab dengan cara itu
nilai demokrasi dalam Pemilu menjadi musnah. Dengan
kata lain jika Golkar menang dalam Pemilu mendatang
juga adalah hasil dari sebuah proses pergulatan politik
yang demokratis, kecuali jika memang ada bukti dan data
yang konkrit yan bisa dipertanggung jawabkan tentang
kecurangan dan pelanggaran Golkar.
Nakh, untuk menghindari kecurangan itu Parpol yang
berkoalisi khususnya PUDI mutlak terlibat dalam KPU
atau komite pengawas pemilu jangan sampai hanya pandai
menilai tapi tak mau terlibat dalam tanggung jawab suatu
tugas, sebab ada kecenderungan para politisi untuk
menghindar dari tawaran tugas dan tanggung jawab kegiatan
teknis Pemilu yang kini digelar pemerintah sebagai
fasilitator.
Disitulah tempatnya Parpol baru berkiprah untuk
bertanggung jawab menjadi pelaksana, pengawas atau
apapun namanya untuk jujur dan adil memberi contoh
kepada Golkar yang selama ini dituding sebagai biangnya
manipulator politik.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 12 Feb 1999 jam 10:10:49 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke