---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- OPSI BARU PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH TIMTIM (SEBUAH ALTERNATIF YANG DEMOKRATIS) Pernyataan Menlu Ali Alatas kepada para wartawan yang mewawancarainya seusai Sidang Kabinet beberapa waktu lalu tentang opsi (pilihan) baru pemerintah untuk melepas Timtim sebagai negara merdeka jika tidak menerima tawaran otonomi yang luas, seolah menghentakkan lamunan semua pihak bukan hanya orang Timtim yang pro ataupun kontra integrasi dan seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga Jamshed Marker utusan khusus PBB untuk masalah Timtim yang sedang berdialog segitiga dengan pihak utusan Indonesia dan Portugal. Walaupun itu hanya sebuah pilihan namun karena dipandang sangat kontroversial dari sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap masalah Timtim selama ini, maka pernyataan Menlu Ali Alatas itu menjadi isyu yang paling aktual yang menjadi komoditas perbincangan dalam aktivitas keseharian politisi dalam dan luar negeri terutama yang konsern terhadap masalah Timtim. Lepas dari pandangan kontroversial seputar pilihan kebijakan Pemerintah Indonesia atas penyelesaian masalah Timtim tersebut, dalam konteks Reformasi hal itu tentu saja secara arif dapat dicermati sebagai pilihan yang reformis karena setidaknya mengandung nilai yang demokratis dan sekaligus menghargai penegakan nilai-nilai HAM, sebab selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pandangan dunia luar terhadap pemerintah Indonesia atas Timtim dianggap sebagai sebuah invasi yang berproses menjadi kolonisasi. Karena itu, adalah hal yang sangat bijak jika Timtim kemudian mendapatkan tempat terhormat untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri jika kelak Timtim menolak untuk mendapatkan otonomi yang luas sebagaimana tawaran dalam dialog segitiga Indonesia dengan wakil PBB dan Portugal. Tak ada lagi caci maki yang dapat mendiskreditkan pemerintah Indonesia di mata Internasional tentang masalah HAM dan demokrasi jika Timtim menjadi negara Merdeka yang lepas dari pangkuan Negara kesatuan RI, walaupun banyak kasus yang bersinggungan dengan masalah HAM dan demokrasi yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia yang luput atau mungkin sengaja diluputkan oleh pengamatan internasional. Setidaknya, dengan opsi baru pemerintah Indonesia terhadap masalah Timtim menunjukkan itikad baik pemerintah untuk merespon semangat reformasi yang menjujung tinggi nilai demokrasi dan HAM. Tunggu apa lagi ? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 12 Feb 1999 jam 10:10:57 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
