---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Banteng Suropati : Menuju Timor Timur Merdeka Merdeka !! Mencermati jalannya negosiasi segitiga antara Menlu Indonesia Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama dibawah payung PBB (Jamsheed Marker), 7 - 8 Februari lalu, nampaknya apa yg dikhawatirkan oleh Saudara HS Supangkat dalam berbagai tulisannya yg bertebaran di milis ini akan menjadi kenyataan: deadlock! Indonesia menyodorkan dua pilihan: otonomi luas ATAU merdeka, bukan otonomi sebagai persiapan MENUJU kemerdekaan. Sementara Portugal ngotot menggolkan referendum yg ditolak keras Indonesia karena dibayangi ketakutan pecahnya perang saudara. Kalau kita lihat di berbagai media elektronik, kemungkinan pecahnya perang saudara kelihatan semakin nyata. Di berbagai wilayah, seperti Dili, Viqueque, Ainaro, Suai, Ermera, Baucau dan di banyak tempat lainnya tampak gerombolan demi gerombolan, baik yg menyatakan mati hidup untuk integrasi, maupun mereka yg bertekad menghirup udara kemerdekaan mulai unjuk kekuatan. Mereka mondar-mandir menyandang berbagai macam senjata mulai dari parang, klewang hingga pistol dan bahkan senapan mesin dengan wajah sangar berkeliaran dengan aksi siap tempur. Di beberapa tempat bahkan mulai pecah insiden berdarah dan merenggut nyawa, seperti yg terjadi di Suai beberapa saat lalu. Sangat naif kalau kita hanya mempercayai seolah-olah hanya ABRI yg secara diam-diam mempersenjatai kelompok pro-integrasi, karena mereka yg pro-kemerdekaan ternyata juga telah menyandang senjata yg sangat muskil jika dikatakan hanya hasil rampasan dari ABRI. Itu sebabnya seruan Jamsheed Marker agar kedua pihak menahan diri dan perlu diadakan perlucutan senjata untuk seluruh laskar di Timtim memang perlu didukung sepenuhnya, karena hal itu dapat menciptakan suasana yg lebih kondusif bagi terciptanya iklim dialog dan negosiasi demi kepentingan rakyat Timtim sendiri secara keseluruhan. Kalau kita mau berkepala dingin, sebenarnya Indonesia selangkah lebih maju dan telah menunjukkan "semangat" penyelesaian masalah ketimbang Portugal yg terkesan "keras kepala". Dalam negosiasi segitiga sebelumnya, kartu yg digelar diatas meja hanya kartu "referendum" dari Portugal dan kartu "integrasi" dari Indonesia. Kemudian, menyusul lengsernya Soeharto, Indonesia di bawah pimpinan Habibie, menyodorkan langkah terobosan berupa kartu "otonomi luas", sementara Portugal tak sesentipun bergeser dari posisinya. Sikap Portugal yg menyodorkan "harga mati" ini akhirnya hanya menyebabkan pembicaraan berputar-putar tanpa ujung pangkal yg jelas. Lantas, 27 Januari lalu, kembali Indonesia menyodorkan "kartu baru" yang menggegerkan banyak pihak: "otonomi ATAU merdeka". Langkah terobosan terakhir ini dipuji banyak pihak. Tak kurang dari PM Howard dan Menlu Downer (Australia) menyambut baik "goodwill" Indonesia tersebut. Begitu pula halnya Menlu Inggris Robin Cook ikut bertepuk tangan yang diikuti oleh beberapa senator AS, termasuk Kennedy (D-Rhode Island) yg terbilang sangat kritis terhadap Indonesia dalam urusan Timtim. Lagi-lagi Portugal yg "kaget dan mati langkah" atas perubahan sikap Indonesia itu, kembali memasang "blokade" sehingga jalan perundingan terhenti alias deadlock. Alasan Portugal bahwa "referendum" merupakan SATU-SATUNYA cara untuk mengetahui apa yg diinginkan rakyat Timtim, sama sekali tidak memiliki landasan yg kuat. Atau, penulis curiga bahwa jangan-jangan justru Portugal yg tidak mau masalah Timtim selesai secara tuntas. Kalau portugal menolak usul "otonomi luas" atau lebih jauh lagi "kemerdekaan" Timtim, lantas maunya apa?? Ketika Republik Indonesia dulu mau merdeka, TAK PERNAH ADA REFERENDUM yang menanyakan apakah rakyat Indonesia mau merdeka atau tidak. Nyatanya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan TANPA REFERENDUM segala macam. Kalau kita mau melihat ke belakang pada sejarah Republik Indonesia yg tercinta sebenarnya banyak menyediakan "pelajaran" yg amat berharga. Kita mengenal BPUPKI dan PPKI yg bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Lembaga itu juga mencoba "menyelami" isi hati rakyat Indonesia dengan jalan konsultasi kerakyatan (popular consultation) dengan berbagai tokoh dan organisasi massa dan kerakyatan. Hasilnya, TANPA REFERENDUM pun dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Hindia Belanda. Untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat itulah kemudian PPKI mempersiapkan segala hal yg berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk perangkat yg dibutuhkan sebuah negara yg berdaulat, seperti dasar negara, UUD, wilayah, pemerintahan dan sebagainya. Dengan contoh sederhana diatas tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa, jika memang Portugal beritikad baik untuk menyelesaikan masalah Timtim secara tuntas, APA SALAHNYA mengesampingkan referendum dan segera meminta PBB membentuk semacam komite konsultasi rakyat Timtim yg berasal dari Timtim, maupun diaspora, termasuk Kay Rala Alexander "Xanana" Gusmao, Lopez Da Cruz, Manuel Carrascalao, Uskup Belo, Ramos Horta, Joao Carrascalao, Alkatiri dan lain-lain (sebagai "utusan golongan") dengan tidak melupakan "utusan daerah" dan para "liurai" dari kabupaten-kabupaten yg ada di Timtim (karena mereka ini seringkali tidak pernah diajak bicara, melainkan selalu menjadi "pelengkap penderita"). Komite inilah yg akan menjalankan "konsultasi kerakyatan" untuk menyerap dan menyuarakan "aspirasi rakyat" apakah mau otonomi tidak, dan kalau mau merdeka lantas bagaimana jalan yg terbaik dan sebagainya. Sedang di fora internasional, komite tersebut akan didampingi oleh semacam komite jasa-jasa baik (good offices) yg beranggotakan beberapa negara. Komite jasa-jasa baik ini pernah ada pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu, beranggotakan a.l. Belgia dan Australia. Dengan cara ini tidak satupun muka yg tercoreng sehingga kita tak perlu sibuk menyelamatkan muka masing-masing. Dengan cara ini pula kemungkinan pecahnya perang saudara dapat diminimalisir sekecil mungkin. Jika pecah perang saudara yg paling menderita dan tersiksa adalah rakyat kecil Timtim, sementara para "tokoh" dan politisi Timtim sibuk beradu strategi diatas awan. Kalau memang benar Ramos Horta dan seluruh kroninya tulus dalam memperjuangkan hak asasi rakyat Timtim dengan selalu menomorsatukan kepentingan rakyat Timtim, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap "ngotot" menuntut referendum yg hanya berarti akan menyengsarakan rakyat kecil yg terjebak ditengah perang saudara yg pasti akan lebih berdarah dibanding 1974-75 dulu. Semoga bumi Loro Sae tak lagi bersimbah darah..!! Merdeka !! Banteng Suropati Karachi - Pakistan ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Feb 1999 jam 10:56:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
