----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------

Precedence: bulk


ISTIQLAL (22/2/99)# HANYA DENGAN KEMBALI PADA AJARAN BUNG KARNO "PNI MALANG"
TINGGAL KENANGAN

Oleh: Sulangkang Suwalu

        Jawa Pos (6/2) memberitakan bahawa inilah kali pertama pendaftaran partai
yang akan ikut pemilu diikuti antrean panjang calon pesertanya. Semangat
mendaftarkan parpol baru ke Departemen Kehakiman kali ini memang lain. Di
antara 34 parpol yang ingin mendaftar hanya Partai Cinta Damai yang ditolak
panitia. Pasalnya, belum satupun berkas dibawa partai itu.
        Pendaftar pertama adalah PNI yang dipimpin Ny. Supeni. Menyusul kemudian
PKP, PNI (Bachtiar Oscha Chalik), PNI (Probosutedjo), PNI (Maruli Pardede)
ternyata tercatat diurutan ke-30.
        Adanya 4 PNI ini mengingatkan penulis kepada buku Manai Sophian yang
berjudul "Kehormatan bagi yang berhak" (1994), dimana Bab X berjudul "PNI
yang malang". Karena pimpinan PNI telah meninggalkan Bung Karno, pendiri
PNI, meninggalkan ajaran-ajarannya.
        Tentu saja kini menjadi pertanyaan: diantara 4 PNI itu adakah diantaranya
yang masih mengikuti Marhaenisme ajaran Bung Karno dan PNI yang mana pula
yang menggunakan nama PNI tapi justru untuk lebih menghancurkan
ajaran-ajaran Bung Karno?

PNI DAN PANCASILA
        Menurut Manai Sophian dalam bukunya, PNI dibangun Bung Karno bersama
teman-teman sepahamnya, untuk mewadahi aliran politik yang ada di Indonesia,
dipersatukan dalam satu ideologi baru yaitu Marhaenisme. Marhaenisme
dirumuskan sebagai satu ajaran yang mempunyai konsep dasar perjuangan baru
melawan penjajahan, kapitalisme dan feodalisme, setelah Bung Karno melihat
terpecah-belahnya tiga aliran politik besar yang ada, yaitu BU (Budi Utomo)
yang nasionalistis tapi Jawa sentris, SDI (Sarekat Dagang Islam) yang
menekankan kesetiaan pada agama, dan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang
kebarat-baratan karena menganut paham Sosialisme Barat dan Marxisme.
        Usaha Bung Karno mempersatukan aliran-aliran politik dalam PPPKI
(Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) mengalami kegagalan.
PNI dengan Marhaenismenya diharapkan bisa menjadi pelopor mempersatukan
semua kekuatan politik di Indonedia, diperhitungkan dalam satu koordinasi
yang baik.
        Program ini mendapat rumusan yang lebih sempurna dalam pidato 1 Juni 1945
yang dikenal dengan Pidato "Lahirnya Pancasila", yang kembali menekankan
mutlaknya persatuan seluruh kekuatan rakyat untuk menopang kemerdekaan (hal:
269).
        PNI yang Pancasilais inilah yang memungkinkan PNI keluar dari pemilu 1955
sebagai partai No 1.

DEKLARASI MARHAENIS
        Didalam perkembangannya PNI mengalami kemerosotan. Menurut Manai Sophian
persoalan intern yang memperlemah posisi partai, yaitu beberapa tokoh
tertentu dari PNI ikut dalam gerakan "Liga Demokrasi" bersama dengan
Masyumi, PSI, IPKI dan Partai Kristen menentang pembubaran DPR hasil pemilu
1955. Sikap ini tentu saja merugikan PNI kedalam, karena partai sudah
menentukan sikap tidak menolak pembentukan DPRGR sebagai pengganti DPR hasil
pemilu.
        Liga Demokrasi dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian dalam merumuskan
manifesto Dasar-dasar Pokok Marhaenisme timbul lagi kesulitan, kali ini
dengan Bung Karno sebagai bapak Marhaenisme. Rumusan pertama yang disusun
oleh Sayuti Melik, ditolak oleh Bung Karno. Kemudian dibentuk Panitia
Perancang yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo (Ketua Umum PNI) dengan
anggota-anggota inti Ruslan Abdulgani, Sayuti Melik dan Osa Maliki. Memahami
apa keberatan Bung Karno mengenai rumusan yang disusun Sayuti Melik, maka
panitia Ali memberikan konsesi identitas ke kiri dengan menyetujui dasar
Marhaenisme ialah Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Manipol (Manifesto
Politik) dan Sosialisme Indonesia. Tapi Marxisme yang diterapkan sesuai
dengan kondisi Indonesia, yang diinginkan oleh Bung Karno supaya masuk
sebagai identitas Marhaenismes tidak masuk dalam rumusan.
        Yang keras menolaknya ialah Sayuti Melik dan Osa Maliki, sedang Ali
Sastroamidjojo dan Ruslan Abdulgani bersedia memahami keinginan Bung Karno.
Rumusan tersebut kembali tak disetujui Bung Karno.
        Akhirnya dasar-dasar pokok Marhaenisme dirumuskan dalam Sidang Badan
Pekerja Kongres PNI di Lembang pada bulan November l964, yang dikenal
sebagai "Deklarasi Marhaenis" dan diterima oleh Bung Karno, dimana
ditegaskan antara lain:
        * Bahwa perjuangan untuk membela kaum Marhaen menentang musuh-musuhnya,
yaitu kapitalisme, nekolim dan feodalisme adalah suatu perjuangan yang
paling terhormat.
        * PNI/Front Marhaenis adalah alat bagi kaum Marhaen untuk memperjuangkan
dan merealisasikan cita-cita kemerdekaan penuh dan dunia baru.
        * Oleh karena itu setiap Marhaenis harus senantiasa membajakan diri dan
mendidik dirinya dalam teori dan prakte perjuangan rakyat untuk menjadi
Marhaenis yang lebih baik lagi sebagai murid-murid yang terbaik dan
terpercaya dari bapak Marhaenisme Bung Karno.
        * Marhaenisme ajaran Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1927 bersamaan
dengan berdirinya PNI, yaitu sebagai hasil penarikan pelajaran yang tepat
dari praktek perjuangan rakyat Indonesia dan rakyat-rakyat lainnya di muka
bumi, yang ditindas dan dimelaratkan oleh sistem kapitalisme, imperialisme,
kolonialisme, merupakan senjata ampuh di tangan kaum Marhaen sebagai azas
dan cara perjuangan, serta memberikan semua landasan yang kokoh kuat, yang
menjamin kemenangan kaum Marhaen dengan menggalang semua kekuatan nasional.
        * Untuk mendatangkan kemenangannya kaum Marhaen, mereka harus diorganisir
dalam satu barisan Front Marhaenis yang teratur, dinamis dan berdisiplin,
yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen. (hal: 281-282).

PENCABUTAN DEKLARASI MARHAENIS
        Sesudah G30S meletus, dan Jenderal Soeharto telah memegang kekuasaan secara
de facto sejak 1 Oktober 1965, maka PNI menyelenggarakan apa yang dinamakan
Kongres Pemersatuan di Bandung (dari 24-26 April 1966). Kemudian pada bulan
November tahun itu juga disusul dengan Sidang Majlis Permusyawaratan Partai
(MPP) yang tugas pokoknya mencabut Deklarasi Marhaenis (November 1964) dan
menyatakan rumusan Deklarasi Marhaenis itu sebagai penyelewengan.
        Sidang MPP membuat rumusan baru yang mengatakan bahwa Marhaenisme sebagai
ideologi dan paham politik, hanya mengandung:
        1. Ketuhanan yang Maha Esa.
        2. Sosio Nasionalisme.
        3. Sosio Demokrasi.

        Sidang MPP menegaskan, bahwa tidak ada satupun basic ideas Marxisme yang
dianut oleh Marhaenismes meskipun Bung Karno mengatakan: ada. Padahal Osa
Maliki, sebagai Ketua Umum PNI gaya baru mengakui dalam satu ceramahnya pada
1958 Bung Karno menjelaskan bahwa Marhaenisme adalah het in Indonesia
toegepaste Marxisme-- Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai
dengan kondisi Indonesia (hal: 284-285).

KEBULATAN TEKAD PNI
        Menurut Manai Sophian selanjutnya, PNI yang mempunyai keterkaitan historis
ideologis dengan Bung Karno, yang seharusnya tampil melindungi saat-saat
yang paling kritis dalam sejarah kepemimpinannya, justru bersikap munafik.
Ketika Bung Karno dinista oleh komponen Orde Baru dan menuntutnya
diMahmilubkan, PNI tidak membelanya.
        Pemimpin-pemimpin yang bekerjasama dengan Orba, dengan cara kasar mengambil
alih kepemimpin partai dalam Kongres Pemersatuan yang dipenuhi intrik dan
ancaman, dengan melibatkan unsur luar partai. Kongres Pemersatuan di Bandung
(akhir April 1966) mengingkari komitmen PNI terhadap Bung Karno sebagai
pendiri PNI dan bapak Marhaenisme, yang disahkan dua kali Kongres.
        Pada tanggal 20 Desember 1967, PNI gayabaru dibawah pimpinan Osa Maliki
mengeluarkan "Kebulatan Tekad" yang menegaskan bahwa di bidang ideologi
Marhaenisme bukan lagi ditafsirkan seperti rumusan penciptanya, yaitu se
bagai Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia dan alat
persatuan anti imperialisme, kapitalisme dan feodalisme, melainkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
        Sedang dalam politik dengan tegas PNI gayabaru menyatakan melaksanakan
Ketetapan MPRS No XXXIII/1967 yang tidak menghendaki lagi kembalinya
kepemimpinan politik Soekarno, ditiadakan.
        Sejak itu Bung Karno sudah ditempatkan oleh PNI pada satu posisi yang tidak
lagi didukung (hal: 266-267-268n).
        Ya, alangkah malangnya nasib pendiri PNI, Bung Karno.

PNI KEBULATAN TEKAD MENJADI PDI
        Menurut Manai Sophian semenjak itu pulalah PNI mencatat bagaimana massanya
berbondong-bondong meninggalkan partainya dan dalam Pemilu 1971, yang
diselenggaravan Orba, partai bertanda-gambar banteng dalam segi tiga ini
mengalami kekalahan tragis, dengan hanya kebahagian 8% suara. Untuk kemudian
mengumumkan kematiannya dengan memasuki fusi kedalam PDI, tanpa melalui
putusan Kongres. Bergabung dengan partai-partai kecil: Murba, IPKI, Partai
Katolik dan Partai Kristen. PSI mengakhiri eksistensinya sebagai partai
terbesar, simbol nasionalisme Indonesia yang pernah menjadi partai No 1
dalam Pemilu 1955.
        Dengan demikian maka PDI (baik pimpinannya Surjadi yang menjadi pionnya
Soeharto dan yang kini dilanjutkan oleh Budi Hardjono), maupun PDI yang
dipimpin Megawati adalah kelanjutan PNI "Kebulatan Tekad" yang meninggalkan
Bung Karno dan ajaran-ajarannya.

YANG MANA PNI BUNG KARNO?
        Karena eksistensi PNI telah berakhir dengan fusinya PNI kedalam PDI, maka
tidaklah mengejutkan bila setelah Soeharto lengser muncul 4 PNI, yang
masing-masing mengaku adalah PNI-nya Bung Karno, PNI yang melanjutkan PNI
yang didirikan Bung Karro. Di antara 4 PNI itu, mana yang sungguh-sungguh
PNI yang hendak melanjutkan PNI-nya Bung Karno dan manapula yang hendak
menggunakan nama Bung Karno untuk menghancurkan ajaran-ajaran Bung Karno?
        PNI yang dipimpin Ny Supeni, telah muncul juga di masa Soeharto masih
berkuasa. Ini menunjukkan komitmen Ny Supeni atau Bung Karno dan
ajaran-ajarannya.
        Umumnya menganggap bahwa kemunculan PNI Supeni membantu membangkitkan warga
PNI akan komitmennya.
        Bagaimana dengan PNI yang dipimpin Bachtiar Oscha Chalik? PNI yang dipimpin
Bachtiar menurut pengakuannya sendiri adalah merupakan kelanjutan PNI, pasca
Kongres PNI di Semarang tahun 1970. Kongres PNI sesudah Soekarno digulingkan
dari kekuasaan, bukan lagi PNI yang berdasarkan pada Deklarasi Marhaenis
(Nov 1964), tapi adalah PNI yang telah mencabut Deklarasi Marhaenis tersebut
dan menilai Deklarasi Marhaenis itu sebagai "menyeleweng". PNI yang tidak
mengakui lagi Bung Karno sebagai Bapak Marhaenis, termasuk juga ajarannya.
Adalah PNI "Kebulatan Tekad" mendukung Soeharto.
        Dengan tegas Bachtiar mengatakan di tahun 1966 PNI tidak mengakui lagi
Deklarasi Marhaenis 1964 dan membikin rumus baru, yaitu Marhaenisme hanya
mengandung Ketuhanan YME, Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. "Inilah
yang kita pegang sekarang" (Merdeka, 11/2).
        Begitu pula PNI Probosutedjo juga memanipulasi ajaran-ajaran Bung Karno.
Dikatakannya ajaran-ajaran Bung Karno masih relevan, kecuali Nasakom. (Jawa
Pos, 1/2). Tanpa Nasakom, itu bukan ajaran Soekarno. Atau ajaran Soekarno
disunat sekehendak hatinya. Itu hanya menunjukkan PNI Probosutedjo adalah
marhaenis gadungan. Probosutedjo berhasil menjadi pimpinan PNI berkat money
politics yang dijalankannya ketika Kongres PNI di Ancol akhir Januari yang
lalu. Ia berhasil mendepak Maruli Pardede.

KESIMPULAN
        Untuk sementara yang kelihatan hendak menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno
ialah PNI yang dipimpin Ny Supeni. Praktek sosial atau praktek perjuangan
PNI Ny Supeni lah yang akan membuktikan apakah PNI-nya benar-benar PNI
menurut ajaran Bung Karno atau bukan. Dimulut semua bisa mengatakan PNI-nya
adalah PNI Bung Karno, didalam praktek bisa lain.
        Bila PNI dibawah pimpinan Ny. Supeni benar-benar berpegangan kepada ajaran
Bung Karno, yaitu Marhaenismenya adalah marxisme yang diterapkan sesuai
dengan kondisi Indonesia, tentu partainya akan menjulang keatas kembali.
Sebaliknya jika tidak menjalankan ajaran Bung Karno secara sungguh-sungguh,
tentu kemalangan pula yang akan menimpanya.
        Nasib malang PNI yang dialami selama ini akan tinggal menjadi kenangan,
bila benar-benar PNI yang dipimpin Ny. Supeni melanjutkan perjuangan Bung
Karno untuk melawan kapitalisme, imperialisme dan feodalisme. Bila tidak,
nasib malang ke dua akan menimpanya pula.***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 22 Feb 1999 jam 11:19:07 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke