---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 07/II/25 Februari-3 Maret 99 ------------------------------ JIKA ABRI JADI APRI (POLITIK): ABRI sudah tidak populer lagi karena kelakuannya sendiri. Ada desakan kuat untuk memposisikan ABRI menjadi pasukan angkatan perang. Banyak kritik keras yang ditujukan terhadap ABRI. Karena lembaga ini dinilai sudah terlalu jauh mencampuri pekerjaan-pekerjaan sipil dalam mengelola negara. Selain itu, tentunya karena sejarah telah membuktikan sepak terjang ABRI sudah terlalu banyak memakan korban jiwa rakyatnya sendiri. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa beberapa tahun terakhir tak pernah luput dari tuntutan penghapusan Dwifungsi dan meminta kembali ke barak. Apalagi setelah ditemukannya sejumlah bukti tentang pelanggaran HAM oleh ABRI, maka tuntutan itu semakin seru saja. Ternyata, belakangan ini kebutuhan akan perubahan fungsi ABRI tersebut tampaknya juga menjadi pemikiran kalangan ABRI sendiri. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Letjen TNI Pur ZA Maulani, misalnya ketika berdialog dengan ulama, tokoh masyarakat dan mahasiswa di Aceh belum lama ini juga melontarkan gagasan tersebut. Maulani berpendapat, keadaan masyarakat Indonesia saat ini, merupakan korban keadaan pemerintahan yang tidak memiliki mekanisme kontrol baik itu mencakup institusi kehakiman, kepolisian maupun ABRI. "Jadi, bukan hanya rakyat Aceh yang kena," katanya. Tapi, lepas dari apakah gagasan tersebut hanya untuk sekedar menghibur masyarakat Aceh yang semakin hari semakin gerah dengan ABRI, yang jelas gagasan tersebut merupakan aspirasi yang telah lama berkembang di masyarakat. Atau bahkan menurut Maulani persoalan tersebut telah menjangkiti pemikiran kalangan perwira tinggi ABRI, bahkan Pangab pun telah memberi lampu hijau untuk hal ini. Sebab mereka-mereka itu ikut merasakan akibatnya sendiri. "Ada jenderal yang hampir mati di dalam tahanan gara-gara melontarkan kritikan," kata ZA Maulani. "Saya sendiri pernah menjadi korban penindasan, karena melontarkan kritikan terhadap peran sosial-politik ABRI. Saya dulu salah satu perwira yang di blacklist karena sering bicara apa adanya, tambah mantan Pangdam VI/Tanjungpura semasa Pangab dijabat Jenderal TNI LB Moerdani," katanya lebih lanjut. Namun demikian ia meminta pemahaman untuk tidak berpikir bahwa perubahan ABRI menjadi Angkatan Perang RI (APRI), akan berlangsung secepatnya. Dibutuhkan waktu dan diskusi yang cukup lama. "Pengubahan nama jabatan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster). Insya Allah, Aster tahun depan juga hilang dan yang ada hanya Kastaf Angkatan Perang," kata Maulani seraya menambahkan bahwa perubahan ini kelak akan berimbas juga pada perubahan nama Polri menjadi Kepolisian Nasional (Polnas). Sementara itu menanggapi soal usulan perubahan tersebut ditanggapi secara positip oleh Kaster ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu salah satu masukan dan pandangan yang patut kita pertimbangkan dan sepenuhnya akan diolah Mabes ABRI," katanya. Walaupun ia masih merasa masih terlalu dini untuk mengubah ABRI menjadi APRI, namun menurutnya hal itu sudah memberikan sinyal perubahan. Katanya, Pangab sendiri sudah mengatakan bahwa untuk mengikuti proses reformasi internal ABRI, maka doktrin, struktur, pendidikan dan latihan perlu ditinjau kembali. Tidak mudah memang, mengubah ABRI menjadi APRI. Sebab menyangkut sistem yang sudah lama berakar, menyangkut nasib ribuan orang yang sudah menggantungkan hidup dari posisi ABRI saat ini. Tetapi gagasan ini sangatlah indah. Sebab militer akan kembali ke barak dan mengeluarkan kepolisian dari jajaran angkatan bersenjata. Militer tidak lagi mengurusi pembebasan tanah, operasi DOM atau menembaki mahasiswa. Tapi tugasnya lebih pada pertahanan ke luar sebab urusan ke dalam akan dilakukan lembaga sipil, seperti Polri. Dan jika benar, maka fungsi ABRI sebagai instrumen perang akan berlaku maksimal karena tentara tak lagi sibuk berpolitik. Tugas angkatan perang hanya satu dan berada di bawah struktur negara: instrumen perang berdasarkan atas keputusan negara. Dan untuk setiap operasi militer, perang atau keadaan darurat lainnya, harus menunggu keputusan parlemen. Cukup realistis, sebagai jawaban atas kemauan meredefinisi dan mereposisi peran ABRI seperti yang dituturkan Menhankam/Pangab Wiranto. Tapi kembali lagi ke pertanyaan semula, maukah mereka kembali ke barak? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Feb 1999 jam 16:30:38 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
