----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
ISTIQLAL (10/3/99)# PERUBAHAN SIKAP AUSTRALIA TERHADAP TIMTIM: PERUBAHAN
JARUM SEJARAH?
Oleh: Gill Silva
"As forcas indonesias desembarcaram em Dili. Estao a sobrevoar Dili e a
largar para-quedistas. Sao muitas as pessoas mortas indiscrimidanadamente.
Mulheres e criancas vao ser mortas pelas forcas indonesias. Vamos ser todos
mortos: SOS, pedimos ajuda. E um pedido urgente" Kutipan tersebut kini telah
berubah menjadi sebuah fakta sejarah. Setidaknya sejarah berawalnya sebuah
pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap sebuah bangsa kecil oleh tetangganya.
Tetangga yang pernah menggunakannya sebagai perisai untuk melawan pasukan
Nipon ketika terjadi Perang Dunia II. Tetangga yang setelah 24 tahun ingin
menebus dosa-dosanya. Namun, terkadang sebuah penebusan tidak selalu berarti
semua dosa terhapus, tapi juga bisa menciptakan dosa yang lebih besar.
Kutipan tersebut adalah transkrip radiogram yang dikirim salah satu
tokoh Fretilin, Alarico Fernandes dan tersiar di Darwin melalui sebuah radio
Palang Merah Internasional pada 7 Desember dini hari 1975. Isinya adalah
meminta bantuan, meskipun tidak jelas, bantuan apa yang diinginkan.
Dalam terjemahan bebasnya: "Tentara indonesia telah berlabuh di Dili
sedang mengitari Dili dan menerjunkan pasukan payung. Terlalu banyak orang
yang terbunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak akan terbunuh oleh
tentara Indonesia. Kami semua akan mati: SOS, kami minta bantuan. Ini adalah
permintaan yang urgen".
Balasan atas permintaan ini, adalah sikap bungkam selama 23 tahun lebih.
Jangankan untuk rakyat Timor Timur. Lima orang wartawannya yang tewas di
tangan ABRI di Balibo pada awal invasi militer Indonesia, bukanlah alasan
yang kuat untuk menyentuh nurani kemanusiaan negeri pencinta dan konon
pelopor prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu.
Belum cukup dengan sikap bungkam, Australia malah ikut membela
Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk di PBB atas kejahatan
yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur. Bahkan Australia merupakan
satu-satu negara di dunia yang secara de jure mengakui pengintegrasian Timor
Timur ke dalam wilayah Indonesia. Setelah pengakuan integrasi, kampanye
Australia makin giat. Dengan argumen pamungkas bahwa "arah jarum jam sejarah
tak dapat diputar kembali" Menlu Australia periode lalu, Gareth Evans yang
merupakan sahabat kental Menlu RI Ali Alatas, menjadi pembela setia rejim
Orde Baru dalam soal Timor Timur. Dan tanpa malu-malu kedua Menlu, atas nama
negaranya masing-masing, menandatangani kontrak eksplorasi sumber minyak di
dasar laut Celah Timor. Dengan meminum sampanye keduanya tersenyum lega,
tanpa meghiraukan darah rakyat Timor Timur yang mengalir di bawahnya.
Kini, sesudah tujuh tahun pengganti Gareth Evans, Alexander Downer
mengeluarkan pernyataan yang membuat pemerintah Indonesia semula kebakaran
jenggot. Pada 12 Januari lalu dalam sebuah konferensi pers, Menlu Australia
itu mengumumkan perubahan sikap politik Australia terhadap penyelesaian
masalah Timor Timur. Dengan kesan berhati-hati Alexander Downer menyatakan
bahwa rakyat Timor Timur harus diberi kesempatan untuk menentukan nasib
sendiri setelah melewati sebuah periode transisi yang disebutnya "paket
otonomi".
Perubahan kebijakan politik Australia ini mengundang beragam reaksi di
dalam negeri Australia sendiri. Mantan Konsul Australia untuk Timor Timur
pada 1974, James Dunn menilai sikap baru Australia ini sebagai perubahan
yang historis. Menurutnya, yang historis adalah pengakuan formal Menlu
Downer akan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Langkah
awal yang bisa meluruskan kesalahan-kesalahan Australia di masa lalu. Selain
itu, menurut penulis buku Timor: A People Betrayed ini, sebagaimana dikutip
harian Sidney Morning Herald, pernyataan Downer secara implisit merupakan
penolakan secara de jure terhadap pengesahan integrasi Timor Timur yang
dilakukan pemerintahan William Fraser pada 1979 yang kemudian diperkuat oleh
Pemrintahan Perdana Menteri Bob Hawke.
Jika James Dunn menilai sikap Australia ini sebagai hal yang historis,
maka kalangan dari partai Buruh yang beroposisi justru menganggap kebijakan
baru Australia ini masih merupakan retorika belaka. Menurut Menlu Bayangan
(Shadow Minister of Foreign Affairs) Laurie Brereton kebijakan baru ini
hanyalah suatu langkah tentatif terhadap posisi yang telah diartikulasikan
oleh Partai Buruh 5 bulan lalu.
"Namun," kata Brereton lebih lanjut, "yang lebih dituntut adalah adalah
suatu perubahan kebijakan yang substansial dari pada suatu "fine-tuning"
retorika pemerintah." Brereton menganggap bahwa suatu bentuk otonomi
pendahuluan yang merugikan suatu tindakan penentuan nasib sendiri dengan
pemilihan bebas tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang tuntas dan
abadi bagi konflik di Timor Timur. Ia justru menegaskan bahwa pemerintah
Australia harus siap untuk mendukung apapun yang akan dipilih rakyat Timor
Timur dalam suatu referendum yang bebas, termasuk kemungkinan mendirikan
negara yang merdeka. Brereton juga menegaskan bahwa pemerintah harus
membiarkan rakyat Timor Timur menguasai dan mengontrol sumber daya alamnya
sendiri, termasuk sumber minyaknya di Celah Timor.
Perubahan sikap Pemrintah Australia ini, yang semula dinilai beberapa
kalangan dalam negeri sebagai retorika belaka, justru semakin memperoleh
nilai historisnya ketika secara mendadak Pemerintah Indonesia mengumunkan
perubahan sikap politiknya dengan memberi opsi kemerdekaan bagi Timor Timur,
bila otonomi luas yang diusulkannya ditolak rakyat Timor Timur.
Kontan saja, banyak komentar pun berdatangan, terutama dari kaum
ultra-nasionalis Indonesia yang termakan indoktrinasi rejim Orde Baru
tentang Wawasan Nusantara. Dalam kelompok ini, termasuk pula putri
proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama RI, Megawati Soekarno
Putri. Selain mengkritik pemerintah Habibie, kalangan ini juga menghujat
Australia sebagai "pengkhianat". Megawati yang juga adalah Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia yang diberi embel-embel "Perjuangan" sebagai simbol
perlawanan terhadap rejim Orde Baru ini justru "satu tempat tidur" dengan
rejim Soeharto, seperti dinilai oleh Helmi, anggota Solidamor sebagaimana
dikutip Radio Netherland.
Terlepas dari sikap pro kontra yang muncul di kalangan elit politik
Indonesia, satu kenyataan terungkap bahwa, ternyata jarum jam sejarah bukan
dikendalikan Gareth Evans dan Jenderal LB Moerdani. Ternyata persepsi
historis keduanya yang jauh ketinggalan ketimbang putaran jarum sejarah. Ya,
sejarah perubahan. Bagi Benny Moerdani yang semula menyamakan jarum sejarah
dengan jarum jam tangannya, harus mengakui bahwa perubahan sejarah tidak
hanya membutuhkan 24 jam, tapi bisa 24 tahun. Gareth Evans kini harus
menelan kembali pernyataannya bahwa kemerdekaan bagi Timor Timur adalah hal
tak mungkin, karena sejarah perjuangan rakyat Maubere telah menciptakan
kemungkinan itu. Meskipun perjuangannya tidak berdasarkan suatu kemungkinan,
tapi berlandaskan sebuah keyakinan: Merdeka atau Mati! Penjajahan yang
terhapus dari muka bumi, atau rakyat Maubere yang mati berkalang Bumi Loro
Sa'e!***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 10 Mar 1999 jam 18:00:52 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
