----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
MARIO V CARRASCALAO: "TAK AKAN ADA PERANG, MUNGKIN PERANG BATU!" (1/4)
JAKARTA (MateBEAN, 10/3/99), Keputusan pemerintah Indonesia untuk "melepas"
Timor Timur bila otonomi luas yang diusulkan ditolak, menimbulkan banyak
reaksi baik di kalangan elit politik di Indonesia maupun di Timor Timur.
Untuk itu, redaksi sengaja menurunkan wawancara dengan mantan Gubernur Timor
Timur dan mantan Dubes RI untuk Rumania, Ir M�rio Viegas Carrascalao, di
kediamannya, Ciputat, Jakarta. Wawancara berkisar soal kekuatiran akan
muncul perang saudara dan ketidakmapuan Timor Timur secara ekonomis.
Berikut adalah yang dilakukan reporter Talitakum, Hugo Fernandes dan Nuno
Rodrigues.
Pertanyaan (P): Melalui Menlu Ali Alatas, pemerintah Indonesia telah membuat
keputusan untuk melepas Timor Timur, bila otonomi luas yang diusulkannya
ditolak rakyat Timor Timur. Reaksi Anda setelahmengetahui keputusan itu?
Mario Viegas Carrascalao (MVC): Semula memang saya terkejut, karena itu
semua di luar segala pembahasan di tingkat pemerintahan. Sebab seperti kita
tahu, pemerintah Indonesia itu ingin memperlunak sikap atas reaksi orang,
tapi dengan satu garis pemikiran bahwa Timor Timur tidak akan dilepaskan.
Tapi setelah mendengar pernyataannya Ibu Dewi Fortuna beberapa hari
kemudian, ternyata dalam persoalan Timor Timur, lebih baik Indonesia
membuka diri. Dan hal ini, telah dipikirkan secara matang, dengan maksud
melepaskan Indonesia dari apa yang disebut "embel-embel" sebelum tahun 2000.
Salah satu embel-embel yang merepotkan Indonesia adalah masalah Timor
Timur. Karena pihak Indonesia mengganggap bahwa apa saja yang dilakukan
semuanya serba salah. Di luar negeri selalu ada macam-macam tuduhan
terhadap Indonesia. Jadi, walaupun itu (melepas Timor Timur-red.) merupakan
option terakhir, itu hanya taktik dalam bahasa saja. Dan saya sudah tahu,
walaupun Indonesia mengatakan bahwa option ini diberikan apabila status
otonomi ditolak.
(P): Ada maksud politik tertentu di balik pemberian otonomi luas tersebut?
(MVC): Status otonomi luas sendiri dimaksudkan untuk mengambil hati orang
Timor Timur, baik itu 5, 10 atau 15 tahun. Tapi untuk mengetahui bahwa
otonomi luas itu ditolak atau diterima, sebenarnya Indonesia sudah siap.
Apalagi, seperti kita ketahui selama ini, baik Portugal, Amnesti
Internasional, Brasil dan Amerika Serikat menyesalkan adanya sebagian besar
rakyat Timor Timur tidak ingin integrasi. Jadi, sebenarnya Indonesia itu
sudah siap. Tinggal kita orang Timor Timur yang harus menerima ini dengan
baik, tanpa memikirkan kepentingan sendiri.Bagi yang sekarang mempunyai
kedudukan dan pendapatan yang lebih baik, lupakan dulu itu semua, kita
terima apa adanya, dan mari kita bangun lagi Timor Timur, walau pun dari
nol, saya rasa tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bersatu.
(P): Banyak kalangan mengkuatirkan adanya perang saudara bila penyelesaian
menempuh opsi ke dua. Menurut Anda?
(MVC): Menurut saya, perang saudara bisa terjadi kalau Indonesia
menginginkan itu untuk terjadi. Dulu perang terjadi karena Portugis
meninggalkan senjata. Tapi senjata-senjata itu sekarang tidak ada lagi.
Persenjataan yang dipakai sekarang di hutan adalah senjatanya Indonesia yang
sekarang ini juga sedang dibagi-bagikan kepada warga sipil di Timor Timur.
Kalau semua senjata itu ditarik dari warga sipil, saya rasa yang di hutan
pun tidak perlu lagi membawa senjata. Karena apa yang mereka perjuangkan di
hutan itu sudah akan diperoleh. Maka untuk apa senjatanya dipakai lagi?
Dengan demikian, suasana damai akan tercipta, sehingga kekhawatiran akan
terjadi perang itu tak mungkin. Paling-paling orang perang batu. Tapi
tentunya tidak akan berlangsung lama.
(P): Jadi ini bukan merupakan hadiah pemerintah Indonesia?
(MVC): Bukan. Ini demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa Indonesia
sendiri. Kalau kita lihat dari segi Timor Timur, tentu sekarang kita rugi.
Tapi memang itulah keadaannya. Walau pun Indonesia mengatakan bahwa mereka
tidak akan seperti Portugal yang meninggalkan Timor Timur begitu saj. Tapi
Indonesia akan mempersiapkan keadaan yang baik dan akan melibatkan Portugal
dalam penyelesaian masalah Timor Timur dalam perundingan antar menlu kedua
negara, Indonesia dan Portugal pada 18 Februari ini.
(P): Pembicaraaan antara Indonesia dan Portugal di bawah PBB saat ini tak
membahas proses yang sedang berlangsung di Indonesia, tapi tentang status
otonomi. Bagaimana Anda melihatnya?
(MVC): Justru itu lah. Yang menawarkan otonomi itu kan Indonesia, yang
merupakan solusi final. Mau terima atau tidak? Tapi Indonesia pasti tahu
bahwa kebanyakan rakyat Timor Timur menolak hal itu, maka Indonesia membuka
alternatif lain, yaitu merdeka sendiri yang juga merupakan tawaran
Indonesia bukan tawaran kita.
(P): Apa tak seharusnya diselesiakan di PBB sesuai hukum Internasional?
(MVC): Sebenarnya sejak 1982, Indonesia sudah mengakui tidak mampu lagi
menyelesaikan sendiri masalah Timor Timur. Walau masih sering menyatatakan
bahwa masalahTimor Timur adalah masalah dalam negeri Indonesia sehingga
tidak mau berbicara dengan Portugal, kecuali di forum PBB. Tapi akhirnya
Indonesa mau melakukan negosiasi. Kalau sudah siap melakukan negosiasi
terhadap apa yang dikatakan sebagai bagian negaranya ini berarti siap untuk
terima kekalahan. Sehingga mereka ingin mengembalikan ke Portugal yang
proses dekolonisasinya belum selesai. Memang sebelum 1982, Indonesia sangat
konsisten bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia, walaupun Portugal
masih diakui PBB sebagai Administering Power atas Timor Timur secara de
jury atau teoritisnya. Tapi mulai 1982, Indonesia sudah mengakui Portugal
sebagai penguasa administratif atas Timor Timur, sehingga mau bernegosiasi
dengan Portugal di bawah naungan PBB. Hal ini berbeda dengan kasus lain.
Misalnya, kalau ada persoalan di Aceh, Indonesia tentu tidak akan bicara
dengan Belanda. Tapi akan berbicara dengan rakyat Aceh.
(P): Persoalan ini adalah menyangkut nasib orang Timor Timur. Mengapa orang
Timor Timur tak dilibatkan dalam berbagai negosiasi untuk mencari solusi?
(MVC): Justru itu. Karena Timor Timur waktu itu masih dalam proses
dekolonisasi, walaupun Indonesia tidak mengemukakan. Tapi Indonesia sudah
menerima bahwa masalah Timor Timur itu masalah dekolonisasi sehingga
diserahkan ke PBB. Portugal sendiri tidak akan menerima penyelesaian apapun
bila tidak melalui Sidang Dewan PBB. Hingga saya kira tidak menjadi masalah itu.
(P): Selama ini Indonesia begitu konsisten dengan argumen bahwa Timor Timur
adalah bagian integral dari Indonesia. Sekarang telah berubah sikap. Menurut
Anda apa yang melatarbelakangi perubahan sikap tersebut?
(MVC): Saya kira begini. Kalau kita amati, bahwa pemerintahan yang lalu itu
sangat otoriter, yang hanya ingin memaksakan kehendaknya. Setelah adanya
perubahan, rezim ini masuk dalam era pembangunan dan era reformasi, sehingga
Indonesia ingin menjadi suatu negara yang demokratis. Tapi dalam masalah
Timor Timur, hal ini bertentangan dengan konsepnya. Sehingga perlakuan rezim
lama terhadap Timor Timur itu ingin diubah oleh pemerintahan sekarang. Sebab
masalah Timor Timur itu telah membawa citra yang sangat jelek bagi
Indonesia. Misalkan kalau di forum dunia, kita mulai berbicara tentang
Indonesia orang senang dengan rakyatnya dan kebudayannya. Tapi kalau
pembicaraan beralih ke hal-hal serius dan prinsipil maka, dunia luar
langsung menyinggung tentang Timor Timur. Selain itu, menurut spekulasi
saya, Indonesia itu masuk dalam suatu krisis ekonomi yang berakibat pada
krisis politik. Hal ini merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara yang
rata-rata 7% per tahun menjadi di bawah nol. Maka sebagai suatu pemerintah
yang bertanggung jawab terhadap 200 juta penduduknya, tidak bisa membiarkan
hal itu terjadi begitu saja. Tapi harus berusaha agar bisa mendapat pinjaman
dari luar negeri. Sebab kalau kita lihat, negara lain akan memberikan
pinjaman Tapi dengan syarat, yaitu melihat pelaksanaan Hak Asasi Manusia di
negara ini. Jadi daripada memberikan pinjaman untuk melanggar HAM di tempat
lain seperti di Timor Timur, lebih baik tidak perlu. Tentu hal ini akan
menghambat pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, maka pimpinan negara
ini, memikirkan jalan keluarnya, yaitu dengan mengorbankan Timor Timur, yang
selama ini menjadi rintangan dalam krisis ini.
(P): Apa kah ini bukan semacam manuver politik Indonesia untuk meraih
simpati internasional ?
(MVC): Menurut saya, logikanya seperti sudah saya katakan. Memang ada reaksi
kita yang mungkin mengganggap pernyataan itu semacam manipulasi dan
kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi seperti saya katakan pada beberapa orang,
kalau sebuah negara sebesar Indonesia, kalau sampai melakukan
manuver-manuver politik seperti ini, maka sama sekali tidak bijaksana dan
bisa membawa akibat yang sangat buruk bagi negaranya. Sehingga bisa
disebut Indonesia tidak bertanggung jawab. Ternyata tidak demikian. Karena
Indonesia sendiri sudah berpikir lama tentang masalah Timor Timur, terlepas
dari masalah dalam negerinya sendiri.
(P): Konon perubahan sikap Pemerintah Indonesia ini disebabkan oleh surat
Perdana Menteri Australia, John Howard. Menurut Anda, ada faktor lain
disamping surat tersebut?
(MVC): Sebelum suratnya (Perdana Menteri Australia-red.) memang sudah ada
pembicaraan tentang alternatif bagi masalah Timor Timur. Memang surat itu
juga merupakan salah satu faktor yang menentukan perubahan sikap Indonesia.
Kita juga tahu bahwa dari Amnesty Internasional, Kongres Amerika Serikat dan
Uni Eropa melakukan tekanan-tekanan terhadap Indonesia. Kita juga tahu
seperti di Jepang, rakyatnya menekan pemerintahnya yang banyak mendukung
Indonesia. Hal ini menyebabkan paling tidak Indonesia harus mengambil
langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak sahabat-sahabatnya itu.
Australia yang merupakan tetangga terdekat, bersama Amerika Serikat
menyetujui secara de jure dan de facto integrasi Timor Timur ke Indonesia.
Sekarang, sikap-sikap yang dtunjukkan Amerika Serikat, baik dari Kongres
maupun Senat, menunjukkan adanya perubahan sikap. Australia secara terbuka
mengeluarkan pernyataan sikapnya dengan memberikan syarat agar setelah 5
atau 10 tahun, diadakan referendum. Hal ini bertentangan dengan sikap dan
kepentingan Indonesia yang mengatakan Otonomi merupakan solusi final.
(P): Otonomi transisi yang di usulkan Portugal dan CNRT ditolak Indonesia,
Bagaimana Anda melihat hal ini?
(MVC): Saya juga agak binggung. Diberi kesempatan untuk merebut hati orang
Timor kok tidak mau, ini kan aneh. Ternyata, Indonesia menyadari sepenuhnya
bahwa bisa juga pemerintah Indonesia bermaksud baik untuk merebut hati orang
Timor Timur, Tapi ada kelompok setempat atau kelompok diluar Timor Timur,
yang bisanya terus mengacaukan keadaan di Timor Timur selama masa transisi.
Sehingga, mungkin saja setelah 5 tahun, masalahnya tidak selesai, tertunda
terus, dan kekacauan di Timor Timur terus berlangsung. Itu alasan atau
paling tidak argumentasi Indonesia. Sehingga usulan otonomi transisi
ditolak. Saya juga agak kecewa. Oleh sebab itu saat diundang untuk berdialog
dengan Ibu Dewi fortuna, di RCTI, yang sebenarnya di hadiri juga oleh Menlu
Ali Alatas saya ingin tahu lebih banyak, alasan Indonesia. Tapi Pak Alatas
tidak hadir. (BERSAMBUNG)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 10 Mar 1999 jam 18:20:21 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
