----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
ISTIQLAL (10/3/99)# Anatomi Politik Gus Dur (1/3)
*) Sebuah Pertimbangan dan Kritik
Oleh: Pandu Nusantara
I. PENGANTAR
Suatu akrobat kelinci sudah gagal sebelum memasuki Tahun Kelinci 1999.
Akrobat politik Ketua Umum PBNU Kiyayi H. Abdurrachman Wahid macet sejak
usulan 'Dialog Nasional' dengan mantan presiden Soeharto, Presiden Habibie,
Pangab Jendral Wiranto dan Gus Dur sendiri, ditolak oleh Presiden Habibie.
Kyai dari Ciganjur melangkah melawan arus. Pertemuannya dengan Soeharto dan
ajakan dialog tersebut. Seolah mengajak tokoh yang tak bisa diterima publik
untuk muncul lagi di panggung.
Ketika Soeharto jaya, Gus Dur melompat dari Megawati, untuk merangkul
Tutut. Jurusnya kali ini serupa, tapi taruhan taruhannya berbeda dan lebih
berbahaya. Tak kurang kontroversial, Gus Dur merasa perlu berbincang dengan
mantan Pangab Jendral pur. Benny Moerdani dan tokoh CSIS Harry Tjan Silalahi
di gedung CSIS Tanah Abang.
Apa pula latar ulah Gus Dur ini? Suatu "pengkhianatan" setingkat Trotsky di
mata Stalin? Ulah seorang "Begawan Politik" (the Prince) dari sudut pandang
Machiavelli? Atau kah isyarat rekonsiliasi, seperti Nelson Mandela bertemu
janda dari arsitek apartheid Ny H Verwoerd? Dengan kata lain, apa kah ulah
mengajak Soeharto itu tak termaafkan, sekedar demi kredit politik selaku
broker nasional, atau kah suatu manuver di dalam suatu perjuangan yang
panjang?
Sayangnya pro-kontra dan berbagai tanggapan terhadap ulah Gus Dur sejauh
ini lebih banyak fragmen fragmen yang tak terpadu, atau cuma puji dan caci
maki yang berputar putar sekitar diri Gus Dur pribadi, lepas dari konteks
masalah politik Islam, masalah demokratisasi dan momentum revolusioner di
Indonesia dewasa ini. Menurut tulisan ini, langkah Gus Dur, pertama-tama,
mencerminkan problim Nadhatul Ulama dalam transisi yang sulit - suatu
problim yang bersumber dari kondisi politik Islam yang hendak meletakkan
basis basis menuju Indonesia yang baru, dan, karena menyangkut mayoritas
penduduk, sekaligus mencerminkan problem demokratisasi Indonesia.
Ke dua, rencana aliansi Gus Dur/PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan
PDI-Perjuangannya Megawati, yang mendapat dukungan ABRI-Wiranto, pertama
kali membuka kemungkinan munculnya suatu kekuatan sipil yang terbesar sejak
Orde Baru melibas partai partai politik. Potensi itu, khususnya persekutuan
Gus Dur-Wiranto, telah memancing reaksi kekuatan kekuatan tandingan. Bahaya
'ekstrim kanan' yang dicemaskan ini bukan setingkat KISDI ("kisruh kisruh
dikit"), melainkan telah merasuk ke tubuh ABRI dan Negara. Tetapi Gus Dur,
dengan katalogus kegagalannya selama ini, harus waspada. Salah langkah,
bisa fatal baginya, bagi NU, bagi politik Islam - mungkin juga, bagi
Indonesia. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah kritik, bahwa Gus Dur harus
menggali tradisi politik alternatif dan berhitung secara revolusioner kalau
mau selamat dan maju demi demokrasi di Indonesia.
II. GUS DUR DAN 'THE CIGANJUR FOUR"
Gus Dur tidak (perlu) bertindak atas nama Deklarasi Ciganjur. Mungkin, dia
menghitung bahwa ketiga penandatangan lainnya, Megawati, Amien Rais dan
Sultan HB X, toh akan setuju dengan upayanya mengusik peta bumi politik
nasional yang beku. Ada dua perbedaan pokok yang membedakan Gus Dur dengan
kebanyakan oposan.
Pertama, Gus Dur adalah seorang pemimpin ormas Muslim terbesar, sekaligus
pemimpin massa politik yang terbesar di republik ini. Ke dua, dia bergerak
dengan kepala dingin, menghitung rambu rambu 'Real Politik' domestik.
Megawati yang sedang merawat citra nasionalnya, terlampau berhati-hati untuk
melangkah jauh; lagi pula dia sudah menaruh kepercayaan pada Gus Dur. Amien
Rais juga tak akan berani mengambil langkah yang tidak populer karena masih
harus membuktikan kepemimpinannya dan kepopuleran partainya, PAN. Sedangkan
Sultan HB-X bersandar pada massa yang provinsialis (Yogyakarta).
Singkatnya, "Mega sudah di kantong, Amien biar nonton dulu, dan si Sultan
masih hijau. Jadi, mendingan gue jalan duluan," pikir Gus Dur. Dengan kata
lain, 'Empat Tokoh Deklarasi Ciganjur' itu, di mata Gus Dur, belum siap
menjadi suatu platform (oposisi) politik.
Di dalam konteks Orde Baru-Babak-Kedua (setelah Orde Baru-Soeharto) ini,
Gus Dur adalah satu satunya tokoh nasional yang secara historis telah
terbukti dapat mengandalkan basis kekuatannya. Nadhatul Ulama (NU), semasa
parpol, tergolong empat besar dalam Pemilu 1955 maupun di masa Demokrasi
Terpimpin. Sejak PKI dibantai dan PNI dilibas oleh Orde Baru, massa NU
terbilang satu satunya massa politik yang stabil, mengelompok di dalam
kandang yang sama, sekali pun NU sudah ber-"Khitah 1928" pada 1984, bukan
lagi parpol, dan sekarang terwakili melalui PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Tetapi NU menyimpan paradoks. Meski pemimpinnya bisa saja berpikiran modern
dan demokrat, tetapi massa NU secara historis amat tradisional - dalam
keseharian, dalam formasi politik, dan dalam ritual keagamaan. Tak ada
ilustrasi yang lebih bagus dari karakter NU ini dari pada sosok Gus Dur sendiri.
Sebagai cucu pendiri dan putra pemimpin NU - KH Hasyim Asyaari dan KH Wahid
Hasyim, Gus Dur adalah tokoh unik, satu satunya orang Indonesia yang ayah,
kakek dan dirinya sendiri adalah tokoh ummat sekaligus tokoh bangsa. Bedanya
dengan ayah dan kakeknya - bahwa Gus Dur berpikiran demokrat dan moderen,
sebutlah 'sosial-demokrat' - menjadikan Gus Dur sosok khas NU karena
sepanjang sejarah selalu berada di tengah hempasan arus modern dan arus
tradisionalisme. NU menjadi basis dan alat yang kuat, tapi dilematis bagi
Gus Dur.
Megawati - dengan jutaan simpatisan almarhum ayahnya dan dengan legitimasi
yang melejit sejak PDI-nya dihajar Peristiwa 27 Juli 1996 - tidak punya
aparat partai yang kuat sejak PNI dilindas oleh Orde Baru-Soeharto. Lagi
pula Mega yang, seperti Gus Dur, ketinggalan kereta 'Revolusi Mei', hanya
bisa dikatrol oleh Gus Dur. Amien Rais, dengan keunggulan legitimasi berkat
kepeloporannya semasa 'Revolusi Mei', sudah ditinggalkan oleh sebagian massa
Mohammadiyah yang menghendaki dirinya tampil sebagai pemimpin umat;
sedangkan selaku pemimpin bangsa, melalui PAN, dia sedang membuka sebuah
halaman baru yang masih eksperimental dan diganjal oleh skepsisme sebagian
publik. Benar, dia punya dukungan dari massa kota dan publik kelas menengah
yang modernis, bahkan liberal dan pluralis, tetapi perannya selaku tokoh
bangsa belum teruji.
Tentang HB X: legitimasi Sultan ini berasal dari citra ayahnya dan berkat
perannya ketika Yogyakarta mengalami pergolakan Mei secara damai; sejuta
rakyat kala itu tumpah ruah di alun alun Yogya tanpa seorang pun terusik dan
tanpa sepotong kaca pun pecah. Tetapi Raja Yogya ini adalah orang baru di
pentas nasional dan massanya cuma sebatas regionya.
Walhasil, Gus Dur tak perlu perduli dengan mereka ; kenyataannya, mereka
lah yang pusing oleh Gus Dur. Lagi pula, dengan Megawati dan PDI Perjuangan
di kantong, maka satu satunya 'mitra' yang perlu dihitung oleh Gus Dur hanya
lah Amien Rais dan PAN-nya. Tetapi keempatnya mempunyai persamaan pula.
Semuanya - seperti dicatat oleh Arief Budiman baru-baru ini - menjadi
pemimpin berkat tradisi masing masing, berkat garis keturunan dan karena
pernah menjadi bagian dari elit politik Orde Baru-Soeharto. Gus Dur
berpangkal dari nama ayahnya, Megawati juga, dan Sultan HB-X idem dito;
hanya Amien Rais yang menempuh jalan modern, bebas dari garis askripsi.
Sebaliknya, semuanya pernah jadi bagian dari bangunan elit politik formal
Soeharto, bahkan Amien Rais yang pernah dekat dengan penguasa negara (lewat
ICMI dan Habibie). Semuanya punya basis massa tertentu, tetapi hanya Gus Dur
yang bisa melompat-lompat, dekat dengan para pendukung, sekaligus bermain di
tingkat Negara.
'The Ciganjur Four', singkatnya, adalah produk politik tradisional dan
produk Orde Baru. Tidak ada diantara mereka yang membangun diri dari
pekerjaan politik yang tekun dan tangguh di tingkat basis massa yang otonom
(tidak terjangkau oleh negara) untuk jangka waktu lama. Hanya Gus Dur,
barangkali, yang relatif paling berpotensi memenuhi syarat ini, tetapi dia
diikat dan dibebani oleh tradisionalisme dan ketertinggalan massa pesantren NU.
Kepemimpinan massa, secara prinsip, adalah bertolakbelakang, antagonis,
terhadap militerisme Orde Baru ; bahkan Gus Dur pun tidak mampu menembus
prinsip kediktaturan ABRI dan Soeharto selama 30-an tahun ini. Massa
rakyat, di mata ABRI yang fasistis, per definisi, sifatnya liar. "Politik
massa adalah politik kacau-balau (mob)," ujar Pangab Jendral Benny Moerdani
ketika dia, atas instruksi Presiden Soeharto, memulai Aksi Petrus (penembak
misterius) yang membantai para jagoan kriminal teri (gali-gali) pada
1980-an. Di bawah Orde Baru, massa dari kelompok mana pun, apalagi yang
ideologinya bersifat supra nasional dan universal (kiri, kanan maupun
agama), harus tunduk pada negara.
Padahal demokratisasi menuntut persis kebalikannya, yaitu, negara harus
tunduk pada masyarakat. Jadi, ramalan Permadi, mungkin, benar. Pemimpin
bangsa kelak tidak akan lahir dari DPR atau MPR, melainkan dari revolusi
sosial. Tokoh-tokoh yang bermunculan sekarang "bagaikan sinetron, mereka
muncul dalam episode pertama, tapi akan hilang dalam episode kedua".
Deklarasi Ciganjur dan beberapa tokohnya hanya lah bagian dari episode pertama.
III. GUS DUR / NU DAN NEGARA
Nadhatul Ulama, cikal bakal dan basis Gus Dur, secara historis dikenal
moderat, pragmatis, dan bersedia berkompromi dengan penguasa Negara. Kalau
pun melawan, NU, bak ular, akan menggeliat dulu sebelum bangkit. Itulah yang
dialami oleh pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Soekarno maupun Orde
Baru-Soeharto. Di bawah Gus Dur, NU memegang dalil yang terbaca dari
praktek politiknya:
"Kalau tak bisa menggebrak lawan yang kuat, lebih baik "join them", dan
pukul dari dalam!" Inilah yang terjadi terutama semasa paro terakhir Orde
Baru-Soeharto. Cuma, celaka bagi Gus Dur, jurusnya terhadap Soeharto dan
ABRI, akhirnya, kurang sukses. Meski membangun ancang ancang dengan
merangkul Megawati dan PDI Perjuangan, dan meski berhasil menggembosi PPP
dan memojokkan ICMI dan Habibie, namun Gus Dur akhirnya kecele. Seperti
semua orang, yang awam maupun yang "begawan" politik, dia tidak mengira
Soeharto jatuh begitu cepat ; dan, karena ketiban strooke, dia ketinggalan
kereta "Revolusi Mei".
Namun kerugian politik ini berhasil diatasinya, strooke itu menjadi
"blessing in disguise" sejak rumahnya menjadi 'Republik Ciganjur'. Gus Dur
terbukti tetap jadi faktor politik, selain karena latarnya tadi, juga karena
tokoh tokoh nasional dan internasional, dari Megawati, rohaniwan, pejabat
pemerintah, diplomat asing, petinggi IMF, sampai Amien Rais, aktivis PRD,
dan mahasiswa demonstran bertandang kerumahnya. Bahkan Gus Dur pernah
menolak datang ke Habibie, dan Habibie-lah yang datang ke Ciganjur.
Pengakuan terhadap 'Republik Ciganjur' ini berarti Gus Dur berhasil
mengatasi ketinggalan momentum Mei ketika dia tak pernah nongol di Senayan.
Ini menarik, karena, dalam jurusnya sekarang, Gus Dur - kebalikan dulu -
malah bertandang ke luar; ke Kuningan untuk bertemu Habibie, ke RSAL kongkow
dengan Wiranto, lalu ke Tanah Abang berrembug dengan Benny Moerdani, lantas
ke Cendana berjumpa dengan Soeharto.
Tetapi, di sisi lain, manuver Gus Dur itu menunjuk pada titik lemahnya.
Mempunyai massa yang terbesar dan tradisional, yang perlu dijaga dan diajak
memasuki zaman mutakhir, adalah satu kekuatan sekaligus kelemahan yang
melekat pada setiap pemimpin NU. Pertama, di bawah suatu demokrasi, dukungan
massa yang kuat merupakan jaminan elektorat yang efektif, tetapi di bawah
Orde-Baru-Soeharto yang diktatorial dan militaristis, dukungan massa itu
malah menjadi beban yang setiap kali bisa diancam dan digebuk - kalau tidak
dibantai seperti PKI.
Ke dua, adanya dukungan massa tradisional menunjuk pada kekuatan basis yang
solid, tetapi karakter tradisionalisme itu membawa implikasi suatu
perjuangan yang panjang. Artinya, untuk meningkatkan basis sosial-ekonomi
dan wawasan budaya massa tersebut agar menjadi basis politik yang moderen,
dan menjadi sandaran demokrasi, perlu strategi dan waktu.
Sasaran politik ini untuk sementara harus dibayar dengan mahal, sebab,
untuk jangka yang panjang itu, setiap pimpinan NU akan terlempar pada
pilihan harus bermain dan berakomodasi dengan elit kuasa. Sejak jatuhnya
Soeharto, Gus Dur tampaknya berniat memainkan jurus baru ke luar dari
'republik'nya di Ciganjur. Tetapi perkembangan sejak Juni menunjukkan bahwa,
di bawah pemerintahan transisional Habibie-Wiranto, ketika tubuh Negara tiba
pada titik terlemah pun, Gus Dur terpaksa kembali ke jurus "join them dan
pukul dari dalam". Lebih celaka lagi, Gus Dur dan N.U. malah dipukul
bertubi-tubi melalui Pembantaian Banyuwangi, Ketapang dan Kupang.
Semua itu, bagi Gus Dur, memperlihatkan bahwa petabumi Real Politik
domestik sekarang masih seperti di zaman Soeharto.
Bedanya, sekarang ABRI tidak lagi dikendalikan oleh Presiden/Pangti ABRI,
tetapi juga tidak sepenuhnya berada di tangan Pangab. Peranan Pangdam Jawa
Timur dan pengiriman radiogram Danrem atas nama Muspida Banyuwangi
memperlihatkan bahwa Pangab Jendral Wiranto tidak berdaya mengontrol
gempuran berdarah terhadap tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Sementara
Peristiwa Ketapang dan Kupang di mata Gus Dur cuma seperti repetisi saja
dari rangkaian Peristiwa Situbondo, Tasikmalaya, 1996, dan Sanggau Ledo
(Kalimantan) menjelang Pemilu 1997. Jadi, belum "memukul dari dalam", Gus
Dur dan N.U-nya sudah digebuk, sementara elemen elemen Negara yang
dicurigainya bermain sektarian - "ekstrim kanan" dalam istilah Gus Dur -
masih melanjutkan permainan lama itu.
Walhasil, ketika Gus Dur dan ABRI saling merangkul, ada unsur unsur ABRI
yang melanjutkan permainan menggebuk Gus Dur.
Singkatnya, rezim Habibie-Wiranto, seperti episode akhir dari rezim Orde
Baru-Soeharto, bagi Gus Dur, hanya menambah panjang daftar kegagalannya
selaku pemimpin N.U. dalam interaksinya dengan Negara. Itulah sebabnya,
Gus Dur akhirnya keluar dari kandang 'Republik Ciganjur'. (BERSAMBUNG)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 10 Mar 1999 jam 22:36:12 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
