----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
ISTIQLAL (10/3/99)# ANATOMI POLITIK GUS DUR (2/3)
*) Sebuah Pertimbangan dan Kritik
Oleh: Pandu Nusantara
IV. GUS DUR, ABRI DAN GOLKAR
Walhasil, di mata Gus Dur, lebih urgen menghadapi lawan lawan politik, yang
berkuasa resmi maupun yang di luar gelanggang resmi, tapi masih berpengaruh
kuat, ketimbang menggalang kekuatan dengan kawan-kawan dan calon calon mitra
yang potensial. Ada tiga kekuatan (lawan) yang jadi sorotan utama Gus Dur:
ABRI, Golkar, dan 'Ekstrim Kanan'. Pertama, melihat kondisi kondisi di
atas tadi, maka hubungan Gus Dur terhadap ABRI secara kiasan terpaksa
bersifat hubungan "love and hate" - alias 'benci' dalam arti 'benci
beneran', dan 'benci' dalam arti 'bener cinta karena terpaksa'. Gus Dur
adalah orang NU pertama yang mengakui bahwa, pada 1960-an, massa pemuda NU,
Pemuda Ansor, telah dimanfaatkan habis habisan oleh RPKAD-nya Sarwo Edhi
untuk membantai ratusan ribu orang kiri.
Setelah barisan kiri tersingkir, Orde Baru Soeharto, dengan strategi Ali
Moertopo, muncul dengan politik buldozer yang menggilas massa NU, terutama
di Jawa Timur, dalam pemilu pemilu pertama Orde Baru. Walhasil- dan, inilah
yang jarang diinsyafi orang -Pemilu 1971 dan 1977, bagi Gus Dur dan NU, sama
dahsyat dan sama traumatiknya seperti Pembantaian 1965-66 bagi kekuatan
kiri, Peristiwa Tanjung Priok 1984 bagi ummat Islam ibukota, atau invasi 7
Desember 1975 bagi rakyat Timor Timur. Orang PKI, orang Timor Leste dan
orang Tionghoa kadangkala menunjukkan sikap yang boleh disebut sebagai
"victim complex" seolah-olah hanya mereka yang dibantai, atau mereka-lah
korban utama dari Orde Baru-Soeharto, padahal korban ke dua setelah PKI
sebenarnya adalah orang orang NU.
Bedanya, NU secara politik bisa hidup, harus hidup terus, dan memilih hidup
dengan cara berakomodasi sekaligus lompat bajing terhadap negara/ABRI. Dan
Gus Dur-lah bajing NU yang paling moderen dan gesit.
Jadi, Orde Baru-Soeharto, bagi Gus Dur, telah menyudutkan NU ke dalam
hubungan yang sangat dilematis, dubius dan kontradiktif terhadap ABRI.
'Revolusi Mei', bagi Gus Dur dan NU, tidak mengubah peta bumi politik secara
struktural selama hubungannya dengan ABRI tetap begitu. Itu sebabnya Gus
Dur merasa tidak perlu tampil di tengah gegap-gempita reformasi di Senayan
Mei lalu dan merasa tidak ketinggalan oleh momentum tersebut.
Ke dua, hubungan Gus Dur/NU terhadap Golkar, di zaman Orde Baru Soeharto,
pada mulanya adalah implikasi dari hubungannya dengan ABRI. Tetapi aspek ini
segera kehilangan relevansinya sejak Golkar pada 1980-an menjadi ajang bagi
politik Islam untuk memperoleh kedudukan birokrasi dan untuk meraih dana
untuk pembangunan organisasi organisasi mereka. Golkar, bagi Gus Dur/NU,
bukan sekadar partai kuasa, tetapi menjadi tumpuan vested interest dari
individu individu NU dan Mohammadiyah yang membangun posisi politik dan
menyedot dana untuk membangun lembaga lembaga pendidikan, mulai dari
pesantren, madrasah sampai universitas dan lembaga lembaga keIslaman. Dengan
begitu, Golkar menjadi saluran bagi kelanjutan persaingan antara N.U. (Gus
Dur) dan Muhammadiyah (Amien Rais).
Celakanya, karena latar tradisionalisme dan 'keterbelakangan' yang
membebani NU tadi, maka perjalanan 1980-an dan 1990-an menunjukkan bahwa
kelompok Mohammadiyah lebih sukses dalam memanfaatkan akses-akses struktural
Golkar ini, ketimbang NU. Ditunjang oleh peningkatan ekonomi semasa
Indonesia meningkat makmur sebagai 'Macan Asia', maka kaum Muslim terdidik
dan modernis seputar Mohammadiyah makin kuat. Jadi, seperti ditunjuk oleh
pakar politik Islam Prof Mitsuo Nakamura, ketika Soeharto pada akhir 1980-an
berbalik arah dan berpaling ke Islam, maka mereka, barisan Islam modernis
itu, telah siap untuk memanfaatkan peluang peluang institusional yang
dituntut dari bawah, yang sekaligus dipenuhi oleh Soeharto, dengan
melahirkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI.
Walhasil, ICMI, sebagai penggalang sumberdaya manusia (SDM), pada
prakteknya sekaligus menjadi mekanisme usurpasi ke dalam tubuh Negara dengan
memakai bendera 'Islam' dan mengkorup gengsi 'intelektual'. Jadi, sejak
tampilnya ICMI, maka Golkar, berbeda dengan ABRI, bukan lagi mitra "love and
hate" bagi Gus Dur/N.U, melainkan menjadi ajang persaingan di dalam kandang
politik Islam. Ketika kaum modernis mengangkat BJ Habibie sebagai simbol
mereka, maka Gus Dur mulai melihat Habibie, bukan Amien Rais (yang
belakangan memberontak dari dalam ICMI terhadap Soeharto), sebagai lawannya
nomor satu.
Singkatnya: Golkar, ICMI dan Habibie harus dilawan, sedangkan ABRI (dan
sebagian Golkar) tetap dihadapi dengan jurus "join them dan pukul dari dalam
!" Dengan naiknya Habibie sebagai presiden sejak Mei dan pecahnya Golkar
sejak Juli yang lalu, maka semakin jelas bahwa Golkar, di bawah Akbar
Tanjung cum suis, kini menjadi kuda baru bagi kaum Islam modernis, ICMI, dan
Habibie, yang kini berganti mengibarkan bendera "Reformasi Konstitusional".
Amat sulit bagi Gus Dur, dengan beban jutaan massa N.U. yang tradisionalis
itu, untuk beraliansi secara taktis dengan teman temannya yang pro-demokrasi
yang kebanyakan berasal dari kancah LSM dan ormas, termasuk gerakan
mahasiswa Mei yang lalu. Sebab kancah civil society ini justru sangat lemah
akibat dampak dasyhat dari represi Orde Baru-Soeharto selama tiga dasawarsa,
yang merupakan dosa politik Soeharto yang terbesar terhadap civil society di
Indonesia.
Maka tidak mengherankan, secara strategis ke depan, Gus Dur tetap melirik
ke bendera "Reformasi Total" yang dikibarkan oleh FORKOT, FKSMJ, dan
sebagainya dan kawan kawan LSM serta ormas. Tid ak aneh pula bahwa Gus Dur
mengaku "punya ikatan moral dengan PRD (Partai Rakyat Demokratik)". Akan
tetapi, karena kendala kendala struktural tadi, Gus Dur harus meninggalkan
kawan kawannya yang progresif, sosialis, liberal dan kelompok-kelompok
intelektual yang pluralis itu.
"Untuk sementara, Selamat Tinggal Fordem," begitu kira kira kilah Gus Dur
sambil tertawa terkekeh-kekeh dan mengusap matanya yang hampir buta. "Nah,
bung Marsilam, bung Toleng dan bung Rachlan, biarkan aku berkiprah di atas
dulu yaah!" Semoga saja Forum Demokrasi, Marsilam Simandjuntak, Rahman
Toleng dan Rachlan Nashidik tidak bersenyum kecut, tapi bersenyum paham,
ketika mengakhiri tradisi diskusi Reboan di Gondangdia.
Dengan kata lain, bagi Gus Dur/NU, dalam hal ini, terutama PKB, tak ada
jalan lain kecuali mengikat perkawinan strategis dengan ABRI (yang pada
prinsipnya tetap merupakan "lawan"-nya), tetapi juga dengan PDI
Perjuangannya Megawati dan, mungkin juga, dengan partai partai atau kelompok
lain (seperti Partai Keadilan di bawah Edi Sudradjat yang sempalan Golkar)
dll, asalkan bukan ICMI dan tidak berbau bulan bintang. Di bawah Orde Baru
Soeharto, N.U/Gus Dur harus meredefinisikan politiknya terhadap kaum
modernis Bulan Bintang. Semua ulah politik Gus Dur berpangkal tolak dari sini.
V. Gus Dur/NU, BULAN BINTANG DAN ORDE BARU-SOEHARTO
Nadhatul Ulama, seperti dikatakan di bagian depan, adalah sosok politik
besar yang selalu mengalir dengan penguasa negara - sejak penguasa Belanda
sampai Soeharto.
Tradisi ini bermula dari kelahiran NU yang merupakan reaksi ("Nadhatul":
kebangkitan) dari kaum ulama tradisional terhadap arus Islam modern Wahabbi
yang sejak dibukanya Terusan Suez pada awal abad ini mengalir deras dan
menjelma menjadi Mohammadiyah di Indonesia. Obsesi dan ketertinggalan NU
terhadap Mohammadiyah membuat NU cenderung menggantung-kan nasibnya pada
Negara. Sebaliknya, bagi kaum Muslim modernis (sejak Mohammadiyah, Masjumi
sampai ICMI), NU adalah sosok yang membuat Islam "ketinggalan zaman". Islam
gaya NU dipandang terlampau longgar, sinkretis, terbuka dan akomodatif
dalam ajaran maupun pola politik hingga citra dan warna keIslaman tidak
pernah terwujud dalam kehidupan publik dan kehidupan Negara. Masalah ini
menjadi obsesi kaum Muslim modernis sehingga sejak mula mereka mencoba
mengangkat hukum Syari'ah di dalam negara ('Piagam Jakarta' dalam Mukadimah
UUD 1945), tetapi selalu gagal.
Kegagalan ini menjadi trauma, dan perjuangannya menjadi tekad politik,
sehingga harus jatuh-bangun - dan paranoid - mereka menjadi ciri pola
perilaku politik Islam modernis. Itulah trauma pertama mereka. Mereka, kaum
Bulan Bintang ini lah, sebenarnya yang dimaksud oleh alm Prof. Wertheim
ketika Wertheim, saat berbicara mengenai tahun 1950-60an, menyebut "Islam di
Indonesia" sebagai "mayoritas yang bermental minoritas". Dalam kondisi
dewasa ini, soal Syari'ah dan Piagam Jakarta untuk sementara telah masuk
kotak dan hanya mungkin naik daun lagi apabila trauma yang ke dua 'terobati'
dan kekuatan politik NU dan sekutunya dipatahkan.
Trauma yang kedua adalah politik Islamofobia Ali Moertopo sepanjang
1970-1980an, terutama apa yang mereka lihat sebagai dominasi kaum non-Muslim
dan sekuler dalam ABRI, birokrasi dan prasarana publik (pers nasional dan
sebagainya). Posisi posisi ini berhasil direbut oleh kaum modernis sejak
Soeharto mengajak ICMI ke dalam tubuh Negara. Rezim Hindia-Belanda maupun
rezim Soekarno tidak membawa perubahan yang berarti terhadap posisi
struktural N.U. maupun kaum modernis/Mohammadiyah itu. Orde Baru Soeharto
lah yang membawa perubahan perubahan sosial yang fundamental bagi politik
Islam di Indonesia ini. Ada dua hal pokok yang diperkenalkan oleh Soeharto
pada politik Islam selama tiga dasawarsa Orde Baru-Soeharto. Pertama,
represi dahsyat yang meluas dan konsekuen, dan, ke dua, lompatan kemakmuran
kelas kelas menengah berikut kesenjangan dan pertentangan sosial.
Yang pertama bersumber dari akumulasi kekuasaan negara dan yang kedua
merupakan dampaknya serta reaksi dari masyarakat. Bagi N.U, represi itu
membuat Gus Dur tidak bisa cuma mengandalkan nasib N.U. pada penguasa
Negara, tetapi pada saat bersamaan memaksanya bersilat, berkelit, bahkan
kadang melawan untuk menghindari represi. Sebab, seperti tersebut di atas,
sekali pun telah berjasa ikut menghabisi kaum kiri pada 1960an, N.U. toh
digilas juga oleh ABRI yang fasistis. Bagi kaum modernis, represi itu
menghabisi riwayat Masjumi hingga mereka terpaksa menyalurkan aspirasi
mereka secara megap megap melalui partai bentukan Orde Baru-Soeharto, PPP.
Tetapi, bagi keduanya, terlebih bagi lapisan urban Mohammadiyah ketimbang
bagi massa N.U. di desa, yang utama adalah peningkatan kemakmuran dan
perluasan pendidikan itu (sekali pun harus diperoleh melalui patronase di
bawah Golkar) itu telah membuka jalur jalur peluang dan mobilitas dalam
jenjang jenjang kemasyarakatan yang lebih mantap.
Ringkasnya, dampak politik Orde Baru-Soeharto membuat batas-batas modernis
versus tradisionalis untuk sebagian menjadi kabur. Politik Islam di
Indonesia sejak 1970an sudah tidak lagi ibarat "mayoritas bermental
minoritas", melainkan menjadi 'mayoritas mencari wujud'. Ini berlaku bagi
kaum Muslim tradisional (NU) maupun modernis (kaum bulan bintang). Bagi Gus
Dur dan NU, problim politik Islam masa kini adalah 'meng-Indonesia-kan
Islam', sedangkan bagi kaum modernis, inti soalnya adalah 'meng-Islam-kan
Indonesia'.
Kedua tendensi umum ini bergulat di tengah berbagai variasi di antara kedua
kubu tersebut. Begitu banyak variasi kaum modernis sehingga arus
'meng-Islam-kan Indonesia' tidak lagi semata-mata berarti aspirasi
mendirikan negara Islam, bahkan cita cita yang menjadi momok bagi dunia
non-Islam-modernis ini akhirnya tidak lagi populer di kalangan Islam
modernis sendiri.
Satu trend yang penting malahan makin mendekat ke arus 'meng-Indonesia-kan
Islam', namun dengan nuansa yang menekankan pentingnya nilai nilai dan
semangat Islam dalam Indonesia baru kelak. Trend ini diwakili oleh alm.
Achmad Wahid ("Sekuler Yes, sekularisasi, No"), Nurcholis Madjid ("Islam
Yes, Partai Islam, No"), dan kalangan ICMI-progresif-liberal seperti Sri
Bintang Pamungkas, Aswab Mahasin, Emil Salim, Toeti Herati, Nasir Tamara,
Umar Juoro dll. Posisi Adnan Buyung Nasution di sini adalah salah kaprah ;
dia adalah salah satu dari sedikit orang pro-dem (mantan "lokomotif") yang
menyadari adanya jurang yang tak perlu terjadi antara kaum pro-dem sekuler
dan ICMI, tetapi sayangnya si "Abang" ini malah melompat bajing dari pro-dem
mendekat ke arah elit kuasa ICMI, bukan ke arah sayap liberal ICMI.
Celakanya, Orde Baru-Soeharto, pada paro pertamanya (1970an dan 1980an),
sempat menyiram racun bagi politik Islam, N.U. maupun kaum modernis. Orde
Baru-Soeharto mencapai puncak kesewenangan fasistisnya tidak hanya ketika
lahir pada pertengahan 1960-an dan berkembang sejak 1970-an. Sekelompok
jendral yang pada 1963 bertugas melucuti politik konfrontasi Soekarno
terhadap Malaysia, lantas mengembangkan tugasnya menjadi suatu misi-ganda,
yaitu menghancurkan komunis dan membangun arsitektur politik baru bagi
Indonesia. Yang pertama didalangi oleh Pater Beek dan yang ke dua dipimpin
oleh Mayjen. Ali Moertopo. Setelah kedua misi tsb sukses dengan amat
berdarah, maka Ali Moertopo, dibantu Benny Moerdani, mengembangkan misinya
dengan tugas ketiga: menghancurkan potensi kekuatan politik Islam. Dalam
angan angan Ali Moertopo cum suis, sekali gebrak dengan represi yang disusul
dengan "25 tahun akselerasi pembangunan", maka Indonesia akan menjadi suatu
negara makmur yang stabil, kuat, anti-komunis dan anti Islam.
Soeharto terjebak, tetapi, dasar keparat, Soeharto dengan senang hati
memanfaatkan mereka, bahkan sejak awal 1990-an melanjutkan 'Orde Baru',
dengan mengubahnya menjadi 'Orde Baru-Soeharto' dengan berpaling kepada
Islam-modernis, dengan mengundang ICMI masuk ke dalam tubuh dan puncak Negara.
Politik Islamofobia Ali Moertopo harus dipandang sebagai racun Orde
Baru-Soeharto yang fatal bagi politik Islam. Politik ini, selain kotor dan
memecah-belah dengan merekrut bekas pengikut Darul Islam dan aktivis aktivis
Kristen dan Katolik untuk menjadi agen agen Opsus, berlangsung kejam dan
menciptakan trauma berkepanjangan. Tidak ada politik yang dengan efektif
mampu mengembangkan kekuatan "fundamentalis" Islam, dalam arti radikalisme
politik Islam, kecuali represi yang tertuju pada Islam dengan memojokkan
politik Islam, dengan menggunakan bendera dan simbol-simbol Islam. Inilah
yang dilakukan Ali Moertopo dengan melempar cap "Darul Islam" kepada setiap
aktivisme politik Islam serupa praktek Syah Iran terhadap Islam
pra-Khomeiny. (Di Timor Timur, Ali Moertopo menggunakan orang orang Timor
Barat untuk mengguncang Timor Timur sebelum invasi Desember 1975).
Tetapi, politik Islamofobia Ali Moertopo merupakan bagian mutlak dari
rekayasa politik yang lebih luas, yaitu politik anti demokrasi yang paling
jahat, dengan menghancurkan politik (keterlibatan) massa dalam membangun
Floating Mass (Massa Mengambang) yang harus menunjang "25 tahun akselerasi
pembangunan".
Sepeninggal Moertopo, Soeharto dan Benny Moerdani secara konsekuen
melanjutkan politik anti massa, dengan 'koreksi' de-Ali-Moertopo-isasi
dengan melumpuhkan para jagoan, yang dipakai Moertopo untuk mensukseskan
Golkar dalam pemilu-pemilu. Para gali-gali dihabisi oleh Petrus, tetapi
politik anti massa berlanjut - terbukti pada pembantaian ratusan ummat dalam
Peristiwa Tanjung Priok September 1984. Lima tahun kemudian, Soeharto
melanjutkannya dengan 'de-Benny-Moerdani-sasi', dengan, pertama,
meng-"ijo-royo-royo"(Islam)-kan ABRI dan, kedua, dengan politik anti massa
yang selektif dan adu domba, artinya, massa modernis (ICMI) boleh bermain
untuk membendung sempalan radikal dan dan mengawasi massa N.U. Akibat
permainan Soeharto-Feisal Tanjung sejak 1990-an ini, Gus Dur memilih bermain
lompat bajing untuk menyelamatkan basis N.U, tetapi, untuk jangka panjang,
terpaksa memilih "join them, dan pukul dari dalam".
Politik Gus Dur ini, pada hakekatnya, sama dengan politik PKI-nya Aidit
yang, dengan tujuan yang berbeda, bermain "ikut Soekarno, dan pukul dari
dalam". Celakanya, politik busuk Ali Moertopo tsb berlangsung bersamaan
waktu dengan popularitas radikalisme Islam berkat kemenangan Revolusi Islam
Iran pada 1979.
Ini perlu digarisbawahi karena banyak kalangan sekuler dan non-Islam tidak
pernah memahami betapa mendalam sakit hati dan trauma akibat dari ulah
politik Ali Moertopo dan kelompok Tanah Abang (CSIS) ;mereka juga tidak
mengerti bahwa massa Muslim yang diasuh oleh Gus Dur itu 'terkebelakang'
dalam berbagai segi kehidupan, dan justru 'keterbelakangan' inilah yang
diumpani oleh Ali Moertopo dan CSIS sehingga memacu lahirnya apa yang mereka
cap sebagai 'fundamentalisme' (maksudnya, radikalisme) Islam Indonesia sejak
1980-an. Semasa Orde Baru-Soeharto, kalangan sekuler,non-Islam dan Muslim
moderat, termasuk Gus Dur sendiri, misalnya,memojokkan ICMI, padahal ICMI,
justru karena oportunis, menyimpan unsur unsur liberal dan progresif, yang
berguna untuk melawan rezim.
ICMI, cepat atau lambat, akan terbelah karena yang dihadapi sebagai musuh
bersama rakyat adalah rezim yang anti demokrasi. Terbelahnya ICMI akhirnya
terbukti, tetapi ini terjadi bukan karena jasa barisan
pro-demokrasi,melainkan karena dipecah-belah oleh Soeharto sendiri ketika
menggempur Amien Rais dan Sri Bintang Pamungkas (dua pendiri ICMI).
Namun, akibat oportunisme ICMI yang menerima rangkulan Soeharto sejak awal
1990 sekaligus mengakomodasi desakan lapisan menengah kaum modernis, maka
ICMI, dengan Habibie sebagai simbol belaka, sudah siap mengoper kekuasaan
Negara ketika Soeharto jatuh. Dua bulan sebelum Soeharto jatuh, ketika
Soeharto sakit dan mulai didemo mahasiswa, ICMI sudah berseminar di Hotel
Indonesia dengan semangat Burung Bul Bul yang menanti kemenangan kaum Qurais
ketika Fir'aun runtuh.
Kesiapan ICMI itu terbukti dari euphoria di Gedung Dakwah Jalan Menteng
pada saat mereka (Adi Sasono, Dawam Rahardjo, Parni Hadi, dan lain-lain)
mengadakan rapat khusus dengan Amien Rais pada 21 Mei hanya dua jam setelah
Soeharto jatuh, setelah Amien Rais selesai mengadakan jumpa pers. Kesiapan
ICMI dan naiknya Habibie kemudian ditegaskan dengan kemenangan Akbar Tanjung
merebut kepemimpinan Golkar dari kelompok Edi Sudradjat di bulan Agustus.
Walhasil, setelah merebut legitimasi Senayan dari tangan mahasiswa dengan
wajah "Reformasi Konstitusional" yang direka Akbar Tanjung dan Prof. Yusril
Ihza Mahendra, lalu ICMI, lewat Golkar dan Partai Bulan Bintang,
mempersiapkan diri merebut kemenangan dalam Pemilu 1999.
Kesalahan besar barisan pro-demokrasi dan non-Islam-modernis adalah selalu
buru buru mencurigai setiap langkah politik dari kaum modernis - hal yang
persis sama, ironisnya, dilakukan oleh Ali Moertopo cum suis - padahal di
kalangan Muslim-non-N.U. ini terdapat basis sosial yang kuat dan macam macam
perspektif politik. Kesalahan ini - analog dengan kesalahan strategis PKI
ketika memilih Soekarno dan PNI sebagai sekutu, dan bukan beraliansi dengan
Masyumi, selaku wakil 'borjuasi nasional', yang waktu itu bersemangat
sosialis - tidak boleh terulang.
Tantangan itu sekarang, di zaman Habibie, diuji lagi. Dari sudut politik
Islam, politik Soeharto-Ali Moertopo itu memancing oportunisme dan
antagonisme baru. Sudah menjadi tradisi politik Indonesia bahwa Nadhatul
Ulama, sebutlah kaum Islam tradisionalis, selalu bersaing dengan
Muhammadiyah, kaum Islam modernis atau bulan bintang. Akan
tetapi,pembangunan ekonomi dan represi Orde Baru-Soeharto, khususnya racun
Ali Moertopo, telah mentransformasikan rivalitas di dalam politik Islam ini
menjadi hampir antagonistis. Padahal, justru inilah yang seharusnya
dihindari oleh barisan pro-demokrasi yang progresif dalam rangka menghadapi
fasisme Orde Baru-Soeharto (ketika itu) dan dalam rangka membasmi sisa sisa
fasisme dan militerisme di dalam Orde Baru-Baru (Habibie).
Gus Dur, besar kemungkinan, menyadari benar hal ini, tetapi, pada saat
bersamaan, dia terjebak, atau terpaksa terjebak, ke dalam rawa rawa politik.
Dengan langkanya barisan kiri yang berbasis massa sejak 1966, Gus Dur
mengharapkan barisan pro-dem dan dunia LSM dan ormas ikut membendung
tranformasi itu, tetapi barisan pro-dem yang heterogin itu terlampau lemah
untuk dijadikan mitra politik NU. Sejak Muktamar NU di Situbondo 1984, Gus
Dur memutuskan bersandar pada kekuatan sendiri, dengan mengubah NU jadi
ormas, bukan parpol lagi, dengan dalih "Khitah 1928". Ini pun ternyata
terlampau lambat, bahkan menjadi beban, karena massa yang tradisional
memerlukan waktu untuk mengembangkan SDM (sumber daya manusia) untuk merebut
posisi posisi yang kunci dalam pra sarana politik Negara.
Sepeninggal PKI dan PNI sejak 1966, NU adalah satu satunya kekuatan politik
yang berbasis massa. Kelemahan Gus Dur/NU adalah massa pesantren yang
tradisional menjadi beban dan tidak ada kelompok politik berbasis massa yang
dapat menjadi sekutu dan mitra politik. Sebaliknya, kekuatan Gus Dur/NU
adalah, berbeda dengan barisan kiri, massa NU tidak mungkin dihabisi oleh
rezim fasis hanya berdasarkan alasan ideologi ; di bawah Orde Baru, faktor
ini saja sudah cukup untuk melestarikan massa pesantren NU meski secara
politik mungkin lemah. Tetapi, tangan tangan oktopus Negara yang terlampau
panjang dan kemampuan represif ABRI dan Soeharto yang terlampau besar untuk
dihadapi oleh N.U sendiri, membuat Gus Dur memutuskan mencari akses ke dalam
aparat aparat Negara dan mencoba "join them, dan pukul dari dalam".
(BERSAMBUNG)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 10 Mar 1999 jam 23:07:29 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
