----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
ISTIQLAL (10/3/99)# ANATOMI POLITIK GUS DUR (3/3)
*) Sebuah Pertimbangan dan Kritik
Oleh: Pandu Nusantara
V. GUS DUR VERSUS SOEHARTO DAN EKSTREM KANAN
Dengan latar belakang itu, beberapa kesimpulan dapat ditarik untuk memahami
jurus lompat bajingnya Gus Dur, tetapi juga sekaligus mengkritik Gus Dur
secara mendasar.
Pertama, ajakan Gus Dur kepada seorang Soeharto, yang sudah menjadi musuh
publik itu, mempunyai banyak sasaran. Ibarat bermain bilyar, dia menotok
bola putih, hijau dan kuning untuk akhirnya menohok sasaran utama, yaitu
bola merah, yang tidak lain adalah Soeharto dan ekstrim kanan.
Seperti dikatakannya kepada berbagai media, Gus Dur menganggap Soeharto
masih berpengaruh kuat dalam gelombang kekerasan sejak Mei. Bagi Gus
Dur,Peristiwa Mei, Banyuwangi, Ketapang dan Kupang adalah repetisi dari
tragedi Situbondo, Tasikmalaya dan Sanggau Ledo, yang "membahayakan
persatuan nasional". Maksudnya, dalam bahasa yang jelas, semua itu
permainan rasialis, sektaris dan mengundang campur tangan ABRI. "Kalau
'Semanggi' (pertumpahan darah 12 dan 13 November di Jakarta), saya nggak
tahu yah," kata Gus Dur. Perhitungan kepala dingin ini menunjuk bahwa
petabumi Real Politik domestik di zaman Habibie (Orde Baru-Baru) ini pada
hakekatnya masih serupa dengan di zaman Orde Baru-Soeharto.
Bahwa Soeharto masih merupakan faktor politik sudah diisyaratkan oleh
Soeharto sendiri pada 21 Mei 1998 dengan cara "menyatakan berhenti", bukan
mengundurkan diri. Dengan tindakan sepihak dengan membaca naskah yang tidak
jelas apakah ditandatangai olehnya atau tidak itu, Soeharto menghindari
kewajiban konstitusional untuk memberi pertanggung-jawaban atas
pemerintahannya selama 3 dasawarsa kepada MPR. Isyarat lain adalah
spontanitas Pangab Jendral Wiranto mengoper corong untuk menjanjikan
komitmen ABRI untuk melindungi Soeharto dan keluarganya. Bagi Soeharto, ini
merupakan isyarat untuk melanjutkan patronasenya terhadap ABRI atau sebagian
unsur ABRI. Contoh lain adalah pergantian Jaksa Agung Sudjono yang cekatan,
oleh Andi Ghalib yang lamban dan macet, dalam mengusut Soeharto.
Kegagalan pembentukan Komisi Independen, meski sudah disetujui oleh
Habibie, menunjukkan adanya pengaruh Soeharto terhadap orang orang sekitar
Habibie. Mereka menolak keras gagasan calon ketua Komisi Independen, Adnan
Buyung Nasution, untuk memperoleh hak "subpoena" (hak memeriksa dan mendakwa
tersangka), sementara Ghalib masih ogah menjadikan Soeharto tersangka.
Dengan ajakannya kepada Soeharto, Gus Dur, menyampaikan pesan politik yang
lebih jelas ketimbang oposan manapun, untuk menuding Soeharto sebagai biang
kerok pertumpahan darah sekalipun sudah mantan penguasa Negara.
Ke dua, sasaran Gus Dur yang lain adalah pemerintah Habibie. "Wiranto dan
saya nggak penting, yang penting adalah Habibie ketemu Soeharto," jelas Gus
Dur. Maksudnya, tentu saja, bahwa Habibie harus bertemu Soeharto dihadapan
Wiranto dan Gus Dur sendiri. Dengan mencalonkan dirinya menjadi satu satunya
peserta 'Dialog Nasional' dan saksi mata yang datang dari kubu
non-pemerintah dan non-Soehartois, maka Gus Dur memasang kaki sebagai
seorang broker politik nasional yang tidak boleh dilewatkan oleh elit
penguasa mana pun di masa depan.
Dengan begitu, pertama-tama, Gus Dur juga memperkuat posisinya dihadapan
Wiranto, Habibie dan Soeharto. Dalam skenario tersebut konon, Gus Dur dan
Wiranto akan menjadi saksi mata dari komitmen komitmen yang diharapkan akan
dinyatakan oleh Habibie kepada Soeharto, dan Soeharto kepada Habibie.
Komitmen komitmen tsb akan menyangkut konsesi Soeharto untuk melepas
cengkeraman pengaruh terhadap Habibie dan Wiranto, serta konsesi
Soeharto-Habibie-Wiranto untuk mencegah pertumpahan darah dan
menyelenggarakan pemilihan umum dengan aman dan secara jurdil. Tetapi,
jelas, Gus Dur tidak mungkin bertindak sendiri, melainkan bersepakat dengan
Wiranto untuk membantu Soeharto melonggarkan pengaruh agar Wiranto selaku
Pangab dapaat sukses mengendalikan ABRI secara keseluruhan (Patut diingat
gagasan Dialog Nasional ini berasal dari orang kepercayaan Wiranto, Direktur
Lemhanas, Letjen. Agum Gumelar).
Problemnya,di dalam konspirasi Gus Dur-Wiranto ini, Gus Dur harus mengatur
konsesi kepada Soeharto berupa jaminan agar dia tidak dihujat terus, bisa
mendapat pengampunan, atau boleh menyimpan sebagian harta korupsinya. Apa
kah Soeharto benar-benar akan menikmati konsesi konsesi ini, itu adalah soal
lain. Menurut Gus Dur dan Wiranto, ini soal belakangan, yang akan jadi
tanggungjawab pemerintah baru yang demokratis hasil pemilu. Setiap
pemerintahan yang demokratis, Gus Dur tahu, harus menjaga tegak hukum. Jadi,
ujung akhirnya, Soeharto toh harus diseret ke peradilan. "Itu kan bisa
diatur," demikian Gus Dur seolah-olah berkata meniru dalil Adam Malik. Yang
penting pertama-tama adalah mengatur konsesi timbal-balik Soeharto dan
Habibie. Gus Dur sadar banget, bagaimana pun juga, Habibie akan rugi. Kalau
Habibie setuju Dialog Nasional dan bertemu dengan Soeharto dihadapan Gus Dur
dan Wiranto, maka Gus Dur harus mengatur konsesi-konsesi tsb di atas untuk
mem-fait-d'accompli-kan Habibie cum suis. Sebaliknya, dengan menolak Dialog
Nasional, Habibie hanya memperkuat kesan publik bahwa Habibie takut agenda
dan komitmennya terhadap Soeharto akan terungkap ke muka publik. Sebab
publik tahu Jagung Ghalib macet dalam mengusut Soeharto dan Gus Dur sudah
memojokkan Soeharto sebagai Orang Kuat di balik serangkaian peristiwa
berdarah tadi. Singkatnya, dengan memecah belah Habibie dan Soeharto, Gus
Dur dan Wiranto berusaha memperlemah Soeharto maupun Habibie dalam rangka
mengamankan pemilihan umum, melindungi NU dan memperkuat ABRI.
Tetapi - ini sasaran ketiga - yang paling strategis bagi Gus Dur/NU
melalui Dialog Nasional ini adalah upaya memperlemah dan akhirnya mematahkan
kekuatan yang disebutnya "ekstrim kanan". Sekali lagi ibarat bilyar, sekali
sodok, tiga bola kena. Wiranto diajak bermain dengan diming-iming menjadi
Pangab yang sukses, Habibie dipojokkan untuk berkonsesi sebelum rahasia
permainan-belakangnya dengan Soeharto diketahui publik, dan Soeharto dibujuk
untuk berkomitmen dengan diiming-iming konsesi duit dan pengampunan. Tetapi,
untuk semua itu, Gus Dur harus punya kartu troef. Besar kemungkinan, kartu
kartu itu tidak lain adalah data dan fakta yang dikumpulkannya bersama
Wiranto dan Benny Moerdani tentang keterlibatan
beberapa menteri dan perwira ABRI dalam rentetan gelombang kekerasan
tersebut di atas, dan data dari penyidikan NU
Cabang Jawa Timur tentang peristiwa berdarah Banyuwangi. Jadi, sasaran Gus
Dur adalah apa yang disebutnya "bahaya ekstrim kanan". Bahaya ini bukan
sekedar kecil-kecilan ala KISDI ("kisruh dikit-dikit", eh, ..Komite
Solidaritas Dunia Islam), melainkan "ada di mana mana, ada di kabinet,
Golkar dan di partai partai baru," tegas Gus Dur kepada sebuah sumber
handal. Masuk akal, sebab setelah mengantongi dukungan PDI Megawati dan
Pangab Wiranto, maka lawan Gus Dur, dalam jangka pendek, bukan PAN-nya Amien
Rais, melainkan Golkar-nya Akbar Tanjung yang telah menjadi sosok politik
ICMI, koalisi partai partai Islam (termasuk sempalan sempalan dari NU dan
Mohammadiyah) yang tidak menyadari bahaya radikalisme Islam, dan terutama
PPP dan Partai Bulan Bintang-nya Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi air
kubangan bagi elemen elemen radikal Islam.
Yang terakhir ini selama ini mendapat perlindungan lumayan dari Soeharto,
Menko Polkam Feisal Tanjung dan perwira perwira "ijo royo royo" di Mabes
ABRI dan di kodam kodam di daerah daerah tertentu. Tiga dasawarsa lamanya
ABRI menjadi instrumen kekuasaan Soeharto. Ini berarti Soeharto masih punya
peluang bermain-main dengan duit dan pengaruhnya yang berbahaya. Menurut Gus
Dur, selama "ekstrim kanan" ini belum dipatahkan, NU tidak akan aman dari
gebukan gebukan berdarah, dan Indonesia tidak akan memasuki pemilihan umum
dengan jurdil dan damai. Perlu dicatat bahwa di sini Gus Dur mendapat
dukungan dari orang orang yang paling jeli memahami situasi politik ibukota
seperti Edi Sudradjat dan Nurchlisch Madjid. "Politik Islam sekarang
reaksioner," ujar Nurcholisch menunjuk pada elit politik sekitar Habibie dan
ICMI, "padahal, ICMI pada mulanya dibentuk untuk mengembangkan Islam yang
moderat dan berwawasan". Adalah Nurcholisch Madjid yang sekarang diusulkan
akan mengembangkan prakarsa Dialog Nasional.
Gus Dur memang pernah sukses dalam memojokkan dan menggebuk PPP, ICMI dan
Habibie, tetapi semua itu terjadi di zaman Orde Baru-Soeharto. Sekarang, di
bawah Orde Baru-Baru, dengan krisis ekonomi yang menghantam rakyat, ABRI
yang tengah merombak diri dan tak terkendali, dan barisan alternatif yang
lemah, telah berkembang suatu situasi revolusioner dengan momentum momentum
yang genting dan menentukan. Dengan kata lain, pemilu Juni nanti, apabila
sukses dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis sekalipun, belum
menjamin perbaikan dan kemantapan. Maka, Gus Dur pun tidak bisa terus
menerus maju mundur dengan bersandar pada NU dan ABRI melulu, melainkan
harus berhitung secara revolusioner.
VI. GUS DUR/NU DAN BARIUSAN ALTERNATIF
Berhitung secara revolusioner? Artinya, Gus Dur boleh saja mengarah untuk
menggebrak "ekstrim kanan" tanpa mengajak barisan kiri dan alternatif,
dengan memanfaatkan elemen elemen dari dalam tubuh Negara ("joint them dan
pukul dari dalam"), namun, pada akhirnya, Gus Dur harus belajar pula dari
tradisi politik alternatif yang terpendam dalam sejarah politik Indonesia.
Dalam konteks Orde Baru-Baru yang diwariskan Orde Baru-Soeharto, skala dan
warna kekuatan establishment dan penguasa negara makin hari makin sempit,
dan akhirnya menciut menjadi Soeharto dan para kroninya.
Dalam sepuluh tahun terakhir sayap sayap ABRI, Golkar dan tiga partai dan
ormas bentukan Orde Baru, bahkan pun ICMI, makin bergolak, retak dan
akhirnya pecah. Sehingga Soeharto jatuh bukan karena pemberontakan ABRI,
juga bukan karena perlawanan oposisi yang terorganisir, melainkan oleh
gerakan mahasiswa dan boikot ke-14 menterinya sendiri. Kebalikan dari
penguasa Negara yang basisnya menyempit, barisan alternatif - meski belum
kuat - spektrumnya makin warna-warni sosok dan arusnya dan makin meluas.
Spektrum itu - sebagai tercermin dari perkembangan dunia LSM dan ormas
1980-an dan kemudian tumbuhnya seratusan partai politik baru sejak jatuhnya
Soeharto - meliputi warisan masa lalu, dari sayap sayap kiri, dari PKI,
Murba, Partindo, PNI-kiri, sampai berbagai sosok partai, ormas, dan LSM masa
kini, mulai dari PRD, Aldera sampai Forum Forum Forkot, FKSMJ dan sebagainya.
Jadi, sementara kondisi dewasa ini ditandai oleh Negara dan ABRI yang
lemah, dan juga oleh kondisi masyarakat yang lemah karena dihantam krisis
ekonomi, di dalamnya, terdapat kontradiksi politik berupa spektrum Negara
yang menciut (Habibie dan ABRI-Wiranto) dan spektrum masyarakat yang meluas.
Tidak hanya Soeharto dijatuhkan dan sekarang dihujat, tapi juga Habibie dan
ABRI didesak terus-menerus, dan di tingkat lokal ratusan lurah, bupati,
bahkan menteri didaulat oleh massa demonstran yang terorganisir agar turun
atau melakukan ini dan itu. Gus Dur sebagai wakil kekuatan masyarakat,
selayaknya mengapresiasi dan menghitung konteks dari peta bumi riil politik
yang bobotnya sudah bergeser dari Negara kepada masyarakat ini.
Ini berarti, pertama, Gus Dur dapat dan harus memperluas basis sandaran
politiknya, dari NU yang tradisional ke sayap sayap Islam modernis yang
lebih plural dan liberal. Kedua, Gus Dur harus lebih bergerak di tingkat
akar rumput dan menggali modal baru dari khasanah politik kerakyatan yang
menyertai kelahiran republik ini.
"Semua kekuatan politik ketika Indonesia merdeka itu kiri" dan "tradisi itu
kuat," kata alm. Soebadio Sastrosatomo. Ironisnya, kekuatan masyarakat yang
paling sedikit berorientasi kiri dan kerakyatan waktu itu justru Nadhatul Ulama.
Orde Lama, tulis Ben Anderson, telah membawa serta macam macam unsur dan
desakan politik kerakyatan ini ke dalam politik Negara. "Mereka (politik
kerakyatan) merasuk dan menjarah Negara," simpulnya. Kemudian, Orde
Baru-Soeharto, menurut Wertheim, menghancurkan semua itu. Pendek kata,
mereka telah hancur sebagai sosok politik, tetapi tidak musnah sebagai
warisan khasanah politik. Nah, adalah tugas Gus Dur/NU bersama kekuatan
demokratis dari bawah untuk menimba tradisi itu kembali.
Pertama-tama, Gus Dur/NU harus memperluas basis di perkotaan yang terlampau
lama didominasi kaum modernis. Ke dua, harus mengangkat isu isu yang selama
ini didominasi oleh kaum modernis, seperti koperasi, ekonomi nasional dan
ekonomi kerakyatan. Ke tiga, perlu melanjutkan upaya mengangkat massa
tradisional, tapi sekaligus mengembangkan politik kepeloporan (vanguard
politics).
Kalau yang pertama and kedua penting untuk membangun basis sandaran baru di
dalam masyarakat, maka yang ketiga adalah dalam rangka mengangkat bobot
interen, sekaligus menghadapi dan mengimbangi kekuatan kekuatan luar yang
reaksioner yang merambah tubuh Negara. Politik kepeloporan adalah pelajaran
Lenin yang diterapkan oleh sebagian orang PKI (Partai Komunis Indonesia),
tetapi terutama oleh PS (Partai Sosialis) dan kemudian oleh PSI (Partai
Sosialis Indonesia). Dengan kata lain, perlu kaderisasi untuk membangun
'partai vanguard berdasarkan massa', bukan 'partai massa berdasarkan
patronase dan kepemimpinan'.
Ini berarti, perlu suatu kepeloporan yang berorientasi pada kepentingan
massa, tetapi tidak terbebani oleh ketertinggalan massa sehingga para
pemimpinnya tidak perlu berobsesi memasuki tubuh negara. Politik "joint
them dan pukul dari dalam", yang menjebak Aidit dengan PKI-nya dan Gus Dur
dengan NU-nya pada kesibukan kesibukan berkiprah di atas, harus
ditinggalkan. Baik Aidit maupun Gus Dur, meski berbeda tujuan, telah
membuktikan bahwa pola politik itu tidak banyak hasilnya, malah justru
sering digebuk secara berdarah. Orang tidak perlu berilusi bahwa 'partai
vanguard' zaman sekarang akan membela kelas kelas yang tertindas seperti
dimaksud oleh Lenin. Sebab tidak akan ada NU atau ormas vertikal Islam lain
yang akan membangun partai berdasarkan garis kelas sosial. Lagi pula, di
Indonesia dewasa ini, selain situasi revolusioner, berkembang pula bahaya
perang saudara.
Dengan pudarnya Perang Dingin di Eropa dan Asia, dengan loyonya gerakan
komunis dan kiri umumnya di dunia, dengan berkibarnya kembali bendera
bendera primordialisme, etnisisme dan sektarianisme, dan dengan bahaya
militerisme fasistis yang masih mengintip, maka misi politik progresif
sekarang bukan lagi membangun perjuangan kelas kelas tertindas, melainkan
tahap membangun Nation-State yang progresif dan demokratisasi dari bawah,
tidak lagi dengan simbol simbol kelas, melainkan dengan perjuangan nyata
untuk meningkatkan hak hak asasi manusia, pengembangan hak hak sipil dan
politik serta penyelamatan lingkungan hidup. Apa kah akan ada partai rakyat
berorientasi horisontal, ini soal lain, soal jangka panjang. Yang pasti,
gerakan mana pun ke arah perjuangan keadilan, perjuangan itu tidak mungkin
dikembangkan tanpa kekuatan politik Islam, dan di sini, Gus Dur/NU dan
barisan modernis yang liberal harus pandai pandai memanfaatkan ajang dan
kondisi kondisi yang ada. Ketika massa oposisi meramaikan Mimbar Bebas PDI
Perjuangan, lalu diserbu tentara Soeharto, 27 Juli 1996, Gus Dur mengaku
memperhitungkan ledakan pergolakan anti Soeharto itu baru akan meledak empat
atau lima tahun lagi. Ketika berbicara di muka pers di Rotterdam akhir
1997, Gus Dur meramalkan, lima atau enam tahun lagi NU akan siaap, gerakan
rakyat akan bangkit dan akan terjadi peralihan. Ketika Soeharto jatuh, Mei
yang lalu, Gus Dur mengaku dia kaget dan kecele lagi.
Gus Dur bakal salah hitung, kaget kaget dan kecele kecele terus kalau dia
tidak "berhitung secara revolusioner". Sudah saatnya dia berhenti kaget dan
kecele, dengan menjaga basis, sekaligus membangun kader kader vanguard yang
membangun demokratisasi di tingkat akar rumput dan mengembangkan militansi
anti militerisme dan anti fasisme.
Satu contoh kegagalan Gus Dur yang cukup fatal adalah Peristiwa Tanjung
Priok, September 1984. Gus Dur berupaya dan berhasil melindungi sebagian
ummatnya yang selamat di Tanjung Priok, tetapi, untuk itu, dia harus
membayar dengan harga politik yang mahal. Dia harus menjalin persekutuan
dengan jendral fasistis Benny Moerdani (waktu itu Pangab) dan Try Soetrisno
(Pangdam Jaya), kemudian mempopulerkan mereka dan mengajak Benny keliling
pesantren di seluruh Jawa. Massa NU di luar Jakarta memang terlindungi dari
gebukan ABRI, tetapi cara cara itu membawa dampak politik yang amat
merugikan. Pertama, Negara - casu quo Soeharto dan ABRI - tidak merasa
terusik, malah makin jaya, bebas hukum (impunity) dan melanjutkan dominasi
dan represinya. Ke dua, pola Gus Dur itu menambah tajam perpecahan dan
persaingannya dengan kaum modernis yang terorganisir di seputar Muhammadiyah
- padahal justru kalangan ini (Adi Sasono dan Dawam Rahardjo)-lah yang empat
tahun sebelumnya, akhir 1970an, mengorbitkan seorang mahasiswa cemerlang
bernama Abdurrachman Wahid ketika mudik dari Irak dan memasuki kancah
politik Islam dan politik nasional. "The Queen is dead. Long Live the
Queen!", kata orang Inggris. 'Gus Dur' sudah mati, Hidup 'Gus Dur'!, kata
sebagian masyarakat Indonesia. Okay, asalkan tak usah bermain lompat kelinci
lagi di Tahun Kelinci 1999 dan tahun tahun mendatang. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 10 Mar 1999 jam 23:47:18 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
