---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk ISTIQLAL (11/3/99)# PARTAI KONDUSIF BAGI MASA DEPAN Oleh: Sulangkang Suwalu Ichlasul Amal, Rektor UGM menyatakan untuk mengembangkan kehidupan partai yang lebih kondusif, sebaiknya kehidupan partai di masa depan bersifat sekuler. Dengan dasar pemikiran semacam ini, maka kehidupan partai akan lebih mendasarkan pada rasionalitas, bukan emosionalitas, sebagaimana jika suatu partai mendasarkan diri pada agama. Hal itu diungkapkan Ichlasul Amal menjawab pertanyaan pers selepas menjadi pembicara dalam Forum dialog Mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta tentang Pemilu 1999 (Senin, 22/2). Kalau tidak memilih partai ini tidak masuk surga. Kalau partai yang mendasarkan agama yang diutamakan emosinya, sedang yang sekuler adalah rasionya, tegas Ichlasul Amal. Bagaimanakah tanggapan partai yang berasaskan Islam dan partai yang disebut sebagai sekuler? Marilah kita denga suara Wakil Sekjen PKB, Amin Said Husni. PKB sering disebut sebagai partai sekuler, karena berazaskan Pancasila. Dan juga kita dengar suara Partai Keadilan, yang katanya berazaskan lslam, seperti yang dimuat Merdeka (26/2). PARTAI HARUS RASIONAL Amin Said Husni menjawab pertanyaan Merdeka mengenai anjuran Ichlasul Amal di atas, mengatakan bahwa partai harus rasional, saya setuju. Anjuran untuk menjadi sekuler, ketika maksudnya pada rasionalitas sebagai titik-tekannya, itu benar. Karena untuk memasuki era Indonesia Baru yang modern, harus ditandai dengan salah satu rasionalitas dari iplementasi program. Bagaimanapun ini merupakan tuntutan modernis. Sehingga parpol yang akan berperan dalam pembentukan pemerintahan hendaknya memfokuskan diri pada aspek rasionalitas, terutama dalam langkah dan tawaram-tawaran program kerjanya. Partai apapun namanya, kata Amin said Husni, tetap harus memperioritaskan rasionalitasnya dalam berpartai. Dengan demikian gagasan partai sekuler lebih mengacu kepada rasionalitas dalam keberpihakannya atau programnya. Menjawab pertanyaan: "Anda termasuk yang melihat bahwa partai yang berlandaskan agama cenderung emosional. Dan sebaliknya, yang sekuler lebih rasional? Amin Said Husni menjawab: betul. Karena partai yang bernuansa sektarian akan terlihat lebih kental nuansanya. Sehingga ini akan mengalahkan aspek rasionalitas yang sebenarnya juga dimiliki. Jadi partai aliran bukannya tidak mempunyai rasionalitas tetapi itu akan tertutup oleh emosionalitas yang cenderung kuat. Wajar saja memang orang akan bangga dengan organisasi dan program kerjanya. Tapi karena ia emosional, maka sikapnya sangat promordial serta cenderung benar sendiri. Menurut Amin Said Husni selanjutnya partai yang dianggap sekuler bukan berarti tidak memiliki nilai-nilai religiusitas. Perbedaannya barangkali hanya pada penempatan posisi agama dalam konstruksi partai tsb. PKB, misalnya, banyak yang menyebutnya partai sekuler. Karena berlandaskan Pancasila. Tapi inspirasinya yang muncul di tengah-tengah kami, selalu didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini Islam. Sejak awal, kami memang tidak melihat perbedaan yang prinsip dan harus dipertentangkan antara nilai-nilai agama dengan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti nilai kesetaraan dan keadilan. Ini kan baik dalam Pancasila maupun ajaran Islam sama dianjurkannya maka yang sering tampak pada wajah suatu partai adalah semangat nasionalisme. Tetapi sumber inspirasinya justru berasal dari nilai-nilai agama. Kami menilai, inilah yang akan menjadi kebutuhan masa depan. Sebab, bagaimanapun juga partai yang sekuler akan mengalami kekeringan dalam nilai religi. Sementara, partai aliran bakal bersifat ekstrim, fundamentalis. Sehingga tidak mendukung iklim yang kondusif dalam suasana pluralisme. Demikian Wakil Sekjen PKB. Dan bagaimana tanggapan Partai Keadilan? MASALAHNYA BUKAN SEKULER ATAU BUKAN Berbeda dengan Amin Said Husni mengenai anjuran sebaiknya partai bersifat sekuler, maka Nur Mahmudi Ismail, Presiden PK (Partai Keadilan) mengatakan: Itu hanya anjuran. Boleh-boleh saja menyatakan itu. Tapi saya kurang mengerti hubungan antara partai sekuler dengan kehidupan partai-partai yang kondusif. Menjawab pertanyaan: bahwa partai sekuler lebih bertumpu pada rasionalitas, sementara partai agama cenderung emosional, Nur Mahmudi Ismail mengatakan: Itu penilaian yang terlalu simplistis. Kesimpulan semacam itu saya pikir tidak berdasar. Yang benar itu, bahwa manusia hidup tidak bisa melepaskan diri dari norma dan juga rasionalitas. Bagaimanapun juga harus ada keseimbangan antara keduanya. Orang yang paling rasional sekalipun, tetap harus berjuang dalam kerangka yang etis. Nur Mahmudi Ismail juga mengemukakan bahwa masalahnya bukan sekuler atau bukan, tetapi apakah partai itu berpikir tentang bangsa ini secara positif. ldealnya kan semua SDM partai membawa kendaraan politik ini untuk kepentingan yang luas, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan moral. Jika semua partai tidak menunjukkan komitmen kepada keadilan, HAM, demokrasi dan semacamnya, tidak bisa diajak kerjasama. Terlepas dari apakah itu berdasarkan agama atau bukan. Berbedanya tanggapan Nur Mahmudi Ismail dengan Amin Said Husni terhadap anjuran Ichlasul Amal, karena berbedanya azas dari partai mereka, yang satu dari Partai Keadilan yang berasaskan Islam dan yang satunya PK yang berasaskan Pancasila, yang disebut sekuler. PARTAI HARUS MENEGAKKAN KEADILAN Bertolak dari kesimpulan Nur Mahmudi Ismail bahwa bila suatu partai tidak menunjukkan komitmen kepada keadilan, HAM, demokrasi, maka partai itu tidak bisa diajak kerjasama. Terlepas dari apakah itu berdasarkan agama atau bukan. Dengan kata lain partai yang demikian tidak berhak untuk hidup. Mengapa komitmen partai kepada keadilan, HAM dan demokrasi? Sebagai seorang yang beragama Islam dia berkewajiban menegakkan keadilan, HAM dan demokrasi. Hal itu dengan tegas dikatakan dalam surat Al Maidah ayat 8 sbb: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah kamu tertarik karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan". Keadilan yang harus ditegakkan ini meliputi seluruh lapangan kehidupan: ekonomi, sosial, politik, budaya dan seterusnya. Keadilan di lapangan ekonomi, misalnya, yaitu agar setiap orang hidup dari hasil tenaga kerjanya, bukan hasil dari mencuri atau merampas hasil kerja orang lain. Hal itu dengan tegas dikatakan dalam surat Al Baqarah ayat 188: "Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang batil (tiada hak) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa, sedang kamu mengetahuinya". Untuk keadilan di lapangan ekonomi, maka partai-partai programnya harus menentang adanya penghisapan manusia atas manusia. Juga harus ada keadilan di lapangan sosial politik. Karena manusia itu sama di depan Tuhan (lihat surat Al Hujurat, Ayat 10). Maka karena itu tidak boleh ada diskriminasi perlakuan atas sebagia manusia, atas sebagian warga negara. Misalnya bagi sebagian warga negara dijamin haknya untuk berorganisasis bersidang dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, sedang terhadap sebagian warga negara ditiadakan jaminan itu Tindakan diskriminatif itu adalah tidak adil, zalim dan itu juga bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Adalah suatu keputusan politik yang zalim atau tidak adil dari DPR (warisan Suharto) yang memberi 38 kursi gratis bagi ABRI di DPR, melalui pengangkatan, bukan pemilu. Sedang untuk merebut satu kursi saja bagi partai peserta pemilu harus memobilisasi semua kekuatan yang ada pada mereka. Benar-benar diskriminatif, benar-benar menentang Pasal 27 UUD 1945. Keputusan itu dibikin oleh Golkar, PDI yang sekuler serta PPP yang katanya berazaskan Islam dan fraksi ABRI yang katanya beragama. Dengan demikian, pengalaman menunjukkan tidak ada jaminan bahwa partai yang sekuler atau beragama akan menegakkan keadilan, bila komitmennya pada keadilan, HAM, demokrasi memang tidak ada atau kecil sekali. Mereka lebih mementingkan kepentingan yang lain. Jadi masalah pokoknya bukan apakah partai itu harus bersifat sekuler atau bukan, melainkan masalahnya apakah partai itu menegakkan keadilan, HAM dan demokrasi atau tidak. KESIMPULAN Secara rasional dapat disimpulkan bahwa partai yang kondusif bagi masa depan, ialah partai yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan, HAM dan demokrasi. Partai itu bisa bersifat sekuler, bisa juga bukan. Partai yang tidak menegakkan keadilan, HAM dan demokrasi, apakah secara formal ia bersifat sekuler atau bukan, sejarah nanti akan membuktikan bahwa partai itu tidak kondusif bagi kehidupan bangsa di masa depan dan akan ditinggalkan bangsa.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Mar 1999 jam 18:50:43 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
