---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 09/II/11-17 Maret 99 ------------------------------ BUNG KARNO, MEGAWATI DAN XANANA Oleh: Tri Agus Siswowiharjo (OPINI): Perjuangan kemerdekaan di Timor Portugis adalah bentuk perjuangan kemerdekaan yang bagi Indonesia harus terus menerus secara aktif didukung (Pidato Soekarno dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1965) Dua opsi yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Timur tidak saja mengejutkan dunia internasional, juga politisi dalam negeri. Tawaran yang disampaikan pada 27 Januari tersebut adalah, otonomi seluas-luasnya sebagai solusi akhir, dan (jika ditolak) maka pemerintah akan menyarankan ke parlemen hasil pemilu 1999 untuk melepas Timor Timur dari negara kesatuan RI. Salahsatu politisi domestik yang cukup terkejut, dan kemudian menentang kebijakan Presiden Habibie tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tulisan pendek ini mencoba menelaah tentang konsistensi perjuangan Megawati yang selalu membanggakan Presiden pertama RI yang juga ayahnya sendiri, Ir. Soekarno, terutama menganai masalah Timor Timur. Dalam pernyataan tertulisnya sehubungan dengan dua opsi di atas, Megawati sangat menyayangkan kebijakan Habibie tersebut karena beberapa hal. Pertama, Habibie (sebagai pemerintahan transisi) tidak mempunyai kewenangan melakukan keputusan yang bersifat penting dan berdampak bagi persatuan dan kesatuan wilayah RI. Kedua, alasan yang dipakai oleh Habibie adalah ekonomis pragmatis, menganggap Timor Timur sebagai sebuah beban. Kemudian, ketika menerima delegasi dari Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) Megawati menegaskan kembali tekadnya untuk tetap mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah RI. Pandangan Megawati yang merupakan salah satu calon kuat Presiden RI tersebut kemudian memancing komentar Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor Timur (CNRT) Xanana Gusmao. Tidak dapat saya bayangkan seorang pemimpin partai yang gigih berjuang di era orba tidak bisa menghormati hak-hak fundamental rakyat dunia yakni, prinsip-prinsip demokrasi demikian Xanana dalam wawancara khusus Tinjauan Asia Pasifik Radio Australia. Mengapa Megawati mempunyai pendirian sangat kaku, seperti sikap orde baru era Soeharto yang telah dicoba ditinggalkan Presiden Habibie? Ada beberapa alasan. Pertama, Megawati dan orang-orang dekatnya tidak paham betul tentang sejarah dan situasi terakhir masalah Timor Timur. Misalnya salah satu Ketua PDI Perjuangan Kwiek Kian Gie, berpendapat yang menuntut merdeka merupakan minoritas. Yang menghendaki Timtim merdeka, yang kita baca adalah Ramos Horta yang tidak pernah di Timtim, Xanana Gusmao yang sudah enam tahun tidak menginjak Timtim. Tetapi kalau kita mendengar dari 12 cabang PDI Perjuangan yang hidup di Timtim, 12 cabang kami menghendaki tidak mau merdeka. Jadi siapa yang harus dituruti saat ini, lanjut Kwiek. Kedua, Megawati, dan beberapa politisi lainnya, cenderung reaktif terhadap apapun kebijakan Presiden Habibie, tanpa mencermati terlebih dahulu kebijakan itu sendiri. Ketiga, Megawati sudah tak lagi membanggakan Bung Karno sebagai pendiri RI sekaligus tokoh Gerakan Non Blok. Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan RI yang secara gigih menentang kolonialisme dan imperialisme sepanjang hayatnya. Sebagian masa mudanya dihabiskan keluar masuk penjara untuk membela prinsip-prinsip politiknya. Ketika bersama Hatta, Soepomo, Moh Yamin dan anggota BPUPKI lainnya dalam sidang kedua (10 Juli 17 Juli 1945), Soekarno sepakat bahwa apa yang disebut sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Jadi bukan termasuk Semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, Papua Timur, maupun Timor Portugis, seperti diusulkan Yamin, yang mendasarkan klaimnya berdasar wilayah Majapahit dalam kitab Negarakertagama. Bagi Bung Karno yang sering mengutip Renan, bangsa adalah entitas yang terbentuk karena persamaan nasib,yaitu karena penjajahan. Para pendiri republik itu juga telah meletakkan dasar yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada bagian lain disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikan Republik Indonesia adalah untuk turut serta menjaga ketertiban dunia. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno bersama beberapa pemimpin bangsa Asia dan Afrika memprakarsai Konperensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Konperensi yang bersejarah itu melahirkan deklarasi Dasa Sila Bandung yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi antar negara merdeka di Asia Afrika untuk melawan segala jenis kolonialisme dan imperialisme. Melalui Gerakan Non Blok, kepemimpinan Bung Karno diakui dunia. Beberapa negara di Asia dan Afrika lahir, antara lain karena dukungan gerakan ini. Dalam soal wilayah RI pemerintahan Bung Karno secara tegas berhasil meyakinkan dunia dalam soal Irian Barat. Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1959 menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial. Perjuangan merebut Irian Barat bukanlah ambisi teritorial, melainkan mewakili klaim Indonesia atas bagian wilayahnya (bekas jajahan Belanda) yang masih dikuasai bangsa lain. Mengenai soal Timor Portugis, pemerintahan Bung Karno melalui Menteri Luar Negeri Soebandrio pada 1961 mengatakan, "Kami tidak menuntut bagian dari Pulau Timor yang berada di bawah kekuasaan Portugis, meskipun rakyat tersebut mempunyai ras yang sama dengan kami. Pandangan pemerintah Indonesia tentang penjajahan, kemerdekaan dan demokrasi berubah setelah Soeharto tampil di puncak kekuasaan menggantikan Bung Karno. Pada tahun 1975 dimana Perang Dingin antara blok Timur dan Barat masih berkecamuk, Indonesia masuk dalam kisaran itu. Saat konflik muncul di negeri tetangga Timor Portugis, sekonyong-konyong komunis phobi yang masih menghangat di Indonesia tiba-tiba berwujud pada penyerangan dan kemudian pendudukan wilayah bekas jajahan Portugis yang sedang melakukan dekolonisasi itu. Operasi militer besar-besaran yang menelan banyak korban dari dua belah pihak itu kemudian dikemas seolah-olah ada integrasi secara sukarela, selanjutnya diputuskan Undang Undang No. 7 Tahun 1976 Tentang Integrasi dan ditetapkan Tap MPR No. VI Tahun 1978 Tentang Integrasi. Di bawah Soeharto masalah Timor Timur dianggap selesai, tetapi tidak bagi dunia internasional. Termasuk PBB tidak mengakui secara 'de jure' kedaulatan Indonesia di Timor Timur. Kini sebuah ironi justru ditampilkan oleh seorang Megawati putri sulung Bung Karno, yang selama ini gigih menentang ketidakadilan orde baru di bawah Soeharto. Alasan-alasan yang dikemukan Megawati seperti integrasi telah final,nasionalisme serta persatuan dan kesatuan, adalah justru yang sering dipakai orde baru, dan yang ditentang oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia. Mengganggap masalah Timor Timur telah selesai dan merupakan wilayah sah RI sama dengan mengisolasidiri dalam pergaulan internasional. Dan itu memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Sedangkan alasan nasionalisme dan persatuan dan kesatuan, sama sekali tak relevan. Nasionalisme yang dibangun para pendiri republik kita didasarkan karena persamaan nasib di bawah kolonialisme Belanda, bukan persamaan ras, agama atau suku bangsa. Mempercayai mitos apabila Timor Timur merdeka maka akan mempengaruhi daerah lain di Indonesia, sama dengan tetap mempercayai paradigma orde baru yang telah dikoreksi oleh rakyat dan pemerintah Habibie. Menganggap bahwa masalah Timor Timur adalah separatisme adalah keliru, sebab yang ada adalah masalah hak penentuan nasib sendiri sebuah bangsa. Jika pada tahun 1974/75 yang terjebak dalam pusaran Perang Dingin adalah Soeharto, di mana kemudian ia memerintahkan penyerangan pada 7 Desember 1975, kini Megawati justru mendukungnya, dan mencoba membangun pembenaran masa lalu, hanya karena kurang atau tidak respek dengan pemerintahan Habibie saat ini. Jika sikap Megawati ini terus dipertahankan, maka dirinya bakal terjebak seperti Soeharto. Megawati seperti kita ketahui berpandangan sama dengan Soeharto, artinya menolak referendum dan menganggap masalah Timor Timur telah usai. Bagi masyarakat internasional posisi seperti ini kurang menguntungkan, karena bisa dipandang kurang menjamin kestabilan kawasan dengan menyimpan masalah Timor Timur sebagai urusan dalam negeri. Dari sinilah kita bisa menilai kapasitas kepemimpinan Megawati yang selalu dikaitkan dengan sang proklamtor Bung Karno. Megawati memang banyak diramalkan akan memperoleh banyak kursi dalam pemilu tahun ini. Jika jalan menuju istana sukses diraih, maka masalah Timor Timur akan menjadi masalah pertama dan utama yang harus dihadapinya nanti. Selama dua dasa warsa Soeharto telah gagal menghadapi masalah Timor Timur. Tentu dapat kita ramalkan Megawati akan menghadapi permasalahan sama jika paradigma Soeharto tetap dipakai. (*) Penulis adalah media relation Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Mar 1999 jam 20:03:43 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
