----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
From: Arief Wicaksono
Ekonomi Kerakyatannya Adi Sasono
Baru-baru dalam satu pertemuan di Yogya Adi Sasono menggelar "rencana
besar" di hadapan beberapa aktivis LSM dan pegiat pembangunan tentang
program ekonomi kerakyatan yang tengah dirintis departemen yang
dipimpinnya. Pada pertemuan diuraikan justifikasi pentingnya ekonomi
kerakyatan, serta bagaimana ketangguhan pengusaha kecil dan menengah
menghadapi badai krisis dibandingkan para konglomerat yang sepanjang tiga
dekade dimanjakan berbagai fasilitas oleh rezim Orde Baru. Menteri yang
kabarnya adalah mantan aktivis LSM ini menjelaskan berbagai pertanyaan dan
sorotan-sorotan tajam yang disasarkan pada dirinya. Ada beberapa hal yang
penting dicermati pada sepak terjang Adi Sasono yang secara terus menerus
mengibarkan simbol LSM agar dapat melekat pada dirinya (dalam hal ini peran
media massa untuk mempromosikan Adi Sasono dengan label mantan atau aktivis
LSM perlu diperhatikan pula).
Yang pertama soal substansi ekonomi kerakyatan itu sendiri. Ada
ketidakkonsistenan konsep. Di satu sisi mereka bicara soal pemberdayaan
koperasi, dan sosialisme ekonomi. Tapi di sisi lain mereka bicara pasar dan
kapital. Ketidakkonsistenan ini berujung pada pertanyaan, apa agenda di
balik gerakan populis ini? Pemenangan dukungan politik (political gain)
hingga pemilu? Atau, ada dugaan lainnya..... Apa mungkin dibangun satu
sistem ekonomi kerakyatan dalam jangka waktu pendek (atau menengah)
sementara piranti lunak masyarakat (sistem sosial dan hukum) masih tidak
karu-karuan?
Yang kedua soal penggunaan LSM sebagai latar belakang gerakan ekonomi
kerakyatannya Adi Sasono. Yang jelas, kita perlu hati-hati tentang sosok
LSM yang di-"gunakan" Adi Sasono ini. Di Indonesia, ada berapa tipe LSM
berdasarkan pendekatan kegiatannya. Yang pertama adalah LSM yang
menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat (community development), dan
selanjutnya mereka yang menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat
(community organizing). Yang terakhir ini lebih menyukai dirinya disebut
sebagai organisasi non-pemerintah (ornop) daripada LSM. Berdasarkan bidang
kegiatan, ada yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pengembangan
masyarakat desa, pendampingan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat,
pendidikan, dan sebagainya. Kekhawatiran saya adalah, jika gerakan ini
gagal, bukan Adi Sasono yang dituding sebagai faktor utamanya, tetapi LSM.
Satu move yang cantik untuk membunuh gerakan LSM dan/atau ornop dari muka
bumi Indonesia.
Sementara agenda ornop (saya tidak menggunakan kata LSM) saat ini adalah
pengakuan negara atas hak-hak sipil masyarakat dan hak-hak masyarakat adat
dari berbagai pelosok negeri di berbagai bidang. Agenda yang berkesan
sederhana ini sesungguhnya sulit diwujudkan sepanjang pemerintahan masih
dipegang oleh Habibie dan para kroninya. Apalagi sepanjang masih kuatnya
sakralisasi UUD 45. Ujung-ujungnya adalah agenda perubahan tentang negara
kesatuan Indonesia yang berbentuk federal, dimana-mana corak pemerintahan
dan administrasi pengelolaannya berbasis tata nilai budaya yang berlaku di
wilayah masing-masing.
Hal lain adalah soal krisis. Krisis yang melanda negeri pada hakekatnya
adalah soal dominansi persepsi oleh kekuasaan. Ada usaha kuat membangun
persepsi bahwa seluruh pelosok Indonesia tengah dilanda krisis.
Kenyataannya, krisis nyata di Jawa dan Jakarta khususnya, dan sebagian
kota-kota besar di Indonesia barat. Secara psikologis rezim Habibie hendak
menekan rakyat dengan persepsi-persepsi krisis, agar bisa dibangun satu
strategi penghimpunan dukungan yang baru dan segar, karena
strategi-strategi terdahulu yang digunakan rezim Orde Baru sudah bangkrut.
Apabila kita mengibaratkan Indonesia ini sebagai satu tubuh manusia, saat
ini ada persepsi bahwa tubuh sedang menderita penyakit. Tetapi secara fisik
tidak ada kelainan-kelainan terdeteksi sebagai gejala penyakit. Dengan kata
lain, dengan kekayaan alam yang selama beberapa dekade dikuasai oleh
kelompok tertentu, Indonesia jauh dari kategori "sakit." Buktinya
masyarakat petani di berbagai daerah yang jauh dari Jakarta sekarang
menikmati pola pasar bebas perdagangan produk pertanian. Buktinya, mereka
mengeluh saat rupiah menguat terhadap dolar AS. Karena sebagian mereka
melakukan transaksi perdagangan komoditas pertanian dalam dolar AS.
Tataniaga yang selama ini dijadikan alat penakan dan penindas petani sudah
bangkrut. Tapi di Jawa, kondisi alam sudah terlanjur hancur-hancuran.
Banyak terjadi perubahan yang tak terpulihkan (irreversible changes).
Akhirnya, persepsi bahwa krisis melanda seluruh pelosok negeri cuma mitos
dan propaganda belaka.
Sekarang kita kembali ke pertanyaan, ada apa di balik gencarnya kampanye
gerakan ekonomi kerakyatan.....?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 28 Dec 1998 jam 15:45:57 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
