---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- JAKARTA (Media): Dewi Fortuna Anwar, Juru Bicara Presiden BJ Habibie, meminta agar Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung segera menentukan pilihan sebagai birokrat atau pengurus partai. Hal itu sejalan dengan amanat Presiden dalam pidato RAPBN agar PNS dan ABRI bersikap netral. ''Semua sudah diamanatkan Presiden, jadi tinggal menjalankan saja,'' kata Dewi Fortuna kepada pers di Jakarta, kemarin. Meski Dewi tidak menyebutkan Akbar secara eksplisit harus memilih salah satu jabatan, namun ia memberikan contoh konkret tentang posisi Presiden BJ Habibie yang juga kader Golkar. ''Sejak Pak Habibie diangkat menjadi presiden, ia tidak punya kaitan dengan Golkar. Sebelumnya ia wakil Dewan Pembina Golkar,'' kata Dewi. Dia menambahkan, sejak Dewan Pembina Golkar dibubarkan dan Habibie menjadi orang nomor satu di Indonesia, ia tidak lagi berhubungan dengan Golkar kendati ia tetap menjadi kader Golkar. ''Pak Habibie tidak pernah memanggil Ketua Umum Golkar karena beliau tidak memiliki wewenang lagi. Sebagai seorang pemimpin, ia harus mengayomi rakyatnya. Sebagai orang pemerintahan, Pak Habibie lebih memikirkan masa depan rakyat Indonesia, tidak memikirkan parpol''. Dengan tegas pula Dewi menyatakan apabila Presiden Habibie berpijak pada kedua-duanya, baik birokrat maupun parpol, maka hal itu tidak adil. ''Itu tidak adil karena rakyat tidak diayomi tapi hanya kelompok tertentu. Pak Habibie pun sejak menjadi presiden tidak lagi aktif di kepartaian,'' tambahnya. Dewi meminta agar semua PNS maupun birokrat yang masih mengurusi partai lebih baik segera menentukan pilihan. ''Kalau Mensesneg pilih sebagai birokrat, ya, sebaiknya jangan mengurus yang lain,'' tambahnya. Pada bagian lain dia mengakui kemenangan Golkar karena ada dua tulang punggung yang cukup kuat, yaitu PNS dan ABRI. ''Sekarang pemerintah telah menegaskan bahwa ABRI dan PNS harus netral. Mendagri pun telah memberikan sanksi terhadap PNS yang melanggar ketentuan. Tapi mengapa F-KP menganggap Mendagri melecehkan DPR?'' tanya Dewi. Dewi mempertanyakan bagaimana pemilu yang jurdil dan luber bisa berjalan jika Golkar masih terus bersikeras. ''RUU Politik itu memang merugikan Golkar secara keseluruhan. Tapi kalau Golkar kalah melalui pemilu yang jurdil, dia akan lebih terhormat,'' kata Dewi lagi. Sedangkan Jimly Ashiddiqie, asisten wapres menegaskan sebaiknya kelaziman yang sedang dibangun pemerintah yakni agar para birokrat tidak berpolitik harus dijalankan. ''Setiap presiden yang terpilih harus loyal kepada siapa saja. Dan para birokrat pun harus loyal kepada masyarakat, bukan kepada partai,'' katanya. Jimly pun melihat banyak para birokrat yang duduk di pemerintahan masih mengurusi parpol, seperti sejumlah menteri di Kabinet Reformasi. ''Sebaiknya mereka ini segera menentukan pilihan. Pemilu yang diharapkan sebagai solusi terbaik akan terwujud dengan netralnya ABRI dan PNS,'' katanya.(SS/P-1) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Jan 1999 jam 09:57:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
