---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- RISIKO APABILA PEMILU TIDAK DIJALANKAN SECARA BERSIH (1) Oleh : Ki Ageng Mangir Sebagai tata cara sistem ketata-negaraan dengan prinsip demokrasi, pemilu adalah sarana utama untuk melaksanakan pergantian pemerintahan, agar aspirasi rakyat terwakili didalam sistim pemerintahan baik itu di eksekutif, legislatif, dan judikatif sehingga representasi dari pemerintah adalah refleksi keinginan mayoritas rakyat. Diharapkan pada akhirnya pemerintah akan menjalankan roda pemerintahan hanya untuk kepentingan rakyatnya dan menjalankan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan lebih merata. Jelas sekali representasi rakyat dalam pemerintahan sangat tergantung sekali dari hasil pemilihan umum, dengan seluruh embel2 peraturan yang menunjang agar pemilihan umum dijalankan secara bersih, jujur, adil, langsung, dan rahasia. Permasalahannya pada saat ini, apakah Pemilu yang akan diselengarakan pada bulan Juni '99 akan bisa memenuhi harapan kita semua ? Mengingat bahwa pemilu yang telah terjadi pada 32 tahun terakhir ini hanyalah pemilu sandiwara belaka yang hasilnya sudah bisa kita tebak sebelumnya yang semata-mata alat legitimasi bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam kata lain kita tidak punya pengalaman menjalankan Pemilu yang bersih, sebaliknya pemerintah yang berkuasa yang juga sebagai penyelenggara Pemilu yang sekarang punya segudang pengalaman untuk memanipulasi Pemilu bagi kepentingannya (dengan cara dari kampanye menggunakan fasilitas negara dengan dalih meresmikan proyek negara, pemberian sumbangan kepada pesantren2, intimidasi terhadap pegawai negeri dan keluarganya, intimidasi terhadap anak sekolah menengah atas, intimidasi terhadap warga pedesaan, penggebosan partai politik, bagi-bagi uang sangu sebelum nyoblos, manipulasi perhitungan suara dsb.) Pemilu adalah hanya salah satu komponen dari penyelenggaraan ketata-negaran pemerintahan yang demokratis (yang sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini sudah 54 tahun ternyata bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan demokrastis yang betul-betul mewakili suara rakyat terbanyak dengan baik). Ada beberapa komponen2 yang lain yang tidak kalah pentingnya yang apabila kondisi2-nya belum ada dalam masyarakat maupun dalam tata budaya Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan demokratis di Indonesia hanya akan terjadi di-angan-angan saja (kerangka berpikir ini bereferensi kepada cara-cara demokrasi yang terselenggara di negara maju seperti laiknya di Amerika Serikat, maupun di negara2 Eropa Barat). Kondisi2 yang lain adalah : 1. Ketidak mampuan partai 'oposisi' memanfatkan kekuatannya untuk mengoreksi/melakukan kritik kelemahan pemerintah yang sedang berkuasa agar meyakinkan rakyat untuk dipilih pada pemilu yang akan datang. 2. Kelas menengah yang acuh terhadap politik dan memilih untuk bersikap 'playsafe' dan terbiasa hidup mapan dan santai (bahkan kalau harus ikut ber-KKN ok-ok saja). 3. Partai politik masih mendasarkan kekuatan kepada massa rakyat kecil yang tidak terdidik, mudah dipengaruhi, mudah di-intimidasi, mudah dibohongi, bahkan mudah dibeli. 4. Keberpihakan ABRI pada pemerintah yang berkuasa, sehingga mematikan dinamika masyarakat menyalurkan aspirasi demokratis seperti halnya melaksanakan demontrasi yang dihadapi secara pilih bulu tergantung dengan pihak mana yang dihadapai (kalau menghadapi demontran pro pemerintah bersikap permisif dan lunak, kalau menghadapi demonstran anti-pemerintah bersikap keras bahkan kalau perlu menembak mati demonstran). 5. Hukum berada dipihak penguasa yang tidak tegas menindak yang salah sehingga pelanggaran terhadap peraturan2 ataupiun undang2 yang dilakukan oleh ABRI dan penguasa sangat sulit untuk ditindak dan dihukum - yang mungkin akan dimanfaatkan untuk melanggar rambu2 peraturan Pemilu tanpa ada yang berani menindak. 6. Sikap yang tidak tegas dari pemerintah yang sedang berkuasa terhadap tindak korupsi (KKN), dengan dana yang terkumpul saat ini ditangan mereka, kemungkinan dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilu dengan cara KKN adalah sangat besar kemungkinannya. Lebih lanjut penulis ingin menguraikan lebih rinci: 1. Partai Oposisi yang lemah. Tata cara ketata-negaraan dengan prinsip demokrasi haruslah punya partai oposisi yang kuat yang berani melakukan koreksi/kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah yang merugikan rakyat banyak, kalau perlu mengajukan mosi tidak percaya: a. Didalam komposisi keanggoatan DPR/MPR saat ini tidak ada partai oposisi - semua yang duduk dalam keanggotaan DPR/MPR telah dicuci habis (diseleksi dengan ketat) agar bersikap loyal pada pemerintah apakah itu dari Golkar, PDI, dan PPP. b. Partai oposisi diluar DPR/MPR adalah musuh pemerintah dan harus dihancurkan dengan memanfaatkan operasi intelijen ABRI (yang terjadi dengan PDI Perjuangan, PRD, dan PUDI). c. Setelah terbukanya pembentukan partai baru yang memungkinkan tumbuhnya partai politik, ternyata beberapa partai yang berpotensi untuk menjadi partai oposisi terhadap partai yang berkuasa saat ini (seperti halnya PDI Perjuangan, PAN, PKB, PUDI, PRD) tidak bersikap sebagai partai oposisi, contohnya: - percakapan tilpon antara Habibie dan Ghalib seharusnya sudah cukup untuk bisa dimanfaatkan menjatuhkan pemerintahan Habibie yang jelas melakukan interfensi eksekutif terhadap kekuasaan judikatif yang seharusnya independen (pelanggaran sangat serius yang dilakukan oleh seorang presiden terhadap prinsip2 demokrasi). - ketidak seriusan pemerintahan Habibie menindak para pelaku KKN (berapa banyak pejabat yang ditindak selama satu tahun pemerintahan Habibie - jawabannya NOL BESAR - apa kita semua setuju tidak ada KKN dalam pemerintahan Soehato dan Habibie ?) Kalau partai oposisi diam saja berarti mengakui bahwa tidak ada KKN yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Kalau memang ada, berarti pemerintahan Habibie telah gagal menjalankan tugasnya untuk memberantas KKN dan harus dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menurunkan Habibie. - kerusuhan yang terjadi beruntun di Ketapang, Dili, Ambon, dan saat ini di Sambas. Sudah selayaknya dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk meminta Habibie dan Wiranto untuk mundur, terus apa kerjanya mereka kalau mengatasi kerusuhan saja tidak mampu (apakah intelijen ABRI hanya mampu melakukan operasi terhadap partai oposisi, tapi tidak mampu menggulung operasi berantai para perusuh yang memanfaatkan konflik antar etnis, agama, dan suku di Indonesia). - belum lagi ketidak mampuan pemerintah Habibie mengatasi masalah ekonomi yang terkontraksi - 16% tahun 1998 dan dari para pelaku ekonomi di Indonesia memperkirakan akan masih akan terkontraksi kira2 juga -16% tahun 1999. Jelas dari indikasi diatas partai oposisi yang saat ini masih diluar sistim tidak mampu, masih malu-malu, tidak terbiasa, bahkan mungkin tidak berani melakukan koreksi/kritik terhadap pemerintah yang berkuasa. 2. Kelas Menengah yang kenes dan santai. Dinegara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat telah melahirkan kelas menengah sebagai motor pembaharuan dan perubahan dan juga menghasilkan masyarakat yang kritis agar terjalin sistim kontrol sosial yang memadai agar prinsip2 demokrasi selalu ditaati bersama baik dari para pelaku pemerintahan yang sedang berkuasa maupun para oposisinya. Bagaimana di Indonesia ? : Tidak bisa dipungkiri bahwa selama 32 tahun pemerintahan orde baru dengan masuknya investasi modal asing (terutama setelah tahun 1980 - dengan mulai tumbuhnya konglomerasi) telah menumbuh pesatkan kelas menengah di Indonesai dalam artian jumlahnya. Sayangnya sifat2 yang dipunyai oleh kelas menengah di Indonesai tidaklah sama dengan kaum kelas menengah di Eropa Barat dan Amerika Serikat: a. Kelas Menengah di Indonesia adalah sangat kenes yang ukuran kosmetik luar yang bersifat material yang menjadi ukuran sukses tanpa peduli darimana diperolehnya dan tidak peduli terhadap nasib rakyat kecil lainnya yang kurang beruntung : - bagaimana caranya dengan cepat bisa punya mobil dan rumah yang bagus walaupun untuk itu harus ikut ber-KKN ria. - punya dana yang cukup untuk gaya hidup mengunjungi cafe, makan diluar, night-club, karaoke, pub, sekali-kali berlibur baik diobjek wisata dalam maupun luar negeri. - tidak punya interest untuk berurusan dengan partai politik yang dianggap kotor dan tidak berguna, urusan politik adalah milik para politisi. Mau juga bergabung untuk kepentinganan partai politik tertentu asal ada 'dokunya', jadi yang dipentingkan bukan 'idealisme' untuk melakukan perubahan tapi sekali lagi motifnya adalah 'doku'. Kita bisa menyaksikan sendiri dilingkungan sekeliling kita para kelas menengah yang mendadak menjadi okb (orang kaya baru) karena mendukung golongan yang menganggap dirinya partai tertentu (bahkan didukung juga oleh kumpulan/ organisasi preman). b. Kelas Menengah di Indonesia tidak mengembangkan sikap kritis baik didalam menjalankan pekerjaan sehari- hari ataupun dalam rangka kontrol sosial perbaikan pelayanan umum dari pemerintah yang mungkin tidak mau ambil risiko berurusan dengan alat negara ABRI, ya lebih baik diam saja. Saat ini seharusnya adalah momentum yang tepat untuk kebangkitan kesadaran politik kaum menengah Indonesia : - dengan adanya gonjang-ganjing likuidasi bank-bank di Indonesia akan ada kurang lebih 20,000 klas menengah yang akan kena PHK. Ini adalah salah mereka sendiri yang terlalu larut dan 'permisive' terhadap tata cara bisnis KKN tanpa mau mengambil sikap kritis, yang sekarang bisa dirasakan sendiri akibatnya. - kesadaran untuk mengemukakan hak-hak-nya agar bisa mendapat 'uang pesangon' yang memadai adalah suatu imbas dari sifat 'egosentris' dari kalangan menengah yang kenes tanpa melihat kondisi lingkungan secara luas yang juga sedang dalam kesulitan. Seharusnya gerakan ini merupakan gerakan yang lebih luas sasarannya untuk ikut melakukan perubahan sistim masyarakat agar hal-hal seperti ini - yang tidak lain adalah hasil dari sistim bisnis KKN, yang secara leluasa diterapkan oleh orde baru - tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang. Salurkan aspirasinya ke partai-partai politik oposisi dan tingkatkan kesadaran kritis untuk perbaikan kearah tata sistim masyarakat yang lebih demokratis. 3. Massa mengambang (Bersambung) Maret 1999 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Apr 1999 jam 03:56:46 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
