---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://click.indo-news.com/cgi-indo-news/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Rabu, 2 Juni 1999 Berita Utama Sukmawati: Keluarga Bung Karno Tetap Dukung Mega SURABAYA - Sukmawati Soekarnoputri membantah keluarga Bung Karno terpecah-belah. Sampai saat ini, katanya, seluruh putra Bung Karno masih tetap satu dan mendukung Megawati untuk tampil sebagai calon presiden mendatang. ''Pencalonan Guntur oleh beberapa parpol tidak pernah diakui, dan keluarga Bung Karno tidak akan mau. Kami tetap mendukung Mbak Mega saja. Biar orang lain bicara macam-macam, itu hanya trik politik untuk meraih massa,'' katanya kepada wartawan, usai kampanye untuk PNI pimpinan Ny Supeni di Gedung Go Skate Surabaya, kemarin. Dikatakannya, meski berada di PNI, dirinya tetap mendukung Mega sebagai capres. Bahkan partainya mencalonkan Mega. Lebih dari itu, suaranya nanti juga akan digabung dengan PDI Perjuangan. ''Kami akan membikin semacam komunike antarpartai pendukung marhaen dan pelestari ajaran Bung Karno. Kami akan bekerja sama dan mendukung sampai Mega meraih kursi RI-1,'' tegasnya. Tentang komentar Gus Dur bahwa dirinya lebih sreg memilih Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres daripada Mega, karena sebagian besar umat Islam tidak akan mau dipimpin presiden wanita, Sukma mengatakan pernyataan itu sangat diskriminatif. ''Saya sangat tidak setuju. Bisa jadi itu salah satu upaya mengganjal Mega dalam upayanya menapak jalan menuju presiden,'' tegasnya. Kalau benar Gus Dur mengatakan seperti itu, ungkapnya, itu menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kiprah politiknya. ''Masak hari ini bilang A, hari lain bilang B, nanti bisa berubah menjadi C. Tapi selama ini dia memang seperti itu kok,'' tandasnya. Sementara itu, dalam pidato kampanyenya, Sukma mengajak warga PNI konsisten terhadap perjuangan Bung Karno yang ingin menegakkan negara kesatuan RI, berdasar Pancasila yang dirumuskan dan dilahirkan 1 Juni 1945. ''Kami mengimbau agar 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Bukan untuk melahirkan paradigma lama, melainkan karena keinginan agar pancaran Pancasila yang lahir pada tanggal itu tetap memancarkan energinya bagi bangsa Indonesia,'' tegasnya. ''Status Quo'' Sementara itu, peneliti senior LIPI Dr Moechtar Pabottingi mengkhawatirkan kemungkinan PDI Perjuangan terjebak pada pemikiran status quo dengan keengganannya mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 dan mendukung dwifungsi ABRI. ''Saya setuju pemikiran Cak Nur (Prof Dr Nurcholish Madjid-Red) bahwa indikasi kelompok pro-status quo adalah tidak bersedia mengamandemen UUD 1945 dan mendukung dwifungsi ABRI. Itu sangat tepat, sebab dengan melestarikan UUD 1945 seperti sekarang, kemungkinan terjadinya pemerintahan yang bobrok seperti Orba akan sangat mudah,'' katanya dalam Seminar Pemilu untuk Rakyat di Surabaya, kemarin. Kalau melihat dua indikasi itu, sebenarnya yang layak disebut partai reformis hanya PAN dan PUDI. Sebab, dua partai itu sudah diketahui sangat konsisten memperjuangkan amandemen UUD 1945 dan penghapusan dwifungsi ABRI mulai sekarang. Dikatakannya, PDI Perjuangan harus menjelaskan alasannya enggan terhadap penghapusan dwifungsi ABRI dan mengamandemen UUD 1945. Kalau alasannya strategi partai, bisa saja itu dipakai. Tapi itu tidak berarti mereka menafikan tuntutan di era reformasi, yang menginginkan penghapusan dwifungsi ABRI. Sedangkan jika alasan enggan mengamandemen UUD 1945 karena khawatir negara kesatuan RI akan runtuh, itu bukan alasan yang kuat. Sebab, amandemen nanti lebih pada upaya pembatasan kewenangan presiden agar tidak mengarah pada pemerintahan otoriter. Dalam kesempatan itu, Moechtar mengkhawatirkan kemunculan Orba babak kedua, yang aktor utamanya Habibie, dengan dua kakinya: ICMI dan Golkar. Kalau dulu Soeharto memainkan peran dengan didukung dua kaki dwifungsi ABRI dan Golkar, kini Habibie dengan Golkar dan ICMI. ''Dwifungsi ABRI bersama Golkar sudah terbukti menjadi alat rezim Soeharto untuk menindas rakyat, mempraktekkan pemerintahan otoriter. Dan itu kini dicoba dilestarikan Habibie dengan Golkar dan ICMI,'' katanya. Semestinya ICMI tidak terjebak dan tergantung pada Habibie karena dia akan bisa mengakibatkan kemunculan Orba babak kedua, dengan pemain sentral Habibie, Golkar, dan ICMI. Junta Militer Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Matori Abdul Djalil mengkhawatirkan kemungkinan terjadi junta militer di Indonesia jika Habibie terpilih lagi sebagai presiden periode 1999-2004. Jika Habibie terpilih, hampir pasti pemerintahan mendatang tidak akan kredibel. Karena itulah, semua problem politik, ekonomi, budaya, dan yang lain tidak akan terselesaikan. Akibatnya, stabilitas akan kacau. ''Dalam kondisi seperti itu, yang akan muncul adalah kekuatan militer. Artinya, Indonesia akan bernasib seperti Myanmar dengan juta militernya, yang sampai sekarang terus bergejolak. Yang lebih fatal, sampai sekarang negara itu diasingkan dunia internasional.'' Karena itulah, bagi PKB, siapa pun presiden terpilih nanti, tidak akan jadi masalah. Yang penting bukan Habibie. Hal itu demi kejayaan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. (an,-29cb) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Jun 1999 jam 11:03:21 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
