---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://click.indo-news.com/cgi-indo-news/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Golkar Desak Kasus Tanjung Priok Diusut Tuntas Aparat Kemananan Mengelak tanggung jawab Jakarta, JP.- Entah mimpi apa, tiba-tiba Partai Golkar dalam kampanye putaran terakhir di Tangerang, mendesak pemerintah hasil Pemilu 1999 agar mengusut tuntas kasus Tanjung Priok 1984 yang menelan ratusan jiwa. Padahal saat itu Golkar sedang jaya-jayanya sebagai mesin politik Orde Baru yang seharusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Alasan partai berlambang pohon beringin ini mengungkit kembali kasus Tanjung Priok karena sampai sekarang belum ada titik terang tentang penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut. Desakan Golkar tersebut Jurkamnas Ali Yahya di hadapan puluhan ribu massa beringin yang menghadiri kampanye monologis putaran akhir di lapangan Balajara, Tangerang, kemarin. Menurut dia, tragedi Tanjung Priok di masa rezim Soeharto harus dituntaskan lewat jalur hukum. Untuk itu, dia minta pemerintah segera memberikan kepastian tentang kelanjutan pengusutan kasus Tanjung Priok tersebut. Salah satu fungsionaris DPP Golkar itu juga mengecam tindakan para penanggungjawab keamanan yang sepertinya mengelak dari tanggungjawab. Namun dia tidak secara eksplisit menyebut nama Try Sutrisno yang dulu menjabat sebagai Pangdam Jaya, kala peristiwa itu terjadi. ��Tragedi Tanjung Priok tak boleh dilupakan begitu saja tanpa diselesaikan lewat jalur hukum, termasuk mengadili para pelakunya. Sebab akibat kasus Priok masih dirasakan masyarakat sampai saat ini, terutama anggota keluarganya yang ditinggalkan,�� katanya. Sementara itu Jurkamnas Golkar lainnya Slamet Effendi Yusuf dalam kampanye monologis mengingatkan Partai Golkar senantiasa konsisten dengan pembangunan sistem politik yang bersifat rasional. Karena itu, Golkar menolak kekuasaan yang berdasarkan kultus individu. Sebab bangunan kekuasaan yang didasarkan atas kultus individu cenderung menumbuhkan dukungan yang irasional, fanatisme buta, emosional dan memunculkan anarkisme. ��Golkar juga berpandangan, sistem kultus bisa membuka kemungkinan lahirnya kembali otoritarianisme, sentralisme, absolutisme, bahkan totaliterianisme,�� katanya. Menurut Slamet, dua periode kekuasaan di Indonesia masa lalu, memberikan pelajaran berharga, betapa pemujaan terhadap pemimpin telah membawa bangsa Indonesia kepada sistem kekuasaan yang sentralistik dan eksploitatif. Akibatnya melahirkan penyalahgunaan kekuasaan sehingga melahirkan praktek KKN. (nev) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 2 Jun 1999 jam 11:03:57 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
