---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 5 Juli 1999 Sudahlah, Next Time Better PENENTUAN jatah 65 kursi Utusan Golongan di MPR nanti, memang wewenang KPU sepenuhnya. Tapi, kalau dari sekarang ini muncul tuntutan agar parpol-parpol kecil saja yang menduduki kursi itu, tentu ada persoalan. Paling tidak, ini berkaitan dengan adanya parpol yang sudah tahu bahwa dirinya tidak akan memperoleh suara di DPR. Apalagi, sampai sekarang ini KPU belum menyelesaikan penghitungan suara secar nasional. Agaknya, kesempatan inilah yang digunakan oleh parpol yang sudah tak berpeluang duduk di DPR, mulai mengincar kursi Utusan Golongan itu. Pernyataan ini, muncul dari pengamat politik Indria Samego. Menurut dia, jatah kursi untuk utusan golongan itu adalah non partai politik. Sedangkan mereka yang duduk di KPU itu, adalah perwakilan dari parpol. Dari sini, rakyat srebenarnya sudah bisa mempertanyakan integritas mereka sebagai politisi. Bagaimanapun juga, politisi itu harus 'faith' jika kalah. "Ya sudah. Kalau kalah ngaku kalah saja, dan 'next time better' (lain kali lebih baik, red)." Jadi, menurut Indria, persoalan tentang bagi-bagi kursi jatah utusan golongan itu sangat memalukan. "Utusan golongan itu adalah wakil rakyat di MPR yang bukan atau belum terwakili dalam DPR. Jadi, jangan membuat preseden yang tidak baik dan sangat tidak mendidik itu," tegasnya. Selain itu, ulah parpol gurem yang semakin keterlaluan di KPU itu cukup membuat banyak kalangan prihatin. Ulah mereka bagi- bagi uang atau korupsi, adalah pelanggaran etika politik. Parahnya, desakan agar partai nol koma keluar dari KPU, kelihatannya tidak membuat mereka lebih 'concern'. "Parahnya, hal itu tidak membuat mereka menjadi serius menyelesaikan masalah penghitungan suara nasional yang belum juga final dan paling mendasar itu," katanya. "Kalau sekarang kita mendengar mereka minta kursi di DPR, lalu MPR, nanti kalau sudah mentok bisa-bisa minta kursi di DPA," katanya lagi. Jadi lebih baik jangan 'memplintir-plintir' persoalan kursi dengan argumen yang sangat tidak masuk akal. "Tingkah partai gurem itu patut membuat kita wajar untuk bersedih. Seharusnya para politisi harus berjuang mewakili parpol. Parpol yang diwakilinya itu adalah alat artikulasi kepentingan pendukungnya konstituennya," ujarnya. Jadi, kursi Utusan Golongan yang diincar sekarang ini muncul lantaran kegagalan dan 'over confidence' sejak awal partai- partai gurem itu berdiri. Ditambah lagi, mereka juga tidak memperhitungkan peluang mendapatkan kursi lewat aturan 'stembus accoord'. Sehingga, setelah mengetahui suaranya anjlok, barulah mereka baru mengikat peluang lewat 'stembus accoord' untuk menembus dualisme peraturan yang mengikatnya. Termasuk, alasan yang mengatakan bahwa mereka tak mau suaranya terbakar hangus sia- sia. "Apapun alasannya, tetap saja tidak bisa. Semua itu harus ada ketentuannya untuk bagi-bagi kursi," tandasnya.(ANU) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Jul 1999 jam 07:06:44 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
