----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

Media Indonesia, Senin, 2 Agustus 1999

Wiranto Sesalkan TNI Tetap Dituding tidak Reformis

JAKARTA (Media): Panglima TNI Jenderal Wiranto menyesalkan adanya
pihak yang memberi kesan kepada masyarakat seolah-olah militer
sebagai kelompok status quo dan tidak reformis.

Dia mengharapkan agar dalam melihat TNI, tidak hanya kepada fisik
semata, "Tetapi misi dan visinya juga harus diperhatikan," kata
Wiranto pada seminar nasional Menuju Pemerintahan Baru di Jakarta,
Sabtu.

Menurut dia, pemikiran yang dikembangkan seolah-olah TNI tidak
reformis akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi yang sedang
dikembangkan. "TNI tidak pernah ragu dalam mereposisi dirinya
untuk kemajuan bangsa," tegasnya.

Dia mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dan tidak
terjerumus ke dalam 'liberalisme politik' yang akan membawa
implikasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara.

Karena itu, jelasnya, dalam melaksanakan agenda reformasi terutama
demokratisasi diperlukan pemahaman terhadap masalah disiplin
nasional secara lebih mendalam.

"Tanpa disiplin nasional, bangsa Indonesia tidak memiliki arah dan
kendali. Jadi di sini diperlukan konsistensi dari komponen
masyarakatnya dalam mematuhi hukum dan agenda reformasi. Itu
namanya disiplin, tanpa ini kita tidak punya arah dan kendali,"
ujar Wiranto lagi.

Sangat penting

Pemahaman terhadap masalah disiplin nasional, menurut dia, sangat
penting. Sekarang ini semua pihak perlu melakukan konsolidasi
pemikiran untuk melakukan langkah apa yang terbaik guna menggugah
disiplin nasional kepada masyarakat, katanya.

"Menyimak kehidupan negara-negara di dunia, tanpa disiplin
nasional tidak mungkin negara kita bisa maju," katanya. Wiranto
lalu menunjuk contoh Jerman, Jepang, Korea, dan Singapura yang
masyarakatnya disiplin.

Menurut dia, dari disiplin nasional akan muncul kepatuhan terhadap
hukum sebagai rambu-rambu yang harus disepakati masyarakat dalam
mengimplementasikan kebebasan. Karena dengan kebebasan yang ada
rambunya, demikian ungkap Wiranto, bangsa Indonesia akan dapat
menuju pada kehidupan yang harmonis.

Dia juga mengemukakan bahwa TNI akan selalu bersikap netral dalam
kehidupan perpolitikan nasional. Jalan yang dipilih ini mempunyai
jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Sebab,
jelasnya, TNI adalah bhayangkari negara yang mengamankan proses
dari demokratisasi.

"Kalau TNI berpihak kepada satu kelompok, posisinya sebagai
pengaman akan terganggu. Karena itu dalam menyongsong dan saat
Sidang Umum MPR, TNI tetap mengambil posisi dan berusaha untuk
tidak terjebak kepada suatu politik praktis yang berkembang untuk
mendukung sana dan sini," katanya.

Namun, tambahnya, jika di MPR, pilihan TNI akan berorientasi pada
kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Sesuai dengan UU tentang Susunan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, TNI
mendapat jatah 38 kursi di DPR. Banyak pihak yang tidak rela jatah
38 kursi itu diberikan secara gratis kepada TNI, sehingga ada yang
mengusulkan dalam pemilihan presiden di SU-MPR mendatang, anggota
TNI sebaiknya tidak ikut memilih. (Yat/HA/L-2)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 6 Aug 1999 jam 08:26:01 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke