---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk ISTIQLAL (6/8/99)# POLITIK MUI YANG TAK MEMIHAK MUSTADHAFIN BUKAN ISLAMI Oleh Sulangkang Suwalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak mungkin bebas dari dinamika masyarakat Indonesia, termasuk dinamika politik. Sehingga sangat mungkin dalam rekomendasi yang dikeluarkan MUI ada biasa politiknya. Demikian Menteri Agama, Malik Fajar sebelum membuka Rapat Kerja Nasional MUI di Asrama Haji Pondok Geda Jakarta, (23/7). Jadi, kehadiran MUI, kata Malik, tidak mungkin lepas sama sekali dari dinamika politik. Apalagi kehidupan politik kita diwarnai oleh begitu banyak partai. Meski demikian, Malik membantah MUI telah menjadi partisan. MUI kan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mempunyai dinamika yang sangat cepat. Jadi, memang tidak bisa lepas dari bias politik. Sementara itu Ketua MUI, Prof. KH Ali Yafie mengatakan: jika terlibat dalam politik, dasar pertimbangan MUI bukanlah pertimbangan politik atau pertimbangan yang bersifat politik, tetapi lebih mengacu pada pertimbangan agama atau moral. Dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang bernuansa politik, MUI lebih mengutamakan pertimbangan keselamatan umat, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang pilar utamanya ukuwah islamiayah. Apakah memang benar seperti apa yang dikatakan Ali Yafie praktek MUI selama ini? Apakah benar-benar keselamatan umat yang diutamakan, atau keselamatan penguasa yang mustakbirin (para tiran, angkuh dan kaya) yang diutamakan? Bukankah umat dewasa ini tidak lagi satu, tetapi telah terbagi dengan: mustadhafin (yang tertindas dan miskin) dan mustakbirin! Untuk menjawabnya, marilah kita menecermati lahir dan berkembangnya MUI. SATU TAPI TAK SATU Menurut seorang cendekiawan Syiah Irak, DR Ali Al Wardi bahwa dengan menelaah ayat-ayat di Al Quran, yang menyangkut masalah masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat terbagi dalam dua kutub, yakni kaya dan miskin. Al Quran menyebut satu kutub atau kelas dengan nama-nama seperti mala' (klik penguasa), mustakbiirin (para penindas, para tiran, para angkuh), musrifun (yang bermewah-mewah), mustrafun (yang berlimpahan). Kutub lain atau kelas lainnya ialah dengan menyebut mustadhafin (yang tertindas dan miskin), nas (massa), dzurriyah (yang atidak penting), aradzail (yang paling rendah). (Lihat M. Mutahhari "Masyarakat dan Sejarah). Sejalan dengan pandangan DR Ali Al Wardah yang membagi masyarakat dalam dua kubu, dua kelas: mustakbirin dan mustadhafin, maka Hasan Hanafi seperti ytang dikemukakan Kazuo Shimoghaki melalui bukunya "Kiri Islam" mengemukakan bahwa bila dalam Surat Al Mukminum Ayat 32 dikatakan, "Inilah umatmu, umat yang satu", maka dalam kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan pada umat Islam yang satu itu. Antara yang kaya dan yang miskin, kuat dan lemah, menindas dan yang tertindas, yang memeiliki segala hal dan yang tidak memiliki apa-apa. Pengidentifikasian ini berdasarikan teks Al Quran. Jadi, agamanya sama, yaitu Isloam, tapi dalam kehidupan tidak sama, ada yang mustakbhirin dan ada yang mustadhafin. Bagi Hassan Hanafi ia menyuarakan "mayoritas yang diam di antara umat Islam, membela kepentingan seluruh umat manusia, mengambilkan hak-hak orang-orang miskin dari tangan-tangan orang kaya, memperkuat orang-orang lemah dan menjadikan manusia sama setara seperti "gerigi sesisir". BAGAIMANA DENGAN MUI? Menanggapi Kongres Umat Islam Indonesia bulan November 1998, maka Ridwan Saidi antara lain mengemukakan: Kelompok Doa Bersama, adalah sekelompok tokoh umat yang menggiring umat Islam untuk pejah gesang nderek Soeharto. Waktu itu dimotori oleh MUI. Dulu kelompok itu selalu berdoa, agar Soeharto tetap sehat-sehat saja . Agar Soeharto memimpin bangsa ini selama-lamanya. Setelah Soeharto lengser keprabon, kelompok doa bersama mendukung BJ Habibie. Kekhasan mereka selalu memakai label-label Islam. Dulu kelompok ini berpikir Soeharto itu seolah-olah "Sayyidinah Ali". Itulah ungakpan yang mereka kembangkan. Apa kiprahnya doa bersama? Mereka melakukan gerakan ingin mempertahankan status quo. Mau mempertahankan pemerintahan Habibie yang sekarang ini kesurupan arwahnya Orde Baru. Tokoh-tokoh doa bersama banyak bercokol di ICMI (REM, Desember 1998). MUI AKOMODASIKAN SOEHARTO DAN TAK MEMIHAK RAKYAT Sedang Fahrudin Salim, anggota Tim Ahli di DPR RI, menulis "Hikmah dibalik kekalahan Parti Islam" (Rakyat Merdeka, 17/7/99) antara lain mengatakan: secara empiris simbol-simbol Islam saat ini sudah tidak lagi mampu menjadi daya tarik bagi pemilih Islam. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh seruan MUI agar umat Islam memilih wakil rakyat yang beragama Islam. Hasilnya, seruan itu tidak mampu menjadi alat politik yang efektif. Apakah ini artinya MUI sudah menjadi organisasi yang tidak layak menjadi panutan? Tentu saja tidak. Masalahnya MUI sudah masuk wilayah politik. Sementara hak-hak politik rakyat tidak ada hubungannya dengan agama. Di sisi lain, selama Orba, MUI banyak mengakomodasi kepentingan negara, sementara rakyat adalah hal lain. Negara dalam era Orba sangat represif dan MUI tidak memihak kepentingan rakyat. MUI UNTUK BUNGKAM UMAT ISLAM Sementara itu Said Agyl Siradj, melalui Harian Duta (19/11/98) mengusulkan pembubaran MUI. Alasannya antara lain: Pertama, MUI adalah organisasi produk Rezim Orde Baru, kental sekali dengan pemaksaan kehendak. Berdirinya MUI dimaksudkan untuk menyetir para ulama demi kepentingan pemerintah dalam memepertahankan status quo. Kedua, MUI hanyalah organisasi ulama yang cuma mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu dalam menyikapi situasi maupun kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Sayangnya, dalam mengeluarkan fatwa itu MUI cenderung membela pemerintah. MUI didirikan pemerintah yang korporatif. Ini tidak sesuia dengan semangat reformasi. MUI sebenarnya merupakan taktik pemerintah untuk membungkam umat Islm dalam menegakkan demokrasi di negeri ini. MASYARAKAT TAK BUTUH MUI Menurut Masdar F Mas'udi dalam harian DUTA yang sama , bahwa sejak dari awalnya masyarakat tidak butuh MUI. Yang membutuhkan MUI itu pemerintah, untuk kepentingan menjaga stabilitas di bidang keagamaan. MUI dalam hubungan dengan pemrintahan telah berfungsi meratakan dan melicinkan jalan bagi pemerintah dalam upaya mendapatkan tempat di kalangan umat Islam. Ini perlu dilakukan pemerintah karena banyak kalangan umat Islam yang tidak berkenan dengan program-program pemerintah. MUI menjadi lembaga legalitas pemerintah. Dalam pada itu Ir Salahudin mengatakan " bahwa pada awal perkembangan MUI, di bawah pimpinan Hamka, MUI cukup bagus dalam pengertian aspiratif dalam mengakomodasi kepentingan umat, namun lama kelamaan ternyata fungsi-fungsi mulai berubah. MUI kemudian menjadi corong pemerintah dan kedudukannya inferior di bawah pemerintah." MUI menyetujui SDSB (Sumbangan Sosial Berhadiah), tentu bukan karena mengutamakan keselamatan umat, bukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan pilar utamanya ukhuwah Islamiah seperti dikatakan Ali Yafie di atas, melainkan untuk keselamatan penguasa Orde Baru, walaupun dengan mengorbankan keselamatan umat, meursak persatuan dan kesatuan bangsa, menjauh dari ukhuwah islamiyah. Apalagi MUI begitu mudahnya ditipu Abdul Gafur untuk menerima hadirnya SDSB, seperti dikatakan mantan Menteri Agama Tarmidzi Taher, hanya dengan mengatakan "Cara pengumpulan dana seperti itu juga sudah seperti di negeri Arab". Ulama macam apa itu? Hanya dengan menedengar sudah terjadi di negara Arab, dianggap otomatis Islami! Begitu pula fatwa MUI menjelang pemilu agar umat Islam memilih caleg muslim dan kemudian disusul perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, presiden, tentu juga bukan untuk keselamatan umat, bukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, bukan untuk ukhuwah islamiah, melainkan untuk kepentingan penguasa Orde Baru yangkini dilaksanakan oleh Habibie, untuk kepentingan status quo, untuk kepentingan kaum mustakhbirin. Atas nama agama, MUI telah membela kepentiungan kaum mustakbirin. Menteri agama Malik Fajar benar, bahwa MUI tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari dinamika politik. Persoalannya:: politik mana yang dijalankan MUI? Politik yang memebela kepentingan kaum tertindas dan miskin (mustadafin) atau politik yang memebela para tiran, angkuh dan kaya (mustakbirin)? Politik MUI baru islami, bila membela dan memihak kepentingan kaum mustadhafin, seperti yang dicerminkan dengan pemihakan Tuhan kepada kaum mustadhafin, yang tertuang dalam surat Al Qashash ayat 5-6, yaitu menjadikan mereka sebagai pemimpin di bumi dan mewarisi bumi. MUI yang tidak memihak kaum mustadhafin, yang tidak memihak kepentingan rakyat, bukanlah MUI yang Islami.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Aug 1999 jam 09:56:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
