---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk GUS DUR TIDAK LEBIH BAIK DARI HABIBIE JAKARTA, (SiaR, 28/9/99). Pernyataan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid yang akan melakukan pengerahan 100 ribu anggota Banser NU untuk mengamankan SU MPR mendapat kritikan dari masyarakat. Pengerahan Banser NU tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak ada bedanya dengan rezim Soeharto dan Habibie dalam memobilisir massa PAM Swakarsa dan massa Front Pembela Islam. "Mahasiswa yang demo kok dihadapi dengan Banser berkekuatan 100 ribu orang. Ini kan tidak masuk akal," kata salah seorang pengamat politik. Menurut pengamat ini, jika hal itu benar-benar akan dilakukan Gus Dur maka akan terjadi chaos dan konflik horisontal yang selama ini dihindari oleh para demonstran mahasiswa. "Sebaliknya kondisi ini bisa dimanipulasi tentara untuk melakukan represi. Sehingga konsolidasi demokrasi tak akan terjadi," kata pengamat politik AS Hikam. Pernyataan Gus Dur tersebut dinilai oleh Ketua Parliament Watch, Irma Hutabarat sebagai tindakan elit politik yang saat ini lebih banyak memperjuangkan kekuasaan, bukan ideologi. Sebab mereka seolah lupa akan janji Deklarasi Ciganjur yang menyatakan akan selalu berada di belakang mahasiswa. "Kalau Banser akan dikerahkan melawan mahasiswa, mana janji mereka? Itu kan berarti mengadu sipil lawan sipil," kecamnya. Gus Dur di mata para pengamat politik muda Indonesia juga dianggap sering melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dibuktikan secara hukum. Tindakan ini mirip seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto dengan mudahnya memberikan cap negatif terhadap kelompok masyarakat yang bersebarangan dalam sikap politik. Ia juga dinilai tidak tegas dalam menolak kehadiran tentara, bahkan dalam beberapa kasus Gus Dur justru membela tentara. Seperti kasus Timtim dan peristiwa Semanggi II, misalnya. Selain itu, menurut para pengamat politik ini, Gus Dur juga tidak konsisten dalam berdemokrasi. Contohnya, masuknya Gus Dur sebagai calon legislatif sebenarnya merupakan tindakan menghalalkan segala cara. Sebab menurut mereka, sejak jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung posisi Gus Dur sudah berada di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Bahkan ia pun cuti dari PBNU hanya untuk kampanye di partai pimpinan Matori Abdul Jalil itu. Kesimpulannya, Gus Dur orang partisan, orang PKB. "Yang salah sebenarnya KPU, kenapa menyetujui Gus Dur sebagai caleg utusan golongan. Tapi yang lebih salah adalah Gus Dur, kenapa dia menerima begitu saja usulan tersebut. Ini bukti kekerdilan wawasan demokrasi Gus Dur," kata pengamat ini. Lebih lanjut pengamat ini mengingatkan bahwa pencalonan Amien Rais dari Poros Tengah merupakan olok-olok terhadap Gus Dur. "Untuk menjelaskan, ini lho Gus Dur ternyata mau main kotor juga," katanya. *** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Sep 1999 jam 15:43:17 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
