---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 29 September 1999 ICRC Bantah Laporan Pembantaian Massal di Timtim NEW YORK -- Lagi, laporan bahwa telah terjadi pembunuhan massal di Timtim terbukti bohong. Setelah koran Inggris The Guardian, giliran koran terkemuka AS The Washington Post mengungkapkan langkanya bukti atas tuduhan pembantaian massal di Timtim oleh TNI dan milisi. ''Kami tak dapat mengkonfirmasi laporan mengenai pembunuhan massal,'' kata Symeon Antoulas dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) seperti dikutip The Washington Post edisi Senin (27/9). Wartawan koran itu, Doug Struck, yang juga melakukan investigasi di Timtim, melaporkan bahwa isu pembunuhan massal dan pembantaian berskala besar oleh kelompok prointegrasi tidak bisa dikonfirmasi dan terlalu dibesar-besarkan. Pengakuan serupa juga dikemukakan Komandan Pasukan Inggris di Interfet, Brigjen David Richards. ''Di Sierra Leone, mayat bergelimpangan di mana-mana dan kuburan-kuburan massal yang masih baru ditemukan. Saya tidak melihat dan menemukannya di sini,'' kata jenderal itu seperti dikutip The Washington Post. David, veteran pasukan penjaga perdamaian di beberapa krisis dunia, sepekan terakhir ini berusaha menyisir tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat pembuangan mayat korban. Tapi, itu tadi, sejauh ini tidak ditemukan bukti nyata berupa kuburan atau semacamnya. Dengan begitu, cerita seram mengenai pembantaian massal tetap menjadi misteri bagi pasukan multinasional di Timtim. Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan kalangan diplomat, umumnya dari Australia, melaporkan ribuan orang diperkirakan tewas terbunuh sejak hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September 1999. Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto juga telah membantah laporan pelanggaran HAM dalam skala besar dan sistematik di Timtim. Wiranto hanya mengakui kurang dari 100 orang tewas akibat bentrokan antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan. Wawancara selama empat hari yang dilakukan Doug Struck dengan penduduk di Dili dan para pengungsi menunjukkan bahwa mereka tak bisa membuktikan secara spesifik tuduhan-tuduhan tersebut. Wartawan itu menyusuri gedung dan rumah-rumah yang terbakar yang diduga tempat pembantaian massal, namun ia mengaku tidak menemukan apa pun yang bisa dijadikan bukti. ''Tak ada tulang-belulang apalagi mayat-mayat,'' tulis Doug Struck. Menurut dia, memang telah terjadi pembunuhan, tetapi yang bersifat massal tidak ditemukan. Sebagai contoh, laporan Yayasan Hak Asasi dan Keadilan (HAK) mengenai adanya 25 orang tewas ketika gedung Keuskupan Diosis Dili terbakar sangat diragukan. ''Gedung Keuskupan, sebagaimana juga ratusan bangunan lain di Dili memang dilalap api, tapi pengamatan hari ini tidak menemukan bukti adanya orang-orang yang mati,'' tulis wartawan itu lagi. Yayasan HAK juga melaporkan adanya pembantaian di rumah Uskup Belo, yang ternyata juga tidak benar. ''Rumah Uskup memang terbakar, tetapi empat suster yang tinggal di halaman rumah Belo mengatakan tidak ada pembantaian, dan milisia hanya membunuh satu orang di tempat itu sejak jajak pendapat dilaksanakan,'' tulis koran bacaan utama Presiden Clinton dan politisi di AS itu. Organisasi-organisasi yang berkaitan dengan gereja juga melaporkan bahwa para pastor dan suster menjadi sasaran milisi dan setidaknya enam pastor terbunuh dalam kekerasan belakangan ini. Laporan ini pun tidak berdasar. ''Pastor-pastor di Dili hanya bisa membenarkan empat orang pastor tewas di Timtim, yaitu tiga di Suai dan satu di Dili,'' tulis The Washington Post. Begitu juga hasil penyelidikan wartawan Amerika itu terhadap laporan adanya pembantaian besar-besaran di Markas Polda, di Hotel Tropica, Hotel Tourismo, dan tempat lain di Dili -- tak ada bukti-bukti pembubuhan skala besar. ''Tak ada darah, tak ada tulang, tak ada konfirmasi dari para penduduk sekitarnya,'' tulis wartawan itu lagi. Kesimpulannya, seperti dikemukakan Menlu Ali Alatas, berita-berita yang terjadi di Timtim terlalu dibesar-besarkan. ''Dulu media Barat yang memberitakan ayah Xanana mati dibunuh milisi. Sekarang mereka juga yang memberitakan orang itu masih hidup. Dulu mereka yang memberitakan Uskup Basilio tertembak dan dibawa ke luar negeri, kini mereka juga yang memberitakan itu tidak benar,'' kata Alatas. Informasi yang dibesar-besarkan tentang Pemerintah RI soal Timtim oleh media massa Australia juga telah memperkeruh hubungan kedua negara. Itu diperparah dengan sepak terjang serdadu Australia yang memang ditunjuk PBB memimpin misi di Timtim (Interfet). Padahal, untuk program ambisius itu Pemerintah Australia harus menambah beban anggaran pertahanan sedikitnya 500 juta dolar Australia (Rp 2,5 triliun) hingga akhir tahun anggaran Juli 2000. Jumlah itu, kata Menhan John Moore, kemungkinan akan terus bertambah karena pemerintahnya akan mendukung berapa pun kebutuhan pendanaan pasukan di Timtim. Suara bernada simpatik datang dari PM Malaysia, Mahathir Mohamad, yang berpendapat masyarakat internasional seharusnya membiarkan Indonesia 'menjayakan' demokrasinya dulu, daripada menekan Indonesia mengadakan referendum di Timtim. ''Tak adil melakukan tekanan sewaktu seseorang menghadapi masalah. Indonesia sama sekali tidak berpeluang berkampanye di kalangan rakyat Timor Timur,'' katanya dalam wawancara dengan Public Broadcasting System yang disiarkan di New York Senin lalu, dan dilaporkan kantor berita Malaysia, Bernama, kemarin. ''Jika kita memberikan Indonesia waktu untuk menyukseskan demokrasinya, sudah tentu penduduk Timor Timur bisa memperoleh manfaat menjadi sebagian Indonesia,'' tegas Mahathir, yang sedang berada di New York memimpin delegasi Malaysia pada Sidang Umum PBB. PM vokal itu ditanya mengapa mayoritas masyarakat Timtim memilih merdeka dalam jajak pendapat 30 Agustus lalu. Jawabnya, pihak anti-Indonesia telah berkampanye mendesak rakyat Timtim menolak Indonesia. Ia mengatakan orang asing telah menakut-nakuti penduduk Timtim. ''Jika kamu merdeka, kami akan membantu kamu, kami akan memberikan kamu perlindungan, kami akan memberikan kamu uang.'' Menurutnya, masalah Timtim tidak dikendalikan dengan betul oleh pelbagai pihak yang diketahui telah mendesak bagi pemisahan daerah itu dari Indonesia. Banyak pihak yang tidak mau penyatuan Timtim ke dalam wilayah Indonesia dan mereka senantiasa menghasut dan mendesak Timtim memperoleh kemerdekaan, sambungnya.(ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Oct 1999 jam 04:17:18 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
