---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 29 September 1999 Australia, Timtim dan Pers Oleh: Basofi Soedirman - Mantan Gubernur Jawa Timur The pen is mightier than the sword -- Pena itu lebih tajam dari pedang. Itu ungkapan lama dari Bulwer Lytton, novelis kawakan asal Inggris, yang lama kelamaan tambah nyata kebenarannya. Bahkan di era globalisasi sekarang ini, ketajaman pena kian tak tertandingi. Bukankah pena yang digores di sebuah negara kerapkali membuat banyak orang di negara lain ''berdarah''? Emosi sepihak memang gampang dimainkan lewat pena. Sebuah bukti bahwa ia memang tajam. Contoh konkritnya, bisa ditengok di Australia dalam beberap hari terakhir, di mana pena merek yang membabi buta telah membuat ''luka'' yang pedih buat bangsa Indonesia. Bahkan sampai menusuk nurani kebangsaan kita. Mengapa sampai begitu karena pena mereka --baik yang digores di media cetak maupun elektronik-- telah memutarbalikkan banyak cerita mengenai Timtim. Perhatikanlah apa yang dikemukakan pers di sana, di antaranya ada yang mengatakan prilaku TNI di Timtim bak holocaust, disamakan dengan perbuatan Hitler yang membabibuta membunuh warga Yahudi. Apakah demikian yang dilakukan TNI? Saya tahu persis tidak demikian, karena saya sendiri bertugas tiga kali di sana. Semua sentimen tersebut memang menyebalkan, apalagi ternyata ternyata berbagai fitnah itu secra langsung atau tidak langsung syiarnya difasilitasi oleh negara jiran. Tengoklah, misalnya yang dikemukakan Ramos Horta, atau rohaniawan Anna Forbes, dalam pernyataannya yang disiarkan pers Australia. Dari pernyataannya jelas kelihatan maksud yang tak baik. Ada indikasi bahwa keduanya ingin memanfaatkan ''pena'' untuk menarik sentimen internasional. ''Pena'' yang obyektif mestinya memuat pandangan yang berimbang. Apalagi semua tahu bahwa Ramos Horta dan kelompoknya, semenjak awal sudah anti Indonesia. Yang mengusik perasaan kita, mengapa Pers Australia, larut dalam provokasi mereka? Terkesan jika mereka tampaknya ingin mengambil momen dan isu ketidakstabilan di Timtim sebagai ''komoditi''. Sehingga tatkala Ramos Horta, suster Anna Forbes atau sejumlah pelarian lain mengatakan bahwa yang terjadi di Timtim adalah sebuah pemusnahan masal yang dilakukan atas dasar agama, berita itu ditelan mentah-mentah. Bahkan terakhir dikembangkan lagi fitnah bahwa prilaku tentara Indonesia tak ubahnya dengan tentara Serbia yang saenak'e dewe membombardir orang Timtim. Naudzubillah. Lalu apa maksud di balik itu semua? Indikasinya jelas, mereka ingin merusak imej bangsa Indonesia di dunia Internasional. Mereka tutup mata sama sekali terhadap apa yang dilakukan pemerintah Indonesia di sana. Walaupun setahu saya sebelum berintegrasi dengan Indonesia, Timtim adalah daerah yang mengenaskan dalam berbagai hal. Kala itu nyata benar kalau Timtim adalah bekas jajahan yang tak ada apa-apanya. Dan ketika itu --maaf saja-- tak ada negara lain peduli, termasuk Australia. Kala itu Timtim yang sudah ratusan tahun dijajah Portugal amat sengsara. Ia hanya punya jalan raya sepanjang 12 kilometer, satu sekolah menengah, dan sekitar 92 persen masyarakatnya buta huruf. Dan semua fasilitasnya serba minim. Bandingkan dengan sekarang, di mana jalan raya ada di mana-mana, angka buta huruf bisa ditekan, lantaran sarana pendidikan dikembangkan dengan luar biasa pesatnya. Sampai dengan tahun 1991 saja, sudah berdiri 570 SD (sebelumnya hanya ada 70 saja), 90 SMP, dan 33 SMA. Belum lagi kondisi perekonomian, sarana prasarana umum dan sebagainya yang dibangun. Namun semua itu dinafikan begitu saja. Pena di sana tutup mata. Tapi, beginikah mestinya sebuah pers yang bebas dan profesional? Pertanyaan ini layak dikedepankan dengan serius mengingat berbagai hal di antaranya: Pertama, karena seperti yang kita maklumi, media elektronik dan cetak yang terbit di sana berbahasa Inggris, sebuah bahasa yang relatif mengglobal dan mudah diserap di belahan bumi mana pun. Dengan demikian, apa yang diberitakan lewat ''pena'' mereka, akan mudah diserap masyarakat internasional. Kedua, secara geografis Australia adalah jiran non Asia yang paling dekat dengan Indonesia. Posisi ini, sedikit banyak telah menempatkan Australia sebagai ''orang kepercayaan'' negara Barat. Sehingga apa yang dikemukakan pers dan masyarakat Australia mengenai Timtim dan Indonesia akan diposisikan sebagai informasi yang layak. Ketiga, karena kultur politik masyarakat Australia yang bersifat kompetitif, konfrontatif, dan pragmatif. Sifat politik yang demikian, kerap membuat sebuah isu --baik lokal maupun global-- mudah menjadi komoditi politik yang serius, Khususnya dalam rangka mencari dan mempertahankan dukungan politik. Kenyataan sosial ini, bukan tidak mungkin akan membuat konflik di Timtim menjadi dagangan politik rama di Australia. Terlebih lagi, dalam tradisi politik di Australia ada kelompok kepentingan yang daya tekannya bisa mempengaruhi reputasi partai politik yang ada. Dalam hal yang berkaitan dengan masalah Timtim, semenjak awal berbagai kelompok kepentingan di sana, telah menjadikan Timtim sebagai ''proyek HAM'' mereka. Dalam prespektif ini, jelas ada kepentingan yang dimainkan, khususnya dalam rangka mempromosikan diri sebagai negara demokrasi dan penjunjung HAM. Sikap seperti ini sedikit banyak memang bisa menutupi perhatian pihak lain terhadap sikapnya yang selama ini kurang ''HAM'' terhadap suku Aborigin. Tiga kenyataan tersebut pada perkembanganya telah membuat Australia kepalang basah dalam mencampuri urusan Timtim. Apalagi di luar tiga hal itu, Australia juga tetap memperlihatkan sikap kurang sepahamnya dengan Indonesia --dalam hal Timtim-- terutama di meja perundingan PBB. Sikap ini tercermin ketika Komite Perwakilan PBB di sekitar 1975-an meminta Indonesia untuk meninggalkan Timtim. Australia mendukung penuh resolusi ini. Dalam hal Timtim, Australia sebenarnya menerapkan standar ganda. Selain sikapnya tidak sepaham dengan Indonesia yang ditunjukkan dalam sidang PBB, ternyata sikap ''bersahabat'' pernah diperlihatkan PM Australia Gough Whitlam atau Malcom Fraser ketika berkunjung ke Indonesia yang bisa ditafsirakan sebagai dukungannya kepada Indonesia dalam masalah Timtim. Tanda-tanda yang memperlihatkan sikap kepalang basah dari Australia ini, sebaiknya diwaspadai. Sebab, bukan tidak mungkin ia butuh dasar pembenaran atas keterlibatannya di Timtim selama ini. Di samping itu, pertimbangan untuk mewaspadai Australia, juga berangkat dari prilaku masyarakatnya yang belakangan ini memperlihatkan sikap tidak simpatik. Bahkan dalam kasus Timtim, selain terkesan ''menfasilitasi'' gerakan anti Indonesia, masyrakat dan berbagai kelompok di Australia juga tidak lagi mempertimbangkan kaidah-kaidah manusiawinya tatkala berhubungan dengan warga Indonesia yang ada di sana. Semua sikap ini, sekali lagi, di kemudian hari akan membutuhkan legitimasi sosial atau pembenaran. Mungkin itu sebabnya, di pasca jajak pendapat mereka berkepentingan sekali untuk terlibat lebih jauh. Kita tahu bahwa kondisi konflik di Timtim tidaklah sederhana, dan mustahil diselesaikan begitu saja lewat jajak pendapat. Kondisi seperti ini sudah barang tentu mustahil dihampiri dengan pendekatan yang 100 persen militer. Sebab, tindakan ini bisa melahirkan dua dampak sekaligus. Pertama, apa ada jaminan kalau Australia bisa netral? Apa iya sikap membakar hidup-hidup seorag warga Timtim yang pro integrasi masih bisa dijadikan cermin untuk melihat netralitas tentara Australia? Kedua, apa ada jaminan kalau dengan masuknya tentara PBB yang dipimpin Australia akan dengan sendirinya menghentikan aksi massa di Timtim? Di situ letak kekuatiran kita, karena jangan-jangan fakta aksi akan diputarbalikkan untuk menyudutkan Indonesia. Terlepas dari semua uraian sebelumnya, tentu kita tak bermaksud suudzhon terhadap Australia yang memimpin pasukan multinasional PBB di Timtim. Kita hanya berjaga-jaga saja, mengingat pengalaman pahit selama ini cukup menjadi pelajaran. Di samping itu, kita tak mau Timtim kembali sengsara, setelah lepas dari tangan Indonesia. Apalagi kalau sampai ada yang mengusik harga diri bangsa Indonesia dengan terus menerus ''mengail'' di air keruh yang ada di Timtim. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Oct 1999 jam 04:17:09 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
