---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 30 September 1999 RI tak Kirim Dubes Baru untuk Australia JAKARTA -- Indonesia tak lagi memiliki duta besar (dubes) untuk Australia. Kemarin, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk menunda keberangkatan Dubes Arizal Effendi ke 'negeri kanguru' itu. Sementara dubes lama S Wiryono sudah habis masa tugasnya dan telah ditarik pulang ke Indonesia pekan lalu. Kepada wartawan, Menpen Muhammad Yunus Yosfiah menjelaskan bahwa Presiden mengambil keputusan itu dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam di Bina Graha, Jakarta, kemarin. Salah satu menu sidang tersebut memang membahas hubungan bilateral RI-Australia yang belakangan kusut. Terutama sejak Australia berlagak overacting dalam keterlibatannya soal Timtim bersama pasukan multinasional PBB (Interfet). Sampai kapan penundaan itu berlangsung, Yunus tak memberikan batasan waktu secara pasti. ''Penundaan keberangkatan dubes ini tentunya sesuai dengan perkembangan situasi,'' kilahnya. Secara diplomatis, Yunus mengatakan penundaan pemberangkatan dubes itu lebih disebabkan persoalan perkembangan yang terjadi belakangan ini, ketimbang alasan lain. Dan penundaan itu, tambahnya, juga tak berarti Indonesia menurunkan derajat hubungan diplomasinya dengan Australia. ''Tidak ada niat untuk menurunkan tingkat hubungan kedua negara,'' tegas Yunus. Meski memutuskan tak mengirim dubes baru, Presiden minta agar tak menanggapi secara emosi berbagai kelompok yang telah memicu terjadinya ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia. ''Habibie bisa berganti, tapi hubungan kedua bangsa ini jangan sampai rusak, jangan kita korbankan,'' ujar Presiden, seperti diungkapkan oleh Menpen Yunus Yosfiah. Mengenai pemberitaan tak berimbang oleh media massa Barat tentang Timtim, ada dugaan telah terbentuk konspirasi internasional. Itu tampak sekali dari sikap pasukan Interfet yang membatasi aktivitas wartawan Indonesia di Timtim. Secara terpisah, Dirjen Penerangan Umum (Penum) Deppen Drs Soedarjanto dan Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam menyebut sikap Interfet tadi sebagai praktek yang merendahkan martabat bangsa dan menghina kemerdekaan pers nasional. Dengan begitu, ujar mereka, tindakan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Mereka menambahkan harus ada perlawanan dari pers nasional untuk membela martabat bangsa dan merebut kembali kemerdekaannya atas pemberitaan soal Timtim. Dua wartawan senior, Rosihan Anwar dan Parni Hadi, juga menyatakan tindakan membatasi aktivitas pers nasional di Timtim tak bisa dibiarkan. Tindakan seperti itu bukan saja merupakan penghinaan atas martabat pers nasional, tetapi juga merebut hak asasi dan kemerdekaan pers nasional. Sikap seperti itu juga bertentangan dengan pernyataan orang-orang dan pers Barat tentang isu-isu demokratisasi dan HAM yang selalu menjadi alat menekan bagi negara berkembang. Mereka bersikeras, Interfet harus membuka akses informasi tentang Timtim agar aktivitas di sana bisa selalu terkontrol. Mereka menyebut kebijakan Interfet yang mengharuskan wartawan mendapatkan akreditasi di Darwin untuk meliput di Timtim adalah tindakan yang tidak benar. ''Kita harus meminta Interfet untuk membuka akses informasi untuk wartawan Indonesia,'' kata Parni Hadi. Tanpa akses informasi, tudingan media Barat dan Australia terhadap Indonesia yang telah dianggap melakukan berbagai tindakan tidak berperikemanusiaan di sana, akan sulit dibuktikan. Itu bisa di balik, menurut Parni, jika pers asing tak diizinkan memasuki Timtim, mereka juga sulit mengungkapkan fakta-fakta di sana. Tarman Azzam menegaskan tindakan membatasi pers nasional itu merupakan persekongkolan internasional untuk mendominasi pemberitaan Timtim menjadi sepenuhnya versi Barat. ''Kami protes atas perilaku Interfet yang merebut kemerdekaan pers nasional dengan senjata dan bendera PBB,'' katanya. Bagi Dirjen Penum Soedarjanto, perilaku pers asing yang begitu leluasa akan semakin jauh meng-obok-obok situasi di dalam negeri. Apa pun fakta yang ada di Timtim akan dijadikan isu untuk menjelekkan Indonesia. Kekejaman tentara Australia di Timtim akan sama kejamnya dengan pemberitaan pers Barat. ''Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas dan aktif, harus menuntut pers Barat yang penuh propaganda itu,'' katanya. Pemberitaan pers yang menyebabkan Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional, menunjukkan bahwa pers Barat itu biadab. Pers telah menjadi alat untuk menyiksa bangsa Indonesia. Upaya mengimbangi pemberitaan versi Barat itu tidak mudah, karena wartawan Indonesia mendapat pembatasan di Timtim. Pada saat yang sama, ada penegasan bahwa Interfet menolak menjamin keamanan wartawan Indonesia. ''Kita berharap pemerintah, melalui Menlu Ali Alatas, menyampaikan protes dalam pertemuan di PBB,'' kata Soedarjanto. Menurut dia, sebenarnya masih ada cara untuk mengimbangi pemberitaan asing terhadap Timtim. Yakni, agar semua organisasi kewartawanan serta seluruh pengelola media massa nasional menyatukan sikap untuk membela kedaulatan dan martabat sebagai bangsa. ''Semangat patriotik harus ditumbuhkan,'' katanya. Sikap itu, kata Soedarjanto, perlu segera ditunjukkan karena aksi berita-berita bohong begitu marak dan tidak bisa dibiarkan. Kebohongan itu, terutama menyangkut pemberitaan mengenai pembantaian rakyat, biarawati, suster, dan pastor. ''Pers Australia telah mengembangkan political animal. Harus disadari itu,'' katanya.(ris/dam) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Oct 1999 jam 05:18:13 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
