---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 37/II/17-23 Oktober 99 ------------------------------ MUSHARRAF (LUGAS): Tiba-tiba saja namanya menjadi terkenal. Kudeta militer memang sudah biasa terjadi di negara-negara dunia ketiga. Tapi, di era globalisasi ini? Sulit diterima akal sehat. Sebagian dari kita sudah terlanjur percaya, menjelang milenium baru, kehidupan demokrasi dunia sudah makin matang. Kesalingtergantungan ekonomi antar negara telah terjalin erat, sehingga, bila timbul persoalan di satu negara akan berdampak ke negara lainnya. Syarat memperkokoh pola hubungan dunia semacam itu adalah; pemerintahan bersih dan demokratis, yang memungkinkan penciptaan stabilitas dalam jangka panjang. Kudeta, dianggap ketinggalan jaman -lagipula, dimusuhi pasar. Namun, apa yang dilakukan Panglima AD Pakistan Jenderal Pervaiz Musharraf terhadap PM Nawaz Sharif, Selasa lalu (12/10), benar-benar memutarbalikkan asumsi tadi. Kendati masih memiliki milyaran dolar AS utang luar negeri -yang kebanyakan digunakan untuk mengatasi kemiskinan- Musharraf nekat melakukan kudeta. Pembenarannya, "mencegah Pakistan menjadi reruntuhan" -sebuah kalimat lain bermaksud sama dengan 'atas nama stabilitas' yang biasanya jadi alasan kudeta militer, semisal di Chile, Bolivia, Venezuela, Guatemala dan Brazil. Musharraf memang tak menerapkan "keadaan darurat militer", sebagaimana biasa diberlakukan dalam kudeta. Toh, ia telah menutup beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perencanaan dan Keuangan. Sejumlah menteri pun dikabarkan telah menjadi tahanan militer. Apa artinya peristiwa ini bagi Indonesia? Jelas, ini adalah peringatan bahwa ancaman kudeta militer, sama sekali belum hilang dari hadapan kita. Di tengah panasnya suhu politik menjelang pemilihan presiden dalam SU-MPR, khususnya antara para pendukung Megawati dan Habibie, terbuka peluang militer untuk mengambilalih situasi. Penetapan UU Pengendalian Keadaan Bahaya -meskipun hingga saat ini masih ditangguhkan pemberlakuannya- bisa memperlebar jalan ke arah ini. Karena itu, bersama-sama kita mesti menciptakan situasi yang dapat memperkuat "posisi tawar" (bargaining position) masyarakat sipil. Hal ini bisa dilakukan dengan mendukung terpilihnya pemimpin yang punya komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Bisa pula dengan mencegah berkembangnya situasi chaos yang justru mengundang masuknya junta militer. Kalau di Pakistan, Musharraf tak memberlakukan keadaan "darurat militer" -dan konon memberi kesempatan dibentuknya pemerintahan sipil-, sungguh tak ada jaminan, junta militer di sini punya hati lebih mulia. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Oct 1999 jam 06:25:08 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
