---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sekretariat: Gg Waru no 7 Lenteng Agung Jakarta Selatan Telp: (021) 7810426 E-mail: [EMAIL PROTECTED] Pernyataan Sikap Politik Pertimbangan-Pertimbangan 1. Militer Indonesia sebenarnya tidak pernah berperan untuk melindungi rakyat dari penindasan. Seringkali ia adalah penindas rakyat. Terlampau banyak kasus-kasus yang membuktikan bahwa militer Indonesia adalah penjajah dan pembantai rakyat Indonesia. Kasus Nipah, Haur Koneng, Warsidi Lampung, Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I, dan juga Semanggi II. Belum lagi bentrokan-bentrokan antara massa mahasiswa dan rakyat dengan militer. 2. Militer Indonesia menjadi musuh rakyat karena ia memiliki kepentingan akan kekuasaan dan modal. Sejak berdirinya Orde Baru, militer menjadi kelompok yang paling mendominasi kehidupan sosial-politik-ekonomi masyarakat Indonesia. Hampir semua struktur kekuasaan dan perekonomian negara didominasi oleh militer. Perwira-perwira militer terlibat dalam birokrasi, parlemen, perusahaan negara, kabinet, bahkan juga terlibat dalam komunitas rakyat terkecil, RT dan RW. 3. Militer juga menggunakan struktur teritorial, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan aparatur Babinsa. Kegunaan dari struktur teritorial ini adalah untuk menghadapi aksi-aksi massa rakyat yang menuntut hak-haknya yang dirampas oleh militer, melakukan perampasan hak-hak rakyat (misal dalam penggusuran tanah), dan untuk mengontrol rakyat. Struktur ini sebenarnya adalah struktur penindasan langsung atau bisa dikatakan sebagai struktur penjajahan yang dihadapi rakyat secara langsung. Selain itu, struktur ini adalah alat penyebar isu penyesat yang paling efektif, karena memiliki akses langsung ke lapisan masyarakat terendah. 4. Selain struktur teritorial, militer juga mendirikan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang yang luar biasa besarnya. Wewenang penangkapan hanya atas dasar kecurigaan, wewenang untuk melakukan penculikan dan tindak-tindak kriminal atas nama keselamatan negara, dan wewenang-wewenang lain yang bahkan berada di luar jangkauan hukum yang sah (karenanya dinamakan lembaga ekstra yudisial). Pemeriksaan ataupun penyelidikan atas tindakan yang dilakukan atas dasar wewenang tadi tidak dapat dilakukan. 5. Untuk menjaga kesahan dan menciptakan dasar hukum dominasi militer dalam sosial-politik-ekonomi Indonesia, militer memaksa untuk berada di dalam parlemen. Sampai saat ini militer memiliki 10% total kursi di seluruh DPRD, dan 38 kursi di MPR. Dapat dibayangkan produk-produk perundangan yang diciptakan, jelas hanya menguntungkan militer. 6. Dan yang terakhir tetapi yang terpenting adalah militerlah sebenarnya yang mendominasi perekonomian Indonesia. Militer memelihara pengusaha-pengusaha perkoncoan (kroni-kroninya), yayasan-yayasan dengan anak-anak perusahaan yang tidak pernah kena pajak, menguasai jabatan-jabatan strategis BUMN-BUMN, dan bahkan juga memberi dukungan secara ilegal untuk bentuk-bentuk tindak kriminal yang akan memberikan mereka keuntungan. Faktor inilah yang menyebabkan militer akan terus mempertahankan Dwifungsi ABRI/TNI ataupun segala bentuk pelaksanaannya. Tapi faktor ini jugalah yang menjadi sumber permasalahan krisis ekonomi di Indonesia. 7. Pergantian Presiden Republik Indonesia tidak akan berpengaruh banyak untuk kepentingan rakyat. Rakyat akan masih ditindas, ditekan upahnya, dirampas tanahnya, dipecat dari pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya sistem penindasan rakyat melalui Dwifungsi ABRI, dengan menimbang poin 1 sampai 6. 8. Sekarang terlihat adanya upaya-upaya sisa-sisa rejim militeris Orde Baru untuk menggunakan kedok agama, terutama agama Islam yang telah diselewengkan, dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyatakan beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat luas, terutama elemen-elemen rakyat tertindas yaitu buruh, tani, dan kaum miskin kota. I Untuk menyelesaikan segala masalah sosial-ekonomi-politik Indonesia maka ada keharusan untuk diakhirinya Dwifungsi ABRI/TNI. Sidang Umum MPR tidak akan menghasilkan satupun perubahan jika SU MPR masih melibatkan militer dan tidak mencabut Dwifungsi ABRI/TNInya. Karena itu, kami juga mengajukan pencabutan Dwifungsi ABRI/TNI dengan syarat: 1. Usir militer dari Sidang Umum MPR 1999 dan bersihkan MPR-DPR-DPRD dari perwira-perwira militer dan pendukung-pendukungnya. 2. Bubarkan struktur teritorial militer KODAM-KOREM-KODIM-KORAMIL-BABINSA. 3. Bubarkan lembaga-lembaga ekstrayudisial BAKIN, BAIS, BAKORSTANAS, BAKORSTANASDA. 4. Bersihkan birokrasi sipil (Kabinet, Departemen-departemen, BUMN, dan juga pemerintahan daerah) dari perwira-perwira militer. 5. Sita aset-aset bisnis militer (yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi militer serta anak perusahaannya) untuk dipergunakan demi kepentingan rakyat. 6. Adili dan hukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan militer atas kemanusiaan dan hak asasi manusia di pengadilan Internasional. II Kemudian mengenai masalah jabatan kepresidenan, LMND juga menyatakan: Sejak awal kami tidak peduli siapapun yang menjadi presiden Indonesia selama Dwifungsi ABRI masih ada. Kami tidak pernah memberikan dukungan kepada calon presiden manapun. Kami juga tidak akan memberikan dukungan kepada presiden baru jika Dwifungsi ABRI belum dicabut dan atau mendapatkan kursi kepresidenan dengan melakukan kompromi dengan militer. III Kepada masyarakat kami menghimbau rakyat agar mewaspadai terhadap tindakan-tindakan politik kelompok-kelompok anti perubahan dan anti demokrasi yang merupakan sisa-sisa rejim militeris Orde Baru. Mereka menggunakan kedok agama, terutama menunggangi agama Islam melalui ulama-ulama palsu, untuk melakukan aksi-aksi ataupun pernyataan-pernyataan politik yang jelas-jelas meyesatkan rakyat. Semua hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan sisa-sisa rejim militeris Orde Baru. Jakarta, 20 Oktober 1999 Jam 12:30 WIB Pimpinan Pusat Harian Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi M. Sofiyan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND): SMUR Banda Aceh; Fober Palembang; KMPPRL dan Frasis Lampung; KB-UI dan Komrad Jakarta; FMD dan GMIP Bandung; KPMU Sumedang; SMS dan Gema UNIKA Semarang; KAPRI Purwokerto; KPRP, SPPR, dan ARMY Yogyakarta; DRMS, SMPR, dan SMPTA Surakarta; RMS Salatiga; KPRT Jember; AbrI Surabaya; KMM Malang; FAIR TOTAL Mataram; FM-IST Palu; FMM Menado ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Oct 1999 jam 16:27:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
