---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 31 Oktober 1999 Cegah Upaya Pengepungan Istana Jakarta, Rakyat Merdeka Inilah warning bagi orang-orang parpol. Menurut Pengamat politik Arbi Sanit, kalau orang-orang partai sampai masuk ke birokrasi, sehingga menguasai jabatan-jabatan strategi seperti Sekjen, dirjen dan irjen, maka itu merupakan pengkhianatan terhadap netralitas birokrasi. Dengan demikian, lanjutnya, harus dicegah masuknya orang-orang parpol ke jabatan-jabatan penting itu. Sebab jika tidak, sistem birokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah akan berantakan kembali. "Kita harus awasi orang-orang partai jangan sampai membawa gerbongnya menguasai jabatan-jabatan strategis di birokrasi. Jangan biarkan mereka merusak tatanan birokrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin sedang harap-harap cemas dengan kinerja kabinet Gus Dur-Mega, sejumlah tokoh parpol justru sibuk menyusun daftar nama-nama konconya yang akan ditempatkan sebagai sekjen, dirjen atau jabatan strategis lainnya. "Harapan mereka dengan menyusun daftar itu tak lain supaya kuku- kuku kekuasaan bisa tertancap lebih dalam lagi," katanya. Dia juga mengaku sangat khawatir kalau upaya orang-orang parpol itu tidak segera diantisipasi. Mengapa? "Karena yang ada di benak mereka hanya satu kata, yakni kekuasaan. Jelasnya, bagaimana cara melanggengkan kekuasaan," tandasnya. Ditambahkan, untuk melanggengkan kekuasaan, mereka mungkin tidak akan segan-segan "mengepung istana". Caranya, lanjut Arbi, ya dengan menempatkan orang-orang kepercayaan mengelilingi Gus Dur dan Mega, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang luar untuk mendekati pusat kekuasaan. Menurutnya, strategi mengepung istana ini sudah pernah diterapkan oleh tokoh-tokoh parpol di masa Orde Baru. Arbi berharap dengan munculnya era reformasi hal seperti itu tidak terulang kembali. Ditanya apakah dirinya sudah mencium praktek-praktek Orde Baru itu diterapkan lagi oleh parpol-parpol, Arbi mengaku sejauh ini belum terasa. "Tapi dari bau-baunya saya kira bisa terulang," katanya berdiplomasi. Penghianatan Arbi Sanit kemudian mengatakan, sikap kewaspadaan terhadap kemungkinan masukya orang parpol ke dalam birokrasi menjadi relevan karena kabinet Gus Dur-Mega notabene lahir dari sebuah hasil kompromi. "Saya bisa mentolerir jika kompromi yang dilakukan itu tetap menghargai prinsip-prinsip yang sudah ada. Tetapi saya tidak bisa mentolerir jika kompromi justru menafikan prinsif," tuturnya. Paling tidak ada empat kompromi yang dinilai Arbi tidak tepat, karena mengabaikan prinsip-prinsip mendasar. Pertama, jika kompromi itu mengkhianati reformasi. Misalnya, memasukkan orang- orang Orde Baru. Kedua, jika kompromi itu mengkhianati demokrasi. Misalnya, tidak adanya parpol yang rela menjadi oposisi. "Demokrasi kita kan terancam kalau tidak ada oposisi," katanya. Ketiga, adalah jika kompromi itu mengkhianati prinsip efisiensi dan terakhir jika kompromi itu mengkhianati prinsif netralitas birokrasi. Menurutnya, birokrasi harus bebas dari orang-orang partai. Siapapun tidak boleh melanggar prinsip itu. Pokoknya masalah ini tidak boleh dikompromikan. "Boleh saja persatuan diutamakan, tapi perkoncoan tetap tidak boleh diterapkan, karena hal-hal yang prinsip bisa terlantar," tegasnya. Arbi menyebutkan, akan terjadi tabrakan kalau kompromi terus dipakai, apalagi kalau diterapkan untuk penentuan jabatan setingkat sekjen ke bawah. "Sebab kita akan terjerumus kembali kepada politisasi birokrasi. Kita tidak boleh melanggar netralitas. Jabatan sekjen ke bawah harus diisi orang-orang profesional yang telah meniti kariernya dari bawah," katanya. (BY) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 3 Nov 1999 jam 08:12:03 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
