----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

1,9 JUTA HEKTAR HUTAN ACEH RUSAK,
HPH & JAKARTA UNTUNG, RAKYAT KEBAGIAN BENCANANYA
Tuntut Bubarkan Kanwil Kehutanan, Perkebunan & Transmigrasi di Aceh

BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Kamis, 4/11).
Sumberdaya alam hayati yang merupakan komponen penting yang tak dapat
dipisahkan dari sisi kehidupan manusia, keanekaragaman sumberdaya alam
hayati tersebut selama ini mulai punah satu persatu dari habitatnya.
Hal
tersebut lebih diakibatkan oleh salahnya kebijakan pembangunan dan
pengelolaan sektor hutan dan kelautan yang lebih memihak pada para
penguasa
dengan berbagai prinsip-prinsip kelanjutan akan kelestarian ekosistem
hutan
dan kelautan serta hak-hak masyarakat adat lokal, demikian, tutur,
Khairul
Azmi, Direktur Eksekutif, LSM Pase-Aceh (Pagar Alam Semesta-Aceh),
kepada
Radio Nikoya-FM, Kamis (4/11) di Banda Aceh.

Daerah Istimewa Aceh yang memiliki luas wilayah 57.365,57 Km2 dengan
luas
hutannya 4.130.000 Ha dan beberapa kawasan diantaranya berstatus
sebagai
kawasan Tanaman Nasional Gunung Lauser (TNGL) 792.675 Ha, 95.932 Ha
sebagai
kawasan lindung/cagar alam dan lebih kurang 1,9 juta Ha, dikuasai oleh
HPH/HPHTI serta ratusan ribu hektar lainnya dinikmati dan dikuasai
oleh
ratusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Areal Unit Pemukiman
Transmigrasi
(UPT), serta areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Menurut, Khairul Azmi,
pimpinan LSM yang bergerak dibidang Advokasi Habitat Keanekaragaman
Hayati
Hutan dan kelautan itu, menyimpulkan bahwa kerusakan habitat
keanekaragaman
Puspa dan Satwa di Daerah Istimewa Aceh tersebut, karena diakibatkan
oleh
kebijakan pembangunan HPH, HPHTI, HGU Perkebunan, Areal UP
Transmigrasi dan
areal IPK yang cendrung lebih mengutamakan pemasukan devisa jutaan
dollar
kepada negara, dari pada prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya alam
yang
ada, sedang masyarakat disekitar tak memperoleh manfaat apa-apa,
kecuali
hanya kebagian bencana banjir puluhan tahun yang berakibat pada
kegagalan
panen padi serta terancamnya keselamatan pemukiman mereka dari
gangguan
satwa liar yang turun dari hutan. Sedangkan tuntutan rakyat sekitar
Gunung
Lauser Aceh Selatan agar pemerintah menutup usaha HPH & HPHTI yang
selama
ini telah begitu brutal membabat hutan di Aceh, malah tak digubris,
hal itu
terbukti dari data tim Evaluasi Kinerja HPH Aceh, tampak masih
beroperasinya
6 buah perusahaan HPH di Aceh Barat, 4 perusahaan di Aceh Selatan, 2
di Aceh
Tenggara, 2 di Pidie, 3 di Aceh Tengah, 3 di Aceh Utara, 4 di Aceh
Timur, 3
di Aceh Singkil dan 1 di Pulau Simeulu.
Tercatat 8 HPH diantaranya menguasai ratusan ribu hektar areal hutan
di
Aceh, seperti PT Raja Garuda Mas Group, PT Aceh Inti Timber, PT Tjipta
Rimba
Djaja, PT Gruti, PT Alas Helau, PT Kruing Sakti, PT Inhutani IV dan PT
Aceh
Nusa Indrapuri yang masih terus beroperasi hingga kini.

Berkaitan dengan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN), Jum'at
(5/11),
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pase-Aceh, mengeluarkan penyataan
sikapnya,
menuntut pemerintah untuk segera membubarkan Kantor Wilayah Departemen
Kehutan dan Perkebunan serta Kanwil Departemen Transmigrasi di Daerah
Istimewa Aceh, karena kedua instansi tersebut dinilai sebagai
perpanjangan
tangan Jakarta mengeksplorasi kekayaan hutan di Aceh, yang telah ikut
terlibat sebagai 'dalang' dalam proses pemusnahan keberadaan habitat
keanekaragaman puspa dan satwa di Aceh., menurut Khairul Azmi,
Kanwil-Kanwil
itu sebaiknya dijadikan Biro saja di Kantor Gubernur Aceh, dan
penanganan
hutan serta perkebunan dapat limpahkan sepenuhnya kepada Kantor Dinas
di
daerah tingka-II serta masyarakat adat lokal Aceh.

LSM Pase-Aceh juga mendesak pemerintah untuk segera membekukan semua
izin
operasional HPH, HPHTI, HGU Perkebunan serta Areal IPK di Daerah
Istimewa
Aceh dan menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam tersebut kepada
masyarakat
adat lokal di Aceh. Mengusut tuntas secara hukum para pejabat instansi
Departemen Kehutan dan Perkebunan serta Departemen Transmigrasi dan
pengusaha sektor kehutanan dan kelautan secara person, yang terlibat
sebagai
dalang dalam proses pemusnahan keberadaan habitat keanekaragaman puspa
dan
satwa di Aceh. (Ar).

News Division
RADIO NIKOYA 106.15 FM
Banda Aceh Hit Radio Station
URL 1 : http://www.nikoyafm.dk3.com
URL 2 : http://come.to/nikoyafm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 5 Nov 1999 jam 08:41:54 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke