----------------------------------------------------------
FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL:
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
----------------------------------------------------------

ORANG PUSAT JANGAN BANYAK OMONG
SUASANA POLITIK DI ACEH JADI TEGANG

BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Selasa 16/11).
Hingga kini rakyat Aceh terus menantikan keputusan pemerintah pusat
untuk
mengizinkan pelaksanaan referendum yang dituntut oleh hampir 2 juta
massa
pada Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh (SU-MPR Aceh),
Senin 8
November lalu, di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Batas waktu 4 Desember yang di ultimatumkan oleh rakyat Aceh kepada
pemerintah untuk mengambil keputusan akhir, apakah referendum damai
tersebut
dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun 2000 mendatang, menjadi
perbincangan dimana-mana di Banda Aceh, pantauan Radio Nikoya FM di
dua
warung kopi di kawasan Merduati dan Ulee Kareng, Banda Aceh pagi tadi,
tampak warga disana sibuk berdiskusi tentang perkiraan akan terjadi
perang
di Aceh, jika pemerintah tidak berhasil memberikan keputusan akan
memberikan
izin untuk melaksanakan referendum hingga tanggal tersebut. Hingga
kini
dirasakan suasana di Aceh mulai sedikit menegang, berbagai isu yang
memerintahkan warga non-Aceh untuk segera meninggalkan Daerah Istimewa
Aceh
yang katanya dikeluarkan oleh pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), begitu
santer di masyarakat, sementara itu Panglima Tertinggi GAM Teungku
Abdullah
Safei, Sabtu lalu di Pidie, melalui juru bicaranya, membantah isu
bahwa GAM
telah mengusir warga non-Aceh, bahkan Abdullah Safei menghimbau,
"supaya
masyarakat non-Aceh tak perlu takut dan tetap tinggal di Aceh, warga
non-Aceh tak perlu khawatir, selama mereka dapat berprilaku baik di
Aceh",
kata juru bicaranya Teungku Ibrahim.

Selain itu, tokoh HAM Aceh, Maimul Fidar, Direktur Ekskutif, Koalisi
NGO HAM
Aceh, pagi tadi kepada Radio Nikoya-FM Banda Aceh, mengatakan,
"semakin
banyak orang-orang pusat asal ngomong tentang Aceh, maka akan semakin
membuat suasana politik di Aceh semeraut dan memanas, karena
orang-orang
pusat itu melihat Aceh hanya berdasarkan kacamata kepentingan pusat
saja,
seperti kepentingan penyelamatan aset-aset dan sumber daya alam yang
melimpah di Aceh, tetapi mereka tidak pernah melihat dari kacamata
kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan, ketika bagaimana rakyat
Aceh
menuntut agar diadilinya pelaku pelanggar HAM di Aceh semasa DOM dan
pasca
DOM, malah orang-orang pusat itu hanya mengatakan sedih dan prihatin
serta
janji-janji saja tanpa memberikan solusi penyelesaian yang kongkrit
dan
cepat, bahkan ada pakar-pakar yang tidak mengerti masalah di Aceh yang
sebenarnya, malah ikut juga ngomong, sehingga menimbulkan problem dan
suasana politik di Aceh makin memanas".
Melihat itu semua, Maimul menambahkan, " sebaiknya orang-orang pusat
saat
ini melihat tuntutan referendum Aceh itu dari sudut kepentingan rakyat
Aceh,
bukan dari sisi kacamata pusat terhadap kepentingan ekonomi yang ada
di
Aceh, kalaupun tidak merelakan Aceh itu lepas dari RI, cobalah
berfikir yang
jernih dengan mencari solusi-solusi yang tepat, jadi jangan asal
ngomong
aja, seperti adanya komentar-komentar bahwa format negara kesatuan itu
sudah
final, mana ada aturannya yang mengatakan hal itu sudah final, malah
ada
lagi yang sangat alergi dengan format negara federasi dan lain
sebagainya".
kata Maimul dalam menanggapi "kepanikan nasional" terhadap tuntutan
referendum rakyat Aceh.

Menghadapi suasana politik yang mulai meningkat di Aceh saat ini,
Maimul
juga mengharapkan, "pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM),  agar bisa
bersabar
dahulu untuk menunggu proses gerakan rakyat sipil Aceh dalam
mewujudkan
tuntutannya kepada pemerintah pusat, karena gerakan sipil
non-violence/tanpa
kekerasan ini masih dalam koridor 'demokrasi' sesuai dengan
hukum-hukum
internasional, jika gerakan sipil Aceh itu diambil alih oleh GAM
dengan
gerakan bersenjata, maka situasi ini akan dimanfaatkan oleh banyak
provokator yang telah disebarkan keseluruh Aceh, sehingga akan dapat
membenarkan militer untuk melakukan tindakan represif, sehingga dapat
dipastikan rakyat sipil akan menjadi korban", katanya.

Ditempat yang terpisah, tokoh Aceh, Dr. Humam Hamid, mengatakan kembal
i,
bahwa ia tidak melihat akan terjadi peperangan itu, karena rakyat Aceh
dan
mahasiswa sudah berkomitmen akan melakukan gerakan protes sipil
non-violence. Tampaknya prediski Humam dapat dibenarkan apabila kita
kembali
melihat kebelakang terhadap gerakan sipil di Aceh memang tak terjadi
kekerasan, hal itu setidaknya telah dibuktikan pada keberhasilan
pengontrolan jutaan massa yang dikomandoi oleh Mahasiswa, LSM dan
Taliban
pada pelaksanaan Aksi Mogok Massal 4-5 Agustus diseluruh Aceh dan
SU-MPR
Aceh 8 November lalu di Banda Aceh. Perkiraan Humam Hamid, "jika
pemerintah
pusat tak memenuhi tuntutan referendum rakyat Aceh itu nantinya, maka
rakyat
akan melakukan gerakan protes kepada pemerintah dalam bentuk
pembangkangan
sipil, seperti tak membayar pajak, tidak membayar rekening listrik dan
rekening telepon, tidak mentaati peraturan lalulintas, jadi semacam
gerakan
protes non-violence, untuk tetap meneriakan bahwa belum adanya
keadilan di
Aceh", katanya.

Sementara itu hingga Selasa siang tadi tampak ribuan nasabah bank di
Banda
Aceh menarik dananya secara besar-besaran, hal itu dilakukan berkaitan
dengan adanya isu akan terjadi perang tanggal 4 Desember yang
bertepatan
dengan Hari Ulang Tahun Deklarasi Aceh Merdeka ke 23. Banyaknya warga
masyarakat yang termakan dengan isu perang pada tanggal tersebut, juga
terpancing terhadap isu-isu tentang adanya pengusiran orang-orang non
Aceh.
Dari beberapa bank di Banda Aceh yang diamanti, seperti Bank BNI, Bank
Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Central Asia (BCA), terlihat sejak
pagi
masyarakat mulai antri dengan sabar untuk menarik dananya, seorang
karyawan
bank setempat mengatakan, penarikan dana secara besar-besaran itu
dilakukan
oleh warga yang akan eksodus ke luar Aceh, akibat kondisi Aceh yang
tidak
kondusif selama ini.

Selain dari itu diperoleh kabar pagi tadi, pihak Garuda Indonesia
Banda
Aceh, merencanakan akan melakukan pergantian jenis pesawat yang
sekarang
melayani rute penerbangan Banda Aceh-Medan itu, dengan jenis pesawat
berbadan lebar, agar mampu menampung seluruh calon penumpang yang
tidak keba
gian tempat atau masuk dalam 'waiting list' / daftar tunggu saat ini,
rencana pergantian pesawat dengan pesawat berbadan lebar itu sangat
memungkinkan, karena beberapa waktu lalu telah dilakukan pembangunan
pelebaran landasan pacu Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, untuk
persiapan pemberangkatan jama'ah haji Aceh ke Arab Saudi langsung dari
Embarkasi Iskandar Muda tersebut pada tahun 2000 dengan jenis pesawat
carter
asing berbadan lebar oleh pemerintah. (Tim).

News Division
RADIO NIKOYA 106.15 FM
Banda Aceh Hit Radio Station
Jaringan Radio UNESCO PBB
http://come.to/nikoyafm
http://www.nikoyafm.dk3.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 16 Nov 1999 jam 09:26:50 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke