---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Akbar: Jangan Soeharto, tapi Periksa Benny-Try Kamis, 25 November 1999 Jakarta, Buana Ketua DPR Akbar Tandjung menegaskan, Panitia Khusus (Pansus) Aceh hendaknya lebih memfokuskan pemeriksaan pelanggaran HAM di Aceh semasa Daerah Operasi Militer (DOM) pada aktor-aktor militer, selain Soeharto. Alasannya, selain yang bersangkutan sudah sepuh dan kondisi kesehatannya saat ini memprihatinkan, mantan presiden Soeharto juga secara politis sudah mempertanggungjawabkan segala kebijakannya di MPR. Hal itu ditegaskan Akbar yang juga Ketua Umum Golkar di Jakarta, Rabu (24/11). "Mengenai pemanggilan mantan presiden Soeharto untuk didengar keterangannya berkaitan dengan pemberlakuan DOM di Aceh, saya pikir itu tidak manusiawi dan tidak perlu. Sebab, kondisi Pak Harto sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk diajak berkomunikasi," kata Akbar. Hal semacam ini, menurut Akbar, perlu dijadikan pertimbangan oleh Pansus. Meski begitu, Akbar mengakui, sangatlah wajar kalau ada pihak yang menganggap Soeharto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Aceh saat ini. Sebab, yang bersangkutan adalah presiden saat DOM diberlakukan. Hanya saja, kata Akbar lagi, mengingat kondisi kesehatan Soeharto yang kian memburuk, ini menjadi pertimbangan DPR untuk memintai keterangannya. Akbar menambahkan, secara politis, sebenarnya Soeharto telah mempertanggungjawabkan segala kebijakannya selama menjadi presiden yang telah diterima MPR. Namun, masih kata Akbar, kalau ada yang dianggap melanggar hukum, termasuk soal Aceh, mesti diselesaikan secara hukum. Akbar sendiri lebih setuju, kalau DPR lebih memfokuskan diri pada pemanggilan para mantan bawahan Soeharto. Misalnya Jenderal (Purn) Benny Moerdani, Jenderal (Purn) Try Soetrisno, dan Jenderal TNI Wiranto. Ultimatum UI Pada kesempatan terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengultimatum pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati untuk mundur, apabila keduanya selama tiga bulan ke depan tidak mampu menyelesaikan Aceh. BEM UI sendiri melihat, sampai sejauh ini, pemerintah belum menampakkan keseriusan menangani masalah Aceh. Malah, terkesan meremehkan. "Ada arogansi kekuasaan dari Presiden yang dengan lancangnya tetap ke luar negeri, meski ada pendapat-pendapat yang menyarankan agar dia menunda kunjungannya itu," tegas Aswin, Ketua Senat Fakultas Teknik UI, saat mereka bertemu dengan Pansus Aceh DPR di Jakarta, kemarin. Dalam pernyataan sikapnya, BEM-UI menyatakan, presiden menomorduakan masalah Aceh dengan lawatan-lawatannya ke luar negeri. "Gus Dur asyik ke luar negeri. Malahan, dia menawarkan diri untuk ikut membantu menyelesaikan masalah Muslim Moro. Ini kan terkesan mengecilkan kasus yang ada di dalam negeri. Khususnya, Aceh. Wapresnya sendiri terkesan terjebak dalam diam yang berkepanjangan," kata Bachtiar Firdaus, Presiden BEM UI. Saat itu, Sekjen BEM UI Arie Wibowo mendesak agar DPR segera mengingatkan pemerintah. "Gus Dur bukan menara gading yang tidak bisa disentuh. Mega juga bukan seorang putri," tegasnya. BEM UI juga menuntut agar para aktor intelektual yang diduga terlibat dalam kasus penindasan di Aceh, seperti Soeharto, LB Moerdani, Try Sutrisno, Edi Sudrajat dan mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hassan segera diadili. Mereka lalu mempertanyakan kinerja Pansus DPR yang terkesan hanya melakukan klarifikasi saja dalam pemanggilan tokoh-tokoh tersebut.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Nov 1999 jam 09:35:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
