---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://mymail.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Rilis Serambi Selasa, 30 November 1999 Pengungsi Diracun Serambi-Banda Aceh Ribuan pengungsi di Masjid Seulimum Aceh Besar, tadi malam, panik luar biasa ketika seratusan di antara mereka keracunan. Racun itu, dilaporkan sengaja ditabur seorang pemuda tak dikenal dalam lauk pauk pengungsi. Menjelang azan magrib, makan malam untuk sekitar 3.500 pengungsi sudah siap dimasak dan kepada ketua kelompok diminta mengambil ke dapur umum. Ketika pembagian jatah makan baru saja berlangsung, tiba-tiba terjadi kegaduhan. Massa melihat seseorang memasukkan sesuatu ke dalam makanan pengungsi. Orang yang dicurigai itu langsung kabur ke semak-semak arah belakang masjid (pinggir sungai Seulimen) dan menghilang dalam remang-remang. Upaya pengejaran terus dilakukan massa sampai ke jalan Jantho Seulimen tidak membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian puluhan warga yang sedang menyantap makanan serentak menderita muntah-muntah, mual, dan lemas. Pengungsi tampaknya terlambat diberitahu makanan sudah diracun, sehingga ketika massa mengejar orang yang meracun, pengungsi lain terus menyantap makanan, terutama anak-anak dan kaum wanita. Keracunan massal itu menimbulkan kepanikan luar biasa, apalagi listri sempat mati sesaat. Dua mobil ambulance yang telah disiapkan tampak hilir mudik meraung- raung mengangkut warga yang ke racunan di Puskesmas Perawan Seulimem yang jarakanya sekitar satu kilometer lebih. Sejumlah angkutan umum dan mobil pribadi juga dikerahkan untuk mengepakuasi korban ke Puskesmas terdekat. Sekwilda Aceh Besar Drs Baswedan Yunus memerintahkan Kadis Kesehatan Bakri Abdullah untuk mengerahkan tega para medis dan obat obatan guna memberikan pertolongan ke pada korban. Puskesmas Seulimen tampak dipenui para korban yang kebanyakan kaum wanita dan anak -anak termasuk juga orang tua. Jumlah korban masih sedang didata diperkirakan yang mulai mengantap makan malan itu mencapai ratusan orang, tapi yang baru memakan beberapa suap belum tampak reaksi. Sekitar pukul 10.00 pagi Bupati Ketua DPRD dan Unsur muspida ( Dandin Aceh Besar bersama tokoh masyarakat dan mahasiswa mengadakan pertemuan di Kantor Camat Seulimeun. Smenatr aitu para pengungsi masih terus berdatangan dan penjagan masuk ke tempat menampungan diperketat. Dalam rapat tersebut diambil bebrpa kebijkan dianatrnaya pihak keamanan menjamin tidak ada lagi penyisiran ke desa desa dan warga pengungsi disarankan sebaiknya kembali ke rumah masing karena situasi telah aman. Sekitar pukul 16-17.00 WIB, Bupati memimpin rapat pertemuan dengan tokoh pengungsi dan menyampaikan hal tersebut. Dalam pertemuan itu pihak pengungsi mengatakan tak berani pulang dan tetap bertahan sampai dengan tgl (4/12) untuk melihat perkembangan situasi kemanan selanjunya. Alasanya sebelum bulan Desember saja mereka tela medapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan apa lagi nanti. Kesimpulannya para pengungsi tetap bertahan sampai Tgl (4/12) dan rapat bubar. Pada sore itu datang lagi ratusan pengungsi dari dari Panca (penduduk asli dan warga eks trans Panca mereka membangun tenda di pekarangan sekolah TK samping masjid karena pekarangan masjid telah penuh. Selanjutnya menjelang magrib tiba lagi pengungsi dari desa Bayu dan Ayon kemukiman Lamkabeu dengan menumpang dua Truk dan mobil pik up, mereka mau mengungsi ke masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh , tetapi pihak posko mahasiswa meminta meraka tidak melanjutkan perjalan dan dilakukan negosiasi. Pada waktu itu lakasi masjid telah penuh sesak dengn pengungsi dan warga yang baru datang masi belum turun dari truk dan masi bernegosiasi. Walaupun telah mendapat jaminan dari pihak keamanan tidak ada lagi penyisiran ole aparat dan 28 warga yang ditangkap tela dikembalikan, namun ribuan warga Kecamatan Seulimeum yang telah mengungsi di Masjid ibukota Kecamatan Seulimeum sampai Senin (29/11) terus bertambah membanjiri tempat penampungan. Sementara Bupati Aceh Besar Drs H Sayuthi Is MM, Sekwilda Baswedan Yunus, Ketua DPRD Aceh Besar Tgk H M Amin Hasan dan Dandim O101/ Aceh Besar Letkol Inf Ferdinan Setiawan dan toko masayrakat dan mahasiswa bekerja keras melakukan pertemuan betempat di Kantor Camat Seulimeum dan membahas upaya pendekatan untuk dan memberi rasa aman ke pada para pengungsi agar mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Arus pengungsian sekitar 3.000 warga dari sekitar 10 desa di Seulimeum yang terjadi Minggu malam sampai Senin pagi merupakan ekses insiden berdarah penembakan di Desa Lamtamot yang menwaskan Marzuki (40) warga Desa Lamkubu dan mencederai empat lainnya termasuk seorang anggota ABRI. Trageri itu dilanjutkan dengan penangkapan 28 warga serta penyisiran oleh aparat keamanan ke desa-desa Minggu pagi. "Jenazah Marzuki telah dikebumikan," kata Silahuddin saa seorang tokoh mahasiswa. Akibat warga merasa ketakutan dan sejak Minggu malam sampai Senin pagi mengungsi. Mereka dengan membawa bekal seadanya memempati tenda tenda darurat yang dibangun pihak mahasiswa dari HIMAB, Posko Pemraka, Karma para relawan, dan masyarakat di dalam pekarangan masjid. Pihak Mahasisw juga telah mendirikan Posko dibuah toko di depan masjid. Menyikapi situasi tersebut Wakil Ketua DPRD Aceh Besar Bachtari Arahas kepada Serambi kemarin megungkapkan rasa keprihatinan yang mendalam dan sangat menyesalkan insiden penembakan di Desa Lamtamot yang menewaskan satu orang warga dan empat lainnya cedera termasuk seorang anggota TNI. Dalam pernyataan sikapnya ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah Aceh secara Arief dan bijaksana demi kemaslahatan dan kejayaan Aceh di masa mendatang. Ia menilai tindakan tersebut tidak perlu terjadi bila semua pihak dapat menahan diri."Kepada kelompok manapun mari kita hindari tindakan yang dapat mengakibatkan korban dipihak masyarakat banyak," harapnya. Kepada pemerintah pusat diminta jangan jadikan lagi Aceh sebagai panggung sandiwara politik. Karena rakyat Aceh sudah muak dengan alur cerita dan adegan-adegan sadis serta kekerasan. "Selesaikan masalah Aceh dengan cara ke Acehan," katanya. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB) Silahuddin secara terpisah menyampaikan tiga butir pernyataan sikap yaitu mengutuk tindakan aparat yang melakukan tindakan secara arogan terhadap penduduk yang tidak bersalah. Mengharapkan kepada seluruh elemen masayrakat untuk membentuk posko keamaan diwilayah kecamatan dan desa masing-masing dengan mengaktifkan Siskamling untuk menangkal propokator yang telah merajalela di Aceh. Kepada masyarakat diharapkan agar tenang dan tidak mudah terpropokasi dengan issu yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu Pengurus Daerah Pelajar Islam indonesia (PDPII) Aceh Besar dalam surat pernyatan sikap NO.PII-AAII/SEK/001/1420/1999 yang disampaikan kepada Serambi menyebutkan kondisi kemana Ace besar yang tidak kondusif dikarekaan adanya pihak pihak tertentu yang berupaya memeca bela setiap komponen di ce besar, tujuan akir agar para militer memiliki alasan untuk meberlakukan militerisme. Peristiwa Lamtamot yang memakan korban dri piak warga sipil suatu al yang diciptakan untuk menodai perjuangan Referendum yang damai dan demokratir. PD PII Ace besar menyampaikan lima butir pernyatan sikap yaitu meminta kepada DPRD dan Pemda Aceh besar untuk menolak segala bentuk pendekatan militer di Kawasan Aceh Besar. Selanjutnya tetap komit terhadap perjuangan Referendum dengan tidak bisa diinterpensi ole piak manapun,menindak lanjuti oknum anggota dewan yang diduga terlibat a moral, memberantas segala maksiat seperti judi, buntutganja dan lain lain. "Bila poin tersebut tidak ditanggapi, kami akan bertindak dengan cara," kami tulis Ketua Umum Carbaini dan Sekretaris Umum Fitriah. Sementara itu, ekses kejadian Lamtamot plus usaha meracuni para pengungsi, membuat ratusan KK lainnya harus mengungsi. Dari Seulimuem, mereka berangkat ke Banda Aceh selepas magrib kemarin. Setibanya di Banda Aceh, para pengungsi dengan menggunakan lima kenderaan, dua truk, dua pick up, dan satu labi-labi (sudaco) singgah terlebih dahulu di halaman Masjid Raya Banda Aceh. Namun beberapa saat kemudian, pengungsi beralih ke Masjid Kopelma Darussalam sekitar pukul 21.45. Para pengungsi yang beralih ke Daruissalam untuk diinapkan, merupakan inisiatif anggota PCC (People Crisis Centre) yang di dalamnya terdapat sejumlah buffer mahasiswa. Diantaranya, SMUR, SPUR, Dan Formakes. Pantauan Serambi tadi malam, para pengungsi yang umumnya berasal dari Desa Ayun, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar, mulai mengambil posisi di ruangan lantai satu Masjid Kopelma. Menurut Kades Ayun, Bukhari, jumlah warga desanya yang mengungsi, hingga tadi malam mencapai 70 KK atau sekitar 500 jiwa. Mereka terdiri berbagai usia. Bahkan, kata Bukhari, puluhan KK dari desa tetangganya (Desa Bayu), diperkirakan menyusul ke Darussalam. Namun, hingga pukul 22.00, warga Desa Bayu, belum tiba ke Banda Aceh karena ketiadaan angkutan. Koordinator PCC, Juanda yang terlibat langsung mengkoordinir para pengungsi mengatakan, pihaknya siap melayani pengungsi di tempat penampungannya. Keadaan itu terlihat sejak pengungsi tiba secara tergopoh-gopoh dan mulai menempati ruangan bawah Masjid Kopelma. Kondisi pengungsi sangat memprihatinkan. Puluhan bayi, anak-anak usia sekolah, serta kaum ibu dengan pakaian lusuh, mengapit barang- barang bawaan ke ruang yang ditentukan. Sementara kaum lelaki, sibuk mengangkut kebutuhan pangan yang sempat di bawa dari tempat pengungsiaan terdahulu, yakni di Lamtamot Seulimeum. Menurut keterangan salah seorang pengungsi, mereka terpaksa mandah ke Banda Aceh karena merasa kuatir dan kurang aman berada di Lamtamot. Buktinya, puluhan warga mengalami keracunan makanan akibat ulah orang-orang tertentu yang menebar racun ke dalam masakan. Bahkan, sore kemarin, lokasi pengungsi sempat ditaburi sejenis racun berbentuk tepung. Tepung racun yang bertebaran tersebut, terhirup pengungsi yang menyebabkan sebagian pengungsi mengalami batuk-batuk dan pening. Yang sangat menyedihkan, harta benda seperti ternak dan sawah ladangnya, terpaksa dibiarkan begitu saja. "Dari pada kami mati, kan lebih baik mengungsi," ujar seorang pengungsi. (gus/rs/n) Insiden Layung, 30 Warga Dianiaya Aparat * Tujuh Kendaraan Dibakar * Rumah Diobrak-abrik Serambi-Banda Aceh Sebanyak 31 warga Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dilaporkan dianiaya aparat keamanan yang melakukan penyisiran di kawasan Layung setelah terjadi kontak senjata, Sabtu malam (27/11). Sembilan orang di antara warga itu terpaksa dirawat di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh. Insiden penganiayaan yang terjadi bergelombang sejak Sabtu malam sampai Minggu (28/11) petang itu mengkibatkan tujuh unit sepeda motor dan satu mobil Kijang milik penduduk dibakar aparat. Di samping itu, sekitar 60-an unit rumah dan toko di Kuta Padang Layung diobrak-abrik aparat. Menyusul terjadinya aksi kekerasan itu, ribuan warga Desa Kuta Padang Layung, Layung Gampong, dan Alue Lhok mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman yakni di komplek pesantren Nurul Islam, Menasah Layung Gampong dan Masjid Alue Lhok. Kontak senjata antara TNI dengan sipil bersenjata di Kuta Padang Layung, Sabtu malam (27/11) sekitar 22.00 WIB. Dalam insiden itu pihak AGAM mengklain empat prajurit TNI tewas sedangkan pihak mereka semuanya selamat. Namun, sumber di RSU Cut Nyak Dhein Meulaboh mengaku hanya satu jenazah prajurit TNI dibawa ke rumah sakit tersebut. Setelah dimandikan, jenazah Pratu Yuwono Triwaluyo, anggota Kompi C 112/DJ, Senin (29/11) siang diberangkatkan dengan helikopter ke kampung halamannya Pekanbaru dengan upacara militer. Sekjen Koalisi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat (Kagempar), Hasnazaruddin dan Koordinator Pemraka Wilayah Aceh Barat Khairul yang turun bersama delapan rekannya dan relawan PMI Cabang Aceh Barat mengatakan, tindakan yang dilakukan aparat ketika melalukan penyisiran ke kawasan Kuta Padang Layung Kecamatan Samatiga, sudah di luar batas. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Kagempar dan Pemraka ke lokasi sejak Minggu malam (28/11) sampai Senin kemarin jumlah warga setempat yang dianiaya 30 orang lebih. Tapi yang cukup parah sebanyak 14 orang. "Mereka dipukul dengan popor senjata. Akibatnya di antara mereka terpaksa harus dirawat di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh," kata Hasnazaruddin. Korban penganiayaan aparat itu, baru berhasil dievakuasi oleh relawan PMI Aceh Barat Senin (29/11) dinihari dalam dua gelombang. Jumlah warga yang harus mendapat perawatan intensif di RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh sampai tadi malam tercacat sembilan orang, yaitu Ramadhan, T Zulfahmi, Ahmad Dairi, TR Sayang, Saiman, Samsul, Nazaruddin, semuanya warga Desa Kuta Padang. Selanjutnya Abd Jalil dan Bustami, keduanya warga Desa Layung. "Rata-rata mereka luka lecet dan memar di bagian muka," kata salah seorang anggota PMI Aceh Barat. Masih menurut Sekjen Kagempar dan Koordinator Pemraka, dalam insiden di Layung itu aparat juga membakar tujuh unit sepeda motor dan satu unit mobil kijang milik masyarakat. Di samping 67 unit warung/toko dan rumah penduduk digeladah dan pemiliknya dipukul. "Yang sangat menyedihkan barang dan peralatan rumah tangga diobrak-abrik," jelas Hasnazaruddin. Untuk menenangkan masyarakat setempat yang masih trauma setelah melakukan penyisiran di Layung, Kagempar dan Pemraka membuka posko di lokasi pengungsinya. "Jumlah masyarakat yang mengungsi sampai kemarin petang terus bertahan," kata Khairul Koordinator Pemraka Aceh Barat. Sekda Aceh Barat Nyak Ali Umar SH bersama tiga anggota DPRD setempat yakni H Amran Us, Sofyan Suri, dan Drs Tgk Zainuddin kemarin siang turun ke lokasi. Menurut H Amran Us, masyarakat sangat trauma dan terpaksa mengungsi karena merasa ketakutan. Hingga sore kemarin jumlah warga yang mengungsi sudah mencapai ribuan orang. Mereka ditampung di komplek pesantren Nurul Islam, Menasah Layung Gampong, dan Desa Alue Lhok. Ketua Taliban Aceh Barat, Tgk Hasbi Amin LMC menyatakan prihatin terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Aceh Barat akhir-akhir. "Mayat manusia dibuang di sembarang tempat bagaikan bangkai binatang. Mereka dibunuh tanpa alasan yang jelas dan tak satu pihak pun yang bertanggungjawab," jelasnya sambil mengimbau kepada semua pihak siapapun mereka segera menghentikan tindakan keji itu. Sementara MP GAM Wilayah Aceh Barat Tgk Teuku Hanalud yang menelpon redaksi Serambi tadi malam mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat Layung Kecamatan Samatiga. "Tindakan itu tidak manusiawi, karena yang korban masyarakat tak bersalah dan tidak ada kaitanya dengan insiden kontak senjata," tandasnya. (tim) Dicatat, Pejabat yang Hengkang Pak Syam: Bupati Dilarang Keluar Serambi-Banda Aceh Sekwilda Aceh, Poriaman SH, menegaskan, pihaknya akan mencatat para pejabat yang hengkang dari Aceh tanpa alasan bila sampai pada 4 Desember mendatang mereka tidak berada di tempat. Sementara itu dari Jakarta, Gubernur Syamsuddin Mahmud mengeluarkan instruksi agar seluruh bupati dan pejabat daerah untuk tidak pergi meninggalkan daerah. Secara tegas ditekankan bahwa bupati/walikota agar tidak diperkenankan meninggalkan daerah tanpa seizin gubernur. Syamsuddin Mahmud mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan anggota Pansus Aceh DPR RI T Zulfikar Thaib Aly dalam acara dengar pendapat yang berlangsung di Jakarta, Senin. Gubernur hadir bersama-sama dengan sejumlah alim ulama, cendikiawan, mahasiswa dan LSM untuk memberi penjelasan mengenai situasi terakhir di Aceh. Anggota Pansus Aceh T Zulfikar Thaib Aly mensinyalir bahwa akhir- akhir ini sebahagian besar pejabat di Aceh sudah melakukan "eksodus" ke luar daerah Aceh untuk menghindari pecahnya perang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1999 mendatang. Pejabat- pejabat Aceh tersebut banyak yang menuju Jakarta dengan berbagai alasan. Gubernur Syamsuddin Mahmud mengatakan bahwa sampai sejauh ini pihaknya belum ada menerima permohonan izin dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Aceh untuk keluar daerah. Dicatat Kepada Serambi, Senin kemarin, Poriaman mengaku telah memerintahkan Biro Kepegawaian Setwilda Aceh untuk melakukan tugas pencatatan tersebut. "Semua pejabat yang keluar daerah akan kita inventarisir. Nanti kita akan mengetahui, siapa-siapa yang keluar daerah karena betul-betul melaksanakan tugas, dan siapa-siapa pula yang keluar daerah dengan mencari-cari alasan," ujar Poriaman. Ditanya sanksi apa yang bakal diterapkan, Poriaman menegaskan bahwa hal itu nantinya terserah kepada gubernur. "Yang penting kita catat, lalu kita serahkan ke gubernur. Namun, setidaknya, bagi yang hengkang tersebut akan mempengaruhi DP3 (daftar penilaian) dan pengembangan karir mereka selanjutnya," kata Poriaman. Sekwilda menyatakan sangat menyesalkan sikap para pejabat yang memperlihatkan rasa takut berlebihan sehingga meninggalkan Aceh pada 4 Desember mendatang. Seharusnya mereka tetap berada di tengah-tengah masyarakat yang memang sedang dilanda keresahan. "Pejabat-pejabat kita itu kan sebenarnya sudah senior-senior dan berpengalaman. Mereka sudah bisa memilah-milah persoalan. Sehingga mereka bisa bertindak bijaksana dalam menghadapi persoalan seperti ini. Kita heran kenapa justru mereka takut," tambah Poriaman. Eksodusnya pejabat dengan mencari-cari alasan, menurut Poriaman, juga merupakan tindakan lari dari tanggung jawab selaku pejabat pemerintahan. Seharusnya, mereka memperlihatkan loyalitas tinggi. Sebagai pimpinan, sikap ketakutan yang mereka perlihatkan secara berlebihan, akan semakin menambah persoalan di daerah. Karena sikap itu akan berpengaruh kepada para bawahan mereka dan masyarakat luas. Karena itu, ia berharap para pejabat daerah tetap berada di Aceh. "Kalau pun tidak ke kantor misalnya, pada tanggal 4 Desember itu, kita akan bersama-sama masyarakat pergi ke masjid atau meunasah- meunasah melakukan doa bersama. Mendoakan agar cita-cita rakyat Aceh bisa cepat dikabulkan Allah, sehingga Aceh yang kita cintai ini segera pula keluar dari suasana keprihatinan seperti sekarang ini," tutur Poriaman. (rul/kan/fik) Tgk Abdullah Syafei: Militer GAM Dilatih di Lybia Serambi-Jakarta Tgk Abdullah Syafei, Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengakui keterlibatan Lybia dalam pelatihan militer pasukan GAM, sedang senjata yang dipakai dibeli dari negara lain. Dengan penegasannya itu, apa yang dikatakan wakil pemerintah Lybia bahwa negaranya tidak terlibat, terbantahkan. Pernyataan itu diungkap Abdullah Syafei dalam dialog Jakarta Pagi Ini RRI Pro2FM Jakarta, Senin. Isu keterlibatan Libya dalam GAM telah muncul sejak gerakan itu menguat akhir-akhir ini. Namun Libya menyatakan bantahannya atas isu itu. Saat seminar bertajuk "Pemerintahan Merdeka, Referendum atau Otonomi Aceh" di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (27/11), mantan Mendagri Libya, Prof Dr Mehdi M Endres, dan anggota Komite Gerakan Revolusi Libya Dr Omar Abu Jenah, membantah Libya mempersenjatai pasukan GAM. Pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan Abdullah Syafei yang menyatakan adanya keterlibatan Libya dalam GAM melalui pelatihan militer. "Kami tidak menerima senjata dari bangsa lain termasuk Libya. Tentang latihan di Libya memang ada. Itulah kelihaian politik kami menyembunyikan perjuangan yang tidak segera jelas memberi didikan militer di Libya," katanya. Ia menegaskan, latihan militer di Libya itu pasti ada. Sedangkan persenjataan yang mereka miliki dibeli dari pihak lain yang uangnya diperoleh dari sumbangan dan gotong royong. "Kami beli senjata di negara lain dengan uang kami," katanya. Saling membantah Sementara itu, Sekjen GAM Teuku Don Zulfahri dalam acara yang sama menyatakan, meskipun Hasan Tiro tetap diakui sebagai pimpinan GAM, tetapi karena kondisi fisiknya yang sudah memburuk, maka telah disepakati pembentukan Majelis Pemerintahan (MP) yang terdiri atas 11 tokoh GAM. Dengan pembentukan MP, posisi Hasan Tiro telah disepakati sebagai simbol dari perjuangan GAM. "MP dibentuk atas dasar wali kurang sehat, wali tidak mampu lagi menjalankan tugas negara," katanya. Menurut dia, anggota MP adalah para senior GAM seperti Dr Husaini, Teuku Daud Paneuh dan Teuku Idris Mahmud. Ia menolak anggapan dibentuknya MP sebagai cara menyingkirkan Hasan Tiro secara halus karena kedudukan Hasan Tiro tetap diakui. Sekjen GAM ini secara terbuka mengemukakan bahwa kondisi fisik dan kondisi pikiran Hasan Tiro yang sudah berusia 75 tahun memprihatinkan. "Ini kan sebenarnya nggak enak, kalau dibongkar ini memalukan tetapi saya rasa ini sudah waktunya rakyat Aceh menyadari bahwa wali sudah tidak mampu," katanya. Pernyataan Zulfahri itu dibantah keras oleh Teuku Abdullah Syafei. "MP itu gerakan untuk memecah GAM yang dimotori TNI. Gerakan itu tidak sah," katanya. Ia menegaskan, gerakan itu bukan dilakukan oleh anak-anak, tetapi orang-orang gila dan orang-orang amnesia. "MP itu gerakan bohong dan gila," katanya. Berbeda dengan pernyataan Zulfahri yang siap berunding dengan pemerintah, Abdullah Syafei menegaskan, pihaknya tidak akan berunding dengan Pemerintah Indonesia. "Yang bersalah adalah Belanda. Kalau mau berdamai dengan Belanda, sedangkan perundingan dilakukan dengan PBB," katanya. Ia membantah, kondisi fisik Hasan Tiro sudah lemah dan tidak memiliki kamampuan untuk mengendalikan perjuangan. "Itu propaganda, bohong. Saya baru bertelepon dengan wali negara (Hasan Tiro)," katanya. Kondisi fisik dan ingatan Hasan Tiro, kata Abdullah Syafei, juga masih kuat dan tajam.(ant) Pansus Aceh DPR Setuju Referendum * HUDA: Masyarakat Diminta Tenang Serambi-Jakarta Pansus Aceh DPR RI setuju terhadap tuntutan referendum yang disuarakan olah rakyat Aceh. Pansus bahkan mengusulkan kepada MPR untuk menjadikan referendum sebagai salah satu materi bahasan di dalam sidang Panitia Ad Hoc Badan Pekerja (BP) sebagai salah satu langkah awal penyelesaian masalah Aceh. Selain memuat tentang referendum, Pansus Aceh dalam kesimpulan sementara seusai acara dengar pendapat dengan gubernur Aceh, alim ulama, thaliban, mahasiswa, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Senin (29/11) menyatakan menolak rencana pemberlakuan darurat militer di Aceh. Dengar pendapat itu berlangsung selama kurang lebih enam jam itu dipimpin oleh wakil ketua Pansus Drs M Ali Yahya. Delegasi Aceh yang hadir terhitung lengkap. Rombongan dari Aceh terdiri dari Gubernur Syamsuddin Mahmud, Kapolda Brigjen Bachrumsyah, Ketua DPRD sementara M Nasir Jamil. Ketua DPRD terpilih Drs Muhammad Yus, Rektor Unsyiah Dayan Dawood, Rektor IAIN Shafwan Idris. Selain itu masih ada Tgk H Nurzahri dari Huda, Tgk Bulqaini (Thaliban), Mukminan (BEM Unsyiah), Effendi Hasan (BEM IAIN), Rahman Yacob, Azwar Nurdin (LSM dari Aceh). Masyarakat Aceh Jakarta diwakili oleh PP Taman Iskandar Muda, serta sejumlah LSM seperti Shalahuddin Alfata (Fopkra), Kenira, IKA Unsyiah serta sejumlah mahasiswa. Seluruh delegasi Aceh dalam kesempatan itu secara serempak menuntut refrendum sebagai satu-satunya jalan penyelesaian masalah Aceh yang kini dinilai bergulir begitu kompleks. berbagai argumen dikedepankan untuk mendukung tuntutan referendum itu. Tgk Nurzahri dari Huda (Himpunan Ulama Dayah Aceh) meminta kepada segenap kalangan Jakarta untuk tidak perlu gusar dengan tuntutan referendum itu. Dengan santai ia bahkan mengilustrasikan bahwa referendum itu hanya sebuah sarana. Ibarat membangun jembatan di sebuah desa, maka serahkan kepada masyarakat desa setempat jembatan jenis apa yang mereka inginkan. Apakah terbuat dari baja atau apa. "Jadi maksud refrendum, ya itu. Biarkan rakyat Aceh yang menentukan maunya apa," kata ulama dayah yang secara sekilas mengisahkan kembali lahirnya himpunan ulama dayah. Karena itu, menurut ulama yang dikenal dekat dengan masyarakat ini, tuntutan refrendum tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pendapat hampir senada disampaikan Shalahuddin Alfata. Pentolan Fopkra yang pekan lalu mengkoordinir demo referendum di Gedung MPR secara tegas menyatakan, referendum adalah sarana paling damai dan demokratis bagi rakyat Aceh apakah masih mau bergabung dengan RI atau pisah. Ia pun lalu menguraikan latar belakang dari munculnya sikap rakyat tersebut. Desakan referendum itu juga diutarakan DPRD I Aceh. Ketua DPRD terpilih Drs Muhammad Yus kemudian membacakan sikap dan pernyataan DPRD I Aceh yang intinya menginginkan referendum. Ia mengatakan bahwa keinginan referendum ini tidak bisa dihalangi-halangi. Menyahuti derasnya tuntutan referendum tersebut, Pansus Aceh kemudian memasukkan dalam kesimpulan sementara. Selain itu pansus juga sependapat dengan tuntutan masyarakat Aceh bahwa para pelanggar HAM baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat segera diadili sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu agar pihak TNI/Polri tidak mencari dalih apapun yang menyebabkan tidak diadilinya aparat/petinggi TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM jika terbukti. Menurut Pansus, referendum merupakan kehendak rakyat Aceh. Tentang opsi dari referendum perlu dipikirkan yang terbaik bagi masyarakat Aceh itu sendiri sehingga tidak ada pertumpahan darah, di samping perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaan referendum tersebut. Untuk itu Pansus mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog dengan berbagai pihak di Aceh termasuk dengan tokoh masyarakat GAM. Menghadapi situasi Aceh sekarang ini maupun mengantisipasi tanggal 4 Desember, Pansus mendesak kepada pemerintah tidak memberlakukan darurat militer di Aceh, termasuk juga untuk tidak melakukan tindak kekerasan seperti yang selama ini terjadi dan diduga dilakukan oleh provokator. Pansus lebih lanjut meminta kepada Pemda untuk tetap mengaktifkan tim pencari fakta dalam usaha memberikan data yang akurat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pansus mendesak pemerintah dan semua pihak untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional dan segera memberlakukan Aceh sebagai daerah darurat ekonomi. Tahan diri Saat melakukan dialog, Tgk Nurzahri menyerukan agar semua elemen masyarakat di daerah ini ikut menciptakan suasana kondusif. "Bagi mereka yang tidak mengerti situasi Aceh saat ini, mereka lebih baik diam, ketimbang membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat," katanya. Pada kesempatan itu, Tgk Nur Zahri menjelaskan bahwa HUDA merupakan tempat bernaungnya para ulama dari seluruh pondok pesantren di Aceh sebagai salah satu bentuk kepedulian mereka dalam menenangkan ummatnya. "Selama ini, masyarakat di daerah Serambi Mekah itu dilanda kegalauan atas lahirnya berbagai istilah yang dinilai membingungkan, yakni referendum, otonomi khusus, dan merdeka," katanya. "Nah, para ulama yang bernaung dalam wadah ini hadir untuk berusaha menciptakan ketenangan ummat," katanya menambahkan. Cendekiawan muslim asal Aceh lainnya, Prof Dr H Abdullah Ali menyebutkan, aspirasi rakyat Aceh yang gencar disuarakan selama ini adalah referendum dan tuntutan itu seakan-akan tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Tuntutan itu terjadi atas penderitaan rakyat Aceh yang berlangsung cukup lama, seperti ketidakadilan ekonomi dan tindakan kekerasan, termasuk kasus sebelum dan pasca daerah operasi militer (DOM) yang tidak pernah tersentuh hukum. Sementara itu, seusai acara kepada wartawan, Kapolda Aceh Brigjen (Pol) Bachrumsyah mengatakan situasi keamanan di Aceh saat ini benar-benar tidak menentu, terutama di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat dan Aceh Selatan. "Situasinya benar-benar tidak menentu, dari situasi tenang kadang-kadang secara tiba-tiba bergolak, sehingga masyarakat dihantui rasa takut yang mencekam," katanya. Situasi keamanan tidak menentu itu dirasakan terjadi menjelang peringatan HUT ke-23 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1999, sehingga puluhan ribu penduduk Aceh mengungsi ke luar provinsi dalam sebulan terakhir ini. "Termasuk keluarga dari sebagian petugas keamanan (Polri/TNI), sudah diungsikan ke luar Aceh," kata Bachrumsyah. Dikatakannya, upaya untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi pada peringatan HUT GAM telah dilakukan, yakni melalui pendekatan dengan ulama, thaliban, mahasiswa dan LSM agar mereka ikut membantu menciptakan situasi kondusif. Antisipasi lain dilakukan dengan memungsikan semua anggota Polri yang ada, termasuk dua batalyon bantuan Mabes Polri telah ditempatkan pada beberapa daerah tertentu yang dinilai rawan dari gangguan kelompok sipil bersenjata. "Yang jelas, apapun yang terjadi aparat polisi akan siap menghadapinya, termasuk tindak kekerasan untuk menekan kelompok sipil bersenjata yang mencoba mengusik ketenangan rakyat Aceh," kata Bachrumsyah. Bendera GAM Bachrumsyah juga telah menginstruksikan kepada semua jajaran kepolisian di Aceh agar tidak melakukan tindak kekerasan atau penangkapan terhadap masyarakat, jika di rumah penduduk ditemukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Masyarakat harus dilindungi, mungkin mereka menyimpan bendera GAM karena terpaksa," katanya dan menambahkan agar masyarakat tidak terus dihantui kecemasan berkepanjangan. Yang jelas, katanya, jika aparat sipil bersenjata menyerang instalasi polisi bertepatan peringatan HUT GAM, aparat tidak akan tinggal diam dan mereka akan melakukan pembalasan. "Bahkan, saya juga siap dipecat oleh atasan jika tindakan kami itu dianggap salah ketika ingin mempertahan diri dari kemungkinan terjadi aksi kekerasan kelompok sipil bersenjata terhadap aparat keamanan di Propinsi Aceh," kata Bachrumsyah. Dijelaskan, selama tujuh bulan terakhir (Mei-November 1999), anggota TNI yang menjadi korban kelompok sipil bersenjata di Aceh terdiri atas 39 orang tawas, 51 orang luka-luka dan empat orang diculik, yang hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Sedangkan anggota Polri yang menjadi korban, tercatat 33 orang tewas, 35 menderita luka-luka serta sepuluh orang diculik.(fik/ant) Mahasiswa Aceh Demo Referendum di DPR * Dialog dengan Akbar Ricuh Serambi-Jakarta Ratusan masyarakat Aceh dari berbagai organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan di Pulau Jawa mendatangi Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin, untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum di Aceh. Dalam aksinya, mereka menggelar spanduk berukuran 6 X 3 meter yang bertuliskan "Hanya Satu Kata: REFERENDUM" di atas Gedung "Bundar" Nusantara. Beberapa demonstran terlihat membawa kambing yang akan disembelih untuk diserahkan kepada anggota atau pimpinan DPR. Selain itu, mereka juga menggelar orasi menuntut referendum serta menaikkan bendera berwarna dasar putih bertuliskan "Referendum adalah demokrasi untuk Aceh" Organisasi mahasiswa dan masyarakat Aceh yang turut terlibat dalam aksi itu, antara lain Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA) Jakarta, Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus Aceh (SOMAKA), Persatuan Mahasiswa Kekeluargaan Tanah Rencong (PMKTR) Surabaya, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, serta sejumlah organisasi masyarakat Aceh lain dari Semarang, Bogor, Yogyakarta, dan Bandung. Rencananya, sebagian dari mereka akan tetap berada di Gedung DPR guna mengikuti acara penjelasan sejumlah petinggi dan mantan petinggi TNI di depan rapat Pansus Aceh DPR, yang berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB. Juru bicara aksi tersebut, M Najib Ibrahim mengatakan, aksi mereka kali ini sebagai tindak lanjut aksi masyarakat Aceh sebelumnya. "Kami ingin menegaskan kembali kepada para wakil rakyat di DPR agar lebih aspiratif menanggapi aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan referendum," katanya. Najib menuduh para wakil rakyat telah berlaku sebagai lembaga eksekutif dengan tidak menyetujui diadakannya referendum di Aceh sebagaimana pemerintah. Aksi mereka lanjutkan di lantai dasar gedung wakil rakyat karena hujan. Mereka secara tertib sambil mengumandangkan salawat badar menuju depan Gedung Nusantara V untuk berorasi. Mereka selanjutnya menuju kembali ke lantai dasar gedung Nusantara II untuk melanjutkan aksi serupa. Mereka menyanyikan lagu daerah dan jel "Aceh bersatu tak bisa dikalahkan". Ricuh Sementara itu, dialog terbuka antara Ketua DPR Akbar Tandjung dengan sekitar 200 pemuda Aceh di lantai dasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senin siang, ricuh karena ketidakpuasan massa atas jawaban Akbar. Dialog itu diawali dengan penyampaian tuntutan dari sejumlah pemuda kepada Akbar Tandjung, antara lain menyangkut referendum, pelanggaran HAM, aksi-aksi militer, dan ketidakadilan ekonomi. Akbar kemudian menjelaskan sikap dan langkah yang telah dan akan ditempuh DPR menyangkut penyelesaian persoalan Aceh. Penjelasan secara rinci itu ternyata tidak memuaskan pengunjuk rasa. Beberapa kali muncul interupsi. Bahkan beberapa di antara pengunjuk rasa yang mengaku terdiri atas mahasiswa dan pemuda Aceh dari seluruh Indonesia itu, mencaci atau menuding DPR telah berbohong. Suasana makin panas ketika jawaban Akbar dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan pengunjuk rasa, seperti tetap berlakunya kemungkinan pemberian status otonomi luas kepada daerah "Serambi Mekkah". Seorang pengunjuk rasa kemudian memaksakan interupsi dan menyatakan satu hal yang mereka minta, yaitu ketegasan dari DPR untuk menyetujui penyelenggaraan referendum dengan dua opsi bagi Aceh, yaitu tetap bagian RI atau merdeka. "Tanpa opsi merdeka, bukan referendum namanya," katanya. Akbar yang tidak ingin terjebak dengan desakan agar menyetujui tuntutan tersebut, kemudian malah menjelaskan langkah DPR untuk menyelesaikan persoalan Aceh, yakni dibentuknya panitia khusus terdiri atas seluruh fraksi, untuk memikirkan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah Aceh. Jawaban Akbar itu tidak memuaskan pengunjuk rasa, sehingga suasana semakin panas dan beberapa di antara mereka mulai melemparkan gelas plastik ke arah Akbar. Akbar yang sejak awal mengenakan ikat kepala putih bertuliskan "Referendum" pemberian seorang pengunjuk rasa, akhirnya meninggalkan arena dialog itu dengan kawalan beberapa Satpam. Dialog bubar, dan lemparan gelas plastik itu agaknya telah memicu ketegangan di antara para pengunjuk rasa sendiri, sementara puluhan pemuda kemudian mengejar Akbar hingga mendekati pintu lift. Beberapa di antaranya terus melempari dengan gelas plastik, namun kemudian dihalangi oleh rekan mereka sendiri. Setelah Akbar memasuki lift, para pemuda itu kemudian melerai ketegangan yang terjadi di antara rekan mereka sendiri, sambil meninggalkan lobi Gedung Nusantara III.(ant) Pansus Aceh DPR Setuju Referendum * Ratusan Mahasiswa Aceh Demo Serambi-Jakarta Pansus Aceh DPR RI setuju terhadap tuntutan referendum yang disuarakan rakyat Aceh. Pansus bahkan mengusulkan kepada MPR untuk menjadikan referendum sebagai salah satu materi bahasan di dalam sidang Panitia Ad Hoc Badan Pekerja (BP) sebagai salah satu langkah awal penyelesaian masalah Aceh. Selain memuat tentang referendum, Pansus Aceh dalam kesimpulan sementara seusai acara dengar pendapat dengan gubernur Aceh, alim ulama, thaliban, mahasiswa, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Senin (29/11) menyatakan menolak rencana pemberlakuan darurat militer di Aceh. Dengar pendapat itu berlangsung selama kurang lebih enam jam itu dipimpin oleh wakil ketua Pansus Drs M Ali Yahya. Delegasi Aceh yang hadir terhitung lengkap. Rombongan dari Aceh terdiri dari Gubernur Syamsuddin Mahmud, Kapolda Brigjen Bachrumsyah, Ketua DPRD sementara M Nasir Jamil. Ketua DPRD terpilih Drs Muhammad Yus, Rektor Unsyiah Dayan Dawood, Rektor IAIN Shafwan Idris. Selain itu masih ada Tgk H Nurzahri dari Huda, Tgk Bulqaini (Thaliban), Mukminan (BEM Unsyiah), Effendi Hasan (BEM IAIN), Rahman Yacob, Azwar Nurdin (LSM dari Aceh). Masyarakat Aceh Jakarta diwakili oleh PP Taman Iskandar Muda, serta sejumlah LSM seperti Shalahuddin Alfata (Fopkra), Kenira, IKA Unsyiah serta sejumlah mahasiswa. Seluruh delegasi Aceh dalam kesempatan itu secara serempak menuntut referendum sebagai satu-satunya jalan penyelesaian masalah Aceh yang kini dinilai bergulir begitu kompleks. Berbagai argumen dikedepankan untuk mendukung tuntutan referendum itu. Tgk Nurzahri dari Huda (Himpunan Ulama Dayah Aceh) meminta kepada segenap kalangan Jakarta untuk tidak perlu gusar dengan tuntutan referendum itu. Dengan santai ia bahkan mengilustrasikan bahwa referendum itu hanya sebuah sarana. Ibarat membangun jembatan di sebuah desa, maka serahkan kepada masyarakat desa setempat jembatan jenis apa yang mereka inginkan. Apakah terbuat dari baja atau apa. "Jadi maksud refrendum, ya itu. Biarkan rakyat Aceh yang menentukan maunya apa," kata ulama dayah itu. Karena itu, menurut ulama yang dikenal dekat dengan masyarakat ini, tuntutan refrendum tidak bisa ditawar-tawar lagi. Desakan referendum itu juga diutarakan DPRD I Aceh. Ketua DPRD terpilih Drs Muhammad Yus kemudian membacakan sikap dan pernyataan DPRD I Aceh yang intinya menginginkan referendum. Ia mengatakan bahwa keinginan referendum ini tidak bisa dihalangi-halangi. Menyahuti derasnya tuntutan referendum tersebut, Pansus Aceh kemudian memasukkan dalam kesimpulan sementara. Selain itu pansus juga sependapat dengan tuntutan masyarakat Aceh bahwa para pelanggar HAM baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat segera diadili sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu agar TNI/Polri tidak mencari dalih apapun yang menyebabkan tidak diadilinya petinggi TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Menurut Pansus, referendum merupakan kehendak rakyat Aceh. Tentang opsi dari referendum perlu dipikirkan yang terbaik bagi masyarakat Aceh itu sendiri sehingga tidak ada pertumpahan darah, di samping perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaan referendum tersebut. Untuk itu Pansus mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog dengan berbagai pihak di Aceh termasuk dengan tokoh masyarakat GAM. Menghadapi situasi Aceh sekarang ini maupun mengantisipasi tanggal 4 Desember, Pansus mendesak kepada pemerintah tidak memberlakukan darurat militer di Aceh, termasuk juga untuk tidak melakukan tindak kekerasan seperti yang selama ini terjadi dan diduga dilakukan oleh provokator. Pansus lebih lanjut meminta kepada Pemda untuk tetap mengaktifkan tim pencari fakta dalam usaha memberikan data yang akurat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pansus mendesak pemerintah dan semua pihak untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional dan segera memberlakukan Aceh sebagai daerah darurat ekonomi. Bendera GAM Bachrumsyah juga telah menginstruksikan kepada semua jajaran kepolisian di Aceh agar tidak melakukan tindak kekerasan atau penangkapan terhadap masyarakat, jika di rumah penduduk ditemukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Masyarakat harus dilindungi, mungkin mereka menyimpan bendera GAM karena terpaksa," katanya dan menambahkan agar masyarakat tidak terus dihantui kecemasan berkepanjangan. Dijelaskan, selama tujuh bulan terakhir (Mei-November 1999), anggota TNI yang menjadi korban kelompok sipil bersenjata di Aceh terdiri atas 39 orang tawas, 51 orang luka-luka dan empat orang diculik, yang hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Sedangkan anggota Polri yang menjadi korban, tercatat 33 orang tewas, 35 menderita luka-luka serta sepuluh orang diculik. Demo Referendum Bersamaan dengan dengar pendapat di dalam gedung, ratusan masyarakat Aceh dari berbagai organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan di Pulau Jawa mendatangi Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin, untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum di Aceh. Dalam aksinya, mereka menggelar spanduk berukuran 6 X 3 meter yang bertuliskan "Hanya Satu Kata: REFERENDUM" di atas Gedung "Bundar" Nusantara. Beberapa demonstran terlihat membawa kambing yang akan disembelih untuk diserahkan kepada anggota atau pimpinan DPR. Selain itu, mereka juga menggelar orasi menuntut referendum serta menaikkan bendera berwarna dasar putih bertuliskan "Referendum adalah demokrasi untuk Aceh" Organisasi mahasiswa dan masyarakat Aceh yang turut terlibat dalam aksi itu, antara lain Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA) Jakarta, Solidaritas Mahasiswa untuk Kasus Aceh (SOMAKA), Persatuan Mahasiswa Kekeluargaan Tanah Rencong (PMKTR) Surabaya, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, serta sejumlah organisasi masyarakat Aceh lain dari Semarang, Bogor, Yogyakarta, dan Bandung. Juru bicara aksi tersebut, M Najib Ibrahim mengatakan, aksi mereka kali ini sebagai tindak lanjut aksi masyarakat Aceh sebelumnya. "Kami ingin menegaskan kembali kepada para wakil rakyat di DPR agar lebih aspiratif menanggapi aspirasi masyarakat Aceh yang menginginkan referendum," katanya. Najib menuduh para wakil rakyat telah berlaku sebagai lembaga eksekutif dengan tidak menyetujui diadakannya referendum di Aceh sebagaimana pemerintah. Aksi mereka lanjutkan di lantai dasar gedung wakil rakyat karena hujan. Mereka secara tertib sambil mengumandangkan salawat badar menuju depan Gedung Nusantara V untuk berorasi. Ricuh Sementara itu, dialog terbuka antara Ketua DPR Akbar Tandjung dengan sekitar 200 pemuda Aceh di lantai dasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senin siang, ricuh karena ketidakpuasan massa atas jawaban Akbar. Dialog itu diawali dengan penyampaian tuntutan dari sejumlah pemuda kepada Akbar Tandjung, antara lain menyangkut referendum, pelanggaran HAM, aksi-aksi militer, dan ketidakadilan ekonomi. Akbar kemudian menjelaskan sikap dan langkah yang telah dan akan ditempuh DPR menyangkut penyelesaian persoalan Aceh. Penjelasan secara rinci itu ternyata tidak memuaskan pengunjuk rasa. Beberapa kali muncul interupsi. Bahkan beberapa di antara pengunjuk rasa yang mengaku terdiri atas mahasiswa dan pemuda Aceh dari seluruh Indonesia itu, menuding DPR berbohong. Suasana makin panas ketika jawaban Akbar dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan pengunjuk rasa, seperti tetap berlakunya kemungkinan pemberian status otonomi luas kepada daerah "Serambi Mekkah". Seorang pengunjuk rasa kemudian memaksakan interupsi dan menyatakan satu hal yang mereka minta, yaitu ketegasan dari DPR untuk menyetujui penyelenggaraan referendum dengan dua opsi bagi Aceh, yaitu tetap bagian RI atau merdeka. "Tanpa opsi merdeka, bukan referendum namanya," katanya. Akbar kemudian malah menjelaskan langkah DPR untuk menyelesaikan persoalan Aceh, yakni dibentuknya panitia khusus terdiri atas seluruh fraksi, untuk memikirkan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah Aceh. Jawaban Akbar itu tidak memuaskan pengunjuk rasa, sehingga suasana semakin panas dan beberapa di antara mereka mulai melemparkan gelas plastik ke arah Akbar. Akbar yang sejak awal mengenakan ikat kepala putih bertuliskan "Referendum" pemberian seorang pengunjukrasa, akhirnya meninggalkan arena dialog itu dengan kawalan beberapa Satpam. Dan massa pengunjukrasa pun kemudian membubarkan diri. (fik/ant) Komplek PLN Dibakar Serambi-Idi Sedikitnya 17 unit rumah di kompleks perumahan pegawai gardu induk (GI) PLN di Alue Batee Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur dibakar orang tak dikenal. Tiga di antaranya hangus total. Kawanan pembakar yang bersenjata itu juga membawa lari sebuah mobil dan satu unit perangkat radio. Menurut pegawai GI Alue Batee, M Hasan kepada Serambi, Senin (29/11), perumahan pegawai itu dibakar Kamis (25/11) sekitar pukul 23.00 Wib. Karena kejadiannya tengah malam, masyarakat sekitarnya tak sempat memberikan bantuan maksimal. Saksi mata lainnya menyebutkan, pada malam itu, ada sejumlah orang tak dikenal menyandang senjata laras panjang bergerak cepat dalam aksinya membakar komplek perumahan pegawai PLN itu. Sejumlah petugas PLN yang piket pada malam itu tak berdaya dan hanya mampu melihat saja orang-orang bersenjata itu beraksi. Namun api yang disulut memusnahkan tiga unit rumah. Setelah api memusnahkan tiga unit rumah itu, hujan turun dengan derasnya, sehingga rumah-rumah lainnya yang mulai dijilat api, diselamatkan oleh hujan lebat itu. Pemilik tiga unit rumah beserta isinya yang terbakar habis itu masing-masing, Idaman Anhar (Koordinator GI), Mirsatul Fadli (pegawai) dan Darmansyah (pegawai). Ketiga korban ini juga tidak ada di tempat saat kejadian. Sedangkan petugas GI yang ada di kantor pada malam kejadian itu hanya terdiri dari dua petugas Satpam, tiga petugas cleaning service dan dua petugas operator. Seluruh petugas PLN yang ada di komplek itu tidak diganggu oleh orang-orang tak dikenal tersebut. Namun sebelum kabur, kawanan bersenjata itu sempat membawa lari mobil dinas Mitshubisi L 300 dan perangkat radio beserta sarana informasi berupa telepon khusus jalur jaringan udara tegangan tinggi dari kompleks perumahan PLN itu. (tim) Menhan Juwono: Hindarkan Kontak Senjata di Aceh Serambi-Jakarta Menteri Pertahanan Prof Dr Juwono Sudarsono mengimbau agar kontak senjata antara aparat dengan massa yang menuntut merdeka di Aceh dapat dihindari. Imbauan yang sama juga disampaikan untuk wilayah Irian Jaya. "Kita usahakan supaya dengan kehadiran dan struktur (aparat) yang terbatas, tidak terjadi kontak senjata," kata Juwono seusai memimpin serah terima jabatan Sekjen Departemen Pertahanan dari Jenderal Fachrul Razi kepada Letjen Soegiono di Jakarta, Senin. Mantan Mendikbud itu mengatakan pihaknya justru lebih berhati-hati atas kemungkinan adanya pihak ketiga yang akan memancing kerusuhan di Aceh yang sengaja memicu pertentangan antara aparat dengan GAM. Sejumlah warga Irian Jaya akan mengibarkan bendera kelompok separatis Papua Barat pada 1 Desember 1999 mendatang, sedangkan rakyat Aceh akan memperingati HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1999. Diberitakan bahwa pada kedua hari tersebut, mereka akan menurunkan Bendera Merah Putih dan sebagi gantinya akan dikibarkan bendera Papua Merdeka dan bendera GAM. Menanggapi hal tersebut, Menhan mengatakan pihaknya selalu mengedepankan langkah persuasif supaya rakyat Irian maupun Aceh jangan sampai menaikkan bendera yang menantang lambang-lambang kenegaraan RI. "Kita bisa mengerti tuntutan mereka, tetapi jangan sampai bertindak terlalu menantang kedaulatan dan hak negara dan pemerintah pusat untuk menegakkan kedaulatan negara, jangan sampai lambang negara itu diinjak-injak karena kita juga punya batas kesabaran," tegasnya. Ia mengatakan, saat ini TNI dan Polri sudah sangat sabar bahkan terlalu sabar sehingga gerakan separatis semakin meningkat. "Diucapkan darurat saja apalagi darurat militer sudah ribut, padahal itu hak dari pemerintah dan TNI untuk membela diri supaya pos-pos polisi tidak diserang dan pos-pos TNI tidak dibakar," katanya. Dikatakanya, pada dasarnya yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat adalah rujuk nasional. Pemerintah pusat telah mengakui di masa lampau banyak melakukan kesalahan termasuk salah bertindak di lapangan. "Kita perlu merebut kembali hati mereka dan kita mengakui kesalahan itu, dan mari kita laksanakan suatu dialog untuk memberi kesempatan kepada pemerintah pusat memperbaiki dan menebus kesalahan di masa lampau itu, dan teman-teman tidak perlu menantang pemerintah pusat dengan lambang-lambang baru," katanya. Ketika ditanya apakah pemerintah akan memberi sanksi kepada mereka yang menantang lambang-lambang kedaulatan negara itu, Juwono mengatakan tidak akan ada sanksi, termasuk juga belum direncanakan status darurat militer di dua daerah tersebut. "Kita jangan sampai menjatuhkan sanksi, karena itu saya pribadi dan sebagai pejabat pemerintahan mengimbau kepada teman-teman di manapun kalau ada keluhan dan gugatan marilah kita selesaikan dengan pendekatan politik, dialog, dan tidak dengan mengumbar janji-janji," ujarnya. Ia juga berjanji akan segera mengupayakan menggelar perangkat hukum maupun tindakan konkret untuk menebus segala kesalahan yang dilakukan pemerintah di masa lampau. Juwono juga berharap pendekatan rekonsiliasi yang diajukan Presiden Abdurrahman Wahid dapat diterima oleh daerah-daerah yang menuntut merdeka. "Ini adalah langkah yang dikedepankan oleh kita pada saat ini, karena kita masih percaya bahwa mereka memberi kesempatan untuk sama-sama memperbaiki terutama keadilan dalam hal desentralisasi, otonomi, dan pengakuan terhadap ciri khas (daerah), kita sama-sama mempertebal modal bangsa dan persatuan dengan syarat yang lebih adil," katanya. Pemanggilan Soeharto Ketika ditanya mengenai rencana Panitia Khusus Aceh DPR-RI memanggil beberapa purnawirawan perwira tinggi TNI yang dianggap terlibat pelanggaran HAM di Aceh sementara mantan presiden Soeharto tidak dipanggil, Juwono mengatakan tidak tahu kewenangan Pansus itu. "Saya kira harus diclearkan dulu kewenangan Pansus untuk memanggil pejabat tertinggi negara pada waktu dulu, saya masih belum jelas apakah ada kewenangan itu, meskipun hanya untuk meminta keterangan," ujarnya. Kepada wartawan yang mengatakan bahwa Pansus kecewa atas keterangan para menteri bidang Polkam mengenai kasus Aceh, Menhan mengatakan adalah hak mereka untuk kecewa dengan keterangan yang diberikan. Ketika didesak apakah kekecewaan tersebut ada hubungannya dengan seringnya Presiden bepergian ke luar negeri, Juwono menegaskan, Gus Dur tidak akan melupakan masalah di dalam negeri meskipun ia banyak bepergian ke luar negeri. "Tidak, saya kira Gus Dur punya strategi khusus yang upayanya tidak langsung kelihatan, sebetulnya ke manapun perginya ke luar negeri perhatian ke dalam negeri tetap ada, dan kontak tetap jalan," jawabnya. Selain itu, tambah Juwono, ada juga pertimbangan Gus Dur untuk tidak serta merta menanggapi setiap permintaan dari sebagian anggota masyarakat termasung anggota DPR. "Harus ada pertimbangan taktis apakah tepat kalau datang segera, apakah hasilnya akan baik atau tidak, atau justru akan merugikan, karena pengalaman saya dulu waktu di bawah presiden Habibie, kunjungan ke daerah termasuk daerah yang bermusibah seringkali malah menjengkelkan atau malah memicu," kilahnya. Bersamaan dengan sertijab Sekjen Dephan itu juga dilakukan serah terima jabatan Kasum TNI, Irjen dan Staf Ahli Dephan.(ant) Amien Rais: Seret, Siapapun Pelanggar HAM Serambi-Jambi Ketua MPR Amien Rais menegaskan siapapun yang melanggar hak azasi manusia (HAM) di Aceh selama ini, baik oknum TNI, Polri maupun sipil, harus diseret ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menuntaskan masalah Aceh segera mungkin. "Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran HAM di Aceh selama ini harus diseret ke pengadilan," katanya, pada pembukaan Kongres HMI ke-22 di Balai Pasebanan Kodya Jambi, Senin. Amien Rais mendesak pemerintah agar tidak lagi menunda-nunda untuk menyeret oknum pelanggar HAM di Aceh. "Pemerintah harus tegas dan segera menyeret oknum-oknum pelanggar HAM di Aceh itu, siapapun orangnya, guna menuntaskan persoalan Aceh yang cukup fundamental itu," katanya. Menurut dia, tingginya tuntutan rakyat Aceh terhadap referendum, karena ketidakbecusan pemerintah selama ini menangani masalah pelanggaran HAM atau kezaliman atau ketidakadilan di bumi Serambi Mekah itu. "Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pusat kini semakin tipis, sehingga bermunculan berbagai tuntutan referendum mulai dari Aceh, disusul kemudian Riau, Irian Jaya (Papua Merdeka), dan Sulawesi Selatan, yang cukup mengancam disintegrasi bangsa," ucapnya. Pemerintah kini cukup dilematis menyelesaikan persoalan bangsa ini dalam waktu relatif singkat, katanya, karena krisis ekonomipun hingga kini tak kunjung selesai. Pemersatu umat Berkaitan dengan itu, Amien Rais menekankan kepada kader HMI selaku kader pemersatu umat Islam dan pemersatu bangsa untuk terus meningkatkan kiprahnya dan mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Kongres HMI ke-22 di Jambi yang diikuti sekitar 2.000 peserta dan penggembira dari 115 cabang di Indonesia itu dinilai cukup krusial, sehingga kadernya selain dituntut mempersiapkan mental, meningkatkan daya berpikir, juga perlu mengarahkan program organisasi pada program multidimensional. Kongres selain memilih kepengurusan baru dan program PB HMI periode 1999-2001, juga diisi dengan kegiatan pameran, bazar, dan pertunjukan seni. Pembukaan kongres itu sempat diwarnai unjuk rasa oleh sekitar 80 orang peserta dari Aceh. Mereka menuntut referendum dilakukan di Aceh. Dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan "Aceh Referendum", mereka membentangkan berbagai poster dan spanduk yang intinya agar masalah Aceh menjadi perhatian khusus dan dimuat dalam agenda Kongres HMI ke22. Teriakan referendum oleh puluhan peserta Aceh itu meriuhkan suasana pembukaan Kongres Nasional XXII HMI, dan nyaris menimbulkan keributan dengan peserta lainnya yang merasa terganggu dengan suara teriakan itu. (ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Nov 1999 jam 02:26:25 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
