---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kolom IBRAHIM ISA --------------------------- 6 Desember 1999 Membangun Politik Luar Negeri Yang Bebas dan Mandiri <Tanggapan atas kunjungan LN Presiden Gus Dur> Lika-liku Hubungan Indonesia-Tiongkok: Pada penghujung kunjungan Presiden Gus Dur ke Republik Rakyat Tiongkok <4.12.99>telah dikeluarkan Komunike Bersama RI-RRT. Dengan kunjungan Presiden Gus Dur ke RRT dan dicapainya kata sepakat seperti tercermin di dalam Komunike Bersama itu, dimulailah suatu periode yang samasekali baru dan penuh saling pengertian serta bersahabat antara kedua negeri. Kunjungan Gus Dur ini telah memakukan berakhirnya suatu periode gelap dalam hubungan antara kedua negeri, yang berlangsung selama periode era Orba di bawah mantan presiden Ssuharto. Jendral Suharto memikul tanggung jawab yang paling besar atas memburuknya hubungan Indonesia-Tiongkok sejak akhir 1965. Sejak saat itulah hubungan bersahabat antara kedua negeri yang dengan sungguh-sungguh dan susah payah dibina oleh mantan presiden Sukarno, mulai dirusak dan dibekukan oleh Jendral Suharto dan kekuatan politik dan militer yang mendukungnya. Tiongkok yang ketika itu baru saja mulai dengan Revolusi Kebudayaan, dibidang diplomasi menempuh politik yang Kiri radikal. Politik Tiongkok yang demikian itu memberikan peluang yang lebih besar bagi kekuatan Kanan yang dipelopori oleh Jendral Suharto untuk mem- perburuk hubungan Indonesia-Tiongkok sampai ke titik beku. Namun, perlu ditandaskan bahwa adalah fihak Angkatan Darat RI dengan dukungan kaum demonstran dan perusuh yang digerakkan oleh tentara, yang dengan sengaja memprovokasi fihak Tiongkok. Mereka mengadakan demonstrasi anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok serta terhadap kedutaan Tiongkok serta melakukan penyerbuan dan merusak gedung kedutaan. Sementara personil kedutaan Tiongkok di Jakarta luka-luka dan ada yang tewas. di fihak Golongan tentara yang dikepalai oleh jendral Suharto dengan dukungan politisi-politisi tertentu yang anti-Tiongkok dan kaum demonstran, menuduh Tiongkok mendukung G30S, serta mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Padahal, hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok, khususnya hubungan kerjasama militer Tiongkok dan ABRI ketika periode pemerintah Presiden Sukarno, adalah atas inisiatif fihak Indonesia sendiri, yang saat itu memerlukan bantuan perlengkapan dan persenjataan dari Tiongkok. Atas dasar semangat saling-bantu Tiongkok memberikan bantuan militer kepada Indonesia yang saat itu sedang mengalami isolasi dan subversi dari fihak luar, khususnya Inggris dan Amerika Serikat. Bantuan Tiongkok itu diberikan tanpa mancampuri urusan dalam negeri Indonesia. Jendral Suharto kemudian melancarkan kampanye anti-etnis -Tionghoa dan anti-Tiongkok yang paling besar skalanya dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Jendral Suharto juga telah menggusur ribuan etnis Tionghoa di Indonesia yang turun-temurun hidup secara damai dengan bangsa Indonesia. Mereka diusir dari tempat kediamannya sehingga tak ada jalan lain kecuali kembali ke Tiongkok. Dengan demikian dimulailah suatu periode yang amat buruk dan memilukan dalam hubungan Indonesia - Tiongkok. Politik anti-Tiongkok jendral Suharto tsb adalah sejalan dengan politik 'China Contaiment' dari Amerika Serikat dalam rangka perang dinginnya melawan blok Sovyet. Begitulah duduk perkaranya, jika sedikit menolek ke masa pemerintahan Orde Baru. Setelah beliau dilantik menjadi Presiden RI, Gus Dur mengambil inisiatif secara resmi mengadakan kunjungan kenegaraannya yang pertama, ke Republik Rakyat Tiongkok. Ini adalah suatu isyarat simpatik yang menunjukkan hasrat persahabatan yang tulus.Sekaligus mencerminkan sikap tradisionil rakyat kita yang dari abad ke abad bersikap terbuka terhadap dunia luar dan selalu mengulurkan tangan pesahabatannya dengan bangsa manapun di dunia ini, termasuk bangsa Tionhoa. Komunike Bersama menandaskan bahwa hubungan kedua negeri akan terus dikembangkan dengan stabil dan dikonsolidasdi serta berjangka panjang, atas dasar hidup bertetangga baik, saling percaya dan kerjsama yang menyeluruh. Semuanya ini atas dasar hubungan persahabatan tradisionil yang sudah adak atas dasar Lima Prinsip Koeksistensi Damai dan Dasasila Konferensi Bandung. Juga ditandaskan bahwa kedua negara mempunyai pandangan yang sama bahwa ada perubahan-perubahan penting dan mendasar yang sedang terjadi dalam situasi internasional, dan multipolarisasi merupakan sebuah kecenderungan umum dalm hubungan internasional. Bahwa pandangan Indonesia dan Tinongkok mengenai kecendrungan umum dalam situasi internasional, adalah sama, punya arti penting sekali dan akan memainkan peranan yang positif dalam usaha mentabilisasi kawasan yang mencakup kedua negeri.. Dengan demikian , dimasa mendatang, saling hubungan kerjasama dan saling kordinasi antara Indonesia dan Tiongkok, adalah sesuatu yang imperatif di bidang diplomasi dan politik internasional. Ini akan menguntungkan kedua belah fihak. Kesamaan pandangan antara kedua negeri itu, bukan saja didasarkan oleh kenyataan bahwa kedua negeri tergolong negeri-negeri yang sedang berkembang, tetapi juga karena kedua negeri menghadapi tantangan yang sama dari negeri-negeri yang sudah maju sekali perkembangannya, seperti yang sering dijuluki sebagai negeri-negeri "Utara", khususnya negeri-negeri yang tergabung dalam kelompok "G-7". Negeri-negeri industri yang perkembangan ekonominya telah mencapai taraf kemajuan demikian rupa, punya sarana untuk menentukan banyak hal dalam hubungan perdagangan dan politik internasional. Sering-sering kebijaksanaan politik mereka itu banyak merugikan negeri-negeri yang sedang berkembang. Konferensi WTO yang menemui kegagalan di Seattle, Amerika Serikat, baru-baru in, mencerminkan keadaan tsb. Gagasan Gus Dur di bidang hubungan LN Indonesia. Sehubungan dengan kunjungan beliau ke beberapa negeri itu, Presiden Gus Dur telah mencetuskan suatu ide, suatu gagasan baru di bidang politik luar negeri Indonesia. Gagasan itu adalah sbb: Indonesia dan Tiongkok bisa saling kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, yakni India, Singapura dan Jepang dalam upaya memperkuat posisi Asia di dunia. Kerjasama kelima negara ini akan mengembangkan hubungan yang lebih baik tanpa membahayakan atau merugikan fihal lain. Gagasan untuk membangun suatu "usaha untuk adanya suatu kerjasama antara lima negara Asia tsb dalam upaya memperkuat posisi Asia di dunia" , tampak bagus dan indah kedengarannya. Bahkan merupakan suatu gagasan yang cukup simpatik. Didalami lebih lanjut, maka gagasan Gus Dur itu ternyata kurang realis. Sejak dicetuskannya Konferensi Bandung dalam tahun 1955, Indonesia selalu berusaha untuk memperkuat kerjasama negeri-negeri Asia danAfrika, khususnyan negeri-negeri Asia untuk kepentingan bersama ketika itu, yaitu memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan nasional menghadapi bahaya neo-kolonalisme yang berbentuk internvensi dan subversi politik, militer dan ekonomi. Politik yang ditempuh Indonesia ini adalah realisasi dari gagasan politik luar negeri Indonesia sejak berdirinya RI, yaitu politik luar negeri yang "bebas dan aktif". Dalam tulisan ini kita skip dulu masa berlangsungnya politik 'Konfontrasi' serta 'Ganyang proyek neo-kolonial Malayasia' dari mantan Presiden Sukarno. Sejak berdirinya Orba, Indonesia selain tetap ambil bagian dalam kumpulan negara-negara "Non Alignment", mengarahkan perhatiannya ke kerjasama ASEAN, yang terdiri dari negara-negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapore, Muangthai; kemudian diperluas dengan Kamboja, Laos dan Birma. Kerjasama negara-negara ASEAN tsb sudah cukup lama dan dianggap menguntungkan oleh anggota-anggotanya. Untuk perkembangan lebih lanjut telah pula dibentuk Sekretariat Bersama ASEAN. Lalu, dimana tempat proyek kerjsama ASEAN ini dalam konteks gagasan Gus Dur yang baru itu. Meskipun ditandaskan bahwa negara-negara lain, disini mungkin yang dimaksudkan a.l. partner-partner Indonesia di ASEAN, tidak usah khawatir dengan gagasan kerjasama Lima Negara Indonesia, India, RRT, Jepang dan Singapore, tetapi tokh . . . . . . ada dampak yang mengundang tandatanya dari fihak yang bersangkutan. Tandatanya demikian itu bisa berkembang ke rasa curiga. Kerjasama Lima Negara gagasan Gus Dur itu, sedikit banyak menambah lagi 'aliansi kerjsama' baru di kawasan itu. Tambahan lagi lima negeri yang dimaksudkan itu kekuatannya secara ekonomi, sumberdaya manusia dan militer , jauh lebih besar dari aliansi lainnya. Dalam hubungan internasional soal yang begini ini adalah soal yang peka sekali. Tidak bisa diatasi dengan jaminan dalam bentuk janji dan kata-kata belaka. Pokoknya masalah itu bukan sederhana. Masih ada problim lainnya Segi lainnya yang harus diteliti jika hendak menggalang suatu bentuk kerjasama yang efektif, adalah pengetahuan yang kongkrit mengenai keadaan hubungan antara negeri-negeri tsb. Kasus pertama: Terdapat masalah yang cukup berat dalam hubungan antara Tiongkok dan India. Ada dua masalah: 1) Masalah Tibet dan 2) Masalah Perbatasan India-Tiongkok Yang pertama, sikap Tiongkok mengenai masalah Tibet sangat jelas dan tidak pernah bisa digoyahkan. Sejak ratusan tahun, Tibet adalah bagian dari Tiongkok. Masalah Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok, setiap campur tangan asing tidak bisa ditolerir oleh Tiongkok. Itulah sikap Tiongkok mengenai Tibet. Dalam hubungan dengan masalah Tibet inilah, India punya sikap dan pendirian yang bertolak belakang dengan Tiongkok. Masuknya Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (TPRT), ke Tibet, bagi Tiongkok peristiwa itu adalah suatu aksi pembebasan Tibet secara damai. Sejak itu tampak perbedaan India dengan Tiongkok.Di kalangan Partai Kongres India dan pemerintahan India ada pendapat yang tidak membenarkan masuknya Tentara Merah Tiongkok ke Tibet. Ada yang menganggap bahwa Tiongkok menduduki dan 'menanschluss' Tibet. Namun begitu, hal tsb dalam Konferensi Bandung(1955), tidak menjadi soal sengketa antara India dan Tiongkok.Tetapi sesudah terjadinya pemberontakan diTibet dan Dalai Lama dan pengikutnya menyingkir ke India, perbedaan Tiongkok dengan India menajam. Masalah kedua, adalah masalah sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India. Soal itu telah menyebabkan pecahnya perang perbatasan di antara kedua negeri pada permulaan tahun enampuluhan. Hingga dewasa ini masalah tsb belum t erpecahkan secara hakiki. Kasus kedua, adalah antaraTiongkok dengan Jepang. Tiongkok sangat memerlukan Jepang untuk sebanyak mungkin memperoleh ilmu dan teknologi Jepang, selain modal dan ilmu management. Sedangkan Jepang memerlukan Tiongkok sebagai daerah pasar yang luas dan tempat investasi modalnya. Latar belakang hubungan kedua negeri dibayangi oleh perang agresi dan kemudian pendudukan sebagian wilayah Tiongkok oleh Jepang pada tahun-tahun sebelum sampai akhir Perang Dunia II. Jepang meninggalkan luka yang masih terbuka dalam hubungannya dengan Tiongkok, seperti tercermin dalam peristiwa "pembunuhan Nanking" dimana puluhan ribu orang-orang Tionghoa dibantai oleh Balatentara Dai Nippon. Mengenai peristiwa tsb bahkan mengenai agresi dan pendudukan Jepang terhadap Tionngkok, oleh kekuatan politik dan militer Kanan di Jepang tidak diangap serius. Makanya di dalam buku pelajaran sejarah untuk sekolah-sekolah di Jepang, situasi itu tidak digambarkan sebagai kesalahan fihak Jepang.Ini berbeda dengan hubungan Jerman dengan negeri Eropah Barat yang pernah diagresi dan diduduki oleh Jerman Hitler. Sekutu telah membuat perhitungan yang tuntas dengan rezim Hiltler. Jerman yang lahir sesudah Perang Dunia II, secara formal dan final menerima penyelesaian tsb. Tapi lain halnya dengan Jepang. Jendral Mac Arthur sebagai panglima Tentara Sekutu dan Tentara Amerika yang menandatanngani penyerahan Jepang kepada Sekutu, tidak mengadakan penyelesaian yang tuntas dengan kekuatan politik yang mendukung Kaisar Hirohito dan dengan Sang Kaisar sendiri. Sebagai ilustrasi rumitnya soal ini, ialah kenyataan bahwa Yasukini Jinja (dianggap tempat suci oleh agama Shinto), yaitu tempat dikuburnya pahlawan dan orang-orang terkemuka Jepang sejak berabad-abad lamanya, disitu terdapat beberapa kuburan penjahat perang Jepang . Dan mereka itu dihormati pula.Nah, itu adalah duri di mata Tiongkok. Diatas segalanya, Tiongkok masih tetap curiga dan amat khawatir terhadap kemungkinan bangkit kembalinya militerisme dan kekuatan militer Jepang. Sekarang memang konstitusi Jepang jelas tidak membolehkan Jepang melakukan perang lagi. Tetapi, Tiongkok berjaga-jaga terhadap kemungkinan, bahwa pada suatu ketika nanti kepentingan ekonomi Jepang sudah begitu besarnya, ditambah dengan membesarnya pengaruh faham militerisme, sehingga tentara bela diri Jepang yang sekarang ini, dengan ditopang oleh kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi tinggi, akan membengkak kekuatannya dan tampil sebagai kekuatan militer yang paling ampuh dan paling canggih, di kawasan Asia. Ini bahaya besar bagi Tiongkok, dan juga bagi negeri-negeri Asia lainnya. Dengan memproyeksikan gagasan Gus Dur pada latar belakang sejarah dan situasi aktuil seperti yang dibeberkan diatas, maka kiranya amat tidak mudah untuk merealisasi gagasn Gur Dur itu. Belum lagi diperhitungkan reaksi dari negara-negara Barat. Politik LN yang bebas mandiri adalah yang paling cocok Apakah kita mempertimbangkan suatu alternatif lain untuk politik luarnegeri Indonesia. Sebetulnya masalahnya bukan mencari alternatif bagi politik luarnegeri Indonesia. Prinsip-prinsipnya sudah diletakkan oleh founding fathers dari Republik Indonesia, yaitu politik yang bebas dan aktif yang kemudian dikokohkan dengan Prinsip-prinsip Bandung. Mungkin mantan presiden Sukanro dulu membuat perhitungan yang meleset ketika beliau mencetuskan ide perlunya menggalang "The New Emerging Forces" dalam skala internasional. Selain itu digariskannya pula poros Pyongyang-Peking-Pnompenh-Jakarta untuk menghadapi imperialisme dan neokolonialisme.Tapi , hal itu kiranyanya lebih banyak merupakan sesuatu yang beliau rasa harus dilakukannya, dan bukan suatu kehendak subyektif, atau karena didorong oleh romantisme revolusionernya . Karena fihak Barat, khususnya Amerika Serikat tidak mengizinkan ada negara merdeka yang menempuh jalannya sendiri. Seluruh dunia dituntutnya mengabdi pada strategi dan politik "Perang Dingin"-nya. Satu hal jelas, erhadap politik luarnegeri Orba yang dalam kata-kata berpendirain Non Blok, tapi dalam kenyataan ngeblok dengan dan menggantungkan diri pada Barat, pasti harus dicampakkan jauh-jauh. Perang Dingin sudah usai. Dunia sudah berubah terbanding periode masih adanya blok Barat dan blok Timur yang berhadap-hadapan dan siap-siap untuk berperang.. Yang dikemukakan di dalam Komunike Bersama bahwa "ada perubahan-perubahan penting dan mendasar yang sedang terjadi di dalam situasi internasional, dan multipolarisasi merupakan kecenderungan umum dalam hubungan internasional, adalah sesuai dengan kenyataan dunia yang kita lihat sekarang ini. Dalam situasi perkembangan dunia yang demikian itu, kiranya sikap politik yang lebih tepat bagi politik luarnegeri Indonesia, adalah menjaga kebebasan sendiri dan menciptakan peluang seluas mungkin dimana kita bisa mengambil insiatif demi kepentingan bangsa, tanah air dan perdamaian dunia. Bentuk-bentu kerjasama seperti yang diajukan dalam gagasan Gus Dur itu, kurang cocok. Karena hal itu pada suatu saat kelak akan merupakan kendala bagi kebebasan dan kemandiran kita. Yang lebih cocok adalah mengembangkan kerjasama saling menguntungkan atas dasar hubungan b i l a t e r a l antara Indonesia dengan berbagai negeri. Bahwa dalam kerangka pengembangan kerjasama bilateral itu terdapat titik berat terntentu dengan secara inisiatif memilih sendiri negeri-negeri mana saja yang perlu memperoleh titik berat itu, itu bisa saja dan wajar. Malah mungkin sewaktu-waktu betul diperlukan. Dengan sendirinya kerjasama dalam kerangka ASEAN bukan berarti boleh dilalaikan. Po-koknya, banyak jalan dan cara yang bisa ditempuh untuk merealisasi politik luar negeri yang bebas dan mandiri. Akhirulkalam, fikiran pokok yang mendasari politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia masih aktuil dan berlaku hingga kini. Tentu, perlu mengadakan penyesuaian dengan mempertimbangkan situasi kongkrit dewasa ini. * * * * ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 7 Dec 1999 jam 02:08:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
