---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Rakyat Merdeka, 4 Desember 1999 Saatnya Merajut Aceh Yang Tercabik-cabik Oleh: Sumbar Pratiknyo SEBUAH pepatah kuno mengatakan: "Hanya keledai yang terperosok dua kali pada lobang yang sama". Tentunya rangkaian kata di atas bukan ditujukan untuk sang keledai ataupun bangsa keledai, melainkan mengandung makna bahwa manusia harus belajardari pengalaman masa lalunya. Terutama pengalaman pahit yang semestinya tidak usah terulang kembali di masa datang. Misalnya, tawaran bagi rakyat Timtim yang sudah adem ayem dalam pelukan Indonesia, namun karena adanya manuver dan kepentingan politik sepihak, maka opsi satu dan dua dilemparkan. Alhasil, sebagian besar warga Timtim (sebanyak 78,5 persen) entah sengaja atau tidak, memilih untuk merdeka. Nyatanya kemerdekaan itu bukan berujung berkah, namun sebaliknya, mengundang sengsara. Bukan hanya bagi ratusan ribu rakyat yang pro-integrasi, tetapi mereka yang pro-kemerdekaan karena negeri itu tinggal menyiksakan puing- puing berserakan akibat dari perseteruan kedua kubu yang berkepanjangan. Pengalaman menyedihkan yang dirasakan oleh warga bumi Lorosae itu, kiranya tidak harus terjadi lagi di manapun di belahan wilayah Nusantara ini, termasuk Aceh. Timtim sangat jauh berbeda dengan Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Meskipun Timtim telah bergabung dengan Indonesia lebih dari dua dasawarsa, namun belum pernah mendapat pengakuan dunia internasional, kecuali Amerika dan Australia secara implisit berdasarkan urgensi masing-masing sesuai kondisi ruang dan waktu yang berlaku. Akan halnya Aceh dan propinsi lainnya, telah bersama-sama berjuang mengusir penjajah dan masuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak ada satupun yang memiliki hak untuk memisahkan diri dari ikatan kesatuan ini, baik kebijaksanaan pimpinan nasional apalagi Ketua MPR yang cenderung mengedepankan kemauan individu daripada rakyat banyak. Termasuk mereka yang memiliki gagasan dan berkeinginan menjadikan Aceh sebagai negera federal. Bila kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, maka sejak Timtim lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, sedapat mungkin kita hindari opsi-opsi yang memberi peluang untuk pilih-memilih, termasuk referendum yang kian marak dikumandangkan di Aceh. MENGANGGAP ENTENG Sepintas lalu kelihatannya referendum tidak akan terelakan dan merupakan suatu hal yang hampir pasti terjadi di Aceh. Sebagian rakyat Aceh. Sebagian rakyat Aceh yang dimotori Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah hampir pasti menuntut referendum dan ironisnya tuntutan inipun diamini oleh Gus Dur yang baru saja bertengger di kursi singgasana kepresidenan. Agaknya kita harus maklum kalau Presiden Gus Dur dengan entengya tanpa bebab berceloteh untuk memutuskan segala kebijaksanaan di dalam pemerintahannya. Namun bila kita menimbang secara cermat, celoteh sang presiden khusus masalah Aceh bukanlah sekedar lawakan yang selama ini sering dilontarkannya dan wajib hukumnya untuk ditertawakan. khusus masalah Aceh, hendaknya ditempatkan sesuai dengan porsinya. Yaitu: masalah negara yang berarti menyangkut kelangsungan hidup NKRI berdasarkan cita-cita proklamasi. Mungkin saja kebijaksanaan presiden merupakan suatu kekhilafan, karena terlalu seringnya menganggap enteng segal persoalan yang dapat diselesaikan sambil bercanda. Dalam kondisi demikian, seharusnya wakil-wakil rakyat mengingatkan dengan hak interpelasinya. Kiranya sesekali perlu juga para wakil rakyat memanfaatkan hak tersebut, apalagi demi keutuhan negara dan bangsa yang sekaligus untuk membuktikan bahwa mereka bukan anak-anak TK seperti yang pernah diungkapkan presiden beberap saat lalu Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-23 GAM 4 Desember 1999, tuntutan referendum untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Aceh semakin menggema. Mereka juga berniat akan menaikkan bendera Aceh Merdeka dan menurunkan bendera Merah Putih di Wilayah Serambi Mekkah. Hal ini rasanya perlu disesalkan dan amat disayangkan serta sedapat mungkin hendaknya dicegah. Karena, bagaimanapun Aceh adalah wilayah yang sah dari RI. Sehingga sudah sepatutnya seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga Aceh berupaya agar keinginan tersebut jangan sampai terlaksana. Bukankah sudah menjadi suatu komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk membela merah putih sampai titik darah penghabisan? Akankah kalimat itu hanya sebagai slogan semata dan merupakan retorika belaka? Alangkah sedih dan kecewanya rakyat bila kita hanya berdiam diri menyaksikan bangsa ini tercerai berai satu per satu. Begitu juga kita merasa sangat prihatin jika Ketua MPR Amien Rais yang telah disumpah sebagai seorang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, malah turut mendorong dan bangga dengan ide negara federalnya. Termasuk penilaiannya terhadap HUT GAM ke-23 mengandung arti secara de facto menjadikan Aceh Merdeka. Bagaimanapun juga, merah putih harus tetap berkibar di seluruh wilayah Nusantara, tidak terkecuali di Aceh. NKRI harus tetap tegak berdiri karena itu semua merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh seluruh generasi penerus bangsa. Kepentingan di atas hendaknya diletakkan di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Bangsa ini sebenarnya masih memiliki pengawal dan pengaman republik beserta tanah tumpah darahnya yaitu: TNI. Namun karena adanya berbagai kepentingan dan intrik-intrik politik, maka kekuatan melestarikan negara ini malah justru dibungkam. Meskipun TNI pernah berbuat salah di Aceh, namun secara nyata mereka telah menyatakan permintaan maafnya dan setidaknya terdapat 150 kasus pelanggaran prajurit telah disidangkan dan bagi si pelanggar telah dijatuhkan hukuman. Termasuk dipecat dari dinas kemiliteran yang selama ini dibanggakannya. Sehingga apa salahnya kalau sekarang kekuatan yang potensial yang dapat meredam gejolak di Aceh itu diberdayakan dan kita berikan legitimasi payung politik untuk melaksankan tugas negara. Payung politik itu sangat diperlukan bagi para prajurit di lapangan agar mereka dapat lebih percaya diri dan tenang dalam bertugas, karena selama ini mereka bertindak selalu dianggap salah, tidak bertindak pun dipersalahkan. Seharusnya kita dapat secara arif menempatkan TNI pada posisinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Jangan semata-mata hanya melihat berbagai kesalahan yang pernah dilakukannya, karena mereka juga pasti punya hati dan perasaan. Agaknya, bangsa ini tidak harus silau dengan keberhasilan negara- negara maju yang mempunyai bentuk negara yang berbeda dari RI. Kita pun sebaiknya berkaca pula kepada negara-negara ang belum cukup dikatakan maju meskipun menggunakan pola yang sama dengan Amerika. Sebaiknya pola negara kesatuan pun dapat memberikan kemakmuran bagi rakyatnya seperti Great Britain dengan The Sun Never set-nya ataupun negeri Perancis. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa masalah Aceh adalah masalah yang sangat serius dan sangat kompleks. Permasalahannya meliputi berbagai dimensi. Yaitu: ekonomi, politik, sosial budaya dan pemberontakan bersenjata. Sehingga khusus Aceh tidak seyogianya dijadikan ajang trial and error, namun mutlak harus ditangani dengan serius yang melibatkan segenap kompenen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Adapun satu hal yang harus mendapat ekstra perhatian dalam penyelesaian kasus Aceh adalah tetap menjadikan wilayan ini dalam kerangka NKRI, bukan dengan ala federalisme apalagi berujung pada kemerdekaan. Kita harus memahami sepenuhnya permasalahan Aceh sangat jauh berbeda dengan Timtim, sehingga kasus kemerdekaan Timtim jangan dijadikan referensi, apalagi aspirasi bagi penyelesaian kemelut di Aceh. Saat inilah waktu yang tepat untuk merajut kembali Aceh yang retak dan merajut integrasi nasional yang nyaris tercabik-cabik. Semoga para pahlawan dan pendahulu kita tidak akan menangis menyaksikan rakyat Indonesia menghancurkan bangunan bangsa yang didirikannya. (Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik). ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 10 Dec 1999 jam 04:18:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
